Alokasi dan Prioritas Dana Desa dalam APBN 2018

Alokasi Dana Desa dan transfer Belanja Daerah yang berada dalam UU APBN 2018 telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI dan menyepakati target pendapatan negara sebesar Rp. 1.894,7 triliun dengan pagu belanja negara Rp. 2.220,7 triliun. Angka tersebut di dalamnya terdapat angka untuk transfer ke daerah dan alokasi dana desa senilai Rp. 766,2 Triliun.
Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa
Permendagri - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa ditandatangani oleh Mendagri Tjahjo Kumolo pada tanggal 10 Oktober 2017 dan diundangkan di Jakarta dalam Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1444 oleh DItjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana pada tanggal 18 Oktober 2017.
Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo pada 2 Agustus 2017 menandatangani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa . Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 September 2017 dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1222, 2017 dengan judul Kemendagri, Pengangkatan dan Pemberhentian Kades.
Indikator dan Metode Pemilihan Desa Padat Karya Tunai 2018
Pidato Presiden Joko Widodo tentang Prioritas Penggunaan Desa tahun depan yang harus mengacu pada pemerataan pekerjaan dan perputaran uang di Desa seperti yang dikatakannya pada Rakernas Nasdem maupun pada Sarasehan Nasional DPD RI tentang program padat karya di desa. Menjadi bahasan serius untuk dapat kita ketahui bersama bagaimana rencana penerapan program padat karya di desa tersebut.
Pola Baru Pendistribusian Dana Desa
Apa yang di sampaikan Presiden Joko Widodo pada Rakernas Nasdem adalah hal yang serius. Tentang pola baru pendistribusian dana desa pun Presiden menjelaskan kepada DPA dalam Sarasehan Nasional DPD DI hari ini. Pengelolaan dana desa akan diprogramkan seperti program cash for work atau padat karya tunai. Dana desa untuk program padat karya di desa-desa ini akan diberikan ke desa untuk dapat dikelola secara swakelola. Anggaran dana desa tahun depan sebesar 60 trilyun rupiah. Berikut adalah Pers Release Kepresidenan tentang hal tersebut:
Jokowi : Penggunaan Dana Desa 2018
Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018, Presiden Joko Widodo hingga saat ini masih konsisten dengan pernyataannya bahwa 20 T, 60 T dan 80 T rupiah uang negara yang dikucurkan untuk Desa tahun depan adalah agar peredaran uang di desa digunakan oleh masyarakat Desa. Bahkan Penggunaan Dana Desa di 2018 menurutnya, Presiden Jokowi, akan didorong untuk memperluas dan memperlebar kesempatan bekerja di desa.
Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2017
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.
Permendagri 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Menurut BIG - Badan Informasi Geospasial batas desa/kalurahan ketika ditetapkan adalah cikal bakal bagi penetapan dan penegasan batas pada level di atasnya, bahkan BIG juga mengatakan bahwa penetapan batas desa adalah awal pembangunan Indonesia. Untuk penetapan dan pemetaan batas Desa ini BIG adalah garda terdepan dan metodenya langsung diadopsi pada peraturan-peraturan pemerintah untuk menetapkan batas desa yaitu dengan metode kartometris.
Permendagri 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada 30 Juni 2016 dan diundangkan dalam Berita Negara tahun 2016 Nomor 1037 pada tanggal 15 Juli 2016 di Jakarta.
Desa Inklusi menurut Mensos di Temu Inklusi 2016
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa sempat mengunjungi Temu Inklusi 2016, di Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta. Temu Inklusi adalah acara 2 tahunan dari komunitas difabel di seluruh Indonesia untuk berkoordinasi dan saling berinformasi tentang perkembangan isu inklusi dan difabilitas di Indonesia. Para peserta selain saling belajar juga membawa ilmu-ilmu dan perkembangan baru dari daerahnya untuk dapat dipelajari bersama.
Sistem Informasi Desa Terpadu Kementrian Desa
Ada fitur sistem informasi desa terpadu dalam website kemendesa. Rupanya website kemendesa ini masih terus dikembangkan seiring dengan bergeraknya isu desa. Niatan baik ini memang perlu diapresiasi. Namun sebagai kementrian yang baru, memang kita tidak tahu progres atau perubahan apa dibandingkan sebelumnya. Dan sepertinya ini adalah keputusan dari atas karena prosesnya yang tidak transparan, maksudnya diberitahukan kepada publik bagaimana rencana kementrian untuk mengurus desa sebagai domainnya.
Festival Anggaran : Desa Membangun Indonesia
Festival Anggaran diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Batang, bersama Laskar Batang dan Transparency Internasional. Seminar Nasional dalam Festival Anggaran ini berthemakan Desa Membangun Indonesia Menteri Desa Marwan Ja'Far hadir pada tanggal 15 Maret 2016. Dalam paparannya yang bertajuk 'Mengelola Anggaran Desa Secara Terbuka dan Bertanggung Jawab' di Festival Anggaran, Marwan Ja'far masih menggarisbawahi tentang dana desa dan prioritas penggunaannya.
Pokja Masyarakat Sipil diluncurkan Kemendesa PDTTrans
Model baru sinergi pemerintah dan masyarakat sipil untuk pembangunan dan pengelolaan Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kemendesa PDTTrans meluncurkan Kelompok Kerja (Pokja) Masyarakat Sipil yang disebut sebagai model baru sinergi sudut pandang pemerintah dan masyarakat terkait pengelolaan desa.
Sistem Informasi Desa
Sistem Informasi Desa adalah bagian tak terpisahkan dalam implementasi Undang-Undang Desa. Dalam Bagian Ketiga UU Desa Pasal 86 tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan jelas disebutkan bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota. Bagian Ketiga Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan Pasal 86
Gerakan Desa Membangun usulkan nama domain desa(dot)id
Gerakan Desa Membangun mengusulkan nama domain Desa.ID kepada Penyedia Nama Domain Indonesia - PANDI. Aspek-aspek yang melatarbelakangi usulan GDM ada 3 aspek yaitu aspek Yuridis, Sosio Historis dan aspek Teknis. Tidak adanya nama domain internet yang cocok untuk desa dan berbahasa Indonesia cukup rasanya menjadi alasan yang unik dan utama, selaras dengan kebijakan pemerintah untuk penggunaan domain Go.ID yang hanya sampai di tingkat Kabupaten/Kota.
Gerakan Desa Membangun
Tonggak setahun kelakuan GDM akan diperingati di Desa Melung, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada tanggal 6 - 9 Desember 2012. Kesederhanaan dan kebersahajaan orang desa akan selalu dikedepankan dalam memperingati setahun Gerakan arus bawah ini.
Berlangganan Desa