Permen ATRBPN 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota dan RDTR

Kementerian Agraria dan Tata Ruang menerbitkan Permen ATRBPN 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang. Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4), Pasal 16 ayat (5), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (5), Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (5), Pasal 54 ayat (2), Pasal 58 ayat (4), Pasal 67 ayat (2), Pasal 74 ayat (2), Pasal 81 ayat (2), Pasal 90 ayat (2), dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Permen ATRBPN 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota dan RDTR dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta para Pemangku Kepentingan terkait dalam melakukan penyusunan, Peninjauan Kembali, revisi, dan penerbitan Persetujuan Substansi.

Peraturan Menteri ATRBPN Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2021 oleh Menteri ATRBPN Sofyan A. Djalil. Peraturan Menteri ATRBPN Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang diundangkan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Widodo Ekatjahjana pada tanggal 1 April 2021 di Jakarta.

Peraturan Menteri ATRBPN Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menteri ATRBPN
Nomor 11 tahun 2021
tentang
Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan
Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang

Mencabut

Peraturan Menteri ATRBPN Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang mencabut:

  1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 661);

  2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 966);

  3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394); dan

  4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesai Tahun 2018 Nomor 1308),

Latar Belakang

Pertimbangan dalam Permen ATRBPN 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota dan RDTR, adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4), Pasal 16 ayat (5), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (5), Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (5), Pasal 54 ayat (2), Pasal 58 ayat (4), Pasal 67 ayat (2), Pasal 74 ayat (2), Pasal 81 ayat (2), Pasal 90 ayat (2), dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.

Dasar Hukum

Dasar hukum Permen ATRBPN 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota dan RDTR, adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);

  5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);

  6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);

Isi Permen ATRBPN 11 tahun 2021

Berikut adalah isi Peraturan Menteri ATRBPN Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN, PENINJAUAN KEMBALI, REVISI, DAN PENERBITAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI, KABUPATEN, KOTA, DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.

  2. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

  3. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

  4. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.

  5. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

  6. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

  7. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.

  8. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

  9. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

  1. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

  2. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.

  3. Peninjauan Kembali adalah upaya untuk melihat kesesuaian antara RTR dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

  4. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.

  5. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

  6. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.

  7. Persetujuan Substansi adalah persetujuan yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang yang menyatakan bahwa materi rancangan peraturan daerah/ peraturan kepala daerah tentang RTR telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang, kebijakan nasional, dan mengacu pada RTR secara hierarki.

  8. Batas Daerah adalah batas daerah antarprovinsi dan/atau kabupaten/kota.

  1. Pemangku Kepentingan adalah orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, kabupaten, atau kota, dan masyarakat.

  2. Pembahasan Lintas Sektor adalah pembahasan substansi rancangan peraturan daerah/peraturan kepala daerah tentang RTR yang melibatkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait, dalam rangka Persetujuan Substansi oleh Menteri.

  3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

  6. Direktur Jenderal Tata Ruang yang selanjutnya disebut Dirjen adalah pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan tata ruang pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

  7. Direktur adalah pimpinan tinggi pratama yang memimpin direktorat yang menyelenggarakan urusan pembinaan penataan ruang daerah pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

  8. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

  1. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta para Pemangku Kepentingan terkait dalam melakukan penyusunan, Peninjauan Kembali, revisi, dan penerbitan Persetujuan Substansi.

  2. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan:

    1. Penataan Ruang wilayah darat, laut, udara, dan dalam bumi dalam satu kesatuan RTR;

    2. pemanfaatan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan yang berkelanjutan sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, dan teknologi; dan

    3. sinergitas pelaksanaan kebijakan pemanfaatan ruang lintas sektoral melalui pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah yang terintegrasi dalam RTR.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

  1. tata cara penyusunan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota;

  2. tata cara penyusunan RDTR kabupaten/kota;

  3. tata cara Peninjauan Kembali dan revisi RTR; dan

  4. tata cara penerbitan Persetujuan Substansi.

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA

Pasal 4

Tata cara penyusunan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota meliputi:

  1. proses penyusunan;

  2. pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan; dan

  3. pembahasan rancangan peraturan daerah tentang RTRW provinsi, kabupaten, dan kota oleh Pemangku Kepentingan sesuai wilayahnya.

