Permentan 5 Tahun 2019, Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian. Permentan No. 5/2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian ditandatangani Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman pada 14 Januari 2019 dan diberlakukan setelah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumkam Widodo Ekatjahjana pada tanggal 17 Januari 2019.
Permentan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah
Peraturan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah Nomor 1 Tahun 2019 mencabut dan mengganti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10 2011 tentang Peraturan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah.
PBI 20/2/PBI/2018, Perubahan Atas PBI Nomor 19/7/PBI/2017, Pembawaan Uang Kertas Asing Ke Dalam dan Ke Luar Daerah Pabean Indonesia
Untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia (BI) yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian moneter menganggap perlu penyesuaian pengaturan terkait sanksi atas pelanggaran ketentuan pembawaan uang kertas asing (UKA) ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia. Pada 1 Maret 2018, Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo telah menandatangani Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/2/PBI/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan Keluar Daerah Pabean Indonesia.
Perpres 13 tahun 2013, Berantas Cuci Uang
Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Maret 2018 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H.
Permenkeu No 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto
Permenkeu Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto
Permentan No 07/PERMENTAN/LB.200/2018 tentang Pedoman Alih Teknologi Pertanian
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/PERMENTAN/LB.200/2018 tentang Pedoman Alih Teknologi Pertanian
Presiden Tinjau Pelaksanaan Padat Karya Tunai & Serahkan 15.000 Sertifikat Tanah Di Tabanan
Mengawali kegiatan di Provinsi Bali, Jumat, 23 Februari 2018, Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan padat karya tunai irigasi kecil dan jalan produksi di Desa Kukuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Awali Kegiatan di Bali, Presiden Tinjau Pelaksanaan Padat Karya Tunai Di Tabanan Warga yang terlibat dalam pembangunan jalan produksi sepanjang 592 meter tersebut adalah sebanyak 25 orang. Dengan nilai proyek sebesar Rp600 juta, pembangunan tersebut akan dikerjakan selama tiga bulan.
Perpres 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif
Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif adalah Perpres Nomor 82 Tahun 2016 tentang SNKI yang ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 1 September 2016.
Proses Produksi Kopi Luwak
Lampiran Permentan No. 37/Permentan/KB.120/6/2015 tentang Cara Produksi Kopi Luwak melalui Pemeliharaan Luwak yang Memenuhi Prinsip Kesejahteraan Hewan BAB IV tentang Proses Produksi Kopi Luwak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)
Aturan Membawa Barang dari Luar Negeri
Ketentuan membawa barang bawaan diubah. Hal ini untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan atas impor yang dilakukan Kementrian Keuangan adalah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/ PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut pada 27 Desember 2017
Peraturan Menteri Keuangan PMK 228/PMK.03/2017
Peraturan Menteri Keuangan PMK 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan
Kewaspadaan Dini di Daerah
Permendagri No 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah ditandatangani Menteri Tjahjo Kumolo pada tanggal 11 Januari 2018 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121 pada tanggal 17 Januari 2018 di Jakarta.
Membawa dan Belanja Barang ke Luar Negeri, PMK No 203/PMK.04/2017
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia atau PMK Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut
Bitcoin dan Virtual Currency lainnya dilarang di Indonesia
Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, menegaskan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.
Perpres 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Jakarta pada tanggal 22 September 2017
Berlangganan Ekbis