UU 43 tahun 2009 tentang Kearsipan

UU 43 tahun 2009 tentang Kearsipan mencabut UU 7 tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsispan. Karena perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dipengaruhi oleh perkembangan tantangan nasional dan global serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
UU 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
Dokumen perusahaan adalah data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca dan didengar. Dokumen perusahaan diatur dan dilindungi dengan UU 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
UU 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
UU 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menganggap bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu; Perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan.
UU 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun
UU 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun mendefinsikan Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.
UU 19 tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
UU 19 tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa mengubah UU 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar. Undang-undang Perubahan atas Undang-undang Penagihan Pajak dengan surat Paksa muncul karena peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya, namun demikian secara umum penerimaan di bidang pajak semakin meningkat.
UU 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
UU 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diubah dengan UU 19 tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
UU 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
Pengadilan Hak Asasi Manusia atau Pengadilan HAM diatur dengan UU 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
UU 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman) dalam UU 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan
UU 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
Surat Berharga Syariah Negara diatur dengan UU 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara karena instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan instrumen keuangan konvensional, sehingga perlu pengelolaan dan pengaturan secara khusus, baik yang menyangkut instrumen maupun perangkat hukum yang diperlukan.
UU 8 tahun 1990 tentang AIPI
Akademi dalam UU 8 tahun 1990 tentang AIPI (Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia) adalah wadah ilmuwan terkemuka, bukan akademi dalam pengertian salah satu bentuk perguruan tinggi. Ilmuwan terkemuka adalah ilmuwan yang mempunyai integritas tinggi, baik dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi maupun dalam kehidupan pribadinya. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia disingkat AIPI sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1990 tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI).
UU 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan
Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Keprotokolan diatur dengan UU 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan.
UU 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Penjelasan Pasal 23 Ayat (1) Huruf a UU 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menerangkan bahwa, Pada dasarnya, Transaksi Keuangan Mencurigakan diawali dari Transaksi antara lain: tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas; menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran; atau
UU 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana
Transfer Dana menurut UU 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima. Penyelenggara Transfer Dana (Penyelenggara) adalah Bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang menyelenggarakan kegiatan Transfer Dana. Dana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana adalah:
UU 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
Geopasial dan Informasinya diatur dengan UU 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Informasi Geospasial (IG) adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
UU 21 tahun 2011 tentang OJK
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Pembentukan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam Pasal 4 UU 21 tahun 2011 tentang OJK bertujuan untuk menjamin keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan:
UU 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun
UU 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun merupakan dasar hukum penyelenggaraan rumah susun dengan berdasarkan asas kesejahteraan, keadilan dan pemerataan, kenasionalan, keterjangkauan dan kemudahan, keefisienan dan kemanfaatan, kemandirian dan kebersamaan, kemitraan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, kesehatan, kelestarian dan berkelanjutan, keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan, serta keamanan, ketertiban, dan keteraturan.
Berlangganan Pustaka