Permenkes 17 tahun 2021 tentang Nakestrad Interkontinental

Nakestrad Interkontinental adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan tinggi bidang pengobatan tradisional yang meliputi keterampilan dan ramuan baik lulusan di dalam negeri maupun di luar negeri serta diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nakestrad Interkontinental adalah singkatan dari Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental yang diatur dengan Permenkes 17 tahun 2021.

Apa itu Pelayanan Kesehatan Tradisional Interkontinental? Pelayanan Kesehatan Tradisional Interkontinental adalah pelayanan kesehatan tradisional baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Permenkes 17 tahun 2021 tentang Nakestrad Interkontinental menyatakan bahwa tenaga kesehatan tradisional interkontinental merupakan bagian dari tenaga kesehatan tradisional dan memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Menteri Kesehatan telah menetapkan Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental sebagai jenis tenaga kesehatan yang masuk dalam kelompok Tenaga Kesehatan Tradisional melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/311/2020 tentang Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental sebagai Jenis Tenaga Kesehatan.

Permenkes 17 tahun 2021 tentang Nakestrad Interkontinental mengatur tentang Nakestrad Interkontinental yang telah lulus sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan dan belum memiliki STRTKT Interkontinental diberikan STRTKT Interkontinental. Serta Nakestrad Interkontinental dengan kualifikasi pendidikan diploma tiga yang telah memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Interkontinental secara mandiri di tempat praktik mandiri Nakestrad Interkontinental sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dapat melaksanakan praktik secara mandiri di tempat praktik mandiri Nakestrad Interkontinental untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2021 tentang Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2021 oleh Menkes Budi G. Sadikin. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2021 tentang Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental diundangkan Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal 18 Mei 2021 di Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2021 tentang Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 493. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 17 tahun 2021
tentang
Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental

Latar Belakang

Pertimbangan Permenkes 17 tahun 2021 tentang Nakestrad Interkontinental, adalah:

  1. bahwa tenaga kesehatan tradisional interkontinental merupakan bagian dari tenaga kesehatan tradisional dan memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki;

  2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Menteri Kesehatan telah menetapkan Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental sebagai jenis tenaga kesehatan yang masuk dalam kelompok Tenaga Kesehatan Tradisional melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/311/2020 tentang Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental sebagai Jenis Tenaga Kesehatan;

  3. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi telah ditetapkan program studi Pengobatan Tradisional Tiongkok;

  4. bahwa untuk melindungi masyarakat penerima pelayanan kesehatan, setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

  5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental;

Dasar Hukum

Dasar hukum Permenkes 17 tahun 2021 tentang Nakestrad Interkontinental, adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);

  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

Isi Permenkes Nakestrad Interkontinental

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2021 tentang Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL INTERKONTINENTAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental, yang selanjutnya disebut Nakestrad Interkontinental adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan tinggi bidang pengobatan tradisional yang meliputi keterampilan dan ramuan baik lulusan di dalam negeri maupun di luar negeri serta diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Pelayanan Kesehatan Tradisional Interkontinental adalah pelayanan kesehatan tradisional baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

  3. Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental yang selanjutnya disebut STRTKT Interkontinental adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil kesehatan tradisional kepada Nakestrad Interkontinental yang telah diregistrasi.

  4. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental yang selanjutnya disebut SIPTKT Interkontinental adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Nakestrad Interkontinental sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.

  5. Nakestrad Interkontinental Warga Negara Asing, yang selanjutnya disebut Nakestrad Interkontinental WNA adalah Nakestrad Interkontinental yang bukan berstatus Warga Negara Indonesia.

  6. Surat Tanda Registrasi Sementara Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental yang selanjutnya disebut STR Sementara Nakestrad Interkontinental adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil kesehatan tradisional kepada Nakestrad Interkontinental warga negara asing yang telah diregistrasi.

  7. Standar Profesi adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh Nakestrad Interkontinental untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh Organisasi Profesi.

  8. Instansi Pemberi Izin adalah instansi atau satuan kerja yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk menerbitkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

  10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

  13. Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental yang selanjutnya disebut Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpunnya Nakestrad Interkontinental.

BAB II
KUALIFIKASI NAKESTRAD INTERKONTINENTAL

Pasal 2

  1. Kualifikasi pendidikan Nakestrad Interkontinental terdiri atas:

    1. diploma tiga;

    2. diploma empat atau sarjana terapan; dan

    3. profesi.

  2. Capaian pembelajaran lulusan kualifikasi pendidikan Nakestrad Interkontinental sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar keilmuannya merupakan kesehatan tradisional Tiongkok.

