UU 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga Kesehatan diatur tersendiri dengan Undang-Undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
BKN
Peraturan Badan atau tentang Badan Kepegawaian Negara.
UU 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN diatur dengan Undang-Undang tersendiri, yaitu UU 5 tahun 2014 tentang ASN. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disahkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014.
UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
UU 36/2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang berhak atas kesehatan. UU 36 tahun 2009 disahkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 13 Oktober 2009.
Keputusan Presiden
Keputusan Presiden Republik Indonesia, biasanya disingkat Keppres.
UU 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas ekonomi nasional. UMKM memiliki Undang-Undang tersendiri. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM.
UU 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 Desember 2005. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 dan Penjelasan Atas UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586 oleh Menkumham Yusril Ihza Mahendra pada tanggal 30 Desember 2005 di Jakarta.
Permendagri 137 Tahun 2017, Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan jogloabang Sab, 07/20/2019 - 06:31

Mendagri Tjahjo Kumolo menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan pada tanggal 27 Desember 2017 di Jakarta. Permendagri 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan mulai diberlakukan setelah diundangkan pada tanggal 29 Desember 2017 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955 di Jakarta oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Widodo Ekatjahjana.

UU 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban disahkan Presiden DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 11 Agustus 2006. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban mulai berlaku dan diundangkan oleh Hamid Awaludin, Menkumham RI dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64 dan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ke dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635 pada tanggal 11 Agustus 2006 di Jakarta.
UU 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum disahkan Presiden DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 14 Januari 2012.
UU 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 1 Agustus 2006 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mulai berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 dan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634 pada tanggal 1 Agustus 2006 di Jakarta oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hamid Awaludin.
UU 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Undang-Undang Penanggulangan Bencana disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 26 April 2007 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mulai berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 dan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723 pada tanggal 26 April 2007 di Jakarta oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hamid Awaludin.
Perpres 45 Tahun 2019 tentang Sekretariat Jenderal MPR-RI
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2019 tentang Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 8 Juli 2019 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 126.
Peraturan Menteri Perindustrian
Pustaka tentang Peraturan Menteri Perindustrian atau Permenperind.
UU 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
Kebidanan memiliki Undang-Undang tersendiri. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 Maret 2019. Undang-Undang 4/2019 tentang Kebidanan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56 dan Penjelasan Atas UU No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 15 Maret 2019 di Jakarta.
UU 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
23 Juli 1979, Presiden Republik Indonesia Soeharto mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. UU 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak ini diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, dan Penjelasan Atas UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143, oleh Mensesneg Sudharmono, SH pada tanggal 23 Juli 1979 di Jakarta.
Berlangganan Pustaka