Perpres 98 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK

Perpres 98 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) merupakan pelaksanaan Hak yang diperoleh oleh PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) memiliki golongan dan masa kerja golongan sebagaimana Pegawai Pemerintah yang lainnya.
Ini Perbedaan Asuransi Mobil All Risk dan TLO Sekaligus Cara Klaimnya
Bagi para pemilik mobil ataupun yang merencanakan akan memiliki mobil baru ada baiknya menyimak pengertian tentang Perbedaan Asuransi Mobil All Risk dan TLO sekaligus cara klaimnya. Mendaftar Asuransi memang sangat mudah, tinggal modal duit. Namun bagaimana ketika mobil mengalami masalah, cara klaim asuransi mobil all risk dan TLO adalah hal penting yang patut diketahui nasabah.
Inpres Keppres Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup tahun 2021
Sepertinya Bulan September adalah Bulan Olahraga. Mungkin karena kabar gembira bahwa FIFA U-20 World Cup tahun 2021 akan diselenggarakan di Indonesia. Kabar gembira ini di garisbawahi dengan diterbitkannya Inpres 8 tahun 2020 tentang Dukungan Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup tahun 2021 dan Keppres 19 tahun 2020 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup tahun 2021 oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 September 2020, di Jakarta.
PP 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan
Penyebab terbitnya Surat Tilang cukup banyak. Dalam ketentuan Pasal 24 Ayat (3) PP 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalin (Lalu Lintas) dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa Tata acara pemeriksaan tindak pidana pelanggaran tertentu terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Tilang. Nah "tindak pidana Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu" tersebut maksudnya adalah:
Pedoman Pelaksanaan Hari Anak Nasional (HAN) 2020
Kemenpppa menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Hari Anak Nasional (HAN) 2020. Dipublikasikan pada tanggal 26 Juni 2020. Buku Pedoman Pelaksanaan Hari Anak Nasional (HAN) 2020 lengkap dapat diunduh di laman internet Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Tema HAN 2020 adalah “Anak Terlindungi, Indonesia Maju” dengan tagline #AnakIndonesiaGembiradiRumah.
Perpres 67 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Perpres 67 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 UU 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 138 Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang perseorangan yang berjasa dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
Bahan Aktif dan Produk Rumah Tangga untuk Disinfeksi COVID-19
LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia merilis daftar sementara bahan aktif dan produk rumah tangga untuk disinfeksi COVID-19, coronavirus disease. List bahan aktif dari produk rumah tangga untuk disinfectant COVID-19 ini dimaksudkan agar masyarakat dapat membuat sendiri dan LIPI menghimbau agar masyarakat membeli sesuai kebutuhan sahaja. Prioritas penggunaan bahan disinfeksi saat pageblug korona ini adalah untuk kepentingan medis yang lebih urgent.
PP 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS
PP 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS bertujuan untuk meningkatkan pengembangan karier, pemenuhan kebutuhan organisasi dan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil. Penyelenggaraan Manajemen PNS dilaksanakan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dengan kewenangan untuk kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS serta pembinaan Manajemen PNS di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Permenhub PM 12 tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat
Permenhub PM 12 tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat di luncurkan Kementrian Perhubungan pada tanggal 11 Maret 2019. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat diteken Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada tanggal 11 Maret 2019 di Jakarta dan diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Widodo Ekatjahjana pada tanggal 11 Maret 2019 di Jakarta.
PP 89 tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP 59 tahun 2001 tentang LPKSM
PP 89 tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP 59 tahun 2001 tentang LPKSM didalamnya berisi tentang LPKSM yang memenuhi syarat menurut Pasal 44 UU 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen keberadaannya diakui oleh Pemerintah dan Penyesuaian LPKSM dengan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga definisi LPKSM menjadi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
PP 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
PP 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah aturan pelaksanaan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. PP 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam perjalanannya diubah dengan PP 89 tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
Sambutan tertulis Presiden pada hari ulang tahun ke-48 Kopri tahun 2019
Sambutan Presiden Republik Indonesia dalam Peringatan Hari Ulang Tahun Kopri ke-48 disebutkan dalam Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT Ke-48 Korpri Tahun 2019 yang termaktub dalam Lampiran Surat Edaran Dewan Pengurus Nasional Korpri Nomor SE-07/KU/IX/2019 tentang HUT Ke-48 Korpri Tahun 2019. SE Dewan Pengurus Nasional Korpri Nomor SE-07/KU/IX/2019 tentang HUT Ke-48 Korpri Tahun 2019 berisi tentang maksud Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) untuk memperingati Hari Ulang Tahun Ke-48 pada tanggal 29 November 2019.
Pedoman Peringatan HUT Ke-48 Korpri Tahun 2019
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT Ke-48 Korpri Tahun 2019 termaktub dalam Lampiran Surat Edaran Dewan Pengurus Nasional Korpri Nomor SE-07/KU/IX/2019 tentang HUT Ke-48 Korpri Tahun 2019. SE Dewan Pengurus Nasional Korpri Nomor SE-07/KU/IX/2019 tentang HUT Ke-48 Korpri Tahun 2019 berisi tentang maksud Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang akan memperingati Hari Ulang Tahun Ke-48 pada tanggal 29 November 2019.
Pedoman Penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu Ke-91 Tahun 2019
"Perempuan Berdaya, Indonesia Maju" demikian tema Peringatan Hari Ibu Ke-91 Tahun 2019. Hari Ibu dimaknai sebagai hari kebangkitan perempuan Indonesia dan merupakan persatuan dan kesatuan kaum perempuan yang tidak terpisahkan dari kebangkitan dan perjuangan bangsa. Perempuan memiliki hak asasi yang sama dan integral dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu perlu dipelihara kodrat, harkat dan martabatnya sebagai Ibu Bangsa yang berhasil membina keluarga yang harmonis dan sejahtera.
Kepres 78 tahun 1994 tentang Hari Guru Nasional
Hari Guru Nasional diperingati setiap tahun pada tanggal 25 November. Tanggal 25 November adalah hari ulang tahun PGRI, atau Persatuan Guru Republik Indonesia, yaitu organisasi besar yang menghimpun profesi guru-guru di seluruh Indonesia. Sejarah PGRI diawali dengan sebuah Kongres besar, Kongres Guru Indonesia yang diselenggarakan setelah proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 24 - 25 November 1945 di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Sejak hari itu gelora semangat lahirnya Persatuan Guru Republik Indonesia selalu diperingati setiap tanggal 25 November.
Permendagri 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak
Kartu Identitas Anak diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Permendagri tentang Kartu Identitas Anak adalah upaya Pemerintah untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.
Berlangganan Gaya