Permenkes 20 tahun 2019 tentang Telemedicine

Permenkes 20 tahun 2019 tentang Telemedicine bermaksud untuk mendekatkan pelayanan kesehatan spesialistik dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan terutama daerah terpencil dengan berbagai upaya, salah satunya melalui penggunaan teknologi informasi bidang kesehatan berupa pelayanan konsultasi antar fasilitas pelayanan kesehatan melalui telemedicine.

Permenkes 20 tahun 2019 tentang Telemedicine memiliki tujuan untuk mewujudkan pelayanan telemedicine yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien. Untuk itu diperlukan pengaturan secara khusus mengenai pelayanan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan;

Apakah Telemedicine itu?

Telemedicine adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat.

Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya disebut Pelayanan Telemedicine adalah Telemedicine yang dilaksanakan antara fasilitas pelayanan kesehatan satu dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang lain berupa konsultasi untuk menegakkan diagnosis, terapi, dan/atau pencegahan penyakit.

Apa itu Fasyankes?

Fasyankes adalah kependekan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Fasyankes Pemberi Konsultasi adalah Fasyankes yang menerima permintaan dan memberikan pelayanan konsultasi Telemedicine. Fasyankes Peminta Konsultasi adalah Fasyankes yang mengirim permintaan konsultasi Telemedicine.

Apakah Expertise itu?

Expertise adalah hasil analisis dan kesimpulan oleh dokter spesialis/dokter subspesialis dan/atau ahli lainnya yang terkait terhadap pembacaan gambar, image atau foto yang berasal dari pemeriksaan penunjang medis, dan dokumen hasil pemeriksaan lain yang digunakan sebagai penunjang penegak diagnosa pasien.

Bagaimana Pelayanan Telemedicine dilakukan?

Pelayanan Telemedicine dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki surat izin praktik di Fasyankes penyelenggara.

Pelayanan Telemedicine terdiri atas pelayanan teleradiologi, teleelektrokardiografi, teleultrasonografi, telekonsultasi klinis, dan pelayanan konsultasi Telemedicine lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Teleradiologi merupakan pelayanan radiologi diagnostik dengan menggunakan transmisi elektronik image dari semua modalitas radiologi beserta data pendukung dari Fasyankes Peminta Konsultasi ke Fasyankes Pemberi Konsultasi, untuk mendapatkan Expertise dalam hal penegakan diagnosis.

Teleelektrokardiografi merupakan pelayanan elektrokardiografi dengan menggunakan transmisi elektronik gambar dari semua modalitas elektrokardiografi beserta data pendukung dari Fasyankes Peminta Konsultasi ke Fasyankes Pemberi Konsultasi, untuk mendapatkan Expertise dalam hal penegakan diagnosis.

Teleultrasonografi merupakan pelayanan ultrasonografi obstetrik dengan menggunakan transmisi elektronik gambar dari semua modalitas ultrasonografi obstetrik beserta data pendukung dari Fasyankes Peminta Konsultasi ke Fasyankes Pemberi Konsultasi, untuk mendapatkan Expertise dalam hal penegakan diagnosis.

Telekonsultasi klinis merupakan pelayanan konsultasi klinis jarak jauh untuk membantu menegakkan diagnosis, dan/atau memberikan pertimbangan/saran tata laksana. Telekonsultasi klinis dapat dilakukan secara tertulis, suara, dan/atau video. Telekonsultasi klinis harus terekam dan tercatat dalam rekam medis.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan ditetapkan Menkes Nila Farid Moeloek di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2019. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan diundangkan Ditjen Peraturan Perundang-undangan Widodo Ekatjahjana di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2019.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 890. Agar setiap orang mengetahuinya.