Pasal 5

  1. Proses penyusunan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a) meliputi tahapan:

    1. persiapan;

    2. pengumpulan data dan informasi;

    3. pengolahan data dan analisis;

    4. perumusan konsepsi; dan

    5. penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW provinsi, kabupaten, dan kota.

  2. Proses penyusunan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

  3. Proses penyusunan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Pemangku Kepentingan melalui konsultasi publik.

  4. Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyediakan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota yang telah ditetapkan dalam bentuk digital dan sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

  5. Penyediaan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota yang telah ditetapkan dalam bentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimaksudkan agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota.

Pasal 6

  1. Proses persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:

    1. penyusunan kerangka acuan kerja; dan

    2. penetapan metodologi yang digunakan.

  2. Penyusunan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:

    1. pembentukan tim penyusun; dan

    2. penyusunan rencana kerja.

  3. Penetapan metodologi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:

    1. kajian awal data sekunder;

    2. persiapan teknis pelaksanaan; dan

    3. pemberitaan kepada publik.

Pasal 7

  1. Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:

    1. data wilayah administrasi;

    2. data dan informasi kependudukan;

    3. data dan informasi bidang pertanahan;

    4. data dan informasi kebencanaan; dan

    5. peta dasar dan peta tematik yang dibutuhkan.

  2. Untuk penyusunan RTRW provinsi, pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan juga data dan informasi kelautan.

  3. Data dan informasi kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari materi teknis Perairan Pesisir yang disusun oleh perangkat daerah yang membidangi urusan kelautan.

  4. Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan peta rupabumi Indonesia dan/atau peta dasar lainnya.

  5. Peta rupabumi Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan peta termutakhir dan telah ditetapkan oleh kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.

  6. Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan peta dasar yang telah mendapat rekomendasi dari badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.

  7. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diajukan oleh Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota.

  8. Dalam hal rekomendasi belum diterbitkan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka peta dasar yang diajukan oleh Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota dianggap telah disetujui.

Pasal 8

Pengolahan data dan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

  1. potensi dan permasalahan regional dan global;

  2. kebijakan spasial dan sektoral, termasuk kebijakan pembangunan nasional yang bersifat strategis;

  3. kedudukan dan peran daerah provinsi, daerah kabupaten atau kota dalam wilayah yang lebih luas;

  4. fisik wilayah;

  5. sosial kependudukan;

  6. ekonomi wilayah;

  7. transportasi;

  8. sarana dan prasarana;

  9. penguasaan tanah termasuk penatagunaan tanah;

  10. sistem pusat permukiman untuk wilayah daerah provinsi atau kabupaten dan bentuk serta struktur kota untuk wilayah daerah kota;

  11. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

  12. pengurangan risiko bencana;

  13. kemampuan keuangan pembangunan daerah;

  14. penatagunaan sumber daya air; dan

  15. pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi.

Pasal 9

Perumusan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:

  1. alternatif konsep rencana;

  2. pemilihan konsep rencana; dan

  3. perumusan rencana terpilih menjadi muatan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota.

Pasal 10

Penyusunan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e meliputi:

  1. penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang RTRW provinsi, kabupaten, dan kota; dan

  2. penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW provinsi, kabupaten, dan kota.

Pasal 11

  1. Muatan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota meliputi:

    1. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang;

    2. rencana struktur ruang;

    3. rencana pola ruang;

    4. kawasan strategis;

    5. arahan pemanfaatan ruang; dan

    6. pengendalian pemanfaatan ruang.

  2. Muatan dalam RTRW kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan muatan terkait rencana penyediaan dan pemanfaatan:

    1. ruang terbuka hijau publik dan pendistribusiannya;

    2. ruang terbuka hijau privat;

    3. ruang terbuka nonhijau;

    4. prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal; dan

    5. ruang evakuasi bencana.

  3. Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dihitung dengan ketentuan dalam RTRW kota berdasarkan luas wilayah kota.

  4. Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

    1. ruang terbuka hijau publik paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan

    2. ruang terbuka hijau privat paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Pasal 12

  1. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah provinsi, kabupaten, dan kota yang dapat dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

  2. Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi:

    1. rencana sistem perkotaan untuk wilayah provinsi atau kabupaten dan sistem pusat pelayanan untuk wilayah kota; dan

    2. rencana sistem jaringan prasarana wilayah provinsi, kabupaten, dan kota.

