Inmendagri 26 tahun 2021 tentang PPKM Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Posko COVID-19 Desa dan Kelurahan

Inmendagri 26 tahun 2021 tentang PPKM Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Posko COVID-19 Desa dan Kelurahan

Menteri Dalam Negeri : Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah dengan kriteria Level 3 (tiga), Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) situasi pandemi berdasarkan assesmen oleh Kementerian Kesehatan serta lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

Kepada :

1. Gubernur; dan

2. Bupati/Wali kota

Seluruh Indonesia,

Untuk:

KESATU

Gubernur:

1. menetapkan dan mengatur PPKM kriteria Level 3 (tiga), Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) pada Kabupaten/Kota di wilayahnya dengan memperhatikan kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen;

2. khusus kepada Gubernur yang wilayah Kabupaten/Kotanya ditetapkan kriteria Level 3 (tiga) berdasarkan assesmen oleh Kementerian Kesehatan, yaitu:

   1. Gubernur Aceh yaitu Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gayo Lues, Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Kota Sabang, Kota Subulussalam dan Kabupaten Pidie;

   2. Gubernur Sumatera Utara yaitu Kabupaten Asahan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Karo, Kota Binjai, Kota Gunungsitoli, Kota Padangsidimpuan, Kota Pematangsiantar, Kota Sibolga, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba Samosir;

   3. Gubernur Sumatera Barat yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Tanah Datar;

   4. Gubernur Riau yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Dumai, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Siak;

   5. Gubernur Kepulauan Riau yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna;

   6. Gubernur Jambi yaitu Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tebo;

   7. Gubernur Sumatera Selatan yaitu Kabupaten Banyuasin, Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

   8. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkal Pinang;

   9. Gubernur Bengkulu yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Lebong, Kabupaten Muko Muko dan Kabupaten Rejang Lebong;

   10. Gubernur Sumatera Barat yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Tanah Datar;

   11. Gubernur Riau yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Dumai, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Siak;

   12. Gubernur Kepulauan Riau yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna;

   13. Gubernur Jambi yaitu Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tebo;

   14. Gubernur Sumatera Selatan yaitu Kabupaten Banyuasin, Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

   15. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkal Pinang;

   16. Gubernur Bengkulu yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Lebong, Kabupaten Muko Muko dan Kabupaten Rejang Lebong;

   17. Gubernur Gorontalo yaitu Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Gorontalo dan Kabupaten Pahuwato;

   18. Gubernur Sulawesi Tengah yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Morowali, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Sigim, Kabupaten Tojo Una Una dan Kabupaten Toli Toli;

   19. Gubernur Sulawesi Tenggara yaitu Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Utara, Kota Bau Bau, Kota Kendari, Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat dan Kabupaten Wakatobi;

   20. Gubernur Sulawesi Utara yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kota Kotamobagu, Kota Manado, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro;

   21. Gubernur Maluku yaitu Kabupaten Buru, Kabupaten Kepulauan Aru, Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Seram Bagian Barat;

   22. Gubernur Maluku Utara Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Pulau Taliabu;

   23. Gubernur Nusa Tenggara Barat yaitu Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kota Bima, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat;

   24. Gubernur Nusa Tenggara Timur yaitu Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kota Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara;

   25. Gubernur Papua yaitu Kabupaten Asmat, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Keerom, Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Supiori; dan

   26. Gubernur Papua Barat yaitu Kabupaten Fak Fak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama.

4. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:

   1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;

   2. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;

   3. tempat ibadah tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai Zona Merah berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;

   4. menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya secara proporsional sesuai dengan dinamika perkembangan penyebaran COVID-19, namun hal ini dikecualikan bagi sektor esensial;

   5. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;

   6. membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00; dan

   7. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan,

pengaturan lebih lanjut hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d ditetapkan oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Nasional.

KEEMPAT

PPKM dengan kriteria Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

KELIMA

Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM dengan kriteria Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dilakukan dengan:

1. membentuk Posko tingkat Desa dan Kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk Posko dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya serta memastikan pelaksanaan pengendalian di skala RT;

2. untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan, dibentuk Posko Kecamatan, bagi wilayah yang belum membentuk Posko Kecamatan dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko Kecamatan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya; dan

3. pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, khusus untuk Posko tingkat Desa dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa.

