Permenhub 76 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Transportasi Cerdas di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kementerian Perhubungan menerbitkan Permenhub 76 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Transportasi Cerdas di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mmeningkatkan kapasitas sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang berkualitas, nyaman, aman, informatif, berbasis teknologi, dan ramah lingkungan, serta mempermudah dan meningkatkan pengawasan mobilitas lalu lintas dan angkutan jalan.

Sistem Manajemen Transportasi Cerdas adalah proses teknologi informasi, elektronika, dan telekomunikasi yang terintegrasi untuk mendukung perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pengawasan layanan transportasi jalan yang efektif dan efisien.

Permenhub 76 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Transportasi Cerdas di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki tujuan untuk menjadi pedoman sistem manajemen transportasi cerdas.

Kendaran Bermotor dalam Permenhub 76 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Transportasi Cerdas di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 76 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Transportasi Cerdas di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditetapkan pada tanggal 27 Agustus 2021 di Jakarta oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 76 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Transportasi Cerdas di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2021 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Benny Riyanto.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 76 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Transportasi Cerdas di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1009. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor 76 tahun 2021
tentang
Sistem Manajemen Transportasi Cerdas di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Latar Belakang

Pertimbangan Permenhub 76 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Transportasi Cerdas di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah:

  1. bahwa untuk meningkatkan pelayanan transportasi jalan yang berkualitas, nyaman, aman, informatif, dan ramah lingkungan, perlu membangun sistem manajemen transportasi cerdas;

  2. bahwa untuk membangun sistem manajemen transportasi cerdas di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perlu pedoman sistem manajemen transportasi cerdas;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sistem Manajemen Transportasi Cerdas di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Dasar Hukum

Dasar hukum Permenhub 76 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Transportasi Cerdas di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

  5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

  6. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);

  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1555);

  8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);

Isi Permenhub 76 tahun 2021

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 76 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Transportasi Cerdas di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG SISTEM MANAJEMEN TRANSPORTASI CERDAS DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Sistem Manajemen Transportasi Cerdas adalah proses teknologi informasi, elektronika, dan telekomunikasi yang terintegrasi untuk mendukung perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pengawasan layanan transportasi jalan yang efektif dan efisien.

  2. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

  3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

  5. Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

  6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk:

  1. meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang berkualitas, nyaman, aman, informatif, berbasis teknologi, dan ramah lingkungan; dan

  2. mempermudah dan meningkatkan pengawasan mobilitas lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam peraturan Menteri ini meliputi:

  1. jenis, fungsi, dan prinsip kerja Sistem Manajemen Transportasi Cerdas;

  2. penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas; dan

  3. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
JENIS, FUNGSI, DAN PRINSIP KERJA
SISTEM MANAJEMEN TRANSPORTASI CERDAS

Pasal 4

  1. Sistem Manajemen Transportasi Cerdas dilakukan dengan menggunakan:

    1. aplikasi teknologi informasi;

    2. perangkat elektronik; dan/atau

    3. jaringan telekomunikasi,

    pada layanan transportasi yang terintegrasi.

  2. Sistem Manajemen Transportasi Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bersifat sistem terbuka, berkesinambungan, dan sesuaidengan standar yang ditetapkan.

  3. Sistem Manajemen Transportasi Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai:

    1. pengumpul data dan informasi; dan

    2. pengolah data dan informasi,

  4. Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:

    1. kecepatan kendaraan yang melintasi suatu jalan dengan batas kecepatan yang ditetapkan;

    2. pola aliran lalu lintas yang menunjukkan fluktuasi volume lalu lintas pada suatu rentang waktu tertentu;

    3. kepadatan jumlah kendaraan per satuan panjang jalan, kendaraan, atau kilometer;

    4. waktu perjalanan lalu lintas atau keseluruhan waktu yang digunakan untuk menempuh jarak suatu perjalanan dari asal sampai tujuan perjalanan;

    5. kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi pergerakan lalu lintas;

    6. kondisi jalan dan karakteristik geometrik jalan;

    7. identitas kendaraan; dan

    8. kondisi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan lainnya yang dibutuhkan.

  5. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk:

    1. perencanaan kegiatan manajemen rekayasa lalu lintas dan manajemen kebutuhan lalu lintas oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan

    2. pemberian layanan sistem informasi kepada masyarakat.

