Inmendagri 64 tahun 2021 tentang Percepatan Vaksinasi COVID-19

Mendagri Bapak Muhammad Tito Karnavian sangat bersemangat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Pada tanggal 1 Desember 2021 beliau menerbitkan Inmendagri 64 tahun 2021 tentang Percepatan Vaksinasi COVID-19. Apakah isinya Instruksi Mendagri tersebut?.

Instruksi Menteri tentang Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 ini berisi tentang perlu dilakukannya percepatan pelaksanaan vaksinasi secara nasional melalui berbagai strategi secara proaktif, persuasif, terfokus dan terkoordinasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Inmendagri 64 tahun 2021 ditujukan kepada para pimpinan daerah yaitu GUbernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara ketat terhadap percepatan pelaksanaan vaksinasi di wilayahnya.

Mengambil langkah-langkah kebijakan, dalam hal setelah dilakukan monitoring sebagaimana dimaksud pada huruf b terdapat kabupaten/kota dengan capaian pelaksanaan vaksinasi dosis 1 (satu) pada bulan November belum mencapai 60% (enam puluh persen) dan terdapat kabupaten/kota dengan potensi pada bulan Desember 2021.

Adapun isi Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019, adalah sebagai berikut.

Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 64 tahun 2021
tentang
Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi
dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan
Corona Virus Disease 2019

Bahwa Mengdagri dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu dilakukan percepatan pelaksanaan vaksinasi secara nasional melalui berbagai strategi secara proaktif, persuasif, terfokus dan terkoordinasi berdasarkan target yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

Kepada:

  1. Gubernur; dan

  2. Bupati/ Wali kota,

di Seluruh Indonesia

Untuk

KESATU

Khusus kepada Gubernur:

  1. melakukan pembinaan dan pengawasan secara ketat terhadap percepatan pelaksanaan vaksinasi di wilayahnya;

  2. melakukan monitoring dan evaluasi secara intensif pada seluruh kabupaten/kota yang ada di wilayahnya, sekurang-kurangnya terhadap:

    1. capaian target vaksinasi;

    2. ketersediaan stok vaksin; dan

    3. ketersediaan vaksinator dan/atau screener,

  3. mengambil langkah-langkah kebijakan, dalam hal setelah dilakukan monitoring sebagaimana dimaksud pada huruf b terdapat kabupaten/kota dengan capaian pelaksanaan vaksinasi dosis 1 (satu) pada bulan November belum mencapai 60% (enam puluh persen) dan terdapat kabupaten/kota dengan potensi pada bulan Desember kesulitan mencapai target vaksinasi dosis 1 (satu) mencapai dengan cara:

    1. menurunkan Tim dari provinsi ke lapangan untuk melakukan pemetaan terhadap tantangan dan kendala yang dihadapi oleh masing-masing kabupaten/kota yang belum mencapai target yang telah ditetapkan;

    2. melakukan upaya yang diperlukan untuk mendorong kabupaten/kota tersebut dapat mencapai vaksinasi dosis 1 (satu) sebesar 70% (tujuh puluh persen) pada bulan Desember;

    3. melakukan mobilisasi vaksinator dan/atau screener yang berasal dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang telah mencapai target dosis 1 (satu) pada bulan November sebesar 70% (tujuh puluh persen) atau lebih ke kabupaten/kota lain melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang di tuju;

    4. dalam proses mobilisasi vaksinator dan/atau screener.

      1. dari satu kabupaten/kota ke kabupaten/kota lain, pembiayaanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota yang akan di tuju;

      2. apabila pemerintah kabupaten/kota tujuan mengalami keterbatasan anggaran, maka pembiayaan dapat bersumber dari pemerintah provinsi atau. pemerintah kabupaten/kota tempat daerah asal vaksinator dan/atau screener dengan mempedomani ketentuan peraturan perundangan di bidang keuangan daerah; dan

      3. dalam hal tidak tersedianya vaksinator dan/atau screener yang dapat di mobilisasi di dalam satu provinsi, maka Gubenur segera berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan arahan dan bantuan untuk mobilisasi vaksinator dan/atau screener dari Provinsi lain,