BAB III
PERIZINAN

Bagian Kesatu
STRTKT Interkontinental

Pasal 3

  1. Setiap Nakestrad Interkontinental wajib memiliki STRTKT Interkontinental dalam melakukan praktik.

  2. Untuk memperoleh STRTKT Interkontinental sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nakestrad Interkontinental harus memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. STRTKT Interkontinental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.

  4. STRTKT Interkontinental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

STRTKT Interkontinental yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

  1. Nakestrad Interkontinental WNA untuk dapat melakukan praktik di Indonesia wajib memiliki STR Sementara Nakestrad Interkontinental.

  2. Untuk memperoleh STR Sementara Nakestrad Interkontinental sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nakestrad Interkontinental WNA harus memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. STR Sementara Nakestrad Interkontinental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

Bagian Kedua
SIPTKT Interkontinental

Pasal 6

  1. Nakestrad Interkontinental untuk dapat melakukan praktik wajib memiliki SIPTKT Interkontinental.

  2. SIPTKT Interkontinental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Nakestrad Interkontinental yang telah memiliki STRTKT Interkontinental.

  3. SIPTKT Interkontinental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.

  4. SIPTKT Interkontinental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang STRTKT Interkontinental masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Pasal 7

  1. Nakestrad Interkontinental hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIPTKT Interkontinental.

  2. Permohonan SIPTKT Interkontinental kedua harus dilakukan dengan menunjukkan SIPTKT Interkontinental pertama yang masih berlaku.

Pasal 8

  1. SIPTKT Interkontinental diterbitkan oleh Instansi Pemberi Izin yang ditunjuk pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

  2. Penerbitan SIPTKT Interkontinental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditembuskan kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota.

  3. Dalam hal Instansi Pemberi Izin merupakan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, penerbitan SIPTKT Interkontinental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditembuskan.

Pasal 9

  1. Untuk memperoleh SIPTKT Interkontinental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Nakestrad Interkontinental harus mengajukan permohonan kepada Instansi Pemberi Izin dengan melampirkan:

    1. fotokopi ijazah yang dilegalisasi;

    2. fotokopi STRTKT Interkontinental yang masih berlaku dan dilegalisasi asli;

    3. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;

    4. surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan tempat Nakestrad Interkontinental berpraktik;

    5. pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4x6 (empat kali enam) cm sebanyak 3 (tiga) lembar;

    6. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan Pemerintah Daerah kabupaten/kota setempat; dan

    7. rekomendasi dari Organisasi Profesi.

  2. Dalam hal Instansi Pemberi Izin merupakan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, persyaratan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak diperlukan.

Pasal 10

SIPTKT Interkontinental dinyatakan tidak berlaku apabila:

  1. tempat praktik tidak sesuai lagi dengan SIPTKT Interkontinental;

  2. masa berlaku STRTKT Interkontinental telah habis dan tidak diperpanjang;

  3. dicabut oleh pejabat yang berwenang memberikan izin; atau

  4. Nakestrad Interkontinental yang bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 11

Nakestrad Interkontinental WNA mengajukan permohonan memperoleh SIPTKT Interkontinental kepada Instansi Pemberi Izin setelah:

  1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g kecuali huruf b; dan

  2. memiliki STR Sementara Nakestrad Interkontinental.

Pasal 12

SIPTKT Interkontinental bagi Nakestrad Interkontinental WNA berlaku sepanjang STR Sementara Nakestrad Interkontinental masih berlaku.

Pasal 13

  1. Nakestrad Interkontinental yang akan memperpanjang SIPTKT Interkontinental harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

  2. Nakestrad Interkontinental WNA yang akan memperpanjang SIPTKT Interkontinental harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

  3. SIPTKT Interkontinental bagi Nakestrad Interkontinental WNA berlaku selama 1 (satu) tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

Pasal 14

  1. Pimpinan tempat praktik Nakestrad Interkontinental dilarang mempekerjakan Nakestrad Interkontinental yang tidak memiliki SIPTKT Interkontinental.

  2. Pimpinan tempat praktik Nakestrad Interkontinental wajib melaporkan Nakestrad Interkontinental yang bekerja dan berhenti bekerja di tempat praktik Nakestrad Interkontinental tersebut pada tiap triwulan kepada kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dengan tembusan kepada Organisasi Profesi.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PRAKTIK NAKESTRAD INTERKONTINENTAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

  1. Nakestrad Interkontinental dapat menjalankan praktik di:

    1. tempat praktik mandiri Nakestrad Interkontinental;

    2. pusat kesehatan masyarakat;

    3. rumah sakit;

    4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional; dan/atau

    5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.

  2. Selain Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nakestrad Interkontinental dapat menjalankan praktik di toko obat tradisional, industri obat tradisional, dan usaha obat tradisional.

  3. Nakestrad Interkontinental yang menjalankan praktik di tempat praktik mandiri Nakestrad Interkontinental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah diploma empat atau sarjana terapan.

