PP 60 tahun 2017 tentang Izin Keramaian dan Pemberitahuan Kegiatan Politik

Mengapa ada acara yang dijaga Polisi, digagalkan atau dilarang yang berwajib? dan ada acara biasa-biasa saja yang ramai tapi tidak harus memiliki izin ke Polisi. Hal tentang Izin dan Pengawasan Keramaian, Kegiatan Masyarakat Lainnya dan Pemberitahuan Kegiatan Politik memiliki tata cara yang diatur dengan PP 60 tahun 2017 tentang Izin Keramaian dan Pemberitahuan Kegiatan Politik. Tata Cara Perizinan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya dan Pemberitahuan Kegiatan Politik dan diatur lebih komprehensif dan detil dalam Peraturan Kapolri.

Mengingat level resiko dan bahaya akibat acara keramaian dan kegiatan lainnya maka setiap penyelenggara kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang dapat membahayakan keamanan umum wajib memiliki Surat Izin dari yang berwenang.

PP 60 tahun 2017 terbit dengan latar belakang bahwa Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik.

Surat Izin adalah pernyataan tertulis dari pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang memberikan izin yang berisi tentang diizinkannya penyelenggaraan suatu kegiatan keramaian umum dan/atau kegiatan masyarakat lainnya.

Apakah itu STTP? STTP adalah singkatan dari Surat Tanda Terima Pemberitahuan. STTP adalah pernyataan tertulis dari pejabat Polri yang berwenang yang telah menerima pemberitahuan secara lengkap dari penyelenggara kegiatan politik.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya dan Pemberitahuan Kegiatan Politik ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2017. PP 60 tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya dan Pemberitahuan Kegiatan Politik diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2017.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya dan Pemberitahuan Kegiatan Politik ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 311.

Penjelasan PP 60 tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya dan Pemberitahuan Kegiatan Politik ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Pemerintah
Nomor 60 tahun 2017
tentang
Tata Cara Perizinan Keramaian Umum,
Kegiatan Masyarakat Lainnya
dan Pemberitahuan Kegiatan Politik

Latar Belakang

Pertimbangan PP 60 tahun 2017 tentang Izin Keramaian dan Kegiatan Politik adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik.

Dasar Hukum

Dasar hukum PP 60 tahun 2017 tentang Izin Keramaian dan Kegiatan Politik adalah:

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

Penjelasan Umum PP Izin Keramaian dan Kegiatan Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf d, menyatakan bahwa Polri berwenang untuk memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum serta kegiatan masyarakat lainnya dan menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik. Adanya wewenang tersebut merupakan bentuk pelayanan Polri untuk menjamin terbinanya ketentraman, keamanan, ketertiban masyarakat, dan tegaknya hukum.

Permohonan izin atas suatu kegiatan keramaian umum, kegiatan masyarakat lainnya serta pemberitahuan kegiatan politik kepada Pejabat Polri Yang Berwenang merupakan bentuk komunikasi pelayanan masyarakat untuk mengurangi risiko dan ancaman yang mungkin terjadi, khususnya di sekitar lokasi pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, setiap permohonan izin kegiatan keramaian dan kegiatan masyarakat lainnya yang disampaikan kepada Pejabat Polri Yang Berwenang perlu memuat paling sedikit tujuan dan sifat kegiatan, tempat dan waktu penyelenggaraan, jumlah peserta atau undangan, dan penanggung jawab kegiatan, dengan melampirkan paling sedikit daftar susunan panitia penyelenggara, persetujuan dari penanggung jawab tempat kegiatan, rekomendasi dari instansi atau organisasi terkait, dan pernyataan tertulis dari penyelenggara yang menyatakan kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan atau kesopanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk setiap pemberitahuan kegiatan politik paling sedikit memuat bentuk kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, tempat dan waktu kegiatan, jumlah peserta dan jumlah kendaraan, pembicara dan penanggung jawab kegiatan, dengan melampirkan proposal, anggaran dasar/anggaran rumah tangga untuk organisasi/badan hukum, identitas diri penanggung jawab kegiatan, daftar susunan pengurus untuk organisasi/badan hukum, persetujuan dari penanggung jawab tempat kegiatan, rekomendasi instansi terkait jika diperlukan, paspor dan visa bagi pembicara orang asing, denah rute yang akan dilalui jika kegiatan tersebut berupa pawai, dan undangan jika kegiatan mengundang pejabat negara.

Dalam rangka penerbitan Surat Izin, Pejabat Polri Yang Berwenang melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan pihak lain. Sedangkan dalam penerbitkan STTP, Pejabat Polri Yang Berwenang melakukan pemeriksaan terhadap surat pemberitahuan dan lampiran yang dipersyaratkan. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan aman.

Untuk memberikan kemudahan pelayanan Polri kepada masyarakat, setiap permohonan izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, atau pemberitahuan kegiatan politik disampaikan kepada Pejabat Polri Yang Berwenang sesuai Daerah Hukum Kepolisian dimana kegiatan tersebut dilaksanakan.