  3. Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c meliputi:

    1. kawasan lindung; dan

    2. kawasan budi daya.

  4. Kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d memuat nilai strategis kawasan, delineasi, dan tujuan serta arah pengembangan kawasan.

  5. Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e merupakan arahan pembangunan atau pengembangan wilayah provinsi, kabupaten, dan kota untuk mewujudkan struktur dan pola ruang, yang meliputi:

    1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan

    2. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan.

  6. Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f meliputi:

    1. indikasi arahan zonasi dalam RTRW provinsi atau ketentuan umum zonasi dalam RTRW kabupaten/kota;

    2. arahan insentif dan disinsentif dalam RTRW provinsi atau ketentuan insentif dan disinsentif dalam RTRW kabupaten/kota;

    3. arahan sanksi; dan

    4. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang yang memuat penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan penilaian perwujudan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota.

Pasal 13

  1. Kajian lingkungan hidup strategis dilaksanakan secara terintegrasi dalam rangkaian penyusunan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

  2. Kajian lingkungan hidup strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen kajian lingkungan hidup strategis.

  3. Kajian lingkungan hidup strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk RTRW provinsi mencakup perencanaan wilayah darat dan perairan pesisir.

  4. Dokumen kajian lingkungan hidup strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk RTRW provinsi divalidasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

  5. Dokumen kajian lingkungan hidup strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk RTRW kabupaten/kota divalidasi oleh perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup.

  6. Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterbitkan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diajukan oleh Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota.

  7. Dalam hal validasi dokumen kajian lingkungan hidup strategis belum diterbitkan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka dokumen yang diajukan oleh Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota dianggap telah disetujui.

Pasal 14

  1. RTRW provinsi mencakup muatan pengaturan perairan pesisir.

  2. Dalam hal mencakup pengaturan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muatan rencana struktur ruang untuk RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilengkapi dengan:

    1. susunan pusat pertumbuhan kelautan yang diintegrasikan ke dalam sistem perkotaan wilayah provinsi; dan

    2. sistem jaringan prasarana dan sarana laut yang diintegrasikan ke dalam rencana sistem jaringan prasarana wilayah provinsi.

  3. Dalam hal mencakup pengaturan Perairan Pesisir, muatan rencana pola ruang untuk RTRW provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilengkapi dengan:

    1. kawasan konservasi di laut yang diintegrasikan ke dalam kawasan lindung; dan

    2. kawasan pemanfaatan umum yang diintegrasikan ke dalam kawasan budi daya.

  4. Dalam hal mencakup pengaturan Perairan Pesisir, muatan pengendalian pemanfaatan ruang untuk RTRW provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) dilengkapi dengan alur migrasi biota laut yang diintegrasikan ke dalam arahan khusus pada indikasi arahan zonasi.

  5. Muatan pengaturan perairan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan berdasarkan materi teknis yang disusun oleh perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.

  6. Materi teknis muatan perairan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mendapatkan persetujuan teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.

  7. Materi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diintegrasikan ke dalam RTRW provinsi pada saat perumusan konsepsi setelah mendapat persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

  8. Materi teknis muatan perairan pesisir yang telah mendapatkan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan penyesuaian dalam proses integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

  9. Dalam hal terjadi ketidakselarasan dalam proses integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka penyesuaian diputuskan berdasarkan rekomendasi dari forum penataan ruang.

Pasal 15

  1. RTRW provinsi dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000.

  2. RTRW kabupaten dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000.

  3. RTRW kota dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:25.000.

Pasal 16

Dalam hal diperlukan pengaturan lebih rinci untuk kepentingan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, peta RTRW Provinsi dapat ditambahkan peta pengaturan wilayah perairan pesisir dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000.

Pasal 17

  1. Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dan muatan RTRW Provinsi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  2. Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dan muatan RTRW Kabupaten tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  3. Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dan muatan RTRW Kota tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG

Pasal 18

  1. Penyusunan RDTR mencakup kawasan dengan karakteristik perkotaan, karakteristik perdesaan, dan kawasan lintas kabupaten/kota.

  2. RDTR kawasan lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada kebijakan pengembangan kawasan strategis provinsi yang ditetapkan dalam peraturan daerah RTRW Provinsi.

