Permendagri 95 tahun 2019 tentang SIAK jogloabang Sel, 01/07/2020 - 02:26

SIAK atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan diatur dengan Permendagri 95 tahun 2019 tentang SIAK atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

PADG 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional QR Code untuk Pembayaran

Bank Indonesia dalam hal ini Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. Sebagaimana kita ketahui dan kenal seperti apa QR Code tersebut, yang bisa digunakan bahkan tidak hanya untuk pembayaran. Namun disini yang dibahas adalah QR Code untuk pembayaran. Para pelaku UMKM sekarang pun sudah menggunakannya untuk kemudahan dan berbagai manfaat yang menguntungkan dan praktis.
Perpres 74 tahun 2019 tentang BRIN jogloabang Sab, 11/02/2019 - 03:34

Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara serta dalam rangka menjaga keberlangsungan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019.

Perpres 73 tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi jogloabang Sab, 11/02/2019 - 02:45

Peraturan Presiden Nomor 73 tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi adalah sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara serta dalam rangka menjaga keberlangsungan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019.

PP 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik terbit karena ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
Perpres 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program KBL Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan
Kendaraan listrik atau kendaraan dengan tenaga baterai adalah salah satu pencapaian teknologi untuk energi alternatif selain minyak dan gas bumi. Kendaraan atau mobil listrik tentu harus dihadapkan pada unsur ramah lingkungan. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
PP 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan
Perkembangan jaman, kepentingan dan teknologi memaksa untuk membuat tata kelola harus menjadi ringkas, aman dan valid. Kesungguhan niat Pemerintah tentu saja diuji, karena angka dan adminduk adalah data yang tak ternilai dan bisa digunakan ataupun disalahgunakan.
PP 37 tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
Permendagri 7 Tahun 2019, Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring
Administrasi Kependudukan sekarang sudah dilayani secara online atau daring. Daring sendiri dulu singkatan dari 'dalam jaringan', jaringan yang dimaksud adalah network yaitu keterhubungan antar komputer, yang kerennya disebut sebagai internet. Pelayanan administrasi kependudukan secara daring ini dituangkan dalam sebuah Peraturan Menteri. Yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring. Ingat ya,... daring itu maksudnya online.
Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
Presiden Joko Widodo meluncurkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia diteken Presiden Jokowi pada tanggal 12 Juni 2019. Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112 di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2019 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly.
Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional
Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional tertuang dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Oktober 2018 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182 oleh Menkumham Yasonna H.
Perpres 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Oktober 2018 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 5 Oktober 2018 di Jakarta.
PP 27 tahun 2019, Fasilitasi Akses Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas
Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Akses terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya, pada tanggal 18 April 2019 dan diterbitkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70 oleh Menkumham pada tanggal dan hari yang sama.
LTSHE, Lampu Tenaga Surya Hemat Energi
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik. Perpres 47/2017 diundangkan pada Lembaran Negara Nomor 86 Tahun 2017 pada 13 April 2017 yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 April 2017. Perpres No.
Prediksi Teknologi hingga tahun 2050
Prediksi teknologi 20 tahun ke depan pasti ada banyak versi. Sebab setiap orang, setiap negeri, setiap bangsa, setiap suku memiliki kepentingan dan kebutuhan masing-masing untuk menyelesaikan permasalahan hidupnya. Sumber tenaga untuk kehidupan dan teknologi saat sekarang masih disuplay dengan pengolahan fosil yang menjadi minyak. Minyak telah mendorong lompatan teknologi dan peradaban yang luar bisa. Minyak mengantarkan kita menjadi seperti sekarang ini, terlepas dari berbagai teknologi penghancuran seperti nuklis dan mesiu yang juga meluluhlantakkan kehidupan.
Hongkong Adopsi 5G
Hongkong mengadopsi teknologi 5G pertama kali di dunia, Broadband ini siap untuk digelar secara komersil pada tahun 2020. Demikian dilansir oleh South China Morning Post. Generasi Teknologi High Speed mobile internet 5G memiliki kecepatan 10 kali lebih cepat dibandingkan dengan teknologi LTE atau 4G. Kantor Komunikasi setempat mengatakan bahwa layanan 5G di Hongkong akan selesai pada tahun 2019.
Berlangganan Teknologi