Perpres 66 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

Presiden Joko Widodo menetapkan Perpres 66 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI pada tanggal 18 Oktober 2019 di Jakarta. Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 199 oleh Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 18 Oktober 2019 di Jakarta. Agar setiap orang mengetahuinya.
Permen PPPA 12 tahun 2019 tentang Pedoman Media Komunitas dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak
Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Peran Serta Media Komunitas dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak.
Hari Santri 2019
Hari Santri setiap tanggal 22 Oktober ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dengan Kepres Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 15 Oktober 2015. Dasar hukum Kepres Hari Santri adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik. Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam diatur dalam Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 3 tahun 2019 tentang partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam.
Keppres Nomor 54/P tahun 2019 tentang Pansel Capim KPK 2019-2023 jogloabang Rab, 07/31/2019 - 04:26

Ada yang mau mendaftar menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?. Karena masa Jabatan Pimpinan KPK sudah akan berakhir tahun ini. Sebagaimana kita ketahui untuk menjadi Pimpinan KPK sebelumnya akan diseleksi oleh Panitia Seleksi KPK atau Pansel KPK. Pansel KPK dibentuk Presiden menggunakan Surat Keputusan Presiden atau Keppres. Saat ini Keppres tersebut sudah ada dan Pansel KPK tentu sudah terbentuk

PP 18 Tahun 2019, Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS Dan Janda/dudanya
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/dudanya ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 Maret 2019 di Jakarta. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/dudanya ini mulai diberlakukan pada tanggal 13 Maret 2019 setelah diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 46 di Jakarta.
PP 19 Tahun 2019, Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota TNI
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia ditetapkan pada tanggal 13 Maret 2019 oleh Presiden Joko Widodo.
PP 20 Tahun 2019, Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Polri
Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 13 Maret 2019. PP 20 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ini diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 13 Maret 2019 oleh Menkumham Yasonna H.
Perpres 42 Tahun 2019, Perubahan Kedua Atas Perpres 10 Tahun 2010, Susunan Organisasi TNI
Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 Juli 2019 menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Perpres Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI mulai berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 123 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 8 Juli 2019 di Jakarta.
Permenristekdikti No. 20 Tahun 2018 tentang Penelitian
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (11) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, KemenristekDIkti perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Penelitian. Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian ditandatangani Menristekdikti Mohamad Nasir pada tanggal 8 Juni 2018 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759 agar setiap orang mengetahuinya oleh Widodo Ekatjahjana, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI pada tanggal 8 Juni 2018 di Jakarta.
Perpres 37 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional TNI
Melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Jabatan Fungsional Tentara Nasional Indonesia adalah latar belakang pertimbangan Presiden Republik Indonesia untuk menetapkan Peraturan Presiden Nomor 37 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Tentara Nasional Indonesia.
PP 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban
Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Permentan No 03/Permentan/SM.200/1/2018
Menteri Pertanian RI menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian pada tanggal 11 Januari 2018.
Difabel memperingati 16 Hari Tanpa Kekerasan dengan Diskusi Jarak Jauh
Memperingati 16 Hari tanpa Kekerasan dan Hari HAM Internasional. Difabel Jogja dan Jakarta melakukan diskusi jarak jauh. DIskusi dilakukan pada tanggal 10 Desember 2017 di Jogja dan Jakarta. Tema yang diusung adalah Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan dan Difabel: Wujudkan Kesetaraan Hukum bagi Difabel, Sahkan RPP Disabilitas! 
Gunung Agung
Pulau Dewata dengan Gunung Agungnya yang sangat eksotik dan indah. Kemarin pada 26 November 2017 memperlihatkan keperkasaannya dengan dentuman dan asap setinggi lebih dari 3 kilometer. "Terhitung sejak hari ini, Senin 27 November 2017 pukul 06.00 WITA, status Gunung Agung dinaikkan dari level III (siaga) menjadi level IV (awas)," kata Suantika, seperti dikutip dari KOMPAS.com, Senin (27/11/2017)
Bijak Hadapi Hoax
Kemenkominfo dalam hal ini Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik pada tanggal 20 Mei 2017 di Hotel Santika Yogyakarta melakukan Temu Lembaga Komunikasi Sosial dan Komunitas dengan tema #BijakHadapiHoax. Komunitas yang hadir diantaranya adalah Masyarakat Digital Jogja (Masdjo), Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan lain-lain. Diseminasi juga sempat dihadiri oleh Dirjen IKP Retno Widiastuti, Kadin Kominfo DIY Ir.
Berlangganan Komunitas