Perpres 120 tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove

Perpres 120 tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove mencabut Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1), dan menyatakan tidak berlaku. Setelah melaksanakan tugasnya dalam rangka percepatan restorasi gambut akibat kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 dengan target yang telah ditetapkan untuk diselesaikan.
PP 7 tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri
Hutan Tanaman Industri dalam PP 7 tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri disingkat dan disebut HTI adalah hutan tanaman yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan prodasi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan. Hak Pengusahaan HTI adalah hak untuk mengusahakan hutan di dalam suatu kawasan hutan yang kegiatannya mulai dari penanaman, pemeliharaan, pemungutan, pengolahan dan pemasaran.
PP 2 tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir
Pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia meliputi berbagai bidang seperti kesehatan, penelitian, dan industri. Untuk dapat memanfaatkan tenaga nuklir diperlukan sebuah instalasi nuklir. Instalasi Nuklir terdiri atas beberapa struktur, sistem, dan komponen yang dibangun pada suatu Tapak. Instalasi dan pemanfaatan Nuklir diatur dengan PP 2 tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir.
Perpres 87 tahun 2020 tentang RIPB 2020-2044
Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres 87 tahun 2020 tentang RIPB 2020-2044 pada tanggal 10 September 2020. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 ini diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204.
PP 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
PP 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang kepentingan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. PP tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini menggarisbawahi pentingnya perlengkapan jalan dan prasarana angkutan jalan untuk memberi pelindungan dalam hal keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelacaran lalu lintas dan angkutan jalan.
PP 73 tahun 2013 tentang Rawa
PP 73 tahun 2013 tentang Rawa adalah Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Pasal 25 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Peraturan Pemerintah tentang Rawa mengatur mengenai penetapan Rawa, pengelolaan Rawa, sistem informasi Rawa, perizinan dan pengawasan, serta pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan Rawa dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan fungsi Rawa yang berkelanjutan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
PP 9 tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal
PP 9 tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal adalah Peraturan Pemerintah tentang Pemeriksaan Kecelakaan yang saat ini berlaku, menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3724), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Repub
PP 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik
PP 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik adalah aturan pelaksanaan UU 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
PP 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
PP 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan merupakan Peraturan Pemerintah yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ditetapkan sebagai aturan pelaksanaan UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 59 ayat (7).
PP 38 tahun 2011 tentang Sungai
PP 38 tahun 2011 tentang Sungai mendefiniskan Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
Perpres 93 tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami
Perpres 93 tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami diterbitkan dengan pertimbangan bahwa sistem informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami mempunyai peran strategis dan penting untuk mengantisipasi serta memitigasi sehingga perlu dilakukan upaya penguatan dan pengembangan yang berkelanjutan guna meningkatkan keselamatan jiwa dan harta masyarakat Indonesia dari gempa bumi dan tsunami.
PP 69 tahun 2019 tentang Pulau Karantina
Pulau Karantina adalah suatu pulau yang terisolasi dari wilayah pengembangan budi daya ternak, yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah untuk keperluan pencegahan masuk dan tersebarnya penyakit hewan yang dapat ditimbulkan dari pemasukan Ternak Ruminansia Indukan sebelum dilalulintasbebaskan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan peternakan. Ternak Ruminansia Indukan adalah ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan.
PP 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan
Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Pembudidayaan Ikan memiliki peranan yang penting dalam mendukung upaya pemenuhan pangan yang sehat dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.
PermenLHK P.21/menlhk/setjen/kum.1/4/2019, Hutan Adat Dan Hutan Hak
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/menlhk/setjen/kum.1/4/2019 Tentang Hutan Adat Dan Hutan Hak ditetapkan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya pada tanggal 29 April 2019. PermenLHK P.21/menlhk/setjen/kum.1/4/2019 tentang Hutan Adat Dan Hutan Hak mulai berlaku setelah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 522 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana pada tanggal 10 Mei 2019 di Jakarta. Berbagai jenis pengertian hutan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini adalah:
PermenLHK P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Izin Industri Primer Hasil Hutan
Peraturan Menteri tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan diterbitkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Peraturan Menteri LHK Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Izin Industri Primer Hasil Hutan ditandatangani Menteri LHK Siti Nurbaya pada tanggal 14 Januari 2019.
Berlangganan Lingkungan