Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, PP 5 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
UU No 2 Tahun2011 Perubahan Atas UU No 2 Th 2008 Partai Politik
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
UU Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008
UU Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008 ini akhirnya diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Tahapan Pemilu 2019
Indonesia akan melakukan Pemilihan Umum pada 2019
Tahapan Pilkada Serentak 2018
Tahapan pada Pilkada Serentak 2018, sebagaimana yang dirilis oleh KPU Pusat
PP 45 Tahun 2017, Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah suryaden Kam, 01/11/2018 - 04:02
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Ekologi Demokrasi
Ekologi Demokrasi : Temukan cara-cara untuk memiliki kehidupan yang kuat dalam membentuk masa depan. Buku Ekologi Demokrasi adalah karya David Mathews dengan judul aslinya The Ecology of Democracy : Finding Ways to Have Stronger Hand in Shaping Our Future diterbitkan tahun 2014 oleh Kettering Foundation Press. Versi Bahasa Indonesia di terjemahkan dan diterbitkan oleh Lembaga Kajian Kebijakan Para Syndicate, tahun 2017.
Ingatan Kolektif, Sejarah, dan Persepsi Hubungan Indonesia dan Belanda
Rijsttafest, sebuah festival untuk mengabarkan hasil survei temuan Ciris - Para Syndicate - Syarikat Indonesia tentang bagaimana persepsi hubungan Indonesia Belanda di mata generasi muda. Rijsttafest ini berlangsung di Semarang pada 22 -23 Nopember 2016 di Gedung Oudetrap, Kota Lama Semarang. Cukup ramai dikunjungi dengan memeriahkan Taman Srigunting di depan gedung Oudetrap dengan hiasan Payung dan Foto-foto masa lalu kota lama Semarang. Adapun hasil surveinya adalah seperti di bawah ini:
Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan
Hari ini 18 April 2016 diadakan sebuah acara penting. Acara penting tersebut adalah Simposium Nasional membedah tragedi 1965 pendekatan kesejahteraan. Acara simposium ini disiarkan langsung yang dapat dilihat pada video dibawah. Adapun kerangka acuan dan rundown simposium tragedi 1965 ini adalah: Kerangka Acuan Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan
Kertas Posisi Kelompok Kerja untuk Penyiaran yang Demokratis
Kelompok Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Kelompok Kerja untuk Penyiaran yang Demokratis merespon rencana proses Legislasi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Kelompok Kerja ini menyusun Kertas Posisi sebagai upaya untuk memberikan masukan kepada sistem penyiaran di Indonesia yang lebih baik. Kertas Posisi Kelompok Kerja untuk Penyiaran yang Demokratis ada di bawah ini: KERTAS POSISI UNTUK PENYUSUNAN RUU PENYIARAN
Survei Pra Pilkada Wonosobo 2015 oleh LSPM
Ternyata ada juga orang atau lembaga yang kurang gawean, artinya dengan kemauannya sendiri melakukan survei pra pilkada. Survei Pra Pilkada yang dilakukan LSPM ini kemarin di konfrensi perskan di Wonosobo pada MInggu tanggal 6 Desember 2015. Cukup menarik memang tensi pilkada serentak untuk seluruh Indonesia ini yang akan dilakukan pada 9 Desember 2015, besuk hari Rabu. Demikian rilis yang dikeluarkannya dan hasilnya terlampir. Pers Rilis Lembaga Studi Pembangunan Masyarakat - Yogyakarta
Perpres 165 tahun 2014 memecah belah dan akan membingungkan Desa
Kementrian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai kementrian baru mendapatkan mandat dan aturan yang diatur oleh Presiden Jokowi. Sebagaimana diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 27 Oktober 2014 lalu telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja.
RUU Desa
Banyak sekali aspek-aspek pedesaan yang harus digali dan dipahami selain untuk di pelihara (bukan menjadi barang antik) karena banyak sekali kejeniusan-kejeniusan lokal yang sudah terkalahkan oleh kebijakan jadi-jadian ataupun kebijakan yang salah arah. Banyak sekali praktek yang merugikan masyarakat desa dimana, kebanyakan hasil bumi terletak dan bersumber di Desa. Bukan untuk mengadu domba dengan gajah namun saat ini desa memang sudah dimiskinkan sedemikian rupa sehingga baru bisa muncul RUU Desa ini untuk lebih lagi mencengkeramkan kekuasaan kepada Desa. Pun bagaimana tipologi desa dan jenis-jenisnya masih menjadi debat kusir dan ketika nanti dilanjutkan akan semakin jauh dari apa yang menjadi harapan dan kejadian di depan mata masyarakat desa
Naskah Tebet
Internet sebagaimana fungsinya dalam teknologi informasi, semakin menunjukkan fungsi dan peruntukannya. Masyarakat dijejali dengan kemudahan yang terangkum dalam gadget yang pada awalnya adalah alat komunikasi, namun kemudian alat tersebut menjadi bundling dengan internet yang bisa dan untuk mengirimkan informasi ke seluruh dunia.
Berlangganan Politik