Kesadaran dan tanggung jawab semua pihak baik dalam proses perizinan, dan pemberitahuan maupun pelaksanaan kegiatan sangat diperlukan guna terciptanya situasi dan kondisi yang aman, tertib, dan lancar dengan memperhatikan kepentingan dan hak orang lain demi tetap tegaknya hukum serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Isi PP 60 tahun 2017

Berikut adalah isi Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya dan Pemberitahuan Kegiatan Politik, bukan format asli:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN KERAMAIAN UMUM, KEGIATAN MASYARAKAT LAINNYA, DAN PEMBERITAHUAN KEGIATAN POLITIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Surat Izin adalah pernyataan tertulis dari pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang memberikan izin yang berisi tentang diizinkannya penyelenggaraan suatu kegiatan keramaian umum dan/atau kegiatan masyarakat lainnya.

  2. Surat Tanda Terima Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat STTP adalah pernyataan tertulis dari pejabat Polri yang berwenang yang telah menerima pemberitahuan secara lengkap dari penyelenggara kegiatan politik.

  3. Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Daerah Hukum Kepolisian adalah wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, wilayah perairan dan wilayah udara dengan batas-batas tertentu dalam rangka melaksanakan fungsi dan peran kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  4. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

  5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

  6. Pejabat Polri Yang Berwenang adalah pejabat Polri yang ditunjuk untuk mengeluarkan izin kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, serta memberikan STTP kegiatan politik.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

  1. tata cara perizinan dan pengawasan kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya; dan

  2. pemberitahuan kegiatan politik.

BAB II
KEGIATAN KERAMAIAN UMUM
DAN KEGIATAN MASYARAKAT LAINNYA

Bagian Kesatu
Bentuk Kegiatan

Pasal 3

Bentuk kegiatan keramaian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

  1. keramaian;

  2. tontonan untuk umum; dan

  3. arak-arakan di jalan umum.

Pasal 4

Bentuk kegiatan masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kegiatan yang dapat membahayakan keamanan umum sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tata Cara Perizinan

Pasal 5

Setiap penyelenggara kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang dapat membahayakan keamanan umum wajib memiliki Surat Izin.

Pasal 6

  1. Untuk memperoleh Surat Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setiap penyelenggara mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Pejabat Polri Yang Berwenang di Daerah Hukum Kepolisian tempat kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.

  2. Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berskala nasional, setiap penyelenggara mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Kapolri paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.

  3. Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berskala internasional, setiap penyelenggara mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Kapolri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.

  4. Dalam hal permohonan izin tidak memenuhi ketentuan mengenai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), Kapolri atau Pejabat Polri Yang Berwenang dapat menolak permohonan izin yang diajukan.

Pasal 7

  1. Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus memuat paling sedikit:

    1. tujuan dan sifat kegiatan;

    2. tempat dan waktu penyelenggaraan;

    3. jumlah peserta atau undangan; dan

    4. penanggung jawab kegiatan.

  2. Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan paling sedikit:

    1. daftar susunan panitia penyelenggara;

    2. persetujuan dari penanggung jawab tempat kegiatan;

    3. rekomendasi dari instansi atau organisasi terkait; dan

    4. pernyataan tertulis dari penyelenggara yang menyatakan kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan atau kesopanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Pejabat Polri Yang Berwenang melakukan pemeriksaan administratif terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

  4. Untuk permohonan izin yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pejabat Polri Yang Berwenang memberikan tanda bukti penerimaan permohonan izin kepada penyelenggara.

  5. Dalam hal permohonan izin belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pejabat Polri Yang Berwenang mengembalikan permohonan izin kepada penyelenggara untuk dilengkapi.

Pasal 8

Setelah memberikan tanda bukti penerimaan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Pejabat Polri Yang Berwenang melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak lainnya.

Pasal 9

  1. Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak terdapat permasalahan, Pejabat Polri Yang Berwenang memberikan Surat Izin paling lama 4 (empat) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

  2. Untuk kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang berskala nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pejabat Polri Yang Berwenang menerbitkan Surat Izin paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

  3. Untuk kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang berskala internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Pejabat Polri Yang Berwenang memberikan Surat Izin paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

  4. Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat permasalahan, Pejabat Polri Yang Berwenang menyampaikan penolakan terhadap permohonan izin disertai dengan alasan.

Pasal 10

Dalam hal terdapat perubahan terhadap rencana kegiatan yang telah diajukan, penyelenggara wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Kapolri atau Pejabat Polri Yang Berwenang paling lama 3 (tiga) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis perizinan kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya diatur dengan Peraturan Kapolri.

Bagian Ketiga
Pengawasan dan Tindakan Kepolisian

Pasal 12

  1. Pejabat Polri Yang Berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.

  2. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Polri Yang Berwenang melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak lainnya.

Pasal 13

Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pejabat Polri Yang Berwenang dapat melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan untuk menangani pelanggaran perizinan dan/atau gangguan keamanan serta ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang┬Čundangan.

