Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on February 23, 2018
Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan tahun 2018 se-Indonesia sudah ditetapkan oleh Menteri Sosial dengan jumlah 92.400.000 orang. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan tahun 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang diputuskan dan ditetapkan pada waktu itu tanggal 2 Januari 2018 yang lalu oleh Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa.

Salinan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan disampaikan kepada- pihak-pihak terkait seperti:

  1. Presiden Republik Indonesia.
  2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
  3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
  4. Menteri Keuangan.
  5. Menteri PPN/Kepala Bappenas.
  6. Menteri Dalam Negeri.
  7. Menteri Kesehatan.
  8. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan.

Banyak sekali jumlah para Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sejumlah 92.400.000 orang, untuk kita ketahui bersama bahwa jumlah fakir miskin dan saudara-saudara kita yang tidak mampu jumlahnya sembilan puluh dua juta empat ratus ribu orang.. Begini isi dari Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan tersebut.

Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

Abstraksi

Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan terbit untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 15 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Pasal 11B ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2018.

Dasar Hukum SK Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

  1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
  7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
  8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  9. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
  10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029);
  12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);
  13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 713);

Isi Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

KESATU : Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan merupakan data fakir miskin dan orang tidak mampu berdasarkan basis data terpadu sebanyak 92.400.000 (sembilan puluh dua juta empat ratus ribu) jiwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KEDUA : Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah termasuk bayi dari Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang dilahirkan pada tahun 2018.
KETIGA : Rincian secara lengkap by name by address peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan data yang sudah diverifikasi dan divalidasi.
KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

 

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2018

 

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Lampiran Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan


NO

KODE PROVINSI

PROVINSI

JUMLAH

01
02
03
04

1

11

ACEH

2.331.189

2

12

SUMATERA UTARA

4.375.909

3

13

SUMATERA BARAT

1.663.955

4

14

RIAU

1.412.597

5

15

JAMBI

877.306

6

16

SUMATERA SELATAN

2.612.422

7

17

BENGKULU

665.601

8

18

LAMPUNG

3.318.247

9

19

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

218.313

10

21

KEPULAUAN RIAU

353.205

11

31

DKI JAKARTA

1.333.252

12

32

JAWA BARAT

15.694.159

13

33

JAWA TENGAH

15.404.938

14

34

DI YOGYAKARTA

1.660.649

15

35

JAWA TIMUR

14.915.649

16

36

BANTEN

3.477.737

17

51

BALI

939.074

18

52

NUSA TENGGARA BARAT

2.424.420

19

53

NUSA TENGGARA TIMUR

2.854.813

20

61

KALIMANTAN BARAT

1.439.048

21

62

KALIMANTAN TENGAH

498.947

22

63

KALIMANTAN SELATAN

804.940

23

64

KALIMANTAN TIMUR

683.102

24

65

KALIMANTAN UTARA

152.920

25

71

SULAWESI UTARA

857.415

26

72

SULAWESI TENGAH

1.257.978

27

73

SULAWESI SELATAN

3.186.484

28

74

SULAWESI TENGGARA

1.112.893

29

75

GORONTALO

546.411

30

76

SULAWESI BARAT

557.930

31

81

MALUKU

809.823
32 82 MALUKU UTARA 351.714
33 91 PAPUA BARAT 778.117
34 94 PAPUA 2.828.843

JUMLAH

92.400.000

SK Menteri Sosial Nomor 5/HUK/2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan