Permendesa 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Musyawarah Desa

Permendesa 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Musyawarah Desa telah dicabut dan diganti dengan Permendesa PDTT 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Diundangkan dalam Berita Negara RI tahun 2015 Nomor 159 pada 30 Januari 2015 setelah ditandatangani Menteri Desa pada 28 Januari 2015 di Jakarta.
Permendesa No. 1/ 2015 : Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
Permendesa No. 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dikeluarkan oleh Menteri Desa pertama yaitu Marwan Jafar pada 28 Januari 2015 dan diundangkan dalam Berita Negara RI tahun 2015 Nomor 158 pada tanggal 30 Januari 2015.
Perka LKPP No. 22/2015, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
Peraturan Kepala LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Perka LKPP Nomor 22 tahun 2015 ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2015 Oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dan diundangkan tanggal 8 Oktober 2015 dalam Berita Negara tahun 2015 Nomor 1506.
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 112/PMK.07/2017
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada 4 April 2017 dan diundangkan di Jakarta pada Berita Negara RI tahun 2017 Nomor 537 tanggal 4 April 2017. PMK 50/PMK.07/2017 merupakan revisi dari PMK Nomor 187/PMK.07/2016 yang sebelumnya merevisi PMK Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan TKDD.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.07/2015
PMK Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD) ditandatangani oleh Menteri Keuangan RI Bambang P.S Brodjonegoro pada tanggal 31 Desember 2015 dan diundangkan pada Berita Negara tahun 2015 Nomor 2055 pada 31 Desember 2015.
Buku Saku Dana Desa
Pemerintah mengeluarkan Buku Saku Dana Desa setebal 98 halaman + 3. Ditandatangani sendiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Buku ini sangat lengkap didalamnya mencakup peraturan-peraturan dari Pemerintah hingga bagaimana mengalokasikan dan pengawasan dana desa. Pemerintah berniat baik agar Desa dapat melaksanakan programnya dengan maksimal, sehingga mempublish berbagai aturan agar dapat diketahui dan dijalankan dengan mudah. Sehingga meminimalisir terjadinya kebingungan dalam penggunaan Dana Desa. Berikut adalah Sambutan dari Menteri Keuangan:
UU 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan lahir dalam rangka melindungi, memanfaatkan, dan mengembangkan kebudayaan Indonesia.
UU Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Ormas menjadi UU
Perrpu Ormas akhirnya menjadi Undang-Undang UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.
Permendagri Nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan aturan Pilkades
Permendagri Nomor 65 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang PILKADES. Permendagri No 65 Tahun 2017 Tentang Pilkades atau tentang Perubahan Atas Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang baru ini mengubah dan mengapus beberapa hal yang ada di Permedagri lama. Hal ini dilakukan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015.
Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas
Telah kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang (UU) Nomor: 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan diubah dengan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) dengan pertimbangan karena UU 17 tahun 2013 belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif, Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor: 2 Tahun 2017 tentang Perubahan A
Permenhub Nomor PM 98 tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus
Menteri Perhubungan Kabinet Kerja Budi Karya Sumadi pada tanggal 2 Oktober 2017 menandatangani Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus.
Pergub DIY No. 51 th 2017 tentang Bantuan Alat Bantu Kesehatan Penyandang Disabilitas Peserta Jamkesos
Pergub DIY Nomor 51 tahun 2017 tentang Bantuan Alat Bantu Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas Peserta Jaminan Kesehatan Sosial adalah Peraturan Gubernur yang baru menggantikan Pergub Nomor 83 Tahun 2014. Penggantian Pergub DIY No. 83 Tahun 2014 menjadi Pergub DIY Nomor 51 Tahun 2017 dikarenakan adanya perubahan struktur peserta dan paket manfaat alat bantu. Sistem Jamkesus DIY dengan memberikan alat bantu adalah hal yang menarik, dan harus diinformasikan kepada para difabel agar dapat mengakses secara lebih mudah dan lebih siap menghadapi sistem atau cara untuk mendapatkannya.
Pergub DIY No. 50 tahun 2017 tentang Sistem Jamkesus Penyandang Disabilitas
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2017 adalah Peraturan Gubernur yang baru, menggantikan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2013 tentang Sistem Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 51), dan Pergub No 51 tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pergub DIY Nomor 50 tahun 2017 ini ditetapkan, diundangkan dan dinyatakan berlaku mulai tanggal 14 Agustus 2017.
Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak
Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak adalah buku yang cukup bagus dan menantang bagi para pegiat desa maupun warga desa yang ingin membangun desanya. Menantang karena kemungkinan konteks dan permasalahan desanya berlainan dengan apa yang dituliskan dalam buku ini. Sehingga perlu kreatifitas dan pengembangan yang mengacu pada hak-hak warga masyarakat.
Kepercayaan akhirnya masuk di KTP
Akhirnya pada tanggal 7 November 2017 jam 10.27. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Nggay Mehant Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba, dan Carlim tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Berlangganan Pustaka