Keppres 9 2020 tentang Perubahan Keppres 7 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Keppres 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keppres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) mengubah Keppres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Perubahan dalam Keppres 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keppres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengubah Keppres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah dalam Pasal 8 dimana susunan Dewan Pengarah menjadi bertambah dan susunan Pelaksana Gugus Tugas Penangangan COVID-19 pun melibatkan lebih banyak unsur pemerintahan.

Keppres 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keppres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) mengubah Keppres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) juga mengubah Pasal 13 dan penambahan satu Pasal yaitu Pasal 13 A sehubungan dengan Instruksi Presiden dalam refocussing kegiata dan realokasi anggaran kementerian/lembaga. Keppres ini menunjukkan bahwa pemerintah akan all out dalam menangani COVID-19.

Keppres 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keppres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo, dan sebaiknya kita juga tahu dan sebisanya membantu penanganan COVID-19 di Indonesia agar lekas teratasi dan semuanya aman sejahtera kembali.

Keppres 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keppres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Latar Belakang

Pertimbangan Keppres 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keppres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah:

  1. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah meluas dan berdampak pada aspek sosial, ekonomi, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia;
  2. bahwa World Health Organizatio (WHO) telah menyatakan COVID-19 sebagai Global Pandemic tanggal 11 Maret 2020;
  3. bahwa telah terjadi keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat Virus Corona di Indonesia yang perlu diantisipasi dampaknya;
  4. bahwa untuk memperkuat pelaksanaan tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu dilakukan penambahan kementerian/lembaga dalam susunan keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  5. bahwa berdasarkan pertimbganan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan Atas Keputusan Pressiden Nomor 7 Tahun 2020 tentan Gugus TUgas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Dasar Hukum

Dasar hukum Keppres 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keppres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah:

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

Isi Keppres 9 tahun 2020

Berikut adalah isi Keppres 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keppres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), bukan format asli:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diubah sebagai berikut:

  1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 8

    Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 terdiri atas:

    A. Pengarah    
      Ketua : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
      Wakil Ketua :
    1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
    2. Menteri Kesehatan.
      Sekretaris : Menteri Keuangan
      Anggota :
    1. Menteri Dalam negeri;
    2. Menteri Luar Negeri;
    3. Menteri Pertahanan;
    4. Menteri Agama;
    5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
    6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
    7. Menteri Sosial;
    8. Menteri Ketenagakerjaan;
    9. Menteri Perdagangan;
    10. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
    11. Menteri Perhubungan;
    12. Menteri Komunikasi dan Informatika;
    13. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
    14. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
    15. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
    16. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
    17. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
    18. Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
    19. Menteri Pemuda dan Olahraga;
    20. Kepala Badan Intelijen Negara;
    21. Kepala Staf Kepresidenan;
    22. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
    23. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
    24. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
    25. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
    26. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
    27. Para Gubernur seluruh Indonesia.
    B. Pelaksana    
      Ketua : Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
      Wakil Ketua :
    1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
    2. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
    3. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
    4. Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia; dan
    5. Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
      Anggota :
    1. Unsur Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
    2. Unsur Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
    3. Unsur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
    4. Unsur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
    5. Unsur Kementerian Dalam Negeri;
    6. Unsur Kementerian Luar Negeri;
    7. Unsur Kementerian Pertahanan;
    8. Unsur Kementerian Agama;
    9. Unsur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
    10. Unsur Kementerian Keuangan;
    11. Unsur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
    12. Unsur Kementerian Kesehatan;
    13. Unsur Kementerian Sosial;
    14. Unsur Kementerian Ketenagakerjaan;
    15. Unsur Kementerian Perdagangan;
    16. Unsur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
    17. Unsur Kementerian Perhubungan;
    18. Unsur Kementerian Komunikasi dan Informatika;
    19. Unsur Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertingggal dan Transmigrasi;
    20. Unsur Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
    21. Unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
    22. Unsur Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
    23. Unsur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
    24. Unsur Kementerian Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
    25. Unsur Kementerian Pemuda dan Olah Raga;
    26. Unsur Badan Intelijen Negara;
    27. Unsur Kantor Staf Presiden;
    28. Unsur Badan Pengawas Obat dan Makanan;
    29. Unsur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
    30. Unsur Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
    31. Unsur Tentara Nasional Indonesia;
    32. Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
    33. Unsur lainnya yang diperlukan.
  2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 13

    1. Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dibebankan pada:
      1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
      2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
      3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
    2. APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi, antara lain:
      1. anggaran kementerian/lembaga, termasuk refocussing kegiatan dan realokasi anggaran kementerian/lembaga; dan
      2. anggaran cadangan belanja pemerintah.
    3. APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi, antara lain:
      1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)dan revisi anggaran;
      2. belanja tidak terduga; dan
      3. pemanfaatan dana kas daerah, terdiri atas:
        1. dana transfer pemerintah pusat; dan
        2. dana transfer antar daerah.
  3. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 13A

    1. Dalam rangka percepatan impor barang yang digunakan untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pimpinan Kementerian/Lembaga memberikan mandat pemberian pengecualian perizinan tata niaga impor kepada Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
    2. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan rekomendasi pengecualian tata niaga impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
    3. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara elektronik (online).

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

[ Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr. ]