KEENAM

Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu :

1. pencegahan;

2. penanganan;

3. pembinaan; dan

4. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.

KETUJUH

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, Posko tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan disampaikan kepada Satgas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.

KEDELAPAN

Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:

1. kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);

2. kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota;

3. kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/POLRI;

4. kebutuhan terkait penguatan testing, tracing dan treatment dibebankan kepada Anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota; dan

5. kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

KESEMBILAN

Pengaturan untuk wilayah yang ditetapkan sebagai assesmen dengan kriteria Level 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 2 (dua) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dilakukan secara daring/online;

2. pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) Work From Home (WFH) dan 25% (dua puluh lima persen) Work From Office (WFO) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

3. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

4. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah.

5. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:

   1. warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, hand sanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;

   2. rumah makan dan kafe dengan skala kecil yang berada pada lokasi sendiri dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas 25% (dua puluh lima persen) dan menerima makan dibawa pulang/ delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

   3. restoran/rumah makan, kafe dengan skala sedang dan besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat (dine-in);

6. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan:

   1. pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 17.00 waktu setempat; dan

   2. pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,

7. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

8. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;

9. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat;

10. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat;

11. kegiatan olahraga/pertandingan olahraga dapat dilaksanakan sepanjang tidak melibatkan penonton atau supporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;

12. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan tidak ada hidangan makanan ditempat;

13. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat;

14. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

15. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:

    1. menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);

    2. menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;

    3. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke wilayah yang ditetapkan sebagai PPKM Level 3 (tiga) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU angka 2 (dua) serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek; dan

    4. untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin,

16. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker.

KESEPULUH

Gubernur berwenang mengalihkan alokasi kebutuhan vaksin dari Kabupaten dan Kota yang kelebihan alokasi vaksin kepada Kabupaten dan Kota yang kekurangan alokasi vaksin.

KESEBELAS

Gubernur, Bupati dan Wali kota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

KEDUABELAS

Gubernur, Bupati dan Wali kota berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri dan Kejaksaaan dalam pelaksanaan PPKM Level 3 (tiga) COVID-19.

KETIGABELAS

Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:

1. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan-pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;

2. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;

3. mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;

4. jenis masker yang lebih baik akan lebih melindungi, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);

5. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor ventilasi udara, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;

6. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:

   1. beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;

   2. jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan

   3. mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19,

7. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:

   1. jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan

   2. dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,

8. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:

   1. berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan

   2. ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan High Efficiency Particulate Air (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,

9. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;

10. penguatan 3T (testing, tracing, treatment) perlu terus diterapkan:

    1. testing perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat positivity rate mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

       Positivity rate mingguan	Jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu)
       <5%	1
       >5%-<15%	5
       >15%-<25%	10
       >25%	15

       Testing perlu terus ditingkatkan dengan target positivity rate <10% (sepuluh persen); testing perlu terus ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga kontak erat. Target orang dites per hari untuk setiap kabupaten-kota mengikuti tabel sebagai berikut:

