Inmendagri 3 tahun 2021 tentang PPKM Mikro dan Pembentukan Posko Desa dan Kalurahan untuk pengendalian COVID-19

PPKM setelah diperpanjang dilanjutkan lagi dengan PPKM Mikro. Perpanjangan PPKM yang dinahkodai dengan Inmendagri 2 tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM dilanjutkan dengan Inmendagri 3 tahun 2021 tentang PPKM Mikro dan Pembentukan Posko COVID-19 Desa dan Kelurahan untuk pengendalian Penyebaran COVID-19. Panjangnya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Seperti kita ketahui PPKM adalah singkatan dari Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, satu bulan lebih dari Januari hingga Februari 2021 ini kita bergelut dengan PPKM, kita membatasi kegiatan dan pegerakan kita bukan hanya untuk mensukseskan program atau himbauan Pemerintah namun juga demi kesehatan kita, keluarga dan lingkungan kita. Sedikit banyak sudah tercapai keberhasilan dengan penurunan daya jangkit virus corona, namun tidak hanya berhenti di sana masih harus kita teruskan penghentian atau pelambatan daya jangkit COVID-19 ini dengan lebih panjang waktu lagi dan semakin mempersempit pergerakan kita, tentu saja hal kecil ini memiliki pengaruh besar pada seluruh masa depan kita.

Bersamaan dengan jalannya PPKM dari Inmendagri 1 tahun 2021 hingga Inmendagri 2 tahun 2021, banyak kejadian terjadi. Bencana alam, cuaca ekstrim, gunung-gunung berapi yang beraktivitas tidak seperti biasanya menyebabkan bukan hanya kekhawatiran namun juga ketidaknyamanan hati maupun dompet. Perekonomian jelas sangat terpengaruh terutama bagi keluarga-keluarga yang mendapatkan income atau penghasilan dari pekerjaan harian, pekerjaan yang selalu harus dilakukan setiap hari, setiap jam demi kehidupan keluarga. Semua harus bisa dikendalikan dan semakin terhimpit lagilah kita dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dalam Inmendagri 3 tahun 2021. Namun bagaimana lagi Pemerintah melihat hal ini harus dilakukan, secara berhati-hati dengan segala keikhlasan kita harus patuh dan berpikiran positif demi mengenyahkan COVID-19 dari kehidupan kita. Bismillah, semoga Allah meridhai.

Inmendagri 3 tahun 2021 tentang PPKM Mikro dan Pembentukan Posko COVID-19 Desa dan Kelurahan untuk pengendalian Penyebaran COVID-19 merupakan instruksi dari Menteri Dalam Negeri yang harus diotorisasi oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, kemudian oleh Bupati/Walikota di daerah tingakt II, dan kemudian diteruskan hingga diotorisasi oleh Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan hingga tingkat RW dan RT untuk menjalankannya secara disiplin sesuai tingkat kadar daya jangkit COVID-19 yang mempengaruhi wilayahnya.

Tentu saja Inmendagri 3 tahun 2021 tentang PPKM Mikro dan Pembentukan Posko COVID-19 Desa dan Kelurahan untuk pengendalian Penyebaran COVID-19 yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 5 Februari 2021 di Jakarta dan diteken Menteri Dalam Negeri Bapak Muhammad Tito Karnavian secara hirarkis dialamatkan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota. Namun isi dan muatan pesan atau instruksi Mendagri pada intinya harus sampai pada individu-individu di tingkat Rukun Wilayah dan Rukun Tetangga, atau Pemerintah Desa yang diatasnya. Melihat hal ini memang bagaimanapun siapa saja harus siaga dan bisa menjalankan segala macam Protokol Kesehatan untuk menghindari penyebaran COVID-19 yang daya jangkitnya semakin luar biasa dengan semakin tidak terkekendalinya dan banyaknya orang yang terjangkit.

Inmendagri 3 tahun 2021 tentang PPKM Mikro
dan Pembentukan Posko COVID-19 Desa dan Kelurahan untuk pengendalian Penyebaran COVID-19

Adapun tembusan daripada Inmendagri 3 tahun 2021 tentang PPKM Mikro dan Pembentukan Posko COVID-19 Desa dan Kelurahan untuk pengendalian Penyebaran COVID-19, dari Menteri Dalam Negeri ini diberikan kepada:

  1. Presiden Republik Indonesia,

  2. Wakil Presiden Republik Indonesia,

  3. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia,

  4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia,

  5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia,

  6. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia,

  7. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia,

  8. Menteri Keuangan Republik Indonesia,

  9. Menteri Kesehatan Republik Indonesia,

  10. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia,

  11. Menteri Perdagangangan Republik Indonesia,

  12. Menteri Perindustrian Republik Indonesia,

  13. Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia,

  14. Menteri Sosial Republik Indonesia,

  15. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia,

  16. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia,

  17. Panglima Tentara Nasional Indonesia,

  18. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia,

  19. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik,

  20. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan

  21. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Bahwasanya isi dari Inmendagri 3 tahun 2021 tentang PPKM Mikro dan Pembentukan Posko COVID-19 Desa dan Kelurahan untuk pengendalian Penyebaran COVID-19, adalah sebagaimana berikut:

