Kepres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Istana menerbitkan Kepres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). COVID-19 atau Corona Virus Diseases 2019 adalah keluarga Coronavirus (CoV) yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat.

World Health Organization (WHO) telah menyatakan COVID-19 sebagai Pandemic tanggal 11 Maret 2O2O menjadi dasar penting diterbitkannya Kepres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV). Novel coronavirus (2019-nCoV) adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia.

Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS-CoV ditransmisikan dari kucing luwak (civet cats) ke manusia dan MERS-CoV dari unta ke manusia. Beberapa coronavirus yang dikenal beredar pada hewan namun belum terbukti menginfeksi manusia.

Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 Maret 2010 di Jakarta.

Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Presiden.

Kepres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Latar Belakang

Pertimbangan Kepres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah:

  1. bahwa penyebaran Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
  2. bahwa World Health Organization (WHO) telah menyatakan COVID-19 sebagai Pandemic tanggal 11 Maret 2020;
  3. bahwa telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan COVID-19 di Indonesia yang perlu diantisipasi dampaknya;
  4. bahwa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
  5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Dasar Hukum

Dasar hukum penetapan Kepres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah:

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keschatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 201B tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

Isi Kepres tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Berikut adalah isi Kepres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (bukan format Asli):

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

Pasal 1

Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Pasal 2

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 bertujuan:

  1. meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan;
  2. mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
  3. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;
  4. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
  5. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap COVID-19.

Pasal 4

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

  1. Pengarah; dan
  2. Pelaksana.

Pasal 5

Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memiliki tugas:

  1. memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan COVID-19; dan
  2. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19.

Pasal 6

Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memiliki tugas:

  1. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19;
  2. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-I9;
  3. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19;
  4. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19; dan
  5. melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada Presiden dan Pengarah.

Pasal 7

  1. Dalam melaksanakan tugas, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
  2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Pasal 8

A. Pengarah :
  1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
  3. Menteri Kesehatan; dan
    Menteri Keuangan.
B. Pelaksana    
Ketua : Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Wakil Ketua :
  1. Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia; dan
  2. Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Anggota :
  1. Unsur Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  2. Unsur Kementerian Kesehatan;
  3. Unsur Kementerian Dalam Negeri;
  4. Unsur Kementerian Luar Negeri;
  5. Unsur Kementerian Perhubungan;
  6. Unsur Kementerian Komunikasi dan Informatika;
  7. Unsur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  8. Unsur Kementerian Agama;
  9. Unsur Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
  10. Unsur Tentara Nasional Indonesia;
  11. Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  12. Unsur Kantor Staf Presiden.

Pasal 9

  1. Anggota Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas, struktur organisasi, Sekretariat, dan tata kerja Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 diatur dengan Peraturan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, sesuai dengan kebutuhan dan situasi.

Pasal 10

  1. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menyusun dan menyampaikan laporan rutin harian kepada Presiden dan Pengarah.
  2. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menyampaikan laporan kejadian mendesak kepada Presiden dan Pengarah sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 11

  1. Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
  2. Penanganan COVID-19 di daerah diiakukan dengan memperhatikan arahan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID- 19.

Pasal 12

Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 13

Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Kepres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)