Keppres 7 tahun 2021 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2021

Presiden Joko Widodo menetapkan cuti bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara tahun 2021 yaitu pada tanggal 12 Mei 2021 (Rabu) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan tanggal 24 Desember 2021 (Jumat) sebagai cuti bersama Hari Raya Natal. Penetapan Cuti Bersama ASN ditegaskan dalam Keppres 7 tahun 2021 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2021.
Peringatan Tahunan ke-5 Deklarasi Perdamaian dan Penghentian Perang
Pada tanggal 14 Maret pukul 8 malam (waktu Korea), Peringatan Tahunan ke-5 Deklarasi Perdamaian dan Penghentian Perang (Declaration of Peace and Cessation of War/ DPCW) diselenggarakan secara online oleh Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL, Ketua Man Hee Lee), sebuah LSM di dalam Status Konsultasi Khusus dengan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (United Nations Economic and Social Council/ UN ECOSOC), Kelompok Perdamaian Wanita Internasional (International Women’s Peace Group/ IWPG), dan Kelompok Pemuda Perdamaian Internasional (International Peace Youth Group/ IPYG).
PP 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang dulunya diatur dengan Peraturan Presiden kini diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah yaitu PP 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Cabang IWPG Secara Kolaboratif Menyelenggarakan Pertemuan Tahun Baru
Pada tanggal 24 Januari, departemen Urusan Internasional Cabang Gyeonggi Seoul Selatan dan cabang Los Angeles, Washington D.C., Hong Kong, Indonesia, dan Filipina mengadakan Pertemuan Tahun Baru online dengan 85 peserta. Anggota dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Guatemala, Kolombia, Peru, Chile, El Salvador, Jepang, Indonesia, Filipina, China, Jepang, Rusia, Ukraina, dan Nigeria turut serta dalam acara tersebut.
PP 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia
Kebiri Kimia menurut PP 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pemgumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak adalah adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi r
Permensos 22 tahun 2017 tentang Restorasi Sosial
Restorasi Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mengembalikan atau memulihkan kondisi sosial masyarakat yang mengalami kondisi memudarnya/melemahnya nilai-nilai luhur jati diri/kepribadian bangsa sehingga dapat kembali pada kondisi idealnya. Demikian definisi Restorasi Sosial dalam Permensos 22 tahun 2017 tentang Restorasi Sosial.
Permensos 184 tahun 2011 tentang LKS
LKS dalam termin pekerjaan sosial adalah kepanjangan dari Lembaga Kesejahteraan Sosial. LKS diatur dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial. Permensos 184 tahun 2011 tentang LKS adalah pelaksanaan dari Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Bidang Sosial.
PP 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak
PP 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak merupakan aturan pelakasanaan dari Pasal 38A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Kasus-Kasus Penindasan Terhadap Hak Asasi Manusia, Kebebasan Beragama, dan Perdamaian di Korea Selatan di Tengah Pandemi COVID-19
Pandemi COVID-19 ini sudah mewabah ke seluruh dunia, tidak terkecuali di Korea Selatan. Pada bulan Februari dan Maret, wabah besar-besaran yang terjadi di Korea Selatan menjadikan Korea Selatan sebagai negara dengan jumlah kasus COVID-19 terbanyak pertama di luar Tiongkok.
Permensos 4 tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Telantar
Permensos 4 tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Telantar adalah norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar. Anak Telantar adalah anak berusia dibawah 18 tahun dengan kondisi tanpa terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus. Permensos 4 tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Telantar menyebutkan tentang Kriteria Anak Telantar, yaitu: tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, dan papan;
PP 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan
PP 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan adalah aturan turunan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan mencakup penyediaan pelayanan serta sarana dan prasarana. Pelayanan merupakan tata cara atau prosedur dalam proses peradilan yang disesuaikan dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
Permensos 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna
Permensos 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna adalah Peraturan Menteri Sosial baru yang menggantikan Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94).
PP 63 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah
PP 63 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah merupakan aturan yang memberikan tanggung jawab pada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam upaya Penanganan Fakir Miskin melalui pendekatan wilayah. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
Perpres 75 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi
Perpres 75 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi di tetapkan Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut mengamanatkan Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi diatur dengan Peraturan Presiden.
PP 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera
PP 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera adalah aturan pelaksanaan Pasal 16, Pasal 17 ayat (2), Pasal 21 ayat (5), Pasal 35 ayat (3), Pasal 62 ayat (3), dan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.
Permendagri 96 tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
Warga negara yang rentan dengan administrasi kependudukan adalah permasalahan dan perlu mendapatkan jaminan dan akses dokumen kependudukan melalui pendataan sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan. Hal ini diatur dengan Permendagri 96 tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.
Berlangganan Sosial