  6. Layanan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b ditempatkan pada:

    1. sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;

    2. kendaraan;

    3. ruang jalan; dan/atau

    4. tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, Kepala Badan, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

Sistem Manajemen Transportasi Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertujuan untuk:

  1. pengawasan kegiatan lalu lintas di jalan dan layanan transportasi publik;

  2. mendeteksi dan mengidentifikasi pergerakan lalu lintas di jalan;

  3. komunikasi kendaraan untuk infrastruktur menggunakan teknologi informasi dan komunikasi;

  4. pengumpulan dan pemrosesan data untuk perencanaan dan pengaturan sistem transportasi jalan; dan

  5. informasi pengguna jalan secara waktu nyata (real time) mengenai kondisi lalu lintas dan layanan transportasi publik.

Pasal 6

  1. Sistem Manajemen Transportasi Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

    1. sistem manajemen lalu lintas tingkat lanjut;

    2. sistem informasi pengguna jalan tingkat lanjut;

    3. sistem keselamatan dan kontrol kendaraan tingkat lanjut;

    4. sistem operasi kendaraan komersial;

    5. sistem transportasi umum tingkat lanjut;

    6. sistem pembayaran elektronik;

    7. sistem manajemen darurat;

    8. sistem transportasi antarkota tingkat lanjut;

    9. sistem manajemen kebutuhan perjalanan tingkat lanjut;

    10. sistem manajemen parkir tingkat lanjut;

    11. sistem pengendalian otonom; dan/atau

    12. sistem lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.

  2. Sistem Manajemen Transportasi Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

  1. Sistem manajemen lalu lintas tingkat lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan sistem pengelolaan lalu lintas yang digunakan untuk meningkatkan aliran arus lalu lintas kendaraan dan memberikan informasi bagi pengguna jalan secara waktu nyata (real time) yang terintegrasi dengan ruang kendali lalu lintas.

  2. Sistem manajemen lalu lintas tingkat lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa subsistem yang terdiri atas:

    1. pengaturan dan pengendalian lalu lintas kawasan;

    2. pemantauan lalu lintas waktu nyata (real time);

    3. pemantauan dan pengendali rambu elektronik;

    4. pemantauan kejadian kecelakaan;

    5. pemantauan jalan penghubung;

    6. penegakan hukum lalu lintas secara elektronik;

    7. deteksi waktu tempuh; dan/atau

    8. deteksi prioritas bus secara otomatis.

  3. Sistem manajemen lalu lintas tingkat lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip kerja:

    1. seluruh peralatan yang digunakan terhubung melalui jaringan komunikasi ke ruang kendali; dan

    2. seluruh peralatan yang digunakan dapat diubah pengaturannya dari ruang kendali.

  4. Prinsip kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk memberikan layanan:

    1. pengaturan kendaraan dengan prioritas khusus untuk memprioritaskan kendaraan tertentu meliputi angkutan umum massal berbasis jalan, ambulans, pemadam kebakaran, kendaraan pimpinan lembaga negara, dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;

    2. pemantauan kondisi lalu lintas secara visual dari ruang kendali;

    3. informasi kepada pengguna jalan, melalui isyarat suara dan/atau tulisan atau gambar;

    4. sistem penindakan pelanggaran lalu lintas;

    5. deteksi kerusakan yang terjadi pada peralatan di kawasan/area dari ruang kendali;

    6. rekaman data operasional, khususnya data status kondisi dan kinerja peralatan;

    7. rekaman data historis lalu lintas; dan/atau

    8. deteksi kecepatan kendaraan.

Pasal 8

  1. Sistem informasi pengguna jalan tingkat lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan sistem yang digunakan untuk memberikan informasi secara waktu nyata (real time) kepada pengendara mengenai keadaan lingkungan dan kondisi lalu lintas jalan yang mempengaruhi perilaku dalam menentukan rute, menentukan pilihan moda transportasi, dan waktu perjalanan yang optimal.

  2. Sistem informasi pengguna jalan tingkat lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa subsistem yang terdiriatas:

    1. informasi kepadatan lalu lintas;

    2. informasi jalur alternatif;

    3. informasi parkir;

    4. informasi jalan berbahaya;

    5. pemantauan informasi cuaca di jalan; dan/atau

    6. radio petunjuk.

  3. Sistem informasi pengguna jalan tingkat lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip kerja:

    1. informasi dapat diakses secara daring, melalui telepon seluler atau rambu elektronik; dan

    2. informasi dapat menampilkan kondisi terbaru.

  4. Prinsip kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk memberikan layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

  1. Sistem keselamatan dan kontrol kendaraan tingkat lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan sistem pengendali kendaraan dengan dukungan sistem cerdas yang digunakan untuk meningkatkan keselamatan dan stabilitas berkendara.

