PP 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara

Bela Negara dalam PP 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan Warga Negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai ancaman.
PP 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Polri
PP 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Polri adalah Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib disetor ke Kas Negara.
PP 2 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi
PP 2 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi merupakan aturan kelanjutan dari ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memerlukan peraturan pelaksanaan yang lebih rinci dan komprehensif. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi akan memberikan dasar hukum dan keterangan yang lebih jelas dan terupdate tentang nilai-nilai budaya, sejarah, dan adat istiadat kita.
PP 75 tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas
Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi menurut PP 75 tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk memfasilitasi Penyandang Disabilitas agar memiliki konsep diri yang tepat sesuai dengan ragam disabilitasnya, menghindari menurunnya kondisi Penyandang Disabilitas baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Dan juga penyiapan Penyandang Disabilitas agar mampu memasuki jenjang pendidikan formal dan nonformal, serta penyiapan Penyandang Disabilitas agar dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat secara inklusif.
Keppres 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keppres 17 Tahun 2020 tentang Cuti Bersama ASN 2020
Cuti Bersama ASN diubah. Cutber ASN 2020 diubah dengan Keppres 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keppres 17 Tahun 2020 tentang Cuti Bersama ASN 2020. Meroketnya kasus COVID-19 dan terlalu banyaknya libur mungkin menjadi pertimbangan keluarnya Keppres Perubahan Cuti Bersama ASN 2020 ini.
Perpres 98 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK
Perpres 98 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) merupakan pelaksanaan Hak yang diperoleh oleh PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) memiliki golongan dan masa kerja golongan sebagaimana Pegawai Pemerintah yang lainnya.
Ini Perbedaan Asuransi Mobil All Risk dan TLO Sekaligus Cara Klaimnya
Bagi para pemilik mobil ataupun yang merencanakan akan memiliki mobil baru ada baiknya menyimak pengertian tentang Perbedaan Asuransi Mobil All Risk dan TLO sekaligus cara klaimnya. Mendaftar Asuransi memang sangat mudah, tinggal modal duit. Namun bagaimana ketika mobil mengalami masalah, cara klaim asuransi mobil all risk dan TLO adalah hal penting yang patut diketahui nasabah.
Inpres Keppres Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup tahun 2021
Sepertinya Bulan September adalah Bulan Olahraga. Mungkin karena kabar gembira bahwa FIFA U-20 World Cup tahun 2021 akan diselenggarakan di Indonesia. Kabar gembira ini di garisbawahi dengan diterbitkannya Inpres 8 tahun 2020 tentang Dukungan Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup tahun 2021 dan Keppres 19 tahun 2020 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup tahun 2021 oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 September 2020, di Jakarta.
PP 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan
Penyebab terbitnya Surat Tilang cukup banyak. Dalam ketentuan Pasal 24 Ayat (3) PP 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalin (Lalu Lintas) dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa Tata acara pemeriksaan tindak pidana pelanggaran tertentu terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Tilang. Nah "tindak pidana Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu" tersebut maksudnya adalah:
Pedoman Pelaksanaan Hari Anak Nasional (HAN) 2020
Kemenpppa menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Hari Anak Nasional (HAN) 2020. Dipublikasikan pada tanggal 26 Juni 2020. Buku Pedoman Pelaksanaan Hari Anak Nasional (HAN) 2020 lengkap dapat diunduh di laman internet Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Tema HAN 2020 adalah “Anak Terlindungi, Indonesia Maju” dengan tagline #AnakIndonesiaGembiradiRumah.
Perpres 67 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Perpres 67 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 UU 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 138 Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang perseorangan yang berjasa dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
Bahan Aktif dan Produk Rumah Tangga untuk Disinfeksi COVID-19
LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia merilis daftar sementara bahan aktif dan produk rumah tangga untuk disinfeksi COVID-19, coronavirus disease. List bahan aktif dari produk rumah tangga untuk disinfectant COVID-19 ini dimaksudkan agar masyarakat dapat membuat sendiri dan LIPI menghimbau agar masyarakat membeli sesuai kebutuhan sahaja. Prioritas penggunaan bahan disinfeksi saat pageblug korona ini adalah untuk kepentingan medis yang lebih urgent.
PP 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS
PP 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS bertujuan untuk meningkatkan pengembangan karier, pemenuhan kebutuhan organisasi dan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil. Penyelenggaraan Manajemen PNS dilaksanakan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dengan kewenangan untuk kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS serta pembinaan Manajemen PNS di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Permenhub PM 12 tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat
Permenhub PM 12 tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat di luncurkan Kementrian Perhubungan pada tanggal 11 Maret 2019. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat diteken Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada tanggal 11 Maret 2019 di Jakarta dan diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Widodo Ekatjahjana pada tanggal 11 Maret 2019 di Jakarta.
PP 89 tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP 59 tahun 2001 tentang LPKSM
PP 89 tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP 59 tahun 2001 tentang LPKSM didalamnya berisi tentang LPKSM yang memenuhi syarat menurut Pasal 44 UU 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen keberadaannya diakui oleh Pemerintah dan Penyesuaian LPKSM dengan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga definisi LPKSM menjadi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
PP 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
PP 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah aturan pelaksanaan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. PP 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam perjalanannya diubah dengan PP 89 tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
Berlangganan Gaya