  4. segera mendistribusikan vaksin ke kabupaten/kota di wilayahnya dan tidak ditahan sebagai cadangan (stok) di provinsi setelah mendapatkan suplai vaksin dari Kementerian Kesehatan;

  5. mengawasi dan meningkatkan kedisiplinan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menerima vaksin dalam pencatatan penerimaan, pembuangan, konsumsi, dan stok vaksin pada aplikasi Sistem Monitoring Imunisasi Logistik secara Elektronik (SMILE);

  6. melalui Dinas Kesehatan Provinsi dalam hal terdapat stok vaksin yang mendekati kadaluarsa pada kabupaten/kota_ di wilayahnya dan berpotensi tidak dipergunakan, maka:

    1. melalui Dinas Kesehatan Provinsi harus segera melaporkan kepada Kementerian Kesehatan; dan

    2. atas izin dari Kementerian Kesehatan melakukan pengalihan vaksin tersebut ke kabupaten/kota lain; atau

    3. mengembalikan vaksin tersebut kepada Kementerian Kesehatan,

  7. melakukan kampanye dan _sosialisasi secara masif dengan mengoptimalkan semua media baik media cetak, media radio dan televisi serta media online atau digital akan pentingnya vaksinasi bagi semua lapisan masyarakat.

KEDUA

Khusus kepada Bupati/Wali kota untuk:

  1. mengintensifkan segenap upaya dan sumber daya dalam rangka percepatan vaksinasi sehingga dapat mencapai target minimal dosis 1 (satu) sebesar 70% (tujuh puluh persen) pada bulan Desember;

  2. melaksanakan percepatan vaksinasi sampai dengan tingkat pemerintahan terkecil berbasis kecamatan, kelurahan, desa, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), organisasi masyarakat, organisasi pemuda, organisasi profesi, perguruan tinggi ilmu kesehatan yang memobilisasi sokter muda, perawat dan sumber daya manusia lainnya;

  3. menggencarkan vaksinasi terpusat di tempat-tempatumumantaralainseperti instansi/kantor, pabrik, tempat ibadah, pasar dan terminal;

  4. melakukan upaya jemput bola dari pintu ke pintu (door to door) khususnya bagi warga lanjut usia dan kelompok disabilitas;

  5. melakukan vaksinasi di malam hari untuk lebih memberikan akses kepada warga yang sehari-hari bekerja sampai sore hari;

  6. mempertimbangkan vaksin sebagai syarat untuk pemberian bantuan sosial dengan tetap memperhatikan secara cermat karakteristik dan kondisi masing-masing daerah;

  7. mensosialisasikan pengunaan aplikasi PeduliLindungi secara gencar sebagai syarat untuk memasuki/menggunakan fasilitas publik;

  8. melaksanakan percepatan vaksinasi dengan memperhatikan pemenuhan dosis ke-2 (kedua) guna tercapainya kekebalan secara optimal pada masyarakat; dan

  9. melakukan kampanye dan sosialisasi secara masif dengan mengoptimalkan semua media baik media cetak, media radio dan televisi serta media online/digital dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat serta jaringan masyarakat yang berpengaruh akan pentingnya vaksinasi bagi semua lapisan masyarakat.

  10.  

KETIGA

Pendanaan untuk pelaksanaan percepatan vaksinasi COVID-19 menggunakan:

  1. sisa anggaran hasil realokasi dan refocusing Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) telah ditetapkan paling sedikit 8% (delapan persen), sebagaimana diatur di dalam Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tanggal 8 Februari 2021 tentang Penyesuaian Penangguhan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019; atau

  2. bersumber dari mata anggaran lain seperti Biaya Tidak Terduga (BTT) yang pelaksanaannya mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

Mengoptimalkan kerjasama dengan semua stakeholder terkait diantaranya Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Badan Intilejen Negara (BIN), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), lembaga non pemerintah, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan lainya.

KELIMA

Hal-hal yang belum diatur dalam Instruksi Menteri ini yang terkait dengan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Wilayah Jawa dan Bali, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

KEENAM

Instruksi Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Demikianlah bunyi Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.