Pasal 14

  1. Pejabat Polri Yang Berwenang melakukan tindakan kepolisian berupa pembubaran terhadap kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang dilaksanakan tanpa izin.

  2. Pejabat Polri Yang Berwenang dapat melakukan tindakan kepolisian berupa pembubaran terhadap kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang memiliki izin tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Tindakan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pengawasan dan tindakan kepolisian pada kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya diatur dengan Peraturan Kapolri.

BAB III
KEGIATAN POLITIK

Bagian Kesatu
Bentuk Kegiatan Politik

Pasal 16

Bentuk kegiatan politik meliputi:

  1. kampanye pemilihan umum;

  2. pawai yang bermuatan politik;

  3. penyebaran pamflet yang bermuatan politik;

  4. penampilan gambar atau lukisan yang bermuatan politik yang disebarkan kepada umum; dan

  5. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

  1. Kegiatan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang akan dilaksanakan di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pejabat Polri Yang Berwenang.

  2. Kegiatan politik yang akan dilaksanakan di lingkungan sendiri tidak memerlukan pemberitahuan kepada Pejabat Polri Yang Berwenang, kecuali kegiatan tersebut berpotensi dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberitahuan

Pasal 18

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan oleh penyelenggara secara tertulis kepada Pejabat Polri Yang Berwenang di Daerah Hukum Kepolisian tempat kegiatan akan dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum kegiatan politik dilaksanakan.

Pasal 19

  1. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 paling sedikit memuat:

    1. bentuk kegiatan;

    2. maksud dan tujuan kegiatan;

    3. tempat dan waktu kegiatan;

    4. jumlah peserta dan jumlah kendaraan;

    5. pembicara; dan

    6. penanggung jawab kegiatan.

  2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:

    1. proposal;

    2. anggaran dasar/anggaran rumah tangga untuk organisasi/badan hukum;

    3. identitas diri penanggung jawab kegiatan;

    4. daftar susunan pengurus untuk organisasi/badan hukum;

    5. persetujuan dari penanggung jawab tempat kegiatan;

    6. rekomendasi instansi terkait jika diperlukan;

    7. paspor dan visa bagi pembicara orang asing;

    8. denah rute yang akan dilalui jika kegiatan tersebut berupa pawai; dan

    9. undangan jika kegiatan mengundang pejabat negara.

Pasal 20

  1. Pejabat Polri Yang Berwenang melakukan pemeriksaan terhadap surat pemberitahuan dan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 setelah menerima pemberitahuan dari penyelenggara kegiatan politik.

  2. Pejabat Polri Yang Berwenang menerbitkan STTP terhadap pemberitahuan yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum kegiatan dilaksanakan.

  3. Dalam hal pemberitahuan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pejabat Polri Yang Berwenang memberitahukan kepada penyelenggara untuk melengkapi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum kegiatan dilaksanakan.

  4. Apabila penyelenggara tidak melengkapi persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Polri Yang Berwenang tidak menerbitkan STTP.

Pasal 21

  1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan masalah yang berpotensi menimbulkan kerawanan keamanan dan ketertiban masyarakat, Pejabat Polri Yang Berwenang menyarankan kepada penyelenggara untuk:

    1. menunda kegiatan;

    2. memindahkan lokasi kegiatan;

    3. mengubah bentuk kegiatan atau acara; dan/atau

    4. mengurangi sebagian kegiatan.

  2. Saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam STTP.

  3. Apabila penyelenggara mengabaikan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melaksanakan kegiatan, Pejabat Polri Yang Berwenang dapat memberikan teguran.

  4. Dalam hal penyelenggara mengabaikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Polri Yang Berwenang dapat melarang dan/atau membubarkan kegiatan politik.

Pasal 22

Dalam hal timbul gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat pada saat pelaksanaan kegiatan politik yang telah diterbitkan STTP, Pejabat Polri Yang Berwenang menyampaikan kepada penyelenggara untuk menghentikan, menunda dan/atau memindahkan lokasi kegiatan politik.

Pasal 23

Dalam hal penyelenggara atas inisiatif sendiri membatalkan kegiatan, menunda kegiatan, memindahkan lokasi kegiatan, mengubah bentuk kegiatan atau acara, dan/atau mengurangi sebagian kegiatan politik harus memberitahukan kepada Pejabat Polri Yang Berwenang paling lama 2 (dua) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pemberitahuan kegiatan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 23 diatur dengan Peraturan Kapolri.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan perizinan, pengawasan dan pengamanan kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, serta pemberitahuan kegiatan politik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Semua permohonan izin atau pemberitahuan yang telah diterima oleh Pejabat Polri Yang Berwenang dan belum diterbitkan Surat Izin atau STTP, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

  1. Surat Izin dan STTP yang telah diterbitkan tetapi kegiatan belum dilaksanakan, dinyatakan tetap berlaku; dan

  2. semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perizinan kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, serta pemberitahuan kegiatan politik, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 28

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Demikianlah bunyi Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya dan Pemberitahuan Kegiatan Politik.