Keppres 9 2020 tentang Perubahan Keppres 7 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Perubahan dalam Keppres 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keppres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengubah Keppres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah dalam Pasal 8 dimana susunan Dewan Pengarah menjadi bertambah dan susunan Pelaksana Gugus Tugas Penangangan COVID-19 pun melibatkan lebih banyak unsur pemerintahan.

Keppres 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keppres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) mengubah Keppres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) juga mengubah Pasal 13 dan penambahan satu Pasal yaitu Pasal 13 A sehubungan dengan Instruksi Presiden dalam refocussing kegiata dan realokasi anggaran kementerian/lembaga. Keppres ini menunjukkan bahwa pemerintah akan all out dalam menangani COVID-19.

UPDATE !!!

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

UPDATE !!!

Keppres 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keppres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo, dan sebaiknya kita juga tahu dan sebisanya membantu penanganan COVID-19 di Indonesia agar lekas teratasi dan semuanya aman sejahtera kembali.

Keppres 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keppres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Latar Belakang

Pertimbangan Keppres 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keppres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah:

bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah meluas dan berdampak pada aspek sosial, ekonomi, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia;
bahwa World Health Organizatio (WHO) telah menyatakan COVID-19 sebagai Global Pandemic tanggal 11 Maret 2020;
bahwa telah terjadi keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat Virus Corona di Indonesia yang perlu diantisipasi dampaknya;
bahwa untuk memperkuat pelaksanaan tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu dilakukan penambahan kementerian/lembaga dalam susunan keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
bahwa berdasarkan pertimbganan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan Atas Keputusan Pressiden Nomor 7 Tahun 2020 tentan Gugus TUgas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Dasar Hukum

Dasar hukum Keppres 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keppres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah:

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

Isi Keppres 9 tahun 2020

Berikut adalah isi Keppres 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keppres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), bukan format asli:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8

Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 terdiri atas:

A.	Pengarah
	Ketua	:	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
	Wakil Ketua	:	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan Menteri Kesehatan.
	Sekretaris	:	Menteri Keuangan
	Anggota	:	Menteri Dalam negeri; Menteri Luar Negeri; Menteri Pertahanan; Menteri Agama; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; Menteri Sosial; Menteri Ketenagakerjaan; Menteri Perdagangan; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Menteri Perhubungan; Menteri Komunikasi dan Informatika; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Menteri Badan Usaha Milik Negara; Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional; Menteri Pemuda dan Olahraga; Kepala Badan Intelijen Negara; Kepala Staf Kepresidenan; Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Panglima Tentara Nasional Indonesia; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan Para Gubernur seluruh Indonesia.
B.	Pelaksana
	Ketua	:	Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
	Wakil Ketua	:	Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan; Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia; dan Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
	Anggota	:	Unsur Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Unsur Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; Unsur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Unsur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; Unsur Kementerian Dalam Negeri; Unsur Kementerian Luar Negeri; Unsur Kementerian Pertahanan; Unsur Kementerian Agama; Unsur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Unsur Kementerian Keuangan; Unsur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Unsur Kementerian Kesehatan; Unsur Kementerian Sosial; Unsur Kementerian Ketenagakerjaan; Unsur Kementerian Perdagangan; Unsur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Unsur Kementerian Perhubungan; Unsur Kementerian Komunikasi dan Informatika; Unsur Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertingggal dan Transmigrasi; Unsur Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Unsur Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Unsur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Unsur Kementerian Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional; Unsur Kementerian Pemuda dan Olah Raga; Unsur Badan Intelijen Negara; Unsur Kantor Staf Presiden; Unsur Badan Pengawas Obat dan Makanan; Unsur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Unsur Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Unsur Tentara Nasional Indonesia; Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan Unsur lainnya yang diperlukan.

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13
1. Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dibebankan pada:
  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
  2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
  3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi, antara lain:
  1. anggaran kementerian/lembaga, termasuk refocussing kegiatan dan realokasi anggaran kementerian/lembaga; dan
  2. anggaran cadangan belanja pemerintah.
3. APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi, antara lain:
  1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)dan revisi anggaran;
  2. belanja tidak terduga; dan
  3. pemanfaatan dana kas daerah, terdiri atas:
    1. dana transfer pemerintah pusat; dan
    2. dana transfer antar daerah.

Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13A
1. Dalam rangka percepatan impor barang yang digunakan untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pimpinan Kementerian/Lembaga memberikan mandat pemberian pengecualian perizinan tata niaga impor kepada Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
2. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan rekomendasi pengecualian tata niaga impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara elektronik (online).