  2. Sistem keselamatan dan kontrol kendaraan tingkat lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa subsistem yang terdiri atas:

    1. peringatan dini;

    2. peringatan salah jalur;

    3. peringatan kecepatan; dan/atau

    4. peringatan pelanggaran.

  3. Sistem keselamatan dan kontrol kendaraan tingkat lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip kerja memberikan peringatan berupa pesan suara, pesan gambar, atau pesan tulisan pada pengemudi kendaraan mengenai kondisi yang membahayakan kendaraan maupun pengguna jalan lain.

Pasal 10

  1. Sistem operasi kendaraan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d merupakan sistem manajemen operasi untuk kendaraan angkutan barang yang digunakan untuk mengatur dan memberi pelayanan, mengurangi gangguan rute, mengurangi penundaan perjalanan, memelihara tingkat keselamatan, meningkatkan efisiensi, dan menurunkan biaya.

  2. Sistem operasi kendaraan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa subsistem yang terdiri atas:

    1. klasifikasi kendaraan;

    2. deteksi kelebihan dimensi dan muatan kendaraan; dan/atau

    3. pengukuran beban bergerak.

  3. Sistem operasi kendaraan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip kerja:

    1. memberikan data volume dan klasifikasi kendaraan pada ruas jalan;

    2. memberikan data dimensi dan berat kendaraan pada ruas jalan;

    3. memberikan data kecepatan kendaraan di ruas jalan;

    4. memberikan data asal tujuan kendaraan;

    5. memberikan data jenis barang yang di angkut; dan

    6. memberikan data pengawasan kendaraan angkutan barang.

Pasal 11

  1. Sistem transportasi umum tingkat lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e merupakan sistem angkutan umum berbasis teknologi yang digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas informasi, meningkatkan keselamatan pengguna angkutan umum, serta meningkatkan pemanfaatan dan pengoperasian sarana angkutan umum dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

  2. Sistem transportasi umum tingkat lanjut sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berupa subsistem yang terdiri atas:

    1. informasi transportasi umum; dan/atau

    2. manajemen lalu lintas angkutan umum.

  3. Sistem transportasi umum tingkat lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip kerja:

    1. memberikan informasi rute;

    2. memberikan informasi penjadwalan;

    3. memberikan informasi perkiraan keberangkatan dan kedatangan;

    4. menggunakan sistem sinyal prioritas bus untuk pengaturan perubahan fase dan sinyal khusus pada simpang bersinyal; dan

    5. mengurangi waktu tundaan angkutan umum prioritas pada simpang bersinyal.

Pasal 12

  1. Sistem pembayaran elektronik sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6 ayat (1) huruf f merupakan sistem pembayaran secara elektronik yang digunakan untuk pembayaran layanan transportasi dengan sifat layanan terintegrasi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai elektronifikasi pembayaran transportasi.

  2. Sistem pembayaran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa subsistem yang terdiri atas:

    1. sistem depan (front-end)berupa otorisasi kanal (channel) dan/atau instrumen pembayaran;

    2. sistem tengah(middle-end) berupa pemilahan dan/atau kliring; dan/atau

    3. sistem belakang(back-end) berupa proses penyelesaian akhir (settlement).

Pasal 13

  1. Sistem manajemen darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g merupakan sistem yang digunakan untuk memberikan informasi dan penanganan dalam keadaan darurat di jalan.

  2. Sistem manajemen darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa subsistem yang terdiri atas:

    1. informasi penanganan; dan

    2. prosedur penanganan darurat.

  3. Sistem manajemen darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip kerja:

    1. memberikan informasi dan penanganan kecelakaan;

    2. memberikan informasi dan penanganan kepadatan lalu lintas;

    3. memberikan informasi kepolisian;

    4. memberikan informasi ambulans;

    5. memberikan informasi rumah sakit terdekat;

    6. memberikan informasi mobil derek; dan

    7. memberikan informasi pemadam kebakaran.

Pasal 14

  1. Sistem transportasi antarkota tingkat lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h merupakan sistem yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi manajemen transportasi angkutan orang dan barang di jalan arteri dan bebas hambatan serta konektivitasnya dengan perkotaan.

  2. Sistem transportasi antarkota tingkat lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa subsistem yang terdiri atas:

    1. manajemen transportasi pariwisata;

    2. manajemen transportasi orang antarkota; dan/atau

    3. manajemen transportasi barang.

  3. Sistem transportasi antarkota tingkat lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip kerja:

    1. memberikan informasi dan layanan transportasi pariwisata;

    2. memberikan informasi dan layanan transportasi orang antarkota; dan/atau

    3. memberikan informasi dan layanan transportasi barang.

