Simak 5 Aneka Jenis Telur Ayam dan Harganya di Pasaran

Sebagai sumber protein hewani bagi masyarakat Indonesia, telur ayam menjadi salah satu lauk yang cocok untuk hidangan pelengkap dalam makanan. Bercita rasa lezat dan kaya akan gizi, siapa sangka jika telur ayam yang biasa Anda beli rupanya memiliki beberapa jenis. Lantas, apa saja jenis – jenis telur ayam beserta kisaran harga yang biasanya Anda konsumsi sebagai hidangan lauk pauk sehari – hari?
Perpres 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
Bidang Usaha Penanaman Modal diatur dengan Peraturan Presiden. Perpres 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal merupakan aturan baru untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Inpres 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 Maret 2021 menerbitkan Inpres (Instruksi Presiden Republik Indonesia) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Progam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Inpres 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini pada pokoknya bertujuan untuk para pejabat terkait dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
PP 42 tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional
UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Pasal 3 huruf d, Pasal 26, Pasal 31, Pasal 36, Pasal 124, Pasal 173, dan Pasal 185 huruf b memerintahkan pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional. PP 42 tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional sebagai pendorong terlaksananya regulasi yang menjadi hambatan utama disamping hambatan institusi, fiskal, infrastruktur dan sumber daya manusia dalam penyelesaian Proyek Strategis Nasional.
PP 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
Untuk memberikan kepastian hukum tentang Jaminan Produk Halal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan sebuah Peraturan Pemerintah. PP 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal merupakan aturan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
PP 35 tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan PHK
PP 35 tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan PHK adalah aturan pemerintah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan
PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan adalah kebijakan pemerinah untuk mengatur isu-isu strategis mengenai bentuk Upah, Upah bagi Pekerja/Buruh, Upah minimum dan Upah bagi Pekerja/Buruh pada usaha mikro dan usaha kecil.
PP 44 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
PP 44 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki dasar hukum dan latar belakang yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berasaskan keseimbangan antara Pelaku Usaha dan kepentingan umum dengan tujuan antara lain untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha:
PP 41 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
PP 41 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas merupakan aturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja.
Cara Memilih Pinjaman Online untuk Modal Usaha
Lakukan saja, kerjakan dulu, merupakan petuah-petuah dari orang-orang pintar dan tokoh-tokoh dunia yang selalu menjadi motivasi untuk tidak berdiam diri dan terendam dalam kekalutan. Prinsip kehati-hatian memang kunci dan perlu untuk selalu dikedepankan. Namun ketika memiliki gagasan usaha yang bagus, setelah ditimbang-timbang, tanya kesana kesini, dan mencari advice dari orang-orag terpercaya. Lakukan saja menjadi kunci utama untuk segera mengeksekusi gagasan tersebut.
Belanja Online Aman dan Hemat dengan Payday Promo
Bagi Anda yang gemar berbelanja, hari gajian atau payday adalah hari yang sangat dinantikan. Di hari gajian, Anda akhirnya bisa mencicipi buah dari kerja keras yang dilakukan setiap sebulan penuh. Tentunya, ada banyak sekali kebutuhan rumah tangga maupun keinginan pribadi yang ingin Anda beli dengan menggunakan uang tersebut. Apalagi, dengan banyaknya penawaran payday promo dari berbagai toko online maupun platform E-Commerce ternama di Indonesia.
PP 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
PP 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan adanya Omnibus Law UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja diubah dengan PP 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
PP 10 tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
Alasan penetapan PP 10 tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah adalah supaya kebijakan Pajak dan Retribusi dan pemberian dukungan insentif anggaran dapat diimplementasikan dengan baik dan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Perpres 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah untuk melakukan penyesuaian pengaturan penggunaan produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi, dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk kemudahan berusaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan penyesuaian ketentuan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa.
PP 9 tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha
PP 9 tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha adalah aturan pelaksanaan Pasal 11 dan Pasal 185 huruf b UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ini melakukan penyesuaian atau perubahan terhadap banyak kebijakan pemerintah dalam hal perpajakan.
PP 8 tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil
Peraturan Pemerintah saat ini yang mengatur mengenai modal dasar bagi Perseroan, tata cara pendirian, perubahan, kewajiban menyampaikan laporan keuangan, dan pembubaran Perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang adalah PP 8 tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.
Berlangganan Ekbis