       1. PPKM Level 3 (tiga), yaitu:

          No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Target Jumlah Tes/Hari
          1.	Aceh	Aceh Barat	455
          2.		Aceh Jaya	205
          3.		Aceh Singkil	269
          4.		Aceh Tengah	307
          5.		Gayo Lues	204
          6.		Kota Banda Aceh	592
          7.		Kota Langsa	388
          8.		Kota Lhokseumawe	450
          9.		Kota Sabang	75
          10.		Kota Subulussalam	196
          11.		Pidie	971
          12.	Sumatera Utara	Asahan	1.061
          13.		Dairi	612
          14.		Deli Serdang	4.969
          15.		Humbang Hasundutan	416
          16.		Karo	931
          17.		Kota Binjai	609
          18.		Kota Gunungsitoli	209
          19.		Kota Padangsidumpuan	493
          20.		Kota Pematangsiantar	556
          21.		Kota Sibolga	188
          22.		Kota Tebing Tinggi	362
          23.		Labuhanbatu	739
          24.		Nias	310
          25.		Nias Utara	100
          26.		Pakbak Bharat	110
          27.		Samosir	272
          28.		serdang Bedagai	1.321
          29.		Simalungun	1.875
          30.		Tapanuli Selatan	610
          31.		Tapanuli Tengah	849
          32.		Tapanuli Utara	656
          33.		Toba Samosir	264
          34.	Sumatera Barat	Agam	1.073
          35.		Dharmasraya	570
          36.		Kepulauan Mentawai	69
          37.		Kota Bukittingi	292
          38.		Kota Padang Panjang	119
          39.		Kota Pariaman	196
          40.		Kota Payakumbuh	302
          41.		Kota Sawahlunto	137
          42.		Kota Solok	159
          43.		Lima Puluh Kota	840
          44.		Padang Pariaman	903
          45.		Pasaman	619
          46.		Pasaman Barat	1.003
          47.		Pesisir Selatan	1.013
          48.		Sijunjung	532
          49.		Solok	814
          50.		Solok Selatan	128
          51.		Tanah Datar	750
          52.	Riau	Bengkalis	1.217
          53.		Indragiri Hilir	1.547
          54.		Indragiri Hulu	951
          55.		Kampar	1.892
          56.		Kepulauan Meranti	405
          57.		Kota Dumai	664
          58.		Kuantan Singgigi	691
          59.		Pelalawan	1.108
          60.		Rokan Hilir	1.559
          61.		Rokan Hulu	1.552
          62.		Siak	1.071
          63.	Kepulauan Riau	Bintan	353
          64.		Karimun	510
          65.		Kepulauan Anambas	93
          66.		Lingga	194
          67.		Natuna	173
          68.	Jambi	Batanghari	582
          69.		Bungo	816
          70.		Kerinci	513
          71.		Kota Sungai Penuh	190
          72.		Merangin	835
          73.		Muaro Jambi	974
          74.		Sarolangun	656
          75.		Tanjung Jabung Barat	722
          76.		Tanjung Jabung Timur	459
          77.		Tebo	765
          78.	Sumatera Selatan	Banyuasin	1.882
          79.		Kota Pagar Alam	303
          80.		Kota Prabumulih	416
          81.		Lahat	892
          82.		Muara Enim	1.404
          83.		Musi Rawas Utara	422
          84.		Ogan Ilir	940
          85.		Ogan Komering Ulu	809
          86.		Ogan Komering Ulu Selatan	797
          87.		Ogan Komering Ulu Timur	1.477
          88.		Penukai Abab Lematang Ilir	279
          89.	Kepulauan Bangka Belitung	Bangka	723
          90.		Bangka Selatan	450
          91.		Bangka Tengah	420
          92.		Kota Pangkal Pinang	456
          93.	Bengkulu	Bengkulu Selatan	376
          94.		Bengkulu Tengah	247
          95.		Bengkulu Utara	658
          96.		Kaur	265
          97.		Kepahiang	303
          98.		Lebong	250
          99.		Muko Muko	405
          100.		Rejang Lebong	587
          101.	Lampung	Kota Metro	369
          102.		Lampung Barat	659
          103.		Lampung Selatan	2.208
          104.		Lampung Tengah	2.789
          105.		Lampung Timur	2.274
          106.		Lampung Utara	1.332
          107.		Mesuji	433
          108.		Pesawaran	971
          109.		Pesisir Barat	337
          110.		Pringsewu	871
          111.		Tanggamus	1.307
          112.		Tulang Bawang	990
          113.		Tulang Bawang Barat	594
          114.		Way Kanan	983
          115.	Kalimantan Barat	Bengkayang	562
          116.		Kapuas Hulu	386
          117.		Ketapang	751
          118.		Kota Singkawang	491
          119.		Kubu Raya	1.260
          120.		Landak	548
          121.		Melawi	456
          122.		Mempawah	573
          123.		Sambas	388
          124.		Sanggau	684
          125.		Sekadau	435
          126.		Sintang	913
          127.	Kalimantan Utara	Malinau	124
          128.		Tana Tidung	4
          129.	Kalimantan Selatan	Balangan	95
          130.		Banjar	1.276
          131.		Barito Kuala	676
          132.		Hulu Sungai Selatan	582
          133.		Hulu Sungai Tengah	582
          134.		Kotabaru	745
          135.		Tabalong	553
          136.		Tanah Bumbu	565
          137.		Tanah Laut	746
