Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme (RAN PE) tahun 2020-2024 terbit mengawali tahun 2021 setelah pada akhir tahun 2020 Pemerintah membungkam sebuah ormas dan menjadikannya ormas terlarang karena hal tersebut dalam Perpres 7 tahun 2021 tentang RAN PE (Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan) tahun 2020-2024.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi urusan pemerintahan serta mencapai rencana strategis nasional, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pembubaran Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Standardisasi Dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi Dan Industri Nasional, Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Komisi Nasional Lanjut Usia, Badan Olahraga Profesional Indonesia, dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

Presiden Joko Widodo menetapkan hari libur nasional saat pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yaitu hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sebagai hari libur nasional dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak. Hal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden yakni Keppres 22 tahun 2020 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagai Hari Libur Nasional.

Kemenpora mendapatkan update SOTK dengan diterbitkannya Peraturan Presiden baru tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga. Update tersebut ada di dalam Perpres 106 tahun 2020 tentang Kemenpora. Peraturan Presiden Nomor 106 tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mencabut Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101), dan dinyatakan tidak berlaku.

Perpres 107 tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian mencabut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142).

Perpres 102 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan aturan turunan dari UU 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Melaksanakan Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) UU 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU 30 tahun 2002 tentang KPK, yang bunyinya sebagai berikut:

Perpres 47 tentang tahun 2020 Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) adalah kelanjutan dari Kepres 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Kementerian Ketenagakerjaan memiliki SOTK baru yang diterbitkan Presiden Joko Widodo dalam Perpres 95 tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan. Hal ini adalah kelanjutan dari adanya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Dalam Perpres 95 tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan, SOTK Kemenaker selain ada Wakil Menteri yang diangkat oleh Presiden, Susunan Organisasi didalam Kementerian Ketenagakerjaan terdiri atas:

Setelah setahun bekerja plus menghadapi Pandemi, terbitlah Perpres 96 tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah). Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah merupakan tindak lanjut dibentuknya Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024 dan pelaksanaan Pasal 11 UU 11 tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Peraturan Presiden tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) diperbaharui oleh Presiden Joko Widodo dengan menerbitkan Perpres 92 tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres 85 tahun 2020 tentang Kementerian Desa PDTT. Peraturan Presiden Nomor 85 tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) ini mencabut Perpres 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13).

Pidato Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR-RI dan Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI Tahun 2020, Hari Jumat, 14 Agustus 2020 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR RI/DPR RI/DPD RI, DKI Jakarta.

Pidato Presiden Joko Widodo dalam dalam rangka Penyampaian RUU APBN TA 2021 dan Nota Keuangan Beserta Dokumen Pendukungnya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR-RI tahun Sidang 2020 – 2021 pada tanggal 14 Agustus 2020 di Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) / Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) / Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak seperti biasanya, dilakukan 2 kali dan banyak dihadiri secara virtual karena adanya Pandemi COVID-19. Dimana semua acara harus mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penularan Virus Corona.

PP 41 tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN merupakan aturan tindak lanjut dari Pasal 1 angka 6, Pasal 698, dan Pasal 69C Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang belum berstatus sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun d

Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan PEN diluncurkan mengingat Pandemi COVID-19 yang menyerang membabi buta, menimbulkan ketidakpastian dan memiliki dampak dahsyat kepada kehidupan sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.