Permenkes 20 tahun 2019 tentang Telemedicine

Latar Belakang

Pertimbangan terbitnya Permenkes 20 tahun 2019 tentang Telemedicine adalah:

  1. bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan spesialistik dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan terutama daerah terpencil, dilakukan berbagai upaya salah satunya melalui penggunaan teknologi informasi bidang kesehatan berupa pelayanan konsultasi antar fasilitas pelayanan kesehatan melalui telemedicine;
  2. bahwa untuk mewujudkan pelayanan telemedicine yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien, diperlukan pengaturan secara khusus mengenai pelayanan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

Dasar Hukum

Dasar hukum keluarnya Permenkes 20 tahun 2019 tentang Telemedicine adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  2. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

Isi Permenkes 20 tahun 2019

Berikut adalah salinan isi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Bukan format asli:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TELEMEDICINE ANTAR FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Telemedicine adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat.
  2. Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya disebut Pelayanan Telemedicine adalah Telemedicine yang dilaksanakan antara fasilitas pelayanan kesehatan satu dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang lain berupa konsultasi untuk menegakkan diagnosis, terapi, dan/atau pencegahan penyakit.
  3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
  4. Fasyankes Pemberi Konsultasi adalah Fasyankes yang menerima permintaan dan memberikan pelayanan konsultasi Telemedicine.
  5. Fasyankes Peminta Konsultasi adalah Fasyankes yang mengirim permintaan konsultasi Telemedicine.
  6. Expertise adalah hasil analisis dan kesimpulan oleh dokter spesialis/dokter subspesialis dan/atau ahli lainnya yang terkait terhadap pembacaan gambar, image atau foto yang berasal dari pemeriksaan penunjang medis, dan dokumen hasil pemeriksaan lain yang digunakan sebagai penunjang penegak diagnosa pasien.
  7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.
  10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal pada Kementerian Kesehatan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayanan kesehatan.

BAB II
PELAYANAN

Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan

Pasal 2

Pelayanan Telemedicine dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki surat izin praktik di Fasyankes penyelenggara.

Pasal 3

  1. Pelayanan Telemedicine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pelayanan:
    1. teleradiologi;
    2. teleelektrokardiografi;
    3. teleultrasonografi;
    4. telekonsultasi klinis; dan
    5. pelayanan konsultasi Telemedicine lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  2. Teleradiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan radiologi diagnostik dengan menggunakan transmisi elektronik image dari semua modalitas radiologi beserta data pendukung dari Fasyankes Peminta Konsultasi ke Fasyankes Pemberi Konsultasi, untuk mendapatkan Expertise dalam hal penegakan diagnosis.
  3. Teleelektrokardiografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan elektrokardiografi dengan menggunakan transmisi elektronik gambar dari semua modalitas elektrokardiografi beserta data pendukung dari Fasyankes Peminta Konsultasi ke Fasyankes Pemberi Konsultasi, untuk mendapatkan Expertise dalam hal penegakan diagnosis.
  4. Teleultrasonografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelayanan ultrasonografi obstetrik dengan menggunakan transmisi elektronik gambar dari semua modalitas ultrasonografi obstetrik beserta data pendukung dari Fasyankes Peminta Konsultasi ke Fasyankes Pemberi Konsultasi, untuk mendapatkan Expertise dalam hal penegakan diagnosis.
  5. Telekonsultasi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelayanan konsultasi klinis jarak jauh untuk membantu menegakkan diagnosis, dan/atau memberikan pertimbangan/saran tata laksana.
  6. Telekonsultasi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan secara tertulis, suara, dan/atau video.
  7. Telekonsultasi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus terekam dan tercatat dalam rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pelayanan Telemedicine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Fasyankes Penyelenggara

Pasal 5

Fasyankes penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi Fasyankes Pemberi Konsultasi dan Fasyankes Peminta Konsultasi.

Pasal 6

  1. Fasyankes Pemberi Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa rumah sakit.
  2. Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rumah sakit milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta yang memenuhi persyaratan.
  3. Fasyankes Peminta Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa rumah sakit, Fasyankes tingkat pertama, dan Fasyankes lain.

