Ingub DIY 17 tahun 2021 tentang PPKM Darurat DIY

Ingub DIY 17 tahun 2021 tentang PPKM Darurat DIY

Gubernur DIY pada tanggal 2 Juli 2021 menandatangani Instruksi Gubernur DIY Nomor 17/INSTR/2021 tentang Pemberlakuan PPKM Darurat di DIY untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19. Instruksi Gubernur DIY Nomor 17 tahun 2021 tentang Pemberlakuan PPKM Darurat di DIY untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19 berlaku mulai tanggal 3 Juli 2021 hingga tanggal 20 Juli 2021. Ingub DIY 17 tahun 2021 tentang PPKM Darurat DIY mencabut Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16/INSTR/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tanggal 22 Juni 2021.

Ingub DIY 17 tahun 2021 tentang PPKM Darurat DIY disampaikan kepada :

  1. Walikota Yogyakarta;

  2. Bupati Sleman;

  3. Bupati Bantul;

  4. Bupati Kulon Progo;

  5. Bupati Gunungkidul.

Sebagaimana administrasi birokrasi pemerintahan maka PPKM Darurat di tingkat Kabupaten/Kota akan memiliki payung hukum dengan instruksi bupati/walikota atau dengan perangkat peraturan yang lainnya agar dapat dipertanggungjawabkan.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali menjadi landasan dan payung hukum diterbitkannya Ingub DIY 17 tahun 2021 tentang PPKM Darurat DIY.

Adapun isi Ingub DIY 17 tahun 2021 tentang PPKM Darurat DIY, gambarannya adalah sebagai berikut:

Instruksi Gubernur DIY
Nomor 17/INSTR/2021

tentang
Pemberlakuan PPKM Darurat di DIY untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19

Dalam rangka pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, dengan ini menginstruksikan:

Kepada:
  1. Walikota Yogyakarta;

  2. Bupati Sleman;

  3. Bupati Bantul;

  4. Bupati Kulon Progo;

  5. Bupati Gunungkidul.

Untuk

KESATU:

Melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang berpotensi penyebaran COVID-19.

KEDUA:

PPKM Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberlakukan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA:

PPKM Darurat dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Kepala Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

KEEMPAT:

Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Darurat dilakukan dengan:

  1. membentuk Posko tingkat Kalurahan dan Kelurahan agar lebih optimal peran dan fungsinya serta memastikan pelaksanaan pengendalian pada tingkat mikro di skala rukun tetangga (RT); dan

  2. membentuk Posko Kemantren/Kapanewon untuk melakukan supervisi atas laporan Posko tingkat Kalurahan dan Kelurahan.

KELIMA:

Posko tingkat Kalurahan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT adalah lembaga yang diberntuk untuk menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Kalurahan/Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu:

  1. pencegahan;

  2. penanganan;

  3. pembinaan; dan

  4. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Kalurahan/Kelurahan.

KEENAM:

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, Posko tingkat Kalurahan dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kemantren/Kapanewon, Kabupaten/Kota, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan disampaikan kepada Satgas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.

KETUJUH:

Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Kalurahan dan Kelurahan COVID-19 di tingkat Kalurahan dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan.

KEDELAPAN:

Posko tingkat Kalurahan/Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kalurahan/Kelurahan dan Mitra lainnya dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.

KESEMBILAN:

PPKM Darurat dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

  1. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja untuk sektor non esensial dengan menerapkan Work from Home (WFH) sebesar 100% (seratus persen);

  2. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja untuk sektor esensial dengan menerapkan Work from Office (WFO) sebesar maksimum 50%(lima puluh persen) dengan protokol kesehatan dan untuk sektor kritikal diperbolehkan menerapkan WFO sebesar 100% (seratus persen) dengan protokol kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:

    1. cakupan sektor esensial adalah keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina COVID-19, serta industri orientasi ekspor;

    2. cakupan sektor kritikal adalah energi, kesehatan, keamanan,logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, obyek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari;

    3. untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), sedangkan apotik dan toko obat dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam.

  3. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatinan) sepenuhnya dilakukan secara daring (online).

  4. pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup, sedangkan aktivitas perdagangan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dilakukan sepenuhnya secara daring (online);

  5. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) hanya menerima layanan pesan-antar (delivery take away) dan tidak menerima makan di tempat (dine-in);

  6. tempat hiburan, karaoke, salon, spa, dan sejenisnya ditutup sementara;

  7. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

  8. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara;

  9. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;

  10. kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;

  11. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

  12. resepsi pernikahan/takziah non COVID-19 dihadiri maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protoko!l kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan di tempat resepsi/takziah, sedangkan penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang;

  13. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bis dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis 1) dan surat keterangan PCR bertanggal 2 (dua) hari sebelum jadwal keberangkatan (H-2) untuk pesawat serta surat keterangan Antigen bertanggal 1 (satu) hari sebelum jadwal keberangkatan (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya; dan

  14. masker tetap dipakai saat melaksanakan kegiatan di luar rumah dantidak diizinkan penggunaan face shield tanpa penggunaan masker.