  3. Penyusunan RDTR kawasan lintas kabupaten/kota dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan oleh pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.

  4. Penyusunan RDTR kawasan lintas kabupaten/kota dapat dilakukan melalui mekanisme bantuan teknis oleh Pemerintah Daerah provinsi.

  5. Dalam hal bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan, maka bantuan teknis dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 19

Tata cara penyusunan RDTR kabupaten/kota meliputi:

  1. proses penyusunan;

  2. pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan; dan

  3. pembahasan rancangan peraturan kepala daerah tentang RDTR kabupaten/kota oleh Pemangku Kepentingan di tingkat kabupaten/kota.

Pasal 20

  1. Proses penyusunan RDTR kabupaten/kota meliputi tahapan:

    1. persiapan;

    2. pengumpulan data dan informasi;

    3. pengolahan data dan analisis;

    4. perumusan konsepsi; dan

    5. penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang RDTR kabupaten/kota.

  2. roses penyusunan RDTR kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disinkronkan dengan muatan RTRW kabupaten/kota.

  3. Proses penyusunan RDTR kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 8 (delapan) bulan.

  4. Proses penyusunan RDTR kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Pemangku Kepentingan melalui konsultasi publik.

  5. Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melibatkan Pemerintah Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.

  6. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menyusun dan menyediakan RDTR kabupaten/kota yang telah ditetapkan dalam bentuk digital dan sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

  7. Penyediaan RDTR kabupaten/kota yang telah ditetapkan dalam bentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat memuat informasi RDTR dalam bentuk penampang 3 (tiga) dimensi.

  8. Penyediaan RDTR kabupaten/kota yang telah ditetapkan dalam bentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dimaksudkan agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RDTR kabupaten/kota.

Pasal 21

RDTR kabupaten/kota dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000.

Pasal 22

  1. Proses persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:

    1. penyusunan kerangka acuan kerja;

    2. penetapan metodologi yang digunakan; dan

    3. penetapan wilayah perencanaan RDTR.

  2. Penyusunan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:

    1. pembentukan tim penyusun; dan

    2. penyusunan rencana kerja.

  3. Penetapan metodologi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:

    1. kajian awal data sekunder;

    2. persiapan teknis pelaksanaan; dan

    3. pemberitaan kepada publik.

Pasal 23

  1. Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:

    1. data wilayah administrasi;

    2. data dan informasi kependudukan;

    3. data dan informasi bidang pertanahan;

    4. data dan informasi kebencanaan; dan

    5. peta dasar dan peta tematik yang dibutuhkan.

  2. Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan peta rupabumi Indonesia dan/atau peta dasar lainnya.

  3. Peta rupabumi Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan peta termutakhir dan telah ditetapkan oleh kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.

  4. Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan peta dasar yang telah mendapat rekomendasi dari badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.

  5. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diajukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

  6. Dalam hal rekomendasi belum diterbitkan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka dokumen yang diajukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dianggap telah disetujui.

Pasal 24

Pengolahan data dan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c meliputi:

  1. struktur internal bagian wilayah perencanaan;

  2. sistem penggunaan lahan;

  3. kedudukan dan peran bagian wilayah perencanaan dalam wilayah yang lebih luas;

  4. sumber daya alam dan fisik atau lingkungan bagian wilayah perencanaan;

  5. sosial budaya;

  6. kependudukan;

  7. ekonomi dan sektor unggulan;

  8. transportasi;

  9. sumber daya buatan;

  10. kondisi lingkungan binaan;

  11. kelembagaan;

  12. pembiayaan pembangunan;

  13. karakteristik peruntukan zona;

  14. jenis dan karakteristik kegiatan yang saat ini berkembang dan mungkin akan berkembang di masa mendatang;

  15. kesesuaian kegiatan terhadap peruntukan/zona/subzona;

  16. dampak kegiatan terhadap jenis peruntukan/zona/subzona;

  17. pertumbuhan dan pertambahan penduduk pada suatu zona;

  18. gap antara kualitas peruntukan/zona/subzona yang diharapkan dengan kondisi yang terjadi di lapangan;

  19. karakteristik spesifik lokasi;

  20. ketentuan dan standar setiap sektor terkait; dan

  21. kewenangan dalam perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 25

Perumusan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d meliputi:

  1. alternatif konsep rencana;

  2. pemilihan konsep rencana; dan

  3. perumusan rencana terpilih menjadi muatan RDTR kabupaten/kota.