Pasal 15

  1. Sistem manajemen kebutuhan perjalanan tingkat lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i merupakan sistem yang digunakan untuk membatasi kebutuhan perjalanan kendaraan pribadi dengan mengutamakan perjalanan angkutan umum.

  2. Sistem manajemen kebutuhan perjalanan tingkat lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa subsistem yang terdiri atas:

    1. pembatasan pengguna jalan menggunakan identifikasi kendaraan;

    2. pembatasan pengguna jalan menggunakan jalan berbayar; dan/atau

    3. pembatasan pengguna jalan menggunakan pengenalan tanda nomor Kendaraan Bermotor.

  3. Sistem manajemen kebutuhan perjalanan tingkat lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip kerja:

    1. mengidentifikasi jenis dan golongan kendaraan;

    2. menerapkan jalan berbayar elektronik; dan/atau

    3. memantau tanda nomor Kendaraan Bermotor.

Pasal 16

  1. Sistem manajemen parkir tingkat lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j merupakan sistem yang digunakan untuk memudahkan pengguna mendapatkan tempat parkir, mendeteksi insiden di tempat parkir, dan efisiensi sistem pembayaran parkir.

  2. Sistem manajemen parkir tingkat lanjut sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berupa subsistem yang terdiri atas:

    1. parkir kendaraan di dalam ruang milik jalan; dan/atau

    2. parkir kendaraan di luar ruang milik jalan.

  3. Sistem manajemen parkir tingkat lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip kerja:

    1. memberikan informasi ketersediaan tempat parkir;

    2. pembayaran parkir secara elektronik; dan

    3. pengawasan area parkir berbasis visual.

Pasal 17

  1. Sistem pengendalian otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf k merupakan sistem terintegrasi yang memungkinkan pengendalian Kendaraan Bermotor umum untuk angkutan orang tanpa pengemudi secara aman pada rute perjalanan yang sudah ditentukan.

  2. Sistem pengendalian otonom sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berupa subsistem yang terdiri atas:

    1. perangkat pengindera visual, sensor, prosesor, dan pengendali kendaraan;

    2. komunikasi antara kendaraan dengan ruang kendali; dan

    3. pengaman berkendara otomatis.

  3. Sistem pengendalian otonom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip kerja:

    1. pengemudi berada di dalam kendaraan atau tanpa pengemudi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;

    2. mengutamakan keamanan berkendara;

    3. mematuhi etika berkendara; dan

    4. mematuhi peraturan lalu lintas.

Pasal 18

Pedoman teknis dan standar Sistem Manajemen Transportasi Cerdas ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB III
PENYELENGGARAAN SISTEM MANAJEMEN TRANSPORTASI CERDAS
DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 19

  1. Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas dilaksanakan oleh:

    1. Menteri, untuk jalan nasional;

    2. gubernur, untuk jalan provinsi; dan

    3. bupati/wali kota, untuk jalan kabupaten atau kota.

  2. Menteri dalam menyelenggarakan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mendelegasikan kewenangan kepada:

    1. Direktur Jenderal, untuk jalan nasional di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; dan

    2. Kepala Badan, untuk jalan nasional di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

  3. Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan badan usaha.

  4. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

    1. perencanaan;

    2. pembangunan;

    3. pengoperasian; dan/atau

    4. pemeliharaan.

Pasal 20

Penyelenggaran Sistem Manajemen Transportasi Cerdas di bidang lalu lintas dan angkutan jalandapat saling terintegrasi dengan sistem informasi dan komunikasi yang dimiliki kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 21

  1. Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) harus didukung dengan ketersediaan:

    1. unit kerja pengelola; dan

    2. sumber daya manusia.

  2. Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki kompetensi di bidang Sistem Manajemen Transportasi Cerdas yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

  1. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas.

  2. Menteri dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendelegasikan kewenangan kepada:

    1. Direktur Jenderal, untuk jalan nasional di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; dan

    2. Kepala Badan, untuk jalan nasional di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pasal 23

  1. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:

    1. bantuan teknis;

    2. bimbingan teknis; dan/atau

    3. sosialisasi.

  2. Dalam hal keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Menteri melalui Direktur Jenderal atau Kepala Badan dapat membantu penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

  1. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:

    1. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan; dan

    2. tindakan korektif terhadap kebijakan.

  2. Penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

    1. pemantauan terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas; dan

    2. analisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas.

  3. Tindakan korektif terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

    1. penyempurnaan kebijakan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas; dan

    2. pencabutan kebijakan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 76 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Transportasi Cerdas di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

/