Bagian Kedua
Kewenangan

Pasal 16

  1. Dalam menjalankan praktik, Nakestrad Interkontinental memiliki wewenang untuk melakukan Pelayanan Kesehatan Tradisional Interkontinental meliputi:

    1. melakukan pengkajian klien;

    2. menyimpulkan hasil pengkajian klien;

    3. menetapkan permasalahan kesehatan klien;

    4. merencanakan tindakan;

    5. melakukan tindakan dengan menggunakan modalitas ramuan, moksibusi, tuīna, kop, guāshā (kerokan), dan akupunktur; dan

    6. melakukan pencatatan dan pelaporan atas Pelayanan Kesehatan Tradisional Interkontinental yang dilakukan.

  2. Ramuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang digunakan untuk pengobatan meliputi racikan simplisia, serbuk, atau ekstrak.

  3. Dalam rangka pengobatan dengan menggunakan ramuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Nakestrad Interkontinental dapat dilakukan melalui permintaan kepada Nakestrad Interkontinental lain atau toko obat tradisional.

  4. Permintaaan racikan ramuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa obat herbal terstandar dan/atau fitofarmaka yang bertujuan untuk mengobati klien, yang dibuat dan ditulis oleh Nakestrad Interkontinental berdasarkan diagnosa yang ditegakkan.

Pasal 17

Dalam menjalankan praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Nakestrad Interkontinental harus mematuhi kode etik, Standar Profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

Pasal 18

  1. Dalam keadaan tertentu, Nakestrad Interkontinental dapat memberikan pertolongan pertama sesuai dengan kompetensinya.

  2. Pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengurangi rasa sakit atau penderitaan klien.

  3. Nakestrad Interkontinental wajib merujuk klien sesuai dengan indikasi kepada tenaga kesehatan lainnya setelah pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selesai dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pencatatan dan Pelaporan

Pasal 19

  1. Dalam melakukan praktik, Nakestrad Interkontinental wajib melakukan pencatatan dan pelaporan.

  2. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dan disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekapitulasi hasil pelayanan yang dilaporkan secara berkala kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban

Pasal 20

Dalam melaksanakan praktik, Nakestrad Interkontinental mempunyai hak sebagai berikut:

  1. memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Standar Profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional;

  2. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari klien dan/atau keluarga klien;

  3. melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan kewenangan;

  4. menerima imbalan jasa profesi; dan

  5. memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

  1. Dalam melaksanakan praktik, Nakestrad Interkontinental mempunyai kewajiban sebagai berikut:

    1. menghormati hak klien;

    2. menyimpan rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

    3. memberikan informasi tentang masalah kesehatan klien dan pelayanan yang dibutuhkan;

    4. memperoleh persetujuan tindakan yang akan dilaksanakan kepada klien;

    5. melakukan rujukan untuk kasus di luar kompetensi dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

    6. mematuhi Standar Profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan kode etik profesi; dan

    7. memasang papan nama praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi yang menjalankan praktik secara mandiri.

  2. Papan nama praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g paling sedikit memuat:

    1. tulisan “tempat praktik mandiri Nakestrad Interkontinental”;

    2. nama Nakestrad Interkontinental;

    3. nomor STRTKT Interkontinental;

    4. nomor SIPTKT Interkontinental; dan

    5. jam praktik.

  3. Papan nama praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

    1. berukuran 90x60 (sembilan puluh kali enam puluh) cm;

    2. posisi horizontal;

    3. warna dasar putih;

    4. warna tulisan hijau muda shine 60 (enam puluh) yellow 100 (seratus);

    5. ditulis dengan huruf latin; dan

    6. menggunakan bahasa Indonesia.

Pasal 22

Nakestrad Interkontinental dalam menjalankan praktik harus senantiasa meningkatkan mutu pelayanan dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya, yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau Organisasi Profesi.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

  1. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan konsil kesehatan tradisional melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan praktik Nakestrad Interkontinental sesuai dengan tugas masing-masing.

  2. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan konsil kesehatan tradisional dapat melibatkan Organisasi Profesi.

  3. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan tradisional, keselamatan klien, dan melindungi masyarakat dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan.

  4. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui supervisi, konsultasi, bimbingan teknis dan/atau monitoring dan evaluasi.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Nakestrad Interkontinental yang telah lulus sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan dan belum memiliki STRTKT Interkontinental diberikan STRTKT Interkontinental.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Nakestrad Interkontinental dengan kualifikasi pendidikan diploma tiga yang telah memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Interkontinental secara mandiri di tempat praktik mandiri Nakestrad Interkontinental sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dapat melaksanakan praktik secara mandiri di tempat praktik mandiri Nakestrad Interkontinental untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikinalah isi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2021 tentang Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental.