Inpres 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta PBJ dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19
Inpres 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta PBJ dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19
suryaden Sel, 03/24/2020 - 00:13

Presiden Joko Widodo menerbitkan Inpres 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta PBJ dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Instruksi Presiden ini untuk melawan semakin meluasnya penyebaran pageblug Corona Virus Disease 2019 yang kita kenal saat ini dengan istilah COVID-19.

Tags
Instruksi Presiden
COVID-19
Percepatan
Penanganan
2020
Perpres 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewas KPK
Gedung KPK, Perpres 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewas KPK
jogloabang Jum, 01/03/2020 - 21:49

Mengenai Perpres 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewas KPK. Presiden Joko Widodo menetapkan Perpres Nomor 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 30 Desember 2019 di Jakarta. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 264 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 31 Desember 2019 di Jakarta.

Tags
Peraturan Presiden
Perpres
Dewas
Pelaksana
Organ
KPK
2019
Jokowi
Perpres 81 Tahun 2019 tentang Kementerian BUMN

Perpres 81 Tahun 2019 tentang Kementerian BUMN

02 Jan, 2020
Perpres Kementerian BUMN atau Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara dimaksudkan untuk menindaklanjuti ditetapkannya Pembentukan Kementerian dan Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Perpres 83 tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden
02 Jan, 2020
Kantor Staf Presiden adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Peraturan Presiden tentang Kantor Staf Presiden bertujuam untuk meningkatkan kelancaran pengendalian program-program prioritas nasional dan penyelenggaraan komunikasi politik kepresidenan serta pengelolaan isu strategis. Perpres Nomor 83 tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden menggantikan Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Perpres ini.
Perpres 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara
Perpres 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara
jogloabang Rab, 10/30/2019 - 13:54

Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara adalah pengaturan mengenai pokok-pokok organisasi kementerian negara. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara ditetapkan dalam rangka mewujudkan organisasi kementerian negara yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Tags
Peraturan Presiden
Perpres
Organisasi
Kementrian
Pemerintahan
Pusat
2019
Jokowi
Perpres 67 tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju 2019 - 2024
30 Okt, 2019
Susunan Kabinet Indonesia Maju telah diumumkan. Pengumuman disampaikan Presiden Jokowi di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 23 Oktober 2019. Ada perubahan dalam susunan kabinet. Tugas dan Fungsi Kementerian Negara pun diperbaharui dalam Kabinet Indonesia Maju 2019 - 2024. Tugas dan Fungsi Kementerian Kabinet Indonesia Maju Periode tahun 2019 - 2024 dituangkan dalam sebuah Peraturan Presiden.
PKPU 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020
29 Agu, 2019
Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 5 Agustus 2019 menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
Pidato Sidang Tahunan Presiden Jokowi di depan DPR dan MPR 2019
16 Agu, 2019
Indonesia adalah Rumah Besar Kita Semua sebuah judul, harapan dan doa Presiden Jokowi yang di sampaikan dalam Pidato Sidang Tahunan Presiden Jokowi di depan DPR dan MPR. Pada Jumat, 16 Agustus 2019 Presiden berbicara pada kita semua, rakyat Indonesia sebagai pemegang tertinggi kedaulatan di negara ini. Sebagai agenda rutin setiap tahunnya, Presiden Jokowi membacakan dan melaporkan Pidato Sidang Tahunan, Pidato Kenegaraan, dan Pidato Nota Keuangan.
Permendagri No. 6 Tahun 2018
03 Mar, 2018
Permendagri No. 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penangulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan, Bidang Perencanaan, Pembanguanan dan Tata Ruang Serta Bidang Pereknonomian Tahap I
Lampiran Peraturan Bawaslu tentang Pemantau Pemilu
23 Feb, 2018
Peraturan tentang Pemantauan Pemilu dari Bawaslu ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilhan Umum Abhan pada tanggal 17 Januari 2018 dan diundangkan di Jakarta pada 25 Januari 2018 oleh Dirjen Peraturan-undangan Widodo Ekatjahjana. Peraturan Bawaslu tentang Pemantauan Pemilu dilengkapi dengan Lampiran yang berisi Kodet Etik Pemantau, hingga Panduan Teknis Pemantauan Pemilu di Indonesia.
Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum
23 Feb, 2018
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 178 berisi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum.
Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu 2019
19 Feb, 2018
Berdasarkan hasil pengundian yang dilakukan. Nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 adalah
UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu
14 Feb, 2018
“Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 573 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilhan Umum. Dan Pasal 572 UU Pemilu 2017 menegaskan "Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan."
Permendagri No. 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, dibatalkan
08 Feb, 2018
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP) dibatalkan.
Penjelasan Direktur FKDH Otda Kemendagri tentang istilah Plt, Pjs, Plh, Pj
30 Jan, 2018
Penjelasan Direktur FKDH Otda Kemendagri terkait istilah Plt, Pjs, Plh, Pj
PP 1/2018 Perubahan Kedua Atas PP 5 /2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
jogloabang Kam, 01/18/2018 - 17:57
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Tags
Peraturan Pemerintah
Perubahan Peraturan Pemerintah
Bantuan
Keuangan
Partai Politik
Finansial Politik
Berlangganan Politik