Pasal 7

  1. Fasyankes Pemberi Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki tugas:
    1. menetapkan sumber daya manusia dalam melaksanakan Pelayanan Telemedicine;
    2. menetapkan standar prosedur operasional Pelayanan Telemedicine melalui keputusan kepala/direktur rumah sakit;
    3. mendokumentasikan Pelayanan Telemedicine dalam rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    4. merespon setiap keluhan/usul/kritik atas Pelayanan Telemedicine dari Fasyankes Peminta Konsultasi.
  2. Fasyankes Peminta Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki tugas:
    1. menetapkan sumber daya manusia dalam melaksanakan Pelayanan Telemedicine;
    2. menetapkan standar prosedur operasional Pelayanan Telemedicine melalui keputusan pimpinan Fasyankes;
    3. mendokumentasikan Pelayanan Telemedicine dalam rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    4. memberikan jasa Pelayanan Telemedicine sesuai dengan perjanjian kerja sama.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 8

Fasyankes Pemberi Konsultasi dan Fasyankes Peminta Konsultasi yang menyelenggarakan Pelayanan Telemedicine harus memenuhi persyaratan yang meliputi:

  1. sumber daya manusia;
  2. sarana, prasarana, peralatan; dan
  3. aplikasi.

Pasal 9

  1. Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a pada Fasyankes Pemberi Konsultasi terdiri atas:
    1. dokter;
    2. dokter spesialis/dokter subspesialis;
    3. tenaga kesehatan lain; dan
    4. tenaga lainnya yang kompeten di bidang teknologi informatika.
  2. Selain sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fasyankes Pemberi Konsultasi dapat memiliki ahli lain di bidang kesehatan.
  3. Dokter spesialis/dokter subspesialis dan ahli lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) merupakan sumber daya kesehatan yang memberikan Expertise dan memiliki kompetensi sesuai dengan jenis Pelayanan Telemedicine.

Pasal 10

  1. Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a pada Fasyankes Peminta Konsultasi paling sedikit berupa:
    1. dokter/dokter spesialis;
    2. tenaga kesehatan lain; dan
    3. tenaga lainnya yang kompeten di bidang teknologi informatika.
  2. Dokter/dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sumber daya kesehatan yang meminta Expertise sesuai dengan jenis Pelayanan Telemedicine.
  3. Dalam hal Fasyankes Peminta Konsultasi tidak memiliki dokter/dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (2), konsultasi dapat dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus terlatih menggunakan teknologi dan peralatan, serta memiliki keterampilan komunikasi dan perilaku yang sesuai dalam Pelayanan Telemedicine.

Pasal 11

  1. Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan bangunan/ruang yang digunakan dalam melakukan Pelayanan Telemedicine, dapat berdiri sendiri atau terpisah dari area pelayanan.
  2. Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b paling sedikit meliputi listrik, jaringan internet yang memadai, dan prasarana lain yang mendukung Pelayanan Telemedicine.
  3. Peralatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b paling sedikit meliputi peralatan medis dan nonmedis yang menunjang Pelayanan Telemedicine.
  4. Sarana, Prasarana, dan Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan, dan laik pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

  1. Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan aplikasi Telemedicine dengan sistem keamanan dan keselamatan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Kementerian Kesehatan.
  3. Dalam hal Pelayanan Telemedicine menggunakan aplikasi yang dikembangkan secara mandiri, aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus teregistrasi di Kementerian Kesehatan.
  4. Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka interoperabilitas data secara otomatis dan real time.
  5. Interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa data agregat Pelayanan Telemedicine.

Bagian Keempat
Registrasi

Pasal 13

  1. Setiap Fasyankes Pemberi Konsultasi dan Fasyankes Peminta Konsultasi yang telah memenuhi persyaratan harus teregistrasi.
  2. Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
  3. Pengajuan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan melampirkan dokumen pemenuhan persyaratan dan/atau aplikasi yang digunakan.

