Permendagri 84 tahun 2016 tentang SOTK Pemerintah Desa

SOTK Desa diatur dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang SOTK Desa diundangkan dalam Berita Negara Tahun 2016 Nomor 6. Permendagri SOTK Desa menuntut aturan dari Bupati/Walikota tentang penetapan SOTK Desa, dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa selambat-lambatnya harus ada satu tahun sejak Permendagri 84/2016 tentang SOTK Pemerintah Desa diundangkan pada 5 Januari 2016.
Kamus Dana Desa
UU 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan khasanah baru dalam penggunaan istilah-istilah kosakata dalam Pembangunan Desa. Hal-hal atau kata-kata yang sebaiknya segera menjadi ramah dalam telinga dan penggunaan ketika berbicara tentang Desa. Glosarium muncul karena sebanyak ribuan desa dalam setiap tahunnya menggunakan kata-kata ini untuk merencanakan, melaksanakan dan menyusun laporan pembangunan Desanya.
SKB 4 Menteri, Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan UU 6 Tahun 2014 tentang Desa
SKB 4 Menteri tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan UU 6 Tahun 2014 tentang Desa
Panduan Padat Karya Tunai Dana Desa
Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Cash for Work atau Padat Karya Tunai yang diarusutamakan oleh Pemerintah pada tahun 2018 ini menjadi laporan utama Majalah Media Keuangan dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia
Penyaluran Dana Desa Tahap I Januari 2018
Dana Desa Tahap I tahun 2018 hingga akhir Januari 2018 ini baru tersalurkan sebesar 5.08% atau 610 Milyar Rupiah. Hal ini dirilis oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta 29 Januari 2018. Angka Rp610 miliar, atau 5,08% didapatkan dari pagu tahap I sebesar Rp12 triliun untuk 17 daerah dari 434 daerah penerima dana desa.
Ketentuan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2018
Peraturan Menteri Keuangan PMK 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Mekanisme Pengawasan, Pembinaan, Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat dalam Dana Desa
Mekanisme Pengawasan, Pembinaan, Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat dalam Penggunaan Dana Desa
Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Permendesa No. 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018
Pedoman Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018
Pedoman Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018
Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa
Panduan Penggunaan Dana Desa 2018 sebagaimana dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 terbagi dalam dua bidang prioritas yaitu Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 keduanya dibahas dalam Pasal 5 - Pasal 10.
Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Bidang Pembangunan Desa
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Bidang Pembangunan Desa
Tujuan dan Prinsip Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018
Tujuan dan Prinsip Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Permendesa Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 termaktub dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Permendesa PDTT 19 tahun 2017.
Landasan Hukum Prioritas Penggunan Dana Desa tahun 2018
Landasan Hukum dan Ketentuan Umum dalam Permendesa No 19 tahun 2017 tentang Prioritas Penggunan Dana Desa tahun 2018
UU Desa Tak Berdaya, Pelaksanaannya Tak Bernyawa
Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa atau yang kita kenal dengan UU Desa sudah 3 tahun berjalan diimplementasikan ke seluruh wilayah di Indonesia dengan berbagai Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri hingga Peraturan Daerah yang mengawalnya. Perlu di garisbawahi bahwa saat ini desa masih dipandang sebagai ruang hidup sementara. Bukannya ruang hidup dengan corak kehidupan pedesaan yang punya logika reproduksi dan regenerasinya sendiri.
Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
Berlangganan Desa