Pasal 26

Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e meliputi:

  1. penyusunan kajian kebijakan rancangan peraturan kepala daerah tentang RDTR kabupaten/kota; dan

  2. penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang RDTR kabupaten/kota.

Pasal 27

Muatan RDTR kabupaten/kota meliputi:

  1. tujuan penataan wilayah perencanaan;

  2. rencana Struktur Ruang;

  3. rencana Pola Ruang;

  4. ketentuan pemanfaatan ruang, dan

  5. peraturan zonasi.

Pasal 28

  1. Tujuan penataan wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a merupakan nilai dan/atau kualitas terukur yang akan dicapai sesuai dengan arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW provinsi, kabupaten, dan kota.

  2. Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:

    1. rencana pengembangan pusat pelayanan;

    2. rencana jaringan transportasi; dan

    3. rencana jaringan prasarana.

  3. Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:

    1. zona lindung; dan

    2. zona budi daya.

  4. Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d merupakan upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk indikasi program pengembangan wilayah perencanaan dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.

  5. Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e memuat:

    1. aturan dasar; dan/atau

    2. teknik pengaturan zonasi.

  6. Muatan RDTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mencakup perencanaan tata ruang darat, ruang udara, dan/atau ruang dalam bumi sesuai kebutuhan.

Pasal 29

  1. Kajian lingkungan hidup strategis dilaksanakan secara terintegrasi dalam rangkaian penyusunan RDTR kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

  2. Kajian lingkungan hidup strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen kajian lingkungan hidup strategis.

  3. Dokumen kajian lingkungan hidup strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk RDTR kabupaten/kota divalidasi oleh perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup.

  4. Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diajukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

  5. Dalam hal validasi dokumen kajian lingkungan hidup strategis belum diterbitkan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka dokumen yang diajukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dianggap telah disetujui.

Pasal 30

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dan muatan RDTR Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI DAN REVISI RENCANA TATA RUANG

Pasal 31

  1. Peninjauan Kembali RTR dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

  2. Peninjauan Kembali RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun kelima sejak RTR diundangkan.

Pasal 32

  1. Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, Peninjauan Kembali RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

  2. Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

    1. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

    2. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;

    3. perubahan Batas Daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; atau

    4. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

  3. Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali peraturan kepala daerah kabupaten/kota tentang RDTR dapat direkomendasikan oleh forum penataan ruang.

  4. Rekomendasi forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan berdasarkan kriteria:

    1. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;

    2. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau

    3. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

Pasal 33

  1. Peninjauan Kembali RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian, dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara:

    1. RTR dengan Kawasan Hutan; dan/atau

    2. RTRW provinsi dengan RTRW kabupaten/kota.

  2. Peninjauan Kembali RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara RTR dengan Batas Daerah.

Pasal 34

  1. Pemerintah Daerah melakukan permohonan Peninjauan Kembali RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 kepada Menteri.

  2. Permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

  3. Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria paling sedikit meliputi:

    1. peluang kemajuan iklim investasi dan kemudahan berusaha; dan/atau

    2. dinamika internal wilayah yang berimplikasi pada rencana perubahan pemanfaatan ruang.

  4. Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan:

    1. dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang;

    2. hasil pemantauan dan evaluasi RTR; dan

    3. persetujuan dan rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

  5. Terhadap permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri memberikan rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan berupa:

    1. RTRW provinsi, kabupaten, dan kota, atau RDTR kabupaten/kota yang ada tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau

    2. RTRW provinsi, kabupaten, dan kota, atau RDTR kabupaten/kota yang ada perlu direvisi.

  6. Ketentuan mengenai permohonan Peninjauan Kembali dari Pemerintah Daerah kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan mengenai rekomendasi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 35

  1. Revisi RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf b dilaksanakan menggunakan prosedur penyusunan dan penetapan RTR.

  2. Revisi RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti melalui pencabutan peraturan daerah tentang RTRW provinsi, kabupaten, dan kota atau peraturan kepala daerah kabupaten/kota tentang RDTR.

Pasal 36

Penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) untuk permohonan Peninjauan Kembali dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota kewenangan penandatanganannya dapat didelegasikan kepada Dirjen.

