Polri

Polri adalah kependekan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi di Indonesiai. Polri adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Polisii memiliki konstitusi. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kebijakan dan dilindungi dengan Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu fungsi pemerintahan yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, dimana dalam melaksanakan fungsinya akan banyak dihadapkan pada tantangan baik dari dalam maupun dari luar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polri memiliki daerah hukum. Daerah hukum kepolisian meliputi daerah hukum kepolisian markas besar untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; daerah hukum kepolisian daerah untuk wilayah provinsi; daerah hukum kepolisian resort untuk wilayah kabupaten/kota; dan daerah hukum kepolisian sektor untuk wilayah kecamatan. Selain itu juga memiliki mandat hukum internasional berdasarkan kepentingan negara. Hal ini diatur dengan PP 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Polri.

Susunan dan Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia juga berkembang dan menyesuaikan perkembangan masyarakat dan hukum negara. Hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan SOTK dari Perpres 52 tahun 2010 tentang SOTK Polri yang seterusnya diubah dengan Perpres 5 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perpres 52 Tahun 2010 tentang SOTK Polri.

Disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur melalui PP 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Dalam mengadakan dan menjalankan fungsi pengayoman dan pelindungan masyarakat salah satu tugas masyarakat adalah melakukan pemberitahuan kegiatan poltik maupun izin keramaian. Izin tersebut dapat dipelajari dan dipandu dalam PP 60 tahun 2017 tentang Izin Keramaian dan Pemberitahuan Kegiatan Politik.

Tata cara kerjasama dengan Kepolisian RI pun memiliki panduan dan pedoman yang dikeuarkan negara dengan Peraturan Pemerintah, baik domestik maupun kerjasama internasional, yaitu PP 68 tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Polri.