KESATU

Khusus Kepada:

  1. Gubernur DKI Jakarta;

  2. Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wali kota dengan prioritas wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Wilayah Bandung Raya;

  3. Gubernur Banten dan Bupati/Wali kota dengan prioritas wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan;

  4. Gubernur Jawa Tengah dan Bupati/Wali kota dengan prioritas wilayah Semarang Raya, Banyumas Raya, Kota Surakarta, dan sekitarnya;

  5. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bupati/Wali kota dengan prioritas wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo;

  6. Gubernur Jawa Timur dan Bupati/Walikota dengan prioritas wilayah Surabaya Raya, Madiun Raya dan Malang Raya; dan

  7. Gubernur Bali dan Bupati/Wali kota dengan prioritas wilayah Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, Kota Denpasar, dan sekitarnya,

mengatur PPKM yang berbasis mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19. Untuk Gubernur pada Provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g dapat menambahkan prioritas wilayah pembatasan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah dan memperhatikan cakupan pemberlakuan pembatasan.

KEDUA

PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut:

  1. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasustetap dilakukan secara rutin dan berkala;

  2. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;

  3. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan

  1. Zona Merah dengan kriteria jika terdapatlebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:

    1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;

    2. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;

    3. menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umumlainnya kecuali sektor esensial;

    4. melarang kerumuman lebih dari 3 (tiga) orang;

    5. membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00; dan

    6. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumuman dan berpotensi menimbulkan penularan,

pengaturan lebih lanjut hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d akan diatur oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Nasional.

KETIGA

PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Tarunaserta relawan lainnya.

KEEMPAT

Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan membentuk Pos Komando(Posko) tingkat Desa dan Kelurahan. Untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibentuk Posko Kecamatan.

KELIMA

Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT adalah lokasi atau tempat yang menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki empatfungsi, yaitu :

  1. pencegahan;

  2. penanganan;

  3. pembinaan; dan

  4. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.

KEENAM

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA,Posko tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan disampaikan kepada Satgas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.

KETUJUH

Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:

  1. kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);

  2. kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota;

  3. kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/POLRI;

  4. kebutuhan terkait penguatan testing, tracing dan treatment dibebankan kepada Anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota; dan

  5. kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

KEDELAPAN

Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Desa dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.

KESEMBILAN

PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten/Kota, yang terdiri dari:

  1. membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan Work from Office (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;

  2. melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/online;

  3. untuk sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 1006 (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

  1. melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:

    1. kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan

    2. pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan Pukul 21.00 dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat,

  2. mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;

  3. mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;

  4. kegiatan fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dihentikan sementara; dan

  5. dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional transportasi umum.

KESEPULUH

Cakupan pengaturan pemberlakuan pembatasan meliputi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memenuhi unsur:

  1. tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional;

  2. tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional;

  3. tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional; dan

  4. tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit (Bed Occupancy Ratio/BOR) untuk Intensive Care Unit (ICU) dan ruangisolasi di atas 70% (tujuh puluh persen).

KESEBELAS

Pengaturan pemberlakuan pembatasan meliputi seluruh Desa dan Kelurahan pada Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai prioritas wilayah pembatasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.

KEDUABELAS

Pengaturan pemberlakuan pembatasan dilakukan di seluruh Provinsi pada wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali, dengan pertimbangan seluruh Provinsi pada wilayah tersebut memenuhi salah satu atau lebih unsur dari 4 (empat) parameter yang tersebut pada Diktum KESEPULUH dan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat menetapkan Kabupaten/Kota lain di wilayahnya, dengan mempertimbangkan keempat parameter dan pertimbangan lain untuk memperkuat upaya pengendalian COVID-19.

KETIGABELAS

Selain pengaturan PPKM Mikro, agar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai dengan Pemerintah Desa maupun Kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan), disamping itu memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempatisolasi/karantina), koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

KEEMPATBELAS

Pemberlakuan PPKM Mikro mulai berlaku sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021, dan mempertimbangkan berakhirnya masa berlaku pembatasan berdasarkan pencapaian target pada keempat parameter selama 4 (empat) minggu berturut-turut untuk itu para kepala daerah agar melakukan monitoring dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait secara berkala.

KELIMABELAS

Kepada Gubernur dan Bupati/Wali kota pada daerah yang tidak termasuk pemberlakuan pengaturan pembatasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tetap memperkuat dan meningkatkan sosialisasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

KEENAMBELAS

Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 9 Februari 2021 dan pada saat Instruksi Menteri ini mulai berlaku Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikianlah isi Instruksi Mendagri tentang PPKM Mikro. Inmendagri 3 tahun 2021 tentang PPKM Mikro dan Pembentukan Posko COVID-19 Desa dan Kelurahan untuk pengendalian Penyebaran COVID-19 diterbitkan Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 5 Februari 2021 di Jakarta dan diteken Menteri Dalam Negeri Bapak Muhammad Tito Karnavian.