PP 17 tahun 2018 tentang Kecamatan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, disebutkan bahwa kecamatan adalah sebuah perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara pemerintahan umum. Kelurahan dalam PP Kecamatan disebutkan sebagai perangkat Kecamatan, kalurahan bukan lagi perangkat daerah, hal ini adalah amanat dari Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Perda Banyuwangi Nomor 1 tahun 2017 tentang Desa Wisata
Pelaksanaan pembangunan desa wisata perlu didukung iklim yang kondusif dalam pembangunan desa wisata yang bersifat menyeluruh dalam rangka menjawab tuntutan lingkungan strategis kawasan pedesaan, baik eksternal maupun internal, maka Kabupaten/Kota perlu menetapkan peraturan daerah tentang desa wisata. Agar pembangunan desa wisata dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas masyarakat pedesaan dan kebersamaan dalam keragaman.
Perda Jateng 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Jawa Tengah
Apa itu Desa Wisata? Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat. Selama ini belum ada dasar yang jelas tentang Desa Wisata dan Pemberdayaan Desa Wisata.
Pedoman Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa
Pedoman Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa adalah acuan perencanaan, penentuan spesifikasi teknis dan perhitungan standar harga satuan untuk pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya di desa.
Permendagri 51 Tahun 2018 tentang Pencabutan Permendagri Bidang Pemerintahan Desa Tahap III
Pada tanggal 2 Juli 2018, Mendagri Tjahjo Kumolo menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa Tahap III. Pencabutan Permendagri Bidang Pemerintahan Desa Tahap III ini diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 895 pada tanggal 16 Juli 2018 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana di Jakarta, dan mulai diberlakukan.
Perbup Boyolali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tata cara pemilihan Kepala Desa diatur dengan peraturan Bupati.
Perda Boyolali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa
Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Perbup Boyolali 21 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
Tata Cara Pemilihan Kepala Desa diatur hingga dengan Peraturan Bupati. Setelah Daerah menyusun Peraturan Daerah maka Bupati menyusun Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa. Dengan Peraturan Bupati ini maka Pemilihan Kepala Desa dapat memilih untuk menggunakan E-Voting seperti yang dilakukan di Kabupaten Boyolali, pada saat Pilkades Serentak. Untuk itulah Peraturan Bupati Boyolali Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa bisa menjadi referensi untuk dipelajari.
Perda Boyolali 8/2017 tentang Perubahan Atas Perda 11/2015 tentang Pilkades
Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Perda Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa
Perda tentang Pemilihan Kepala Desa adalah Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik I
Permenkeu 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa
Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa pada akhir tahun 2018. Peraturan Menteri Keuangan tersebut bernomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa. Permenkeu 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indraawati pada tanggal 31 Desember 2018 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana pada tanggal 31 Desember 2018 di Jakarta.
Permendagri 34 Tahun 2018, Pencabutan Permendagri Bidang Pemerintahan Desa Tahap II
Pada 25 April 2018, Mendagri Tjahjo Kumolo menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa Tahap II.Permendagri Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa Tahap II diberlakukan dan diundangkan oleh Widodo Ekatjahjana Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham dalam Berita Negara Tahun 2018 Nomor 629 pada tanggal 11 Mei 2018 di Jakarta.
Permendagri 18 tahun 2018, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Permendagri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada 9 April 2018 dan diberlakukan setelah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana dalam Berita Negara Tahun 2018 Nomor 569 tanggal 27 April 2018 di Jakarta.
PP 11 Tahun 2019, Perubahan Kedua atas PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6 Tahun 2014 tentang Desa
Pada tanggal 28 Februari 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. PP Nomor 11 Tahun 2019 ini mengubah PP Nomor 43 Tahun 2014 dan PP Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2019.
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, Permen Desa PDTT 16 tahun 2018
UPDATE Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dicabut dan diganti dengan Permendesa PDTT No 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.
Permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa kembali diubah. Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Thahjo Kumolo pada tanggal 11 April 2018 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada tanggal 8 Mei 2018 oleh Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana.
Berlangganan Desa