PP 87 tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama

Pemerintah menerbitkan PP 87 tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
Perpres 90 tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia jogloabang Kam, 01/16/2020 - 07:55

Perpres 90 tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mencabut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan menyatakan tidak berlaku.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PP 90 tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek
PP 90 tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek telah diterbitkan dan mencabut PP 7 tahun 2005 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Komisi Banding Merek, PP 51 tahun 2007 Indikasi-Geografis, PERPRES 20 tahun 2005 Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek.
PP 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
PP 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan mencabut PP 28 tahun 2004 tentang Kemanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424).
Permendagri 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah jogloabang Jum, 01/03/2020 - 18:34

Permendagri 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah memiliki tujuan untuk membangun mekanisme penyusutan barang milik daerah dengan cara menyajikan aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

PP 83 tahun 2019 tentang Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa
PP 83 tahun 2019 tentang Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa adalah aturan Pelaksanaan UU 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa.
PP 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik jogloabang Kam, 12/05/2019 - 01:36

Perdagangan melalui sistem elektronik saat ini diatur dengan PP. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur tentang Pihak-pihak yang melakukan, persyaratan, penyelenggaran, kewajiban pelaku usaha, iklan, penawaran, penerimaan, konfirmasi, kontrak, pembayaran, pengiriman barang, penukaran barang dalam Perdagangan dengan Sistem Elektronik, perlindungan data pribadi, penyelesaian sengketa PMSE hingga pengawasan dan pembinaan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Peraturan LKPP 14 Tahun 2018 tentang UKPBJ jogloabang Rab, 11/20/2019 - 05:41

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa adalah amanat ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf u Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengamanatkan ditetapkannya ketentuan lebih lanjut tentang kelembagaan pengadaan barang/jasa. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa adalah yang kita kenal dengan LPSE, Layanan Pengadaan Secara Elektronik. UKPBJ/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang tidak memiliki LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik.

Permen KKP 39 tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan
Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) diterbitkan Kementrian Kelautan dan Perikanan dengan Peraturan Menteri. Peraturan Menteri KKP Nomor 39 tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Kartu Kusukan ditujukan untuk perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi program Kementerian Kelautan dan Perikanan agar tepat sasaran dan pendataan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan.
PP 36 tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual adalah pelaksanaan amanat dari Beberapa Undang-Undang di bidang kekayaan intelektual mendelegasikan mengenai perlunya pencatatan Lisensi dalam peraturan pelaksanaannya, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Und
PBI 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah
Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah. PBI tentang Pengelolaan uang Rupiah ini meliputi perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan, dilakukan untuk menyediakan uang rupiah yang layak edar, denominasi sesuai, tepat waktu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta aman dari upaya pemalsuan, dengan memperhatikan efisiensi dan kepentingan nasional.
Perpres 71 tahun 2019 tentang Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi jogloabang Sab, 11/02/2019 - 01:51

Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2019 tentang Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi adalah tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 20088 tentang Kementerian Negara, dalam rangka menjaga keberlangsungan pelaksanaan program dan anggaran Tahun 2019.

Permen Keuangan 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah mencabut dan tidak memberlakukan ketentuan mengenai DID dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07 /2018. Ketentuan tersebut mengenai mengenai penganggaran, pengalokasian, penyaluran dan penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi Dana Insentif Daerah.
Perpres 65 tahun 2019 tentang Tunjangan dan Fasilitas Dubes, PNS, TNI, dan Polri di Luar Negeri
Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Oktober 2019 di Jakarta menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2019 tentang Tunjangan Penghidupan Luar Negeri dan Fasilitas Bagi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
Teks Pidato Awal Jabatan 2019 - 2024 Presiden Joko Widodo
Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. Ma'ruf Amin resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2019 dalam Sidang Paripurna MPR RI dalam rangkaP elantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih untuk Periode 2019 - 2014. Setelah dilantik oleh MPR, Presiden Joko Widodo dipersilahkan untuk memberikan Pidato Awal Jabatan sebagai Presiden Republik Indonesi masa jabatan 2019 - 2024. Presiden Joko Widodo pun langsung memberikan sambutannya.
PP 63 tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261).
Berlangganan Ekbis