Inmendagri 1 tahun 2021 tentang PPKM Jawa Bali
Setahun sudah Pandemi COVID-19 berlalu dan makin menjadi-jadi. Bahkan di awal tahun 2021, Pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM kepada masyarakat Jawa dan Bali dari tanggal 11 - 25 Januari 2021. PPKM Jawa Bali juga hampir sama dengan PSBB Jawa - Bali yang merupakan kebijakan Pemerintah dalam Inmendagri 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
PP 103 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional
Obat Tradisional dalam PP 103 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Ada 3 Jenis Pelayanan Kesehatan Tradisional dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, yaitu:
Perpres 108 tahun 2020 tentang Perubahan Perpres 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan PEN
Presiden Joko Widodo memandang Komite Penanganan COVID-19 dan PEN masih dapat dioptimalkan kerjanya. Sehingga Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres 108 tahun 2020 tentang Perubahan Perpres 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan PEN. Ada 17 perubahan dalam Perpres 108 tahun 2020 tentang Perubahan Perpres 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan PEN, ada yang menghapus dan menambah dengan menyisipkan. Tugas-Tugas Komite dan Satgas COVID-19 pun mengalami perubahan.
Perpres 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19
Vaksin COVID-19 merupakan hal yang ditunggu-tunggu untuk segera dapat mengakhiri Pandemi Corona Virus Disease 2019. Presiden Jokowi menerbitkan Perpres 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Hal ini dilakukan sebagai percepatan pengadaan Vaksin COVID-19.
PP 49 tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran BPJS TK COVID-19
Iuran BPJS TK disesuaikan selama masa Pandemi COVID 19 dalam PP 49 tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran BPJS TK COVID-19 (Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama Bencana NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease 2019). Seperti kita ketahui dan rasakan bersama betapa hancurnya perekonomian karena Pandemi COVID-19 sudah merangsek ke segala penjuru, dan kehidupan rakyat.
Keppres 18 tahun 2020 tentang Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin
Presiden Joko Widodo menerbitkan Keppres Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 yaitu Keppres 18 tahun 2020 tentang Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin COVID-19.
Inpres 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19
Inpres 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan COVID-19 diperlukan untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19. Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden terkait Pelaksanaan Protokol Kesehatan COVID-19 pada tanggal 4 Agustus 2020. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Inpres 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 (Corona Virus Disease 2019). Instruksi Presiden ini diperuntukkan bagi seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota dan diseluruh Wilayah Indonesia.
PP 7 tahun 2011 tentang Pelayanan Darah
PP 7 tahun 2011 tentang Pelayanan Darah mendefinisikan Pelayanan darah sebagai upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial. Penyediaan darah adalah rangkaian kegiatan pengambilan dan pelabelan darah pendonor, pencegahan penularan penyakit, pengolahan darah, dan penyimpanan darah pendonor.
Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19
Kementerian Kesehatan menerbitkan kembali Pembaharuan dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease, COVID-19, edisi yang kelima. Buku tebal 200 halaman tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 edisi 5 tersebut dituangkan dalam sebuah Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan yaitu Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang tidak terpisahkan.
PP 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
PP 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan adalah aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal 31, Pasal 41, Pasal 66, Pasal 68 ayat (6), Pasal 74 ayat (5), Pasal 84, dan Pasal 87 ayat (4) UU 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
Perpres 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
Perpres 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan memiliki tujuan untuk menjaga kualitas dan kesinambungan program Jaminan Kesehatan, kebijakan pendanaan Jaminan Kesehatan termasuk kebijakan Iuran perlu disinergikan dengan kebijakan Keuangan Negara secara proporsional dan berkeadilan. Serta meperhatikan pertimbangan dan Putusan MA Nomor 7 P/HUM/2020.
Cek Virus Corona: Rapid Test dan PCR, Apa Bedanya?
Kasus positif virus corona kini semakin melonjak di Indonesia. Hal ini membuat pemerintah daerah mengambil upaya untuk melakukan Rapid Test atau tes serologis kilat pada warganya. Upaya ini bertujuan untuk memberikan penanganan secara cepat terhadap potensi penyebaran virus COVID-19. Rapid Test sering dianggap sebagai cara untuk mendiagnosa seseorang apakah positif terinfeksi coronavirus atau tidak. Namun, metode cek virus corona ini sebenarnya hanya merupakan screening awal terhadap coronavirus saja.
KMK HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan Pengendalian COVID-19 di Perkantoran dan Industri
Kementerian Kesehatan menerbitkan KMK HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan New Normal Kerja di Kantor dan Industri pada masa Pandemi COVID-19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.
Keppres 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional
Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19 ditetapkan Presiden Joko Widodo menjadi Bencana Nasional dengan Keputusan Presiden. Keppres 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
Permenkes 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19
Permenkes 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 adalah kelanjutan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487).
Berlangganan Kesehatan