BAB V
TATA CARA PENERBITAN PERSETUJUAN SUBSTANSI

Bagian Kesatu
Pengajuan Persetujuan Substansi

Pasal 37

  1. Pengajuan persetujuan substansi rancangan peraturan daerah tentang RTRW dari gubernur, bupati, dan wali kota kepada Menteri dilengkapi dengan dokumen:

    1. naskah akademik rancangan peraturan daerah;

    2. rancangan peraturan daerah beserta seluruh lampirannya;

    3. materi teknis RTRW provinsi, kabupaten, dan kota;

    4. tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh kepala daerah;

    5. berita acara kesepakatan substansi antara gubernur, bupati, dan wali kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, kabupaten, dan kota;

    6. rekomendasi peta dasar dari badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial;

    7. validasi dokumen kajian lingkungan hidup strategis dari menteri/perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup; dan

    8. keterangan kesesuaian substansi

  2. Pengajuan persetujuan substansi rancangan peraturan kepala daerah tentang RDTR kabupaten/kota kepada Menteri dilengkapi dengan dokumen:

    1. kajian kebijakan rancangan peraturan kepala daerah;

    2. rancangan peraturan kepala daerah beserta seluruh lampirannya;

    3. materi teknis RDTR kabupaten/kota;

    4. tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh kepala daerah;

    5. rekomendasi peta dasar dari badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial;

    6. validasi dokumen kajian lingkungan hidup strategis dari perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup; dan

    7. keterangan kesesuaian substansi

  3. Untuk pengajuan persetujuan substansi rancangan peraturan daerah provinsi tentang RTRW provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan dengan:

    1. materi teknis Perairan Pesisir;

    2. persetujuan teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan; dan

    3. berita acara pembahasan integrasi ruang laut ke dalam RTRW provinsi.

  4. Untuk pengajuan persetujuan substansi rancangan peraturan daerah tentang RTRW kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan dengan berita acara pembahasan bersama Pemerintah Daerah provinsi.

  5. Lampiran peta rencana dalam rancangan peraturan daerah/peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dilengkapi dengan paraf paling sedikit dari:

    1. perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah;

    2. perangkat daerah yang membidangi urusan penataan ruang; dan

    3. instansi vertikal bidang pertanahan di provinsi, kabupaten, atau kota sesuai kewenangannya.

  6. Dalam hal berita acara kesepakatan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak dapat diterbitkan, maka digunakan notula hasil pembahasan terakhir yang ditandatangani oleh perwakilan Pemerintah Daerah dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

  7. Dalam hal validasi kajian lingkungan hidup strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf f belum diterbitkan sampai batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka pengajuan persetujuan substansi menggunakan permohonan validasi kajian lingkungan hidup strategis.

  8. Keterangan kesesuaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf g diterbitkan setelah dilakukan konsultasi dan asistensi substansi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 38

  1. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Direktur untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen.

  2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersamaan dengan pemeriksaan kesesuaian basis data.

  3. Dalam hal pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemeriksaan basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memenuhi persyaratan maka ditindaklanjuti dengan pembahasan lintas sektor.

  4. Dalam hal pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemeriksaan basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi persyaratan maka Direktur menyampaikan surat kepada Pemerintah Daerah untuk melengkapi dokumen.

Bagian Kedua
Proses Persetujuan Substansi

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 39

Proses persetujuan substansi meliputi:

  1. persiapan lintas sektor;

  2. pembahasan lintas sektor; dan

  3. penerbitan surat Persetujuan Substansi.

Paragraf Kedua
Persiapan Lintas Sektor

Pasal 40

  1. Persiapan lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dilakukan dengan mengirimkan surat undangan beserta materi rapat kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan seluruh Pemangku Kepentingan terkait.

  2. Surat undangan beserta materi rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan paling lama 5 (lima) Hari sebelum pelaksanaan pembahasan lintas sektor.

  3. Materi rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

    1. naskah akademik atau kajian kebijakan;

    2. rancangan peraturan daerah/peraturan kepala daerah RTR; dan

    3. materi teknis berupa buku rencana dan fakta analisis.