KESEPULUH:

Untuk meningkatkan penerapan secara ketat protokol kesehatan pada setiap kegiatan masyarakat maupun perkantoran meliputi:

  1. penggunaan masker sesuai standar kesehatan secara baik dan benar;

  2. mencuci tangan baik dengan mengunakan sabun/hand sanitizer;

  3. menjaga jarak antara 1 m (meter) sampai dengan 2 m (meter); dan

  4. mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19.

KESEBELAS:

Untuk memperkuat kemampuan tracking dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang intensive care unit, maupun tempat isolasi atau karantina).

KEDUA BELAS:

Untuk mencegah dan menghindarkan kerumunan baik dengan cara persuasif maupun melalui cara penegakan hukum dengan melibatkan aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia).

KETIGA BELAS:

Untuk mengoptimalkan Satgas COVID-19 tingkat Kabupaten/Kota, Kemantren/Kapanewon maupun Kelurahan/Kalurahan sampai dengan Padukuhan/RW/RT dalam rangka penegakan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat.

KEEMPAT BELAS:

Menginstruksikan kepada Kalurahan/Kelurahan membentuk POSKO ditingkat Padukuhan/RW/RT dengan melibatkan Jaga Warga/Linmas dan partisipasi masyarakat dalam rangka memantau dan membatasi mobilitas masyarakat sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19.

KELIMA BELAS:

Menginstruksikan kepada Kalurahan/Kelurahan untuk menegakkan protokol kesehatan di rumah warga/lapangan terbuka/gedung pertemuan dan tempat lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan/atau tidak menerapkan protokol kesehatan serta berkoordinasi dengan aparat keamanan dalam pelaksanaannya.

KEENAM BELAS:

Melakukan pemantauan (monitoring) dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait secara berkala.

KETUJUH BELAS:

Melakukan koordinasi melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

KEDELAPAN BELAS:

Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 pada Hari Libur Tahun 2021, maka dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

  1. Bupati/Walikota:

    1. untuk melakukan sosialisasi terkait dengan PPKM Darurat kepada warga masyarakat yang berada di wilayahnya dan apabila terdapat pelanggaran maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

    2. agar mengintensifkan penegakan 5M:

      1. menggunakan masker;

      2. mencuci tangan;

      3. menjaga jarak;

      4. menghindari kerumunan; dan

      5. mengurangi mobilitas,

      serta melakukan penguatan terhadap 3T:

      1. testing;

      2. tracking; dan

      3. treatment (menyiapkan dan memantau ketersediaan tempat isolasi dan karantina);

    3. penguatan 3T (testing, tracing, treatment) perlu diterapkan:

      1. testing perlu terus ditingkatkan dengan ketentuan:

        1. mencapai minimal 1/1000 penduduk / minggu, sampai positivity rate <5%;

        2. untuk suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga pada konta kerat;

      2. tracing perlu dilakukan dengan ketentuan:

        1. sampai mencapai >15 kontak erat per kasus konfirmasi;

        2. karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat;

        3. setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperika (entry-test) dan karantina perlu dijalankan, jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina; dan

        4. pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (exit-test) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi, jika hasil pemeriksaan negatif, maka pasien dianggap selesai karantina;

      3. Treatment perlu dilakukan dengan ketentuan:

        1. dilakukan secara komprehensif sesuai dengan berat gejala;

        2. hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat; dan

        3. isolasi perlu. dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,

    4. mengoptimalkan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dalam penanganan COVID-19 khususnya dalam pencegahan,testing dan tracing;

    5. mengoptimalkan upaya percepatan vaksinasi untuk melindungi sebanyak mungkin orang;

    6. agar mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi selama PPKM di daerah masing-masing, baik yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pasar, pusat perbelanjaan (mall) serta kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan yang dapat melanggar protokol kesehatan COVID-19 untuk selanjutnya dilakukan upaya untuk mengantisipasi dan melakukan pencegahan terhadap kerumunan serta apabila diperlukan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

    7. Bupati/Walikota didukung Komandan Distrik Militer (Dandim), Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) mengoordinasikan PPKM Darurat;

  2. dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah, maka Lurah melalui Posko tingkat Kalurahan/Kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 jam dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota;

  3. dalam hal masyarakat yang akan melakukan perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu/surat izin yang dikeluarkan oleh Lurah dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan;

  4. instansi pelaksana bidang Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko check point di daerah masing-masing bersama dengan TNI, POLRI, dan Kejaksaan pada Hari Libur Tahun 2021;

  5. seluruh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah, serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, gempa, tanah longsor, dan gunung meletus); dan

  6. bidang pertanian dan perdagangan melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan), dan memastikan kelancaran distribusi pangandari dan ke lokasi penjualan/pasar.

KESEMBILAN BELAS:

Pemberlakuan PPKM Darurat sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021, untuk itu para Bupati/Walikota agar melakukan monitoring dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait secara berkala.

KEDUA PULUH:

Untuk menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat di wilayah masing-masing kepada Gubernur.

Instruksi Gubernurini mulai berlaku mulai 3 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021 dan pada saat Instruksi Gubernur ini mulai berlaku, Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16/INSTR/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tanggal 22 Juni 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

LampiranUkuran
Ingub DIY 17 tahun 2021 tentang PPKM Darurat DIY (235.29 KB)235.29 KB