Bahan Aktif dan Produk Rumah Tangga untuk Disinfeksi COVID-19 suryaden Rab, 03/25/2020 - 19:15

LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia merilis daftar sementara bahan aktif dan produk rumah tangga untuk disinfeksi COVID-19, coronavirus disease. List bahan aktif dari produk rumah tangga untuk disinfectant COVID-19 ini dimaksudkan agar masyarakat dapat membuat sendiri dan LIPI menghimbau agar masyarakat membeli sesuai kebutuhan sahaja. Prioritas penggunaan bahan disinfeksi saat pageblug korona ini adalah untuk kepentingan medis yang lebih urgent.

PP 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS suryaden Jum, 03/13/2020 - 03:14

PP 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS bertujuan untuk meningkatkan pengembangan karier, pemenuhan kebutuhan organisasi dan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil.

Penyelenggaraan Manajemen PNS dilaksanakan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dengan kewenangan untuk kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS serta pembinaan Manajemen PNS di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permenhub PM 12 tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat

Permenhub PM 12 tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat di luncurkan Kementrian Perhubungan pada tanggal 11 Maret 2019. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat diteken Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada tanggal 11 Maret 2019 di Jakarta dan diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Widodo Ekatjahjana pada tanggal 11 Maret 2019 di Jakarta.
PP 89 tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP 59 tahun 2001 tentang LPKSM jogloabang Sab, 01/18/2020 - 04:33

PP 89 tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP 59 tahun 2001 tentang LPKSM didalamnya berisi tentang LPKSM yang memenuhi syarat menurut Pasal 44 UU 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen keberadaannya diakui oleh Pemerintah dan Penyesuaian LPKSM dengan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga definisi LPKSM menjadi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

PP 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
PP 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah aturan pelaksanaan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. PP 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam perjalanannya diubah dengan PP 89 tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
Sambutan tertulis Presiden pada hari ulang tahun ke-48 Kopri tahun 2019
Sambutan Presiden Republik Indonesia dalam Peringatan Hari Ulang Tahun Kopri ke-48 disebutkan dalam Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT Ke-48 Korpri Tahun 2019 yang termaktub dalam Lampiran Surat Edaran Dewan Pengurus Nasional Korpri Nomor SE-07/KU/IX/2019 tentang HUT Ke-48 Korpri Tahun 2019. SE Dewan Pengurus Nasional Korpri Nomor SE-07/KU/IX/2019 tentang HUT Ke-48 Korpri Tahun 2019 berisi tentang maksud Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) untuk memperingati Hari Ulang Tahun Ke-48 pada tanggal 29 November 2019.
Pedoman Peringatan HUT Ke-48 Korpri Tahun 2019
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT Ke-48 Korpri Tahun 2019 termaktub dalam Lampiran Surat Edaran Dewan Pengurus Nasional Korpri Nomor SE-07/KU/IX/2019 tentang HUT Ke-48 Korpri Tahun 2019. SE Dewan Pengurus Nasional Korpri Nomor SE-07/KU/IX/2019 tentang HUT Ke-48 Korpri Tahun 2019 berisi tentang maksud Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang akan memperingati Hari Ulang Tahun Ke-48 pada tanggal 29 November 2019.
Pedoman Penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu Ke-91 Tahun 2019
"Perempuan Berdaya, Indonesia Maju" demikian tema Peringatan Hari Ibu Ke-91 Tahun 2019. Hari Ibu dimaknai sebagai hari kebangkitan perempuan Indonesia dan merupakan persatuan dan kesatuan kaum perempuan yang tidak terpisahkan dari kebangkitan dan perjuangan bangsa. Perempuan memiliki hak asasi yang sama dan integral dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu perlu dipelihara kodrat, harkat dan martabatnya sebagai Ibu Bangsa yang berhasil membina keluarga yang harmonis dan sejahtera.
Kepres 78 tahun 1994 tentang Hari Guru Nasional
Hari Guru Nasional diperingati setiap tahun pada tanggal 25 November. Tanggal 25 November adalah hari ulang tahun PGRI, atau Persatuan Guru Republik Indonesia, yaitu organisasi besar yang menghimpun profesi guru-guru di seluruh Indonesia. Sejarah PGRI diawali dengan sebuah Kongres besar, Kongres Guru Indonesia yang diselenggarakan setelah proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 24 - 25 November 1945 di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Sejak hari itu gelora semangat lahirnya Persatuan Guru Republik Indonesia selalu diperingati setiap tanggal 25 November.
Permendagri 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak
Kartu Identitas Anak diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Permendagri tentang Kartu Identitas Anak adalah upaya Pemerintah untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.
PP 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jogloabang Kam, 10/24/2019 - 11:55

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memerlukan aturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

Juklak Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 tahun 2019 jogloabang Sen, 10/21/2019 - 12:30

Kementrian Pemuda dan Olahraga menerbitkan Surat Edaran bernomor 10.1.1/MENPORA/DII/X/2019 tentang Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 tahun 2019. Surat Edaran tentang Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 tahun 2019 tersebut ditujukan kepada Para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara; Para Menteri; Jaksa Agung; Panglima TNI; Kapolri; Para Pimpinan Lembaga Non Struktural dan Non Kementrian; Para Gubernur, Bupati dan Walikota; Para Pimpinan BUMN/BUMD; Para Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri; Pimpinan Organisasi Kepemudaan, dan; Seluruh Pemangku Kepentingan Kepemudaan.

Foto Resmi Presiden Dan Wapres RI 2019 - 2024 jogloabang Kam, 10/17/2019 - 08:26

Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, menerbitkan Surat Edaran Sosialisasi Foto Resmi Presiden Dan Wakil Presiden RI Periode 2019 - 2024. Surat edaran Foto Resmi Presiden dan Wakil Presiden RI 2019 - 2024 tersebut bernomor B-117/M.Sesneg/Set/TU.00.03/10/20/2019 dengan topik Foto Resmi Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2019 s.d 2024.

PP 70 tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah aturan pelaksanaan dari Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengatur tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, serta partisipasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan dalam proses Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS jogloabang Sel, 10/08/2019 - 21:10

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah aturan pelaksanaan ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 57, Pasal 67, Pasal 68 ayat (7), Pasal 74, Pasal 78, Pasal 81, Pasal 85, Pasal 86 ayat (4), Pasal 89, Pasal 91 ayat (6), Pasal 92 ayat (4), dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Permenag 15 tahun 2019 tentang MTQ dan STQ
Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Seleksi Tilawatil Qur’an memiliki kebijakan yang diatur oleh Meneteri Agama yaitu Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019 tentang Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Seleksi Tilawatil Qur’an. Musabaqah Tilawatil Qur’an yang dikenal dengan singkatan MTQ adalah perlombaan seni baca, hafalan, tafsir, syarah, seni kaligrafi, penulisan karya tulis ilmiah al- Qur’an, dan hafalan al-Hadits. Seleksi Tilawatil Qur’an atau disingkat STQ adalah perlombaan yang melombakan sebagian cabang MTQ.
Berlangganan Gaya