PP 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan adalah aturan pelaksanaan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari UU 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 26, Pasal 37, dan Pasal 42, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 160 ayat (6), Pasal 162 ayat (4). Pasal 26 Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Bagi Hasil diatur dengan Peraturan Pemerintah.
PP 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah memiliki cerita bahwa UU 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dicabut dengan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perusahaan Daerah diatur dengan peraturan pemerintah yang baru dan memiliki nama baru yaitu Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan amanat untuk mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sebuah Peraturan Pemerintah.
PP 55 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP 16 Tahun 2009 tentang PPh atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi terbit karena melihat perkembangan kontrak investasi kolektif telah memunculkan banyak variasi pengelolaan investasi di sektor keuangan sehingga diperlukan pemberian perlakuan yang sama (equal treatment) dalam pengenaan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi terhadap seluruh Wajib Pajak reksa dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun
Pidato Presiden RI pada Penyampaian RAPBN 2020 dan Nota Keuangan
Rangkaian pidato 16 Agustus 2019 ditutup dengan tema RAPBN 2020 untuk SDM yang Unggul disampaikan dalam Pidato Presiden RI pada Penyampaian RAPBN 2020 dan Nota Keuangan. Pidato dimulai sekitar pukul 14.00 dan diawali dengan pemaparan Presiden mengenai berbagai capaian dalam 5 tahun ini yang signifikan. Seperti pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia yang meningkat, dan juga angka pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan angka pengangguran yang terus menurun.
PP 29 tahun 2017 tentang Cara Pembayaran dan Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor
Peraturan Pemerintah tentang Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 21 Juli 2017 untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2017 tentang Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2017 setelah diundangkan oleh Menkumham Yasonna H.
PermenKP 24/2019 tentang Tata Cara Izin Lokasi dan Pengelolaan Perairan di WP3K
Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna. Izin Lokasi Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
Permen PUPR Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem PPJB Rumah
Ada beberapa jenis perjanjian jual beli rumah sebelum sampai kepada akta jual beli. Perjanjian Pendahuluan Jual Beli atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli atau PPJB adalah kesepakatan antara pelaku pembangunan dan setiap orang untuk melakukan jual beli rumah atau satuan rumah susun yang dapat dilakukan oleh pelaku pembangunan sebelum pembangunan untuk rumah susun atau dalam proses pembangunan untuk rumah tunggal dan rumah deret yang dinyatakan dalam akta notaris.
PP 51 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke Modal Saham PT PLN
Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, pada tanggal 19 Juli 2019. Pemerintah menambahkan penyertaal modal ke PLN sebesar Rp6.500.000.000.000,00 (enam triliun lima ratus miliar rupiah) hal ini dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (1) PP 51 Tahun 2019 tentang penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT PLN.
Kepmen PUPR 587/KPTS/M/2019 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan
Kementrian PUPR menerbitkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 587/KPTS/M/2019 tentang Zona Wilayah, Besaran Batasan Penghasilan, Batasan Saldo Terendah Tabungan Pemohon, Batasan Harga Rumah Tapak Dan Satuan Rumah Susun, Batasan Biaya Pembangunan Rumah Swadaya, Batasan Luas Tanah Dan Luas Lantai Rumah, Batasan Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan, Dan Indeks Dalam Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan.
PermendesaPDTT 19 Tahun 2018 tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi
Pola usaha pokok transmigrasi adalah kegiatan usaha transmigran yang dikembangkan di kawasan transmigrasi sesuai dengan potensi daerah serta bakat dan kemampuan transmigran, meliputi kegiatan usaha primer, kegiatan usaha sekunder, dan kegiatan usaha tersier. Kegiatan Usaha Primer adalah kegiatan usaha yang memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka menghasilkan bahan baku.
Permenkeu 95/PMK/05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro
Pembiayaan Ultra Mikro adalah program fasilitas pembiayaan kepada Usaha Ultra Mikro baik dalam bentuk kredit konvensional maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan Ultra Mikro bertujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi Usaha Ultra Mikro serta menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi oleh Pemerintah. BLU PIP melaksanakan Pembiayaan Ultra Mikro berdasarkan target penyaluran pembiayaan sesuai dengan alokasi yang tercantum dalam rencana bisnis dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PP 47 tahun 2019 tentang LJK & Kemudahan Sistem Pembiayaan PKP
Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang selanjutnya disebut Sistem Pembiayaan PKP adalah sistem yang mengatur pengerahan, pemupukan, penyaluran, dan pemanfaatan dana perumahan dan kawasan permukiman dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana yang dilaksanakan oleh Lembaga Jasa Keuangan dengan atau tanpa kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan.
Kepmen PUPR 535/KPTS/M/2019 tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak
Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak yang diperoleh melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi ditetapkan oleh Menteri PUPR M. Basuki Hadimuljono pada tanggal 18 Juni 2019. Surat Keputusan Menteri PUPR Nomor 535/KPTS/M/2019 ini menetapkan batasan harga jual rumah sejahtera tapak paling tinggi yang diperoleh melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi tahun 2019 dan 2020 dikelompokkan berdasarkan wilayah.
PermenPUPR 08/PRT/M/2019, Pedoman Pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional
Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional diperbaharui dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 08/PRT/M/2019. Permen PUPR 08/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional mencabut dan tidak memberlakukan lagi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 195) sejak diundangkan pada tanggal 13 Juni 2019.
PermenPUPR 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan IMB Gedung Dan SLF Bangunan Gedung Melalui OSS
Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerbitkan Kebijakan tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
Berlangganan Ekbis