PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah aturan pelaksanaan ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 57, Pasal 67, Pasal 68 ayat (7), Pasal 74, Pasal 78, Pasal 81, Pasal 85, Pasal 86 ayat (4), Pasal 89, Pasal 91 ayat (6), Pasal 92 ayat (4), dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Permenag 15 tahun 2019 tentang MTQ dan STQ
Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Seleksi Tilawatil Qur’an memiliki kebijakan yang diatur oleh Meneteri Agama yaitu Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019 tentang Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Seleksi Tilawatil Qur’an. Musabaqah Tilawatil Qur’an yang dikenal dengan singkatan MTQ adalah perlombaan seni baca, hafalan, tafsir, syarah, seni kaligrafi, penulisan karya tulis ilmiah al- Qur’an, dan hafalan al-Hadits. Seleksi Tilawatil Qur’an atau disingkat STQ adalah perlombaan yang melombakan sebagian cabang MTQ.
PP 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Untuk mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.
Pengibaran Bendera Negara Setengah Tiang dan Hari Berkabung Nasional untuk BJ Habibie
Indonesia berduka, pada 11 September 2019 salah satu putra terbaik Indonesia bapak B.J. Habibie telah dipanggil ke hadirat Tuhan yang Maha Esa. Sebagai penanda kedukaan dan kehilangan yang besar ini Sekretariat Negara Indonesia mengeluarkan instruksi untuk mengibarkan bendera merah putih setengah tiang selama tiga hari untuk menghormati bapak Baharudin Jusuf Habibie.
PP 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791) pasal 256 ayat (7) mengamanatkan pengaturan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan Peraturan Pemerintah.
PermenPPPA 3 tahun 2010 tentang Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui
Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Pemberian ASI Eksklusif adalah pemberian hanya air susu ibu saja tanpa makanan atau minuman lain kepada bayi sejak lahir sampai berusia enam bulan.
Pedoman Peringatan HUT Ke-74 Kemerdekaan RI Tahun 2019
Pedoman Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 2019 diterbitkan oleh Sekretariat Negara, dengan surat bernomor B-780/M.Sesneg/Set/TU.00.04/07/2019 bertanggal 23 Juli 2019.
PerbanKN 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun PNS
Batas Usia Pensiun adalah batas usia PNS harus diberhentikan dengan hormat dari PNS. Tata Cara Masa Persiapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dengan Peraturan Badan (Perban) Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil. Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil ditetapkan Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana pada tanggal 26 Maret 2019.
Keppres 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional
Kita mengenal Hari Anak Nasional, Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal 23 Juli. Hari Anak Nasional pertama kalinya ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Keputusan Presiden tentang Hari Anak Nasional di Indonesia ditetapkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 19 Juli 1984. Berikut kita simak Keppres Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional.
Pedoman Pelaksanaan Hari Anak Nasional 2019
Pedoman Pelaksanaan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2019 diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Hari Anak Nasional tahun 2019 akan dipusatkan di Lapangan Karebosi, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pada hari Selasa, 23 Juli 2019. Tema besar HAN 2019 adalah Peran Keluarga Dalam Perlindungan Anak. Tagline yang akan di dengungkan adalah : Kita Anak Indonesia, Kita Gembira! #KitaGembira untuk mengajak seluruh warga Indonesia merayakan dan merenungkan kembali tentang pelindungan anak dalam keluarga.
PermenPPPA 5 Tahun 2015, Penyediaan Sarana Kerja Responsif Gender Dan Peduli Anak Di Tempat Kerja
Penyediaan Sarana Kerja Yang Responsif Gender Dan Peduli Anak Di Tempat Kerja diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja Yang Responsif Gender Dan Peduli Anak Di Tempat Kerja. PermenPPPA 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja Yang Responsif Gender Dan Peduli Anak Di Tempat Kerja ditetapkan Menteri PPPA Yohana Yembise pada tanggal 27 Mei 2015.
Permenag 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan
UPDATE!!! Sudah tidak berlaku.
Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran
Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran ditetapkan Mendikbud Muhadjir Effendy pada tanggal 22 April 2019 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 492 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Widodo Ekatjahjana pada 8 Mei 2019 di Jakarta.
Cegah Anies Dampingi Presiden, Paspampres Hanya Mengikuti Daftar Nama dari Panitia
Usai pertandingan final Piala Presiden 2018, beredar video pendek saat-saat menjelang penyerahan piala. Dalam video terlihat anggota Paspampres mencegah Gubernur Jakarta Anies Baswedan untuk turun mendampingi Presiden. Tindakan tersebut merupakan prosedur pengamanan karena Paspampres berpegang pada daftar nama pendamping Presiden yang disiapkan panitia. Paspampres hanya mempersilakan nama-nama yang disebutkan oleh pembawa acara untuk turut mendampingi Presiden Joko Widodo.
PP 2 Tahun 2018, Standar Pelayanan Minimal
Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019. Sehingga Peraturan Pelaksanaan PP 2/2018 sudah harus ditetapkan pada tanggal tersebut
Gerhana Bulan Total dan Gerhana Matahari tahun 2018
Gerhana Bulan Total 31 Januari 2018 adalah Gerhana Bulan Super Berdarah Biru, yang banyak mengistilahkannya dengan Super Blood Blue Total Lunar Eclipse.
Berlangganan Gaya