Permenkes 26 tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU 38 tahun 2018 tentang Keperawatan

Permenkes 26 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 38 tahun 2018 tentang Keperawatan

Status, Mencabut

Setelah Permenkes No. 26 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 38 tahun 2018 tentang Keperawatan diundangkan dan mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat; dan

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 473),

dinyatakan dicabut, dan tidak berlaku.

Latar Belakang

Pertimbangan Permenkes 26 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 23, Pasal 28 ayat (5), Pasal 34, Pasal 35 ayat (5), dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

Dasar Hukum

Dasar hukum Permenkes 26 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 38 tahun 2018 tentang Keperawatan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);

3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

Isi Kebijakan Aturan Pelaksanaan UU Keperawatan

Isi Permenkes 26 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan adalah sebagai berikut (bukan format asli):

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Perawat Vokasi adalah Perawat lulusan pendidikan vokasi Keperawatan paling rendah program Diploma Tiga Keperawatan.

3. Perawat Profesi adalah Perawat lulusan pendidikan profesi Keperawatan yang merupakan program profesi Keperawatan dan program spesialis Keperawatan.

4. Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat.

5. Praktik Keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Perawat dalam bentuk Asuhan Keperawatan.

6. Asuhan Keperawatan adalah rangkaian interaksi Perawat dengan Klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian Klien dalam merawat dirinya.

7. Pelayanan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat Keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit.

8. Klien adalah perseorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang menggunakan jasa Pelayanan Keperawatan.

9. Surat Tanda Registrasi Perawat yang selanjutnya disingkat STRP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil keperawatan kepada Perawat yang telah diregistrasi.

10. Surat lzin Praktik Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Perawat sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan Praktik Keperawatan.

11. Perawat Warga Negara Asing adalah Perawat yang bukan berstatus Warga Negara Indonesia.

12. Surat Tanda Registrasi Sementara Perawat yang selanjutnya disebut STR Sementara Perawat adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil keperawatan kepada Perawat Warga Negara Asing yang melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan di bidang kesehatan yang bersifat sementara di Indonesia.

13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

14. Standar Profesi Keperawatan yang selanjutnya disebut Standar Profesi adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh Perawat untuk dapat melakukan Praktik Keperawatan pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh Organisasi Profesi.

15. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

16. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, dan Wali Kota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.

17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

18. Organisasi Profesi adalah wadah yang menghimpun Perawat secara nasional dan berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

1. jenis Perawat;

2. perizinan;

3. penyelenggaraan Praktik Keperawatan;

4. praktik mandiri Perawat;

5. kebutuhan pelayanan kesehatan/Keperawatan dalam suatu wilayah; dan

6. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 26

Ners Spesialis memiliki wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 21 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 24, dan Pasal 25 ayat (2) yang dilaksanakan sesuai dengan kompetensi ners spesialisasinya.

Pasal 27

Tugas sebagai pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dilaksanakan berdasarkan:

1. pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan medis dari dokter dan evaluasi pelaksanaannya; atau

2. dalam rangka pelaksanaan program pemerintah.

Pasal 28

1. Pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan medis dari dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dapat berupa pelimpahan wewenang delegatif atau mandat.

2. Pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis.

3. Pelimpahan wewenang secara mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh tenaga medis kepada Perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis di bawah pengawasan tenaga medis yang melimpahkan wewenang.

4. Pelimpahan wewenang secara delegatif untuk melakukan sesuatu tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh tenaga medis kepada Perawat dengan disertai pelimpahan tanggung jawab.

5. Pelimpahan wewenang secara delegatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada Perawat Profesi atau Perawat Vokasi terlatih.

6. Pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kompetensinya.

7. Jenis tindakan medis dalam pelimpahan wewenang secara mandat meliputi tindakan:

   1. memberikan terapi parenteral;

   2. menjahit luka; dan

   3. tindakan medis lainnya sesuai dengan kompetensi Perawat.

8. Jenis tindakan medis dalam pelimpahan wewenang secara delegatif meliputi tindakan:

   1. memasang infus;

   2. menyuntik;

   3. imunisasi dasar; dan

   4. tindakan medis lainnya yang dilakukan sesuai dengan kompetensi Perawat.

