PP 37 Tahun 2009 tentang Dosen

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Peraturan Pemerintah tentang Dosen ditetapkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 26 Mei 2009.
Permendikbud 45 tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah
Penggunaan, Tata Cara, Jenis, Warna dan Model Pakaian Seragam Sekolah tingkat Dasar, Menengah Pertama hingga Menengah Atas diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah. Permendikbud 45 Tahun 2014 Tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuha pada tanggal 9 Juni 2014.
Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah
Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Komite Sekolah diatur dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah ditetapkan oleh Mendikbud Muhadjir Effendy pada tanggal 30 Desember 2016.
UU 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Sistem Pendidikan Nasional diatur dengan Undang-Undang. Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional disahkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 8 Juli 2003. UU 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diberlakukan setelah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, dan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 oleh Sekretaris Negara Republik Indonesia Bambang Kesowo pada tanggal 8 Juli 2003 di Jakarta.
SE Mendikbud 5/2019, Kegiatan Penumbuhan Wawasan Kebangsaan Dalam Masa PLS
Mendikbud Muhadjir Effendy menerbitkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kegiatan Penumbuhan Wawasan Kebangsaan Dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS). Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kegiatan Penumbuhan Wawasan Kebangsaan Dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah tersebut ditandatangani Mendikbud Muhadjir Effendy pada tanggal 3 Juli 2019. Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2019 ini ditujukan kepada GUbernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia.
Permendikbud 17 Tahun 2019 tentang Keringanan Biaya Pendidikan Anak Veteran RI
Keringanan Biaya Pendidikan Bagi Anak Veteran Republik Indonesia adalah sebuah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru. Permendikbud Nomor 17 Tahun 2019 tentang Keringanan Biaya Pendidikan Bagi Anak Veteran Republik Indonesia ditandatangani oleh Mendikbud Muhadjir Effendy pada tanggal 21 Mei 2019. Permendikbud Nomor 17 Tahun 2019 tentang Keringanan Biaya Pendidikan Bagi Anak Veteran Republik Indonesia diundangkan dalam Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 608 oelh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana pada tanggal 28 Mei 2019 di Jakarta.
Permendikbud No 22 Tahun 2018, Pedoman Upacara Bendera di Sekolah
Pelaksanaan Upacara bendera di Sekolah adalah hal penting. Untuk itu diperlukan Pedoman Upacara Bendera. Pedoman Upacara Bendera di Sekolah diatur dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2018. Upacara bendera di sekolah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang mencakup nilai-nilai penanaman sikap disiplin, kerjasama, rasa percaya diri, dan tanggung jawab yang mendorong lahirnya sikap dan kesadaran berbangsa dan bernegara serta cinta tanah air di kalangan peserta didik.
Permendikbud 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME pada Satuan Pendidikan
Peraturan Menteri yang mengatur tentang layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada satuan pendidikan adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Masa Esa pada Satuan Pendidikan.
Permendikbud 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Permendikbud 51 Tahun 2018 tentang PPDB
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan ini mengubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama
Permenristekdikti 12 Tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri ditandatangani Menristekdikti pada 8 Februari 2019 dan mulai berlaku setelah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Widodo Ekatjahjana dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 pada tanggal 21 Februari 2019 di Jakarta.
Komponen Pembiayaan BOS Reguler 2019 pada SDLB, SMPLB, SMALB, atau SLB
Komponen Pembiayaan BOS Reguler pada SDLB, SMPLB, SMALB, atau SLB ada dalam Lampiran Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler BAB IV Penggunaan Dana bagian F tentang Komponen Pembiayaan BOS Reguler pada SDLB, SMPLB, SMALB, atau SLB.
Komponen Pembiayaan BOS Reguler pada SMK, Juknis BOS 2019
Komponen Pembiayaan BOS Reguler pada SMK ini adalah bagian D dari BAB IV Penggunaan Dana, dalam Tata Cara Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Lampiran Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Berikut adalah Komponen Pembiayaan BOS Reguler SMK, Juknis BOS 2019.
Komponen Pembiayaan BOS Reguler SMA tahun 2019
Komponen Pembiayaan BOS Reguler pada SMA ini adalah bagian D dari BAB IV Penggunaan Dana, Lampiran Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Berikut adalah Komponen Pembiayaan BOS Reguler SMA BOS Juknis BOS 2019
Komponen Pembiayaan BOS Reguler pada SMP tahun 2019
Komponen Pembiayaan BOS Reguler pada SMP ini adalah bagian dari BAB IV Penggunaan Dana, Lampiran Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Berikut adalah Komponen Pembiayaan BOS Reguler SMP BOS 2019
Permendikbud 11 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan
Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan Bidang Keterampilan Perbaikan AC, Tari Modern Indonesia, Pengembangan Gim, Desain Web, Pemrograman Web, Desain Dengan Bantuan Komputer, Komputer Aplikasi Perkantoran, Pengasuhan Anak, Perbaikan Telepon Seluler, Elektronika Industri Pengendali Logika Terprogram, Perakitan Pipa Bahan Logam, Pengoperasian Alat Berat, Akupresur, Penyutradaraan Televisi, Penyiaran Radio, Tari Tradisional, Bahasa Inggris Untuk Pekarya Kesehatan, Jurnalistik, Desain Interior, Perbaikan Sepeda Motor, Robotika, Awak Kabin Pesawat Udara, Tata Operasi Darat, Pijat Urut T
Permendikbud 4 Tahun 2019 tentang Juknis Penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD 2019
Permendikbud Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019 ini mengganti Permendikbud Nomor 2 Tahun 2018 tentang Juknis Penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD 2018.
Berlangganan Pendidikan