          138.		Tapin	413
          139.	Kalimantan Tengah	Barito Selatan	298
          140.		Barito Timur	270
          141.		Barito Utara	189
          142.		Gunung Mas	253
          143.		Kapuas	520
          144.		Katingan	375
          145.		Kota Palangkaraya	623
          146.		Kotawaringin Barat	670
          147.		Kotawaringin Timur	984
          148.		Lamandau	176
          149.		Murung Raya	255
          150.		Pulang Pisau	275
          151.		Seruyan	451
          152.		Sukamara	140
          153.	Kalimantan Timur	Mahakam Ulu	57
          154.		Paser	608
          155.	Sulawesi Selatan	Bantaeng	405
          156.		Barru	375
          157.		Gowa	1.672
          158.		Jeneponto	787
          159.		Kepulauan Selayar	2.222
          160.		Kota Palopo	402
          161.		Kota Pare-Pare	315
          162.		Luwu Timur	650
          163.		Luwu Utara	682
          164.		Maros	510
          165.		Pangkajene Kepulauan	728
          166.		Sidenreng Rappang	649
          167.		Soppeng	328
          168.		Takalar	427
          169.		Toraja Utara	508
          170.	Sulawesi Barat	Majene	250
          171.		Mamasa	348
          172.		Mamuju	429
          173.		Pasangkayu	257
          174.		Polewali Mandar	949
          175.	Gorontalo	Bone Bolango	226
          176.		Gorontalo	806
          177.		Gorontalo Utara	16
          178.		Kota Gorontalo	156
          179.		Pahuwato	348
          180.	Sulawesi Tengah	Banggai	827
          181.		Banggai Kepulauan	85
          182.		Banggai Laut	166
          183.		Morowali	89
          184.		Parigi Moutong	1.081
          185.		Poso	568
          186.		Sigi	519
          187.		Tojo Una Una	335
          188.		Toli Toli	512
          189.	Sulawesi Tenggara	Bombana	395
          190.		Buton Tengah	200
          191.		Buton Utara	136
          192.		Kolaka	579
          193.		Kolaka Timur	200
          194.		Kolaka Utara	333
          195.		Konawe	535
          196.		Konawe Kepulauan	72
          197.		Konawe Selatan	686
          198.		Konawe Utara	139
          199.		Kota Bau Bau	368
          200		Kota Kendari	861
          201.		Muna	323
          202.		Muna Barat	118
          203.		Wakatobi	147
          204.	Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow Timur	52
          205.		Boolang Mongondow Utara	175
          206.		Kepulauan Sangihe	283
          207.		Kepulauan Talaud	133
          208.		Kota Kotamobagu	283
          209.		Kota Manado	928
          210.		Kota Tomohon	234
          211.		Minahasa Selatan	453
          212.		Minahasa Tenggara	76
          213.		Siau Tagulandang Biaro	144
          214.	Maluku	Buru	105
          215.		Kepulauan Aru	203
          216.		Kota Ambon	1.016
          217.		Kota Tual	164
          218.		Maluku Barat Daya	158
          219.		Maluku Tengah	806
          220.		Maluku Tenggara	216
          221.		Kepulauan Tanimbar	241
          222.		Seram Bagian Barat	371
          223.	Maluku Utara	Halmahera Selatan	338
          224.		Halmahera Tengah	122
          225.		Halmahera Timur	209
          226.		Halmahera Utara	418
          227.		Kepulauan Sula	218
          228.		Kota Ternate	512
          229.		Kota Tidore Kepulauan	217
          230.		Pulau Morotai	98
          231.		Pulau Taliabu	39
          232.	Nusa Tenggara Barat	Bima	1.091
          233.		Dompu	568
          234.		Kota Bima	394
          235.		Lombok Barat	522
          236.		Lombok Tengah	703
          237.		Lombok Utara	490
          238.		Sumbawa	1.020
          239.		Sumbawa Barat	343
          240.	Nusa Tenggara Timur	Alor	446
          241.		Belu	162
          242.		Ende	393
          243.		Flores Timur	557
          244.		Kota Kupang	982
          245.		Lembata	318
          246.		Malaka	282
          247.		Manggarai	746
          248.		Manggarai Barat	410
          249.		Manggarai Timur	625
          250.		Nagekeo	318
          251.		Ngada	359
          252.		Rote Ndao	398
          253.		Sumba Barat	191
          254.		Sumba Barat Daya	256
          255.		Sumba Tengah	160
          256.		Timor Tengah Selatan	1.012
          257.		Timor Tengah Utara	554
          258.	Papua	Asmat	72
          259.		Biak Numfor	320
          260.		Boven Digoel	150
          261.		Jayapura	275
          262.		Jayawijaya	452
          263.		Keerom	125
          264.		Nabire	211
          265.		Puncak Jaya	277
          266.		Supiori	44
          267.	Papua Barat	Fak Fak	174
          268.		Kaimana	139
          269.		Manokwari	373
          270.		Manokwari Selatan	56
          271.		Raja Ampat	107
          272.		Sorong	201
          273.		Sorong Selatan	71
          274.		Tambrauw	34
          275.		Teluk Bintuni	145
          276.		Teluk Wondama	73

