Dasar Hukum Mendirikan BUM Desa

Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa adalah sebuah kesempatan yang membuka lebar Desa untuk bergerak dalam bidang ekonomi secara mandiri. Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Sudah saatnya dengan BUMDesa ini desa-desa bisa bergerak dalam bidang ekonomi secara mandiri untuk memakmurkan desanya sendiri-sendiri.
Ide, Misi dan Semangat UU Desa
Desa yang maju, kuat, mandiri, demokratis dan sejahtera merupakan imajinasi tentang desa baru yang ditegaskan oleh UU Desa, sebagai arah perubahan desa yang berkelan- jutan di masa depan. Perubahan desa memang tidak mudah, tetapi juga tidak terlalu sulit. Kita bisa berguru dengan pen- galaman lokal. Dari hari ke hari selalu hadir desa inovatif, desa yang berubah, sesuai dengan semangat UU Desa. Buku ini tidak mungkin mengungap satu demi satu desa yang telah melakukan perubahan. Tetapi yang terpenting, perubahan desa itu terjadi karena pembelajaran, pengorganisasian maupun pendampingan.
Pedoman Pelaksanaan Dana transfer ke Desa di Wonosobo
Sebagai gambaran bahwa memang benar untuk melakukan implementasi UU Desa, Kabupaten harus menyiapkan ubo rampe seperti peraturan bupati yang mengatur tata cara pengalokasian, tata cara penetapan dan pembagian besaran dana desa hingga aturan-aturan yang dapat dipergunakan oleh Pemerintah Desa agar dapat melaksanakan implementasi UU Desa dan menggunakan dana desa pada arah yang benar dan terkoordinasi dengan pemerintah di atasnya.
PP 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN
Pada Rabu 29 April 2015 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694).
Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa
Update tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa di sini : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tanggal 29 Maret 2016, tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
Permendagri 113 tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa
Permendagri 113 tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa dicabut oleh Permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
Pada 31 Desember 2014 Kementrian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Jenis Peraturan yang diatur di Permendagri 111 tahun 2014 ini adalah tentang Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Peraturan di Desa tersebut dijelaskan dalam Pasal 3 tetap dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
BUM Desa
Apa yang dimaksud dengan BUM Desa, BUMDes, atau Badan Usaha Milik Desa?, dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 6 bahwa "Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa." Posisi dan Sifat BUMDes dijelaskan pada Pasal aturan Penjelasan UU Desa:
Indonesia Country Workshop on Rural ICT Development
Sesuatu yang menggelitik dalam pengembangan Informasi dan Tehnologi di Indonesia yang dibahas dalam sebuah pertemuan 'Indonesia Country Workshop on Rural ICT Development' yang terserak dalam ADB/ITU Project on 'Rural Information and Communications Technology Policy Advocacy, Knowledge Sharing, and Capacity Building' di Ibukota beberapa hari yang lalu. Program yang menjadi cita-cita dan harus dilakukan namun dengan berbagai policy yang harus disiapkan.
Berlangganan Pustaka