9. Jenis tindakan medis lainnya dalam pelimpahan wewenang secara mandat atau delegatif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dan ayat (8) huruf d ditetapkan oleh:

   1. pimpinan rumah sakit bagi pelimpahan wewenang yang dilakukan dari tenaga medis di rumah sakit atas usulan komite medik dan komite keperawatan; dan

   2. kepala dinas kesehatan Pemerintah Daerah kabupaten/kota bagi pelimpahan wewenang yang dilakukan dari tenaga medis di pusat kesehatan masyarakat dan/atau klinik atas usul kepala pusat kesehatan masyarakat dan/atau pimpinan klinik.

10. Dalam hal di rumah sakit belum terbentuk komite medik atau komite keperawatan, penetapan jenis tindakan medis lainnya dilakukan oleh pimpinan rumah sakit berdasarkan usulan pejabat yang membidangi Keperawatan dan pejabat yang membidangi pelayanan medik di rumah sakit.

Pasal 29

1. Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dalam rangka pelaksanaan program pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b diberikan kepada Perawat yang telah mengikuti pelatihan atau orientasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dalam rangka pelaksanaan program pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

1. Dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f merupakan penugasan pemerintah yang dilaksanakan pada keadaan tidak adanya tenaga medis dan/atau tenaga kefarmasian di suatu wilayah tempat Perawat bertugas.

2. Pelaksanaan tugas pada keadaan keterbatasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perawat dengan memperhatikan kompetensi Perawat dan telah mengikuti orientasi dan/atau pelatihan.

3. Orientasi dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala dinas kesehatan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

4. Dalam menyelenggarakan orientasi dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dapat melibatkan Organisasi Profesi dan/atau organisasi profesi terkait.

5. Dalam rangka sebagai pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perawat memiliki wewenang:

   1. melakukan pengobatan untuk penyakit umum dalam hal tidak terdapat tenaga medis;

   2. merujuk Klien sesuai dengan ketentuan pada sistem rujukan; dan

   3. melakukan pelayanan kefarmasian secara terbatas dalam hal tidak terdapat tenaga kefarmasian.

6. Pelaksanaan pelayanan Asuhan Keperawatan dan pelayanan kesehatan lainnya dalam rangka pelimpahan wewenang berdasarkan penugasan pemerintah hanya dapat:

   1. dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; atau

   2. dilakukan oleh Perawat di daerah yang tidak terdapat Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

7. Keadaan tidak adanya tenaga medis dan/atau tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keadaan tidak adanya Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh kepala dinas kesehatan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 31

1. Dalam hal tidak ada Perawat Profesi di suatu daerah, Perawat Vokasi berwenang menyelenggarakan Praktik Keperawatan dengan kewenangan Perawat Profesi setelah mendapatkan kesesuaian kompetensi.

2. Keadaan tidak ada Perawat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.

3. Kesesuaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pelatihan dan/atau pengembangan kompetensi.

4. Pelatihan dan/atau pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

5. Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perawat Vokasi setelah mendapat surat tugas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 32

Dalam hal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 telah terdapat tenaga medis dan/atau tenaga kefarmasian, wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) tidak berlaku.

Bagian Ketiga
Keadaan Darurat

Pasal 33

1. Dalam keadaan darurat untuk memberikan pertolongan pertama, Perawat dapat melakukan tindakan medis dan pemberian obat sesuai dengan kompetensinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyelamatkan nyawa Klien dan mencegah kecacatan lebih lanjut.

3. Selain bertujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian pertolongan pertama ditujukan untuk mengurangi rasa sakit dan menstabilkan kondisi Klien.

4. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang mengancam nyawa atau kecacatan Klien.

5. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Perawat sesuai dengan hasil evaluasi berdasarkan keilmuannya.

6. Keadaan darurat yang ditetapkan oleh Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penilaian terhadap keadaan Klien.

7. Perawat wajib merujuk Klien kepada dokter atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan setelah pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai dilakukan.