       2. PPKM Level 2 (dua), yaitu:

          No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Target Jumlah Tes/Hari
          1.	Aceh	Aceh Barat Daya	110
          2.		Aceh Besar	922
          3.		Aceh Selatan	526
          4.		Aceh Tamiang	645
          5.		Aceh Tenggara	470
          6.		Aceh Timur	316
          7.		Aceh Utara	1.349
          8.		Bener Meriah	322
          9.		Bireuen	682
          10.		Nagan Raya	362
          11.		Pidie Jaya	233
          12.		Simeulue	138
          13.	Sumatera Utara	Batu Bara	912
          14.		Kota Tanjung Balai	258
          15.		Labuhanbatu Selatan	766
          16.		Labuhanbatu Utara	795
          17.		Langkat	1.506
          18.		Mandailing Natal	652
          19.		Nias Barat	59
          20.		Nias Selatan	700
          21.		Padang Lawas	640
          22.		Padang Lawas Utara	616
          23.	Sumatera Selatan	Emapat Lawang	549
          24.		Ogan Komering Ilir	1.827
          25.	Bengkulu	Seluma	425
          26.	Kalimantan Barat	Kayong Utara	247
          27.	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Utara	170
          28.	Sulawesi Selatan	Bone	1.624
          29.		Bulukumba	301
          30.		Enrekang	450
          31.		Luwu	793
          32.		Pinrang	544
          33.		Sinjai	526
          34.		Wajo	870
          35.	Sulawesi Barat	Mamuju Tengah	294
          36.	Sulawesi Tengah	Buol	240
          37.		Dongala	219
          38.	Sulawesi Tenggara	Buton	146
          39.		Buton Selatan	172
          40.	Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow	541
          41.		Bolaang Mongondow Selatan	48
          42.	Gorontalo	Boalemo	240
          43.	Maluku	Buru Selatan	135
          44.		Seram Bagian Timur	81
          45.	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	1.777
          46.		Sabu Raijua	219
          47.		Deiyai	163
          48.		Intan Jaya	110
          49.		Kepulauan Yapen	211
          50.		Lanny Jaya	427
          51.		Mamberamo Raya	53
          52.		Mamberamo Tengah	115
          53.		Mappi	73
          54.		Nduga	239
          55.		Paniai	367
          56.		Pegungungan Bintang	165
          57.		Sarmi	86
          58.		Tolikara	318
          59.		Waropen	70
          60.		Yahukimo	420
          61.		Yalimo	145
          62.		Dogiyai	212
          63.		Puncak	242
          64.	Papua Barat	Maybrat	93
          65.		Megunungan Arfak	74

    2. tracing perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (entry-test) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (exit-test) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan

    3. treatment perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,

11. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.