Paragraf Ketiga
Pembahasan Lintas Sektor

Pasal 41

  1. Pembahasan lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b terkait rancangan peraturan daerah/peraturan kepala daerah tentang RTR dilakukan untuk memeriksa kesesuaian materi dan informasi spasial rancangan peraturan daerah/peraturan kepala daerah tentang RTR terhadap peraturan perundang- undangan bidang penataan ruang dan kebijakan nasional.

  2. Pembahasan lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan pertemuan yang melibatkan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah terkait, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan seluruh Pemangku Kepentingan terkait.

  3. Kementerian/Lembaga wajib membawa kelengkapan dokumen yang akan diusulkan dan/atau diintegrasikan dalam rancangan peraturan daerah/peraturan kepala daerah tentang RTR, pada pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

  4. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa peta digital dalam bentuk format asli dan format saji.

  5. Peta digital sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan bidang informasi geospasial.

  6. Pembahasan lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari sampai dengan diterbitkannya Persetujuan Substansi oleh Menteri.

Pasal 42

  1. Pembahasan lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilaksanakan untuk mengintegrasikan program/kegiatan sektor, kegiatan yang bersifat strategis nasional, Batas Daerah, garis pantai, dan Kawasan Hutan.

  2. Pengintegrasian program/kegiatan sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyesuaian program atau kegiatan pada masing-masing sektor di tingkat pusat maupun tingkat daerah secara sinergis baik dari aspek fungsi, lokasi, waktu, dan biaya.

  3. Pengintegrasian kegiatan yang bersifat strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan kegiatan yang bersifat strategis nasional sudah termuat di dalam RTRW provinsi, kabupaten, dan kota dan RDTR kabupaten/kota.

  4. Pengintegrasian Batas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Batas Daerah yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

  5. Pengintegrasian garis pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan unsur garis pantai yang termuat dalam peta rupabumi Indonesia termutakhir dan telah ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.

  6. Dalam hal terdapat perbedaan antara garis pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan kebutuhan RTR, dan/atau kepentingan hak atas tanah, persetujuan substansi oleh Menteri mencantumkan:

    1. garis pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (5); dan

    2. garis pantai sesuai kebutuhan RTR yang digambarkan dengan simbol dan/atau warna khusus.

  7. Pengintegrasian Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan delineasi Kawasan Hutan termutakhir yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau delineasi Kawasan Hutan yang disepakati dalam pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2).

Pasal 43

  1. Pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dipimpin oleh Dirjen atau Direktur.

  2. Pelaksanaan pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihadiri oleh kepala daerah atau wakil kepala daerah.

  3. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) tidak terpenuhi maka pembahasan lintas sektor dilakukan penundaan.

  4. Pelaksanaan pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu 1 (satu) Hari.

  5. Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan berita acara pertemuan lintas sektor.

  6. Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan perbaikan rancangan peraturan daerah/peraturan kepala daerah berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 44

  1. Pengintegrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2).

  2. Pemerintah Daerah menyerahkan kembali hasil pengintegrasian dan perbaikan rancangan peraturan daerah/peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditindaklanjuti dengan proses penerbitan Persetujuan Substansi.

Paragraf Keempat
Penerbitan Persetujuan Substansi

Pasal 45

  1. Proses penerbitan Persetujuan Substansi terhadap rancangan peraturan daerah/peraturan kepala daerah diberikan berdasarkan hasil pembahasan lintas sektor yang telah diperbaiki.

  2. Penerbitan Persetujuan Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:

    1. tabel hasil persandingan muatan rancangan peraturan daerah/peraturan kepala daerah sebelum dan sesudah pembahasan lintas sektor;

    2. tabel evaluasi muatan strategis rancangan peraturan daerah/peraturan kepala daerah;

    3. peta rencana struktur ruang dan pola ruang yang diparaf oleh perangkat daerah terkait untuk RTRW provinsi, kabupaten, dan kota;

    4. peta rencana struktur ruang, pola ruang, dan tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diparaf oleh perangkat daerah terkait untuk RDTR; dan

    5. berita acara pertemuan lintas sektor.

  3. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d diparaf paling sedikit oleh:

    1. perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah;

    2. perangkat daerah yang membidangi urusan penataan ruang; dan

    3. instansi vertikal bidang pertanahan di provinsi, kabupaten, atau kota sesuai kewenangannya.

Pasal 46

  1. Penerbitan Persetujuan Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) untuk rancangan peraturan daerah tentang RTRW kabupaten dan kota serta rancangan peraturan kepala daerah tentang RDTR kabupaten/kota dapat didelegasikan kewenangan penandatanganannya kepada Dirjen.

