Kepmendesa PDTT No 126 Tahun 2017 Tentang Penetapan 17000 Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 126 Tahun 2017 Tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Dana Desa Cair Akhir Januari 2018
Kemendesa akan mempercepat dan mempermudah Pencarian Dana Desa 2018. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Kementrian Keuangan memberikan perubahan dalam tata cara dan nominal dana desa pada akhir tahun 2017
Tata Cara Pengalokasian dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa
Perubahan Rincian Dana Desa 2018, Permenkeu 226/PMK.07/2017
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 ditetapkan di Jakarta oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada 29 Desember 2017 dan diundangkan dalam Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1971 tanggal 29 Desember 2017 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Widodo Ekatjahjana.
Tahapan Pencairan Dana Desa 2018 dalam Permenkeu PMK 225/PMK.07/2017
Peraturan Baru tentang Pencairan Dana Desa 2018 dalam Permenkeu PMK 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
Permendesa PDTT Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa
Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa
Tata Cara Mendirikan BUMDESa
Dasar Hukum Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Laporan Kepala Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Laporan Kepala Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1099 pada 29 Juli 2016
Panduan Prioritas Dana Desa 2018 bidang Kesehatan
Setiap tahun Pemerintah melalui Menteri Desa, Pembangungan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pastinya mengeluarkan Peraturan Menteri Desa PDTT tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk periode tahun selanjutnya. Tahun 2018 Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur melalui Permendesa PDTT No. 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018.
Dasar Hukum Pengaturan Desa dan Dana Desa
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa saat ini sudah berumur 4 tahun. UU 6 tahun 2014 tentang Desa ini sah di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014 dan diundangkan dalam Berita Negara tahun 2014 Nomor 7 pada 15 Januari 2014. Desa mulai berbenah dan mendapatkan alokasi Dana Desa yang cukupan. Untuk mendampingi dan melaksanakan amanat UU Desa saat ini pemerintah sudah mengeluarkan berbagai peraturan. Dasar Peraturan Desa dan Dana Desa antara lain:
Permendagri Nomor 2 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa
Kementrian Dalam Negeri RI menerbitkan Permendagri Nomor 2 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa pada 3 Januar 2017 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 156 pada 23 Januari 2017. Permendagri dengan 10 BAB dan 29 Pasal ini mengatur tentang urusan pemerintahan desa dalam melayani kepentingan masyarakat desa. Sebagaimana wajah desa adalah wajah negara, Pelayanan Desa akhirnya memiliki Standar Pelayanan Desa Minimal yang bisa mempermudah masyarakat dalam berdesa.
Permendagri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa
Permendagri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa ditandatangani dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Thahjo Kumolo pada 3 Januari 2017 dan diundangkan pada tanggal 23 Januari 2017 dan diterbitkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 155. Permendagri 1/2017 tentang Penataan Desa mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.
Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
Permendagri tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Alasan KPK mengawal Dana Desa
Dana Desa tahun 2018 sebesar 120 Triliun Rupiah, lebih banyak daripada tahun sebelumnya yang sebesar 80 Triliun Rupiah. Anggaran Dana Desa sebesar 120 Triliun dari yang awalnya dulu di jaman Presiden SBY hanya 20,7 Triliun Rupiah dialokasikan untuk 70an ribu desa se-Indonesia. Bandingkan dengan APBD DKI Jakarta tahun 2018 yang Rp77,117 Triliun, sungguh seperti Bulan dan Bintang di langit yang biru.
Program Inovasi Desa
Keputusan Menteri Desa No 83 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa ditetapkan dan ditandatangani oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Eko Putro Sandjojo. Program Inovasi Desa ini akan dibiayai seluruhnya dengan Pinjaman uang dari International Bank For Reconstruction And Development (Loan Number) nomer 8217-ID antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia. Penerima manfaat utama dari Program Inovasi Desa - PID adalah DEsa dan Penyedia Jasa Layanan Teknis yang terkait dengan ketentuan dalam PID atau Program Inovasi Desa.
Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri 113 Tahun 2014
Pengelolaan keuangan desa diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ini didalamnya membahas tentang Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, APB Desa, Belanja Desa, Pendapatan Desa dan, Pembiayaan Desa. Pengelolaan Keuangan Desa didalamnya terdapat Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, hingga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa.
Berlangganan Desa