Buku, Sistem Perbukuan memiliki payung hukum, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 24 Mei 2017
Permendagri No. 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian ditetapkan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo pada 11 Januari 2018 dan diundangkan pada 17 Januari 2018 oleh Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI di Jakarta dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 122.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Peraturan Pemerintah atau dikenal dengan singkatan PP ada di bawah Undang-undang. Peraturan Pemerintah memuat materi untuk menjalankan Undang-Undang.
Peraturan Presiden dikenal dengan singkatan Perpres adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. Materi muatan Peraturan Presiden adalah materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah. Perpres atau Peraturan Presiden merupakan jenis Peraturan Perundang-undangan yang baru di Indonesia, yakni sejak diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.
UU Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008 ini akhirnya diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Program Pemuda Mandiri Membangun Desa - PMMD diatur dengan Permenpora Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pemuda Mandiri Membangun Desa yang ditandatangani Menteri Pemuda dan Olah Raga Imam Nahrawi pada tanggal 25 September 2017 dan diundangakan dalam Berita Negara tahun 2017 nomor 1368 pada tanggal 2 Oktober 2017. PMMD bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan daya saing serta potensi diperdesaan perlu peningkatan peran kepeloporan pemuda melalui program pemuda mandiri membangun desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan