PP 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) diatur dengan PP 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP.
Format File PDF vs Word untuk Resume
PDF Vs. Word: Format File Terbaik untuk Resume Membuat resume menjadi mudah, berkat alat pembuat resume online dan tema berbeda yang ditawarkan oleh MS word dan platform penulisan lainnya. Setelah membuat dan menyesuaikan resume dengan gaya favorit Anda, langkah terakhir adalah menyimpannya sebelum Anda membagikannya. Menyimpan file resume adalah langkah yang rumit karena Anda memiliki banyak pilihan berbeda. Format penyimpanan resume yang paling umum adalah MS Word dan PDF.
PP 15 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6 tahun 2017 tentang Arsitek
PP 15 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6 tahun 2017 tentang Arsitek merupakan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan amanat 2 Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU Arsitek ini memiliki pembahasan tentang sanksi untuk kepentingan Pengguna Jasa Arsitek sehingga dalam penyelenggaraan bangunan dan gedung pengguna Jasa Arsitek tidak ikut dirugikan.
Perpres 118 Tahun 2020 tentang Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci
Perpres 118 Tahun 2020 tentang Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci menyebutkan bahwa Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk Rancang Bangun dan Peiekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri.
Perpres 114 tahun 2020 tentang SNKI
Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) adalah strategi nasional yang memuat tujuan, cara mencapai tujuan, sasaran, dan target keuangan inklusif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antarindividu dan antardaerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Strategi Nasional Keuangan Inklusif diatur kembali dengan Perpres 114 tahun 2020 tentang SNKI.
Transaksi Digital Meningkat Hingga Dua Kali Lipat - Apa Hubungannya dengan Kejahatan Siber?
Transaksi digital dan kejahatan siber di masa Pandemi dua-duanya meningkat. Semenjak pembatasan sosial diberlakukan akibat merebaknya pandemi COVID-19 di seluruh dunia, aktivitas sehari-hari beralih menjadi online. Tak hanya berkomunikasi saja yang dilakukan secara virtual, pekerjaan pun beralih melalui dunia maya. Semua pekerja di dunia dituntut untuk bekerja melalui platform digital seperti Skype dan Zoom untuk menghindari interaksi secara langsung. Proses pendidikan pun mengikuti transisi ini.
Amazon AWS Certified Cloud Practitioner: Invaluable Things to Know Including Use of Dumps During Prep
Introduction Gaining the AWS certification depicts a candidate’s expertise in cloud computing. This implies they can assist organizations in creating groundbreaking initiatives on the AWS Cloud platform.
Permendagri 95 tahun 2019 tentang SIAK
SIAK atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan diatur dengan Permendagri 95 tahun 2019 tentang SIAK atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
PADG 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional QR Code untuk Pembayaran
Bank Indonesia dalam hal ini Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. Sebagaimana kita ketahui dan kenal seperti apa QR Code tersebut, yang bisa digunakan bahkan tidak hanya untuk pembayaran. Namun disini yang dibahas adalah QR Code untuk pembayaran. Para pelaku UMKM sekarang pun sudah menggunakannya untuk kemudahan dan berbagai manfaat yang menguntungkan dan praktis.
Perpres 74 tahun 2019 tentang BRIN
Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara serta dalam rangka menjaga keberlangsungan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019.
Perpres 73 tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi
Perpres 73 tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi adalah sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara serta dalam rangka menjaga keberlangsungan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019.
PP 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik terbit karena ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
Perpres 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program KBL Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan
Kendaraan listrik atau kendaraan dengan tenaga baterai adalah salah satu pencapaian teknologi untuk energi alternatif selain minyak dan gas bumi. Kendaraan atau mobil listrik tentu harus dihadapkan pada unsur ramah lingkungan. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
PP 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Perkembangan jaman, kepentingan dan teknologi memaksa untuk membuat tata kelola harus menjadi ringkas, aman dan valid. Kesungguhan niat Pemerintah tentu saja diuji, karena angka dan adminduk adalah data yang tak ternilai dan bisa digunakan ataupun disalahgunakan.
PP 37 tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
Permendagri 7 Tahun 2019, Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring
Administrasi Kependudukan sekarang sudah dilayani secara online atau daring. Daring sendiri dulu singkatan dari 'dalam jaringan', jaringan yang dimaksud adalah network yaitu keterhubungan antar komputer, yang kerennya disebut sebagai internet. Pelayanan administrasi kependudukan secara daring ini dituangkan dalam sebuah Peraturan Menteri. Yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring. Ingat ya,... daring itu maksudnya online.
Berlangganan Teknologi