Perpres 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan PEN

Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan PEN diluncurkan mengingat Pandemi COVID-19 yang menyerang membabi buta, menimbulkan ketidakpastian dan memiliki dampak dahsyat kepada kehidupan sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
PP 35 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban
Pemerintah mengubah PP 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Peraturan Pemerintah tersebut diubah dengan PP 35 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. PP 35 tahun 2020 melakukan sekitar 13 Perubahan Pokok Ketentuan dalam PP 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.
Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2020
Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
Perpres 73 tahun 2020 tentang Kemenko Polhukam
Kabinet Indonesia Maju sudah berjalan hampir satu tahun dan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan mendapatkan Peraturan Presiden yang baru. Perpres 73 tahun 2020 tentang Kemenko Polhukam ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Juli 2020 di Jakarta. Peraturan Presiden tentang Kemenko Polhukam ini diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2020 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly. Perpres 73 tahun 2020 tentang Kemenko Polhukam ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159, agar setiap orang mengetahuinya.
Perppu 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU 1 Tahun 2015
Peraturan Pilkada Serentak diperbaharui lagi dengan Perppu 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Keppres 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19
Kondisi Darurat Kesehatan Masyarakat karena COVID-19 ditetapkan dengan Keppres 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Hal ini karena COVID-19 menyebabkan hal yang bersifat Luar Biasa.
Inpres 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta PBJ dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19
Presiden Joko Widodo menerbitkan Inpres 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta PBJ dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Instruksi Presiden ini untuk melawan semakin meluasnya penyebaran pageblug Corona Virus Disease 2019 yang kita kenal saat ini dengan istilah COVID-19.
Perpres 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewas KPK
Mengenai Perpres 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewas KPK. Presiden Joko Widodo menetapkan Perpres Nomor 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 30 Desember 2019 di Jakarta. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 264 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 31 Desember 2019 di Jakarta.
Perpres 81 Tahun 2019 tentang Kementerian BUMN
Perpres Kementerian BUMN atau Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara dimaksudkan untuk menindaklanjuti ditetapkannya Pembentukan Kementerian dan Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Kementerian Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara. Menurut Perpres 81 Tahun 2019 tentang Kementerian BUMN ini Menteri BUMN akan memiliki 2 Wakil Menteri.
Perpres 83 tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden
Kantor Staf Presiden adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Peraturan Presiden tentang Kantor Staf Presiden bertujuam untuk meningkatkan kelancaran pengendalian program-program prioritas nasional dan penyelenggaraan komunikasi politik kepresidenan serta pengelolaan isu strategis. Perpres Nomor 83 tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden menggantikan Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Perpres ini.
Perpres 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara
Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara adalah pengaturan mengenai pokok-pokok organisasi kementerian negara. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara ditetapkan dalam rangka mewujudkan organisasi kementerian negara yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Perpres 67 tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju 2019 - 2024
Susunan Kabinet Indonesia Maju telah diumumkan. Pengumuman disampaikan Presiden Jokowi di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 23 Oktober 2019. Ada perubahan dalam susunan kabinet. Tugas dan Fungsi Kementerian Negara pun diperbaharui dalam Kabinet Indonesia Maju 2019 - 2024. Tugas dan Fungsi Kementerian Kabinet Indonesia Maju Periode tahun 2019 - 2024 dituangkan dalam sebuah Peraturan Presiden.
PKPU 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020
Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 5 Agustus 2019 menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
Pidato Sidang Tahunan Presiden Jokowi di depan DPR dan MPR 2019
Indonesia adalah Rumah Besar Kita Semua sebuah judul, harapan dan doa Presiden Jokowi yang di sampaikan dalam Pidato Sidang Tahunan Presiden Jokowi di depan DPR dan MPR. Pada Jumat, 16 Agustus 2019 Presiden berbicara pada kita semua, rakyat Indonesia sebagai pemegang tertinggi kedaulatan di negara ini. Sebagai agenda rutin setiap tahunnya, Presiden Jokowi membacakan dan melaporkan Pidato Sidang Tahunan, Pidato Kenegaraan, dan Pidato Nota Keuangan.
Permendagri No. 6 Tahun 2018
Permendagri No. 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penangulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan, Bidang Perencanaan, Pembanguanan dan Tata Ruang Serta Bidang Pereknonomian Tahap I
Lampiran Peraturan Bawaslu tentang Pemantau Pemilu
Peraturan tentang Pemantauan Pemilu dari Bawaslu ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilhan Umum Abhan pada tanggal 17 Januari 2018 dan diundangkan di Jakarta pada 25 Januari 2018 oleh Dirjen Peraturan-undangan Widodo Ekatjahjana. Peraturan Bawaslu tentang Pemantauan Pemilu dilengkapi dengan Lampiran yang berisi Kodet Etik Pemantau, hingga Panduan Teknis Pemantauan Pemilu di Indonesia.
Berlangganan Politik