Bagian Kelima
Expertise

Pasal 14

  1. Fasyankes Pemberi Konsultasi harus menyampaikan jawaban konsultasi dan/atau menerbitkan Expertise kepada Fasyankes Peminta Konsultasi.
  2. Jawaban konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan medis dari dokter spesialis/dokter subspesialis dan/atau ahli lainnya yang terkait terhadap tindakan atau penatalaksanaan pasien pada pelayanan telekonsultasi klinis.
  3. Jawaban konsultasi dan/atau penerbitan Expertise sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan paling sedikit nama dokter peminta, dokter spesialis/dokter subspesialis atau ahli lainnya yang terkait pembuat Expertise, data identitas pasien, dan keterangan lain yang dibutuhkan.
  4. Jawaban konsultasi dan/atau penerbitan Expertise sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dicetak dan merupakan bagian dari rekam medis pasien.
  5. Dalam hal komunikasi, tulisan, gambar, video, audio, atau keterangan lain yang dibutuhkan tidak jelas diterima, dokter spesialis/dokter subspesialis atau ahli lainnya pemberi konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat meminta pemeriksaan atau pengiriman ulang sesuai dengan kebutuhan.

BAB III
BIAYA

Pasal 15

  1. Biaya Pelayanan Telemedicine dibebankan kepada Fasyankes Peminta Konsultasi.
  2. Besaran biaya Pelayanan Telemedicine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program jaminan kesehatan ditetapkan oleh Menteri.
  3. Selain untuk program jaminan kesehatan, Fasyankes dapat menetapkan besaran biaya Pelayanan Telemedicine melalui kesepakatan antar Fasyankes Pemberi Konsultasi dan Fasyankes Peminta Konsultasi.
  4. Penetapan besaran biaya Pelayanan Telemedicine melalui kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan besaran biaya yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 16

  1. Pengajuan klaim biaya Pelayanan Telemedicine dilakukan melalui aplikasi.
  2. Pembayaran klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 17

  1. Fasyankes Pemberi Konsultasi dalam melaksanakan Pelayanan Telemedicine memiliki hak:
    1. menerima informasi medis berupa gambar, citra (image), teks, biosinyal, video dan/atau suara yang baik dengan menggunakan transmisi elektronik untuk menjawab konsultasi dan/atau memberi Expertise; dan
    2. menerima imbalan jasa Pelayanan Telemedicine.
  2. Fasyankes Pemberi Konsultasi dalam melaksanakan Pelayanan Telemedicine memiliki kewajiban:
    1. menyampaikan jawaban konsultasi dan/atau memberikan Expertise sesuai standar;
    2. menjaga kerahasiaan data pasien;
    3. memberikan informasi yang benar, jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan jujur mengenai hasil konsultasi dan/atau Expertise; dan
    4. menyediakan waktu konsultasi 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari, 7 (tujuh) hari dalam seminggu.

Pasal 18

  1. Fasyankes Peminta Konsultasi dalam melaksanakan Pelayanan Telemedicine memiliki hak:
    1. memperoleh jawaban konsultasi dan/atau menerima Expertise sesuai standar; dan
    2. menerima informasi yang benar, jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan jujur mengenai hasil konsultasi dan/atau Expertise.
  2. Fasyankes Peminta Konsultasi dalam melaksanakan Pelayanan Telemedicine memiliki kewajiban:
    1. mengirim informasi medis berupa gambar, pencitraan, teks, biosinyal, video dan/atau suara dengan menggunakan transmisi elektronik sesuai standar mutu untuk meminta jawaban konsultasi dan/atau memperoleh Expertise;
    2. menjaga kerahasiaan data pasien; dan
    3. memberikan informasi yang benar, jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan jujur mengenai hasil konsultasi dan/atau Expertise kepada pasien;

BAB V
PENDANAAN

Pasal 19

  1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat membantu pendanaan Pelayanan Telemedicine sesuai dengan kewenangan masing-masing.
  2. Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari sumber:
    1. anggaran pendapatan dan belanja negara;
    2. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
    3. sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

  1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan daerah provinsi, dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota berdasarkan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan daerah provinsi, dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kementerian yang menangani urusan pemerintahan bidang komunisasi dan informasi dan organisasi profesi terkait.
  3. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Fasyankes yang telah menyelenggarakan Pelayanan Telemedicine harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah salinan bunyi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Lampiran Ukuran
Permenkes 20 tahun 2019 tentang Telemedicine (115.38 KB) 115.38 KB