  2. Penerbitan Persetujuan Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) untuk rancangan peraturan kepala daerah tentang RDTR kabupaten/kota dapat didelegasikan kewenangan penandatanganannya kepada gubernur berdasarkan usulan Dirjen.

Pasal 47

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan Persetujuan Substansi dari Menteri tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

  1. Direktur melakukan pemantauan penetapan rancangan peraturan daerah tentang RTRW provinsi, kabupaten, dan kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang RDTR kabupaten/kota setelah diterbitkannya Persetujuan Substansi dari Menteri.

  2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama batas waktu:

    1. 3 (tiga) bulan untuk rancangan peraturan daerah tentang RTRW provinsi, kabupaten, dan kota; dan

    2. 1 (satu) bulan untuk rancangan peraturan kepala daerah tentang RDTR kabupaten/kota.

  3. Dalam hal rancangan peraturan daerah atau rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan dan memasuki 5 (lima) Hari menjelang berakhirnya batas waktu pemantauan, Direktur menindaklanjuti dengan:

    1. menyampaikan surat Dirjen untuk mengingatkan batas waktu penetapan rancangan peraturan daerah atau rancangan peraturan kepala daerah kepada gubernur, bupati, dan wali kota sesuai kewenangannya; dan

    2. menyiapkan konsep rancangan peraturan Menteri yang memuat penetapan rancangan peraturan daerah atau rancangan peraturan kepala daerah.

Pasal 49

Dalam hal Peraturan Menteri ini memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, Menteri dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pasal 50

  1. Rancangan peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b disusun dalam hal rancangan peraturan daerah tentang RTRW provinsi, kabupaten, dan kota atau rancangan peraturan kepala daerah tentang RDTR kabupaten/kota belum ditetapkan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a dan huruf b.

  2. Rancangan peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menetapkan muatan rancangan peraturan daerah tentang RTRW provinsi, kabupaten, dan kota atau rancangan peraturan kepala daerah tentang RDTR kabupaten/kota sesuai dengan hasil Persetujuan Substansi dari Menteri.

  3. Rancangan peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setelah mendapat persetujuan Presiden.

  4. Untuk mendapatkan persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri mengajukan surat permohonan dengan melampirkan rancangan peraturan Menteri dan rancangan peraturan daerah tentang RTRW provinsi, kabupaten, dan kota atau rancangan peraturan kepala daerah tentang RDTR kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

  5. Dalam hal rancangan peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah ditetapkan, Menteri menindaklanjuti dengan penyampaian peraturan Menteri kepada gubernur, bupati, atau wali kota.

  6. Gubernur, bupati, atau wali kota wajib menetapkan peraturan daerah tentang RTRW provinsi, kabupaten, dan kota atau peraturan kepala daerah tentang RDTR kabupaten/kota untuk melaksanakan peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di daerahnya dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari sejak peraturan Menteri ditetapkan.

  7. Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang ditetapkan oleh gubernur, bupati, atau wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tanpa mengubah muatan peraturan Menteri.

  8. Ketentuan mengenai jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) termasuk pengundangan peraturan daerah dalam lembaran daerah atau peraturan kepala daerah dalam berita daerah oleh sekretaris daerah provinsi, kabupaten, atau kota.

  9. Dalam hal gubernur, bupati, atau wali kota dan sekretaris daerah provinsi, kabupaten, atau kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota wajib mengirimkan salinan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah beserta lampirannya yang telah diundangkan dalam lembaran daerah atau berita daerah kepada Dirjen.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku:

  1. Permohonan Persetujuan Substansi yang telah melaksanakan pertemuan lintas sektor, tetap diproses dengan mengacu pada ketentuan dalam:

    1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.

    2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

    3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota.

    4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

  2. RTRW provinsi, kabupaten, dan kota serta RDTR kabupaten/kota yang telah mendapatkan surat keputusan hasil Peninjauan Kembali dari kepala daerah dapat melanjutkan proses revisi sesuai tata cara penyusunan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

  1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 661);

  2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 966);

  3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394); dan

  4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesai Tahun 2018 Nomor 1308),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Peraturan Menteri ATRBPN Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang.

/