PP 62 tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol, dipandang perlu mengatur tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi dengan Peraturan Pemerintah.

Museum dalam PP 66 tahun 2015 tentang Museum, adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2015 tentang Museum merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Angkutan menurut PP 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. PP 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025). Ruang Lingkup pengaturan PP 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan adalah tentang: Angkutan orang dan/atau barang;

Presiden Joko Widodo menetapkan PP 42 tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas merupakan aturan pelaksanaan dari 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Seiring diterbitkannya Perpres 77 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah.

Perpres 77 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah adalah aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten Pasal 120. Sehubungan dengan hal ini maka terbitlah PP 34 tahun 2020 tentang Pencabutan PP 27 tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah, karena berlandaskan UU Paten yang sudah diganti.

Presiden Joko Widodo menetapkan Perpres 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas ini adalah aturan pelaksanaan Pasal 134 UU 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

PP 16 tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait adalah pelaksanaan Ketentuan Pasal 73, Pasal 75, Pasal 77, dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dalam BAB III Kegiatan Perilman dan Usaha Perfilman, Bagian Kedelapan Pengarsipan Film, Pasal 38 Ayat (6) mengamanatkan bahwa Pengarsipan Film diatur dengan Peraturan Menteri. Maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 tahun 2019 tentang Pengarsipan Film.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan diterbitkan Kementerian Agame untuk melaksanakan tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam. Dalam PMA 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan ini didalamnya mengatur tentang pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen kehendak nikah, penolakan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, perjanjian perkawinan, pelaksanaan pencatatan nikah hingga penyerahan Buku Nikah.

Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bendera Negara Sang Merah Putih, Bahasa Indonesia, Lambang Negara Garuda Pancasila, dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Persyaratan dan tata cara permohonan izin penggunaan lokasi pembuatan film di Indonesia oleh pihak asing, saat ini mulai diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Penggunaan Lokasi Pembuatan Film di Indonesia oleh Pihak Asing.

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya dituangkan dalam Permendikbud Nomor 5 Tahun 2019.

Pedoman Penyusunan Strategi Kebudayaan ditetapkan oleh Menteri Muhadjir Effendy dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Strategi Kebudayaan. Permendikbud No. 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Strategi Kebudayaan ditandatangani Mendikbud dan diundangkan Dirjen Peraturan Perundang-undangan KEmenkumham dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1821 pada tanggal 31 Desember 2018 di Jakarta. Sebagaimana juga diamanatkan oleh UU Pemajuan Kebudayaan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 8, Pasal 9 ayat (3), dan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan. Pada 31 Desember 2018 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.