Manajemen Klinis Tata Laksana COVID-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Manajemen Klinis Tata Laksana COVID-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Manajemen Klinis Tata Laksana COVID-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan diterbitkan Kementerian Kesehatan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/5671/2021 tentang Manajemen Klinis Tata Laksana COVID-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. KMK HK.01.07/MENKES/5671/2021 tentang Manajemen Klinis Tata Laksana COVID-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan diteken Menkes Budi G. Sadikin di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2021.

Manajemen Klinis Tata Laksana COVID-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan merupakan Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/5671/2021 tentang Manajemen Klinis Tata Laksana COVID-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Dalam halaman ini adalah BAB I Pendahuluan dan BAB II tentang Pemeriksaan Laboratorium Nucleid Acid Amplification Test (NAAT).

Berikut adalah isi Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/5671/2021 tentang Manajemen Klinis Tata Laksana COVID-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, BAB I dan BAB II.

Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/5671/2021 tentang Manajemen Klinis Tata Laksana COVID-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

MANAJEMEN KLINIS TATA LAKSANA CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut WHO, pada 1 Juli 2021 lebih dari 182 juta orang di seluruh dunia telah didiagnosis dengan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan telah merenggut lebih dari 3,9 juta jiwa. Meskipun beberapa wilayah di dunia mengalami penurunan jumlah kasus, daerah lain masih mengalami lonjakan kasus yang salah satu kemungkinannya adalah ditemukan varian baru khususnya varian Delta yang tingkat penularannya lebih tinggi dibandingkan dengan varian sebelumnya termasuk di Indonesia.

Di Indonesia, kasus konfirmasi COVID-19 belum mengalami penurunan yang signifikan, tetapi cenderung terjadi peningkatan yang sangat drastis pada pertengahan tahun 2021, khususnya di beberapa provinsi tertinggi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur.

Berdasarkan data yang diambil dari Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan bulan Mei-Juli 2021, terjadi peningkatan jumlah pasien yang meninggal di beberapa provinsi terbanyak sesuai data berikut.

Manajemen Klinis Tata Laksana COVID-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Manajemen Klinis Tata Laksana COVID-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Dengan banyaknya penelitian COVID-19 yang telah dilakukan sebagai dasar rekomendasi pengobatan, baik yang berasal dari referensi dalam negeri, luar negeri, jurnal ilmiah maupun rekomendasi BPOM, mengakibatkan manajemen klinis tata laksana COVID-19 dapat mengalami perubahan sesuai dengan update serta perkembangan pengobatan terkini.

Tenaga kesehatan yang terlibat dalam manajemen klinis tata laksana COVID-19 dapat di FKTP maupun di FKTRL. Manajemen klinis tata laksana COVID-19 di FKTP dapat dilakukan oleh dokter umum sebagai Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP), sedangkan di FKRTL dapat dilakukan oleh dokter spesialis paru, dokter spesialis penyakit dalam, dokter penyakit dalam subspesialis paru, dokter penyakit dalam subspesialis tropik infeksi, dokter spesialis anak, dokter anak subspesialis paru, dokter anak subspesialis infeksi tropik, dokter anak subspesialis emergensi dan rawat intensif anak, dokter obstetri dan ginekologi, dokter spesialis anestesi, dokter spesialis anestesi subspesialis Intensive Care dan dokter spesialis lain atau dokter subspesialis lain sesuai dengan kebutuhan medis sebagai DPJP. Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah dokter spesialis, maka dokter umum dapat merawat pasien COVID-19 sesuai dengan kewenangannya. Tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan COVID-19 adalah perawat dan tenaga kesehatan lainnya sesuai kebutuhan medis pasien.

Pedoman Manajemen Klinis Tata Laksana COVID-19 disusun berdasarkan rekomendasi WHO yang disesuaikan dengan perkembangan pandemi COVID-19, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Organisasi Profesi telah menyusun manajemen klinis tata laksana COVID-19 berupa pedoman tata laksana COVID-19 edisi ke-3, dan Kementerian Kesehatan menerbitkan protokol tersebut dalam bentuk buku saku pada bulan Januari 2021. Dengan adanya perubahan terapi pasien COVID-19 pada saat ini, maka pedoman tata laksana tersebut perlu disempurnakan untuk menjadi acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dokter, tenaga kesehatan lain, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait dalam penanganan pasien COVID-19.

B. Tujuan

  1. Umum

    Terselenggaranya manajemen klinis pelayanan COVID-19 yang komprehensif.

  2. Khusus

    Memberikan acuan bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan pada pasien COVID-19 yang dapat dipahami dan diimplementasikan

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup manajemen klinis meliputi:

  1. Tatalaksana Klinis Pasien COVID 19 pada dewasa, neonatus, anak dan remaja, serta ibu hamil sesuai dengan derajat gejala.

  2. Penetapan kriteria rujukan, kesembuhan, dan pulang.

BAB II
PEMERIKSAAN LABORATORIUM NUCLEID ACID AMPLIFICATION TEST (NAAT)

Kasus COVID-19 diklasifikasikan menjadi kasus suspek, kasus probabel, dan kasus konfirmasi. Klasifikasi kasus COVID-19 dilakukan berdasarkan penilaian kriteria klinis, kriteria epidemiologis, dan kriteria pemeriksaan penunjang sesuai dengan pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri.

WHO merekomendasikan Pemeriksaan molekuler untuk pasien yang terduga terinfeksi COVID-19 melalui metode deteksi molekuler/NAAT (Nucleid Acid Amplification Test) diantaranya pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR). Pemeriksaan Laboratorium NAAT dilakukan melalui tahapan:

  1. Pemeriksaan RT-PCR dilakukan melalui Pengambilan swab nasofaring dan orofaring. Swab diambil di hari ke-1 dan ke-2 untuk penegakan diagnosis. Bila pemeriksaan di hari ke-1 sudah positif, tidak perlu lagi pemeriksaan di hari ke-2, Apabila pemeriksaan di hari ke-1 negatif, maka diperlukan pemeriksaan di hari berikutnya (hari ke-2).

  2. Pada pasien rawat inap, pemeriksaan RT-PCR dilakukan evaluasi secara berkala.

  3. Untuk kasus tanpa gejala, ringan, dan sedang tidak perlu dilakukan pemeriksaan RT-PCR untuk follow-up. Pemeriksaan follow-up hanya dilakukan pada pasien yang berat dan kritis.

  4. Untuk RT-PCR follow-up pada kasus berat dan kritis, dapat dilakukan setelah sepuluh hari dari pengambilan swab yang positif.

  5. Bila diperlukan, pemeriksaan RT-PCR tambahan dapat dilakukan dengan disesuaikan kondisi kasus sesuai pertimbangan DPJP dan kapasitas di fasilitas pelayanan kesehatan masing-masing.

  6. Untuk kasus berat dan kritis termasuk imunocompromised, bila setelah klinis membaik, bebas demam selama tiga hari namun pada follow-up RT-PCR menunjukkan hasil yang positif, kemungkinan terjadi kondisi positif persisten yang disebabkan oleh terdeteksinya fragmen atau partikel virus yang sudah tidak aktif.

  7. Pada kasus berat dan kritis, nilai Cycle Threshold (CT) value dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk transfer pasien dari rawat intensif ke rawat inap biasa dengan berdiskusi antara DPJP dan laboratorium pemeriksa RT-PCR karena nilai cutt off berbeda-beda sesuai dengan reagen dan alat yang digunakan.

 

Tabel 1. Jadwal Pengambilan Swab Untuk Pemeriksaan NAAT

 

Jadwal Pengambilan Swab Untuk Pemeriksaan NAAT