UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jogloabang Sen, 11/11/2019 - 23:11

UU KIP, atau UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan pertama, hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; kedua, kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional, dan cara sederhana; ketiga, pengecualian bersifat ketat dan terbatas; keempat, kewajiban Badan Publik untuk mernbenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

UU 16 tahun 1997 tentang Statistik jogloabang Sen, 11/11/2019 - 09:58

Undang-Undang tentang Statistik menegaskan Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. UU 16 tahun 1997 tentang Statistik juga mengatakan bahwa Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.

UU 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara

Undang-Undang tentang Wilayah Negara diperlukan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum kepada seluruh rakyat Indonesia tentang wilayah negaranya. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara berisi pengaturan wilayah negara yaitu wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut, dan tanah di bawahnya laut, hingga ruang udara di atasnya, termasuk yang juga penting adalah sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
UU 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh
Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh menegaskan bahwa pekerja buruh sebagai warga negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam satu organisasi, serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
UU 18 tahun 1956 tentang Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 98 mengenai berlakunya dasar-dasar daripada hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama jogloabang Sab, 11/09/2019 - 23:24

Indonesia menjadi anggota Organisasi Perburuhan Internasional sejak tangal 12 Juli 1950. Salah satu kewajiban sebagai anggota Organisasi Perburuhan Internasional adalah meratifikasi Konvensi-konvensi yang sudah ada. Pada saat itu hukum yang berlaku adalah Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, dan menurut UUD Sementara tersebut untuk meratifikasi sebuah konvensi harus dilakukan dengan Undang-Undang. Maka pada tahun 1956 Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1956 tentang Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No.

UU 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan jogloabang Sab, 11/09/2019 - 17:00

Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan mengatur tentang tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk, penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di wilayah, Dokumen Karantina Kesehatan, sumber daya Kekarantinaan Kesehatan, informasi Kekarantinaan Kesehatan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana.

UU 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara jogloabang Sab, 11/09/2019 - 07:32

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara mencabut Undang-Undang Nomor 27 tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi, dan Undang-Undang Nomor 56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih. Selain dengan UU 27/1997 tentang Mobilisasu dan Demobilisasi, dan UU 56/1999 tentang Rakyat Terlatih, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara memiliki keterkatian dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

UU 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368) dicabut dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
UU 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diperlukan sebab Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
UU 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing WTO jogloabang Sab, 11/09/2019 - 02:13

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) disahkan Presiden Soeharto pada tanggal 2 Nopember 1994 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) diundangkan Menteri Sekretaris Negara Moerdiono pada tanggal 2 Nopember 1994 di Jakarta.

UU 30 tahun 2000 tentang Desain Industri
UU 31 tahun 2000 tentang Desain Industri adalah kelanjutan setelah Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing teh World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang 7 Tahun 1994.
UU 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang jogloabang Jum, 11/08/2019 - 16:40

UU 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang disahkan Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 20 Desember 2000 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang diundangkan di Jakarta oleh Sekretaris Negara Djohan Effendi pada tanggal 20 Desember 2000.

UU 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
Undang-Undang 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi upaya mendorong terciptanya varietas unggul baru dan pengembangan industri pembenihan. Perlindungan Varietas Tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
UU 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif
Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif bertujuan untuk mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Pengelolaan Ekonomi Kreatif dan potensinya perlu dilakukan secara secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang memberikan nilai tambah pada produk Ekonomi Kreatif yang berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
UU 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
UU TNI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disahkan Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 16 Oktober 2004 di Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia diundangkan oleh Sekretaris Negara Bambang Kesowo pada tanggal 16 Oktober 2004 di Jakarta.>
UU 6 tahun 2009 tentang Penetapan Perpu 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi UU
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang menggarisbawahi perubahan terhadap ketentuan yang mengatur mengenai kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bagi Bank dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
Berlangganan Pustaka