Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) suryaden Kam, 03/19/2020 - 11:33

Pedoman Kesiapsiagaan menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCov) mengalami revisi yang ketiga untuk menyesuaikan dengan perkembangan COVID-19. Menjadi Revisi Ke-3 Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19).

Infografis Protokol Kesehatan COVID-19 suryaden Sel, 03/17/2020 - 13:17

Kementerian Kesehatan menerbitkan Infografis Protokol Kesehatan COVID-19. Infografis ini berusaha menjelaskan tentang apa yang perlu dilakukan dan disajikan dalam bentuk gambar.

Seperti kita ketahui bahwa Infografis Protokol Kesehatan COVID-19 ini bentuk lain lain dari Protokol Kesehatan COVID-19 yang dirilis oleh KSP untuk Penanganan Virus Corona di Indonesia.

Protokol Keamanan Liputan dan Pemberitaan COVID-19 suryaden Sel, 03/17/2020 - 07:14

Protokol Keamanan Liputan dan Pemberitaan COVID-19 diterbitkan dan disusun oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Jurnalis Krisis dan Bencana, dan Komite Keselamatan Jurnalis.

Protokol Keamanan Liputan dan Pemberitaan COVID-19 ini penting karena COVID-19 adalah virus baru yang mengancam keselamatan manusia, dan telah menimbulkan korban jiwa. COVID-19 saat ini mengacak-acak berbagai sendi kehidupan dari kehidupan sosial hingga ekonomi dunia, yang mengakibatkan kelumpuhan dan penutupan serta isolasi individu maupun komunitas untuk mencegah penyebaran virus corona meluas.

Penanganan Virus Corona di Indonesia suryaden Jum, 03/13/2020 - 10:02

Penanganan Virus Corona di Indonesia dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Pemerintah juga menerbitkan protokol penanganan Virus Corona. Virus Covid-19 telah merenggut banyak korban.

Mengapa diperlukan protokol penanganan Virus Corona? Virus Corona, Corona Virus, Novel Corona Virus atau Covid-19 telah membuat dunia berantakan. Dari kehidupan sehari-hari, traveling hingga perekonomian dunia menjadi lesu. Karena pembatasan-pembatasan dengan maksud agar penyebaran pandemik CoronaVirus tidak meluas.

Perpres 66 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia jogloabang Kam, 11/07/2019 - 01:28

Presiden Joko Widodo menetapkan Perpres 66 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI pada tanggal 18 Oktober 2019 di Jakarta. Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 199 oleh Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 18 Oktober 2019 di Jakarta. Agar setiap orang mengetahuinya.

Permen PPPA 12 tahun 2019 tentang Pedoman Media Komunitas dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak jogloabang Sel, 10/29/2019 - 13:47

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Peran Serta Media Komunitas dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak.

Hari Santri 2019 jogloabang Kam, 10/03/2019 - 02:15

Hari Santri setiap tanggal 22 Oktober ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dengan Kepres Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 15 Oktober 2015. Dasar hukum Kepres Hari Santri adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam jogloabang Kam, 08/08/2019 - 04:43

Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik. Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam diatur dalam Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 3 tahun 2019 tentang partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam.

Keppres Nomor 54/P tahun 2019 tentang Pansel Capim KPK 2019-2023 jogloabang Rab, 07/31/2019 - 04:26

Ada yang mau mendaftar menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?. Karena masa Jabatan Pimpinan KPK sudah akan berakhir tahun ini. Sebagaimana kita ketahui untuk menjadi Pimpinan KPK sebelumnya akan diseleksi oleh Panitia Seleksi KPK atau Pansel KPK. Pansel KPK dibentuk Presiden menggunakan Surat Keputusan Presiden atau Keppres. Saat ini Keppres tersebut sudah ada dan Pansel KPK tentu sudah terbentuk

PP 18 Tahun 2019, Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS Dan Janda/dudanya

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/dudanya ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 Maret 2019 di Jakarta. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/dudanya ini mulai diberlakukan pada tanggal 13 Maret 2019 setelah diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 46 di Jakarta.
PP 19 Tahun 2019, Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota TNI
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia ditetapkan pada tanggal 13 Maret 2019 oleh Presiden Joko Widodo.
PP 20 Tahun 2019, Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Polri
Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 13 Maret 2019. PP 20 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ini diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 13 Maret 2019 oleh Menkumham Yasonna H.
Perpres 42 Tahun 2019, Perubahan Kedua Atas Perpres 10 Tahun 2010, Susunan Organisasi TNI
Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 Juli 2019 menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Perpres Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI mulai berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 123 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 8 Juli 2019 di Jakarta.
Permenristekdikti No. 20 Tahun 2018 tentang Penelitian
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (11) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, KemenristekDIkti perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Penelitian. Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian ditandatangani Menristekdikti Mohamad Nasir pada tanggal 8 Juni 2018 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759 agar setiap orang mengetahuinya oleh Widodo Ekatjahjana, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI pada tanggal 8 Juni 2018 di Jakarta.
Perpres 37 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional TNI
Melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Jabatan Fungsional Tentara Nasional Indonesia adalah latar belakang pertimbangan Presiden Republik Indonesia untuk menetapkan Peraturan Presiden Nomor 37 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Tentara Nasional Indonesia.
Berlangganan Komunitas