Bagian Keempat
Pencatatan

Pasal 34

1. Dalam melakukan Praktik Keperawatan, Perawat wajib melakukan pencatatan.

2. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban

Pasal 35

1. Dalam melaksanakan Praktik Keperawatan, Perawat mempunyai hak sebagai berikut:

   1. memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Standar Profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

   2. memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari Klien dan/atau keluarganya;

   3. melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan kewenangan;

   4. menerima imbalan jasa atas Pelayanan Keperawatan yang telah diberikan;

   5. menolak keinginan Klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik, standar pelayanan, Standar Profesi, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

   6. memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar;

   7. memperoleh pelindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama;

   8. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya; dan

   9. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Selain menerima imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Perawat juga berhak mendapatkan imbalan jasa atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan.

Pasal 36

1. Dalam melaksanakan Praktik Keperawatan, Perawat mempunyai kewajiban sebagai berikut:

   1. menjaga kerahasiaan kesehatan Klien;

   2. memperoleh persetujuan dari Klien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;

   3. melengkapi sarana dan prasarana Pelayanan Keperawatan sesuai dengan standar Pelayanan Keperawatan dan ketentuan peraturan perundang- undangan bagi Perawat yang menjalankan praktik mandiri;

   4. memberikan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan kode etik, standar Pelayanan Keperawatan, Standar Profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

   5. merujuk Klien yang tidak dapat ditangani kepada Perawat atau tenaga kesehatan lain yang lebih tepat sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya;

   6. mendokumentasikan Asuhan Keperawatan sesuai dengan standar;

   7. memberikan informasi yang lengkap, jujur, benar, jelas, dan mudah dimengerti mengenai tindakan Keperawatan kepada Klien dan/atau keluarganya sesuai dengan batas kewenangannya;

   8. melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari tenaga kesehatan lain yang sesuai dengan kompetensi Perawat; dan

   9. melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah.

2. Perawat dalam menjalankan Praktik Keperawatan harus senantiasa meningkatkan mutu pelayanan dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya, yang diselenggarakan oleh Organisasi Profesi, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah.

BAB V
PRAKTIK MANDIRI PERAWAT

Pasal 37

1. Perawat yang menyelenggarakan Praktik Keperawatan mandiri memiliki wewenang:

   1. menyelenggarakan Asuhan Keperawatan di bidang upaya kesehatan perorangan;

   2. menyelenggarakan penyuluhan dan konseling bagi Klien; dan

   3. melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang.

2. Penyelenggaraan Praktik Keperawatan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar dan kode etik.

3. Praktik Keperawatan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tempat praktik mandiri Perawat.

4. Dalam memberikan Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Perawat dapat melakukan penatalaksanaan Keperawatan komplementer dan alternatif sesuai dengan kompetensi.

5. Pelaksanaan kewenangan Keperawatan komplementer dan alternatif pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa tempat praktik mandiri Perawat mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan ayat (5) kecuali ayat (4).

6. Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dalam penyelenggaraan Praktik Keperawatan secara mandiri di tempat praktik mandiri Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan permintaan dokter secara tertulis.

Pasal 38

1. Perawat yang menyelenggarakan Praktik Keperawatan secara mandiri di tempat praktik mandiri Perawat harus memenuhi persyaratan, selain ketentuan persyaratan memperoleh SIPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, serta obat dan bahan habis pakai.

Pasal 39

Persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) harus berada pada lokasi yang mudah untuk akses rujukan dan memperhatikan aspek kesehatan lingkungan.

Pasal 40

1. Bangunan untuk tempat praktik mandiri Perawat dapat berupa rumah tinggal, bagian dari rumah, bagian dari kantor/tempat kerja, mal, atau bagian dari gedung.

2. Bagian dari gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa apartemen, rumah toko, rumah susun, mal, atau bangunan lain yang sejenis.

3. Bangunan untuk tempat praktik mandiri Perawat harus bersifat permanen dan tidak bergabung fisik bangunan lainnya.

4. Ketentuan tidak bergabung fisik bangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk rumah tinggal perorangan, apartemen, rumah toko, rumah kantor, rumah susun, dan bangunan yang sejenis.

5. Dalam hal praktik mandiri berada di rumah tinggal perorangan, akses pintu keluar masuk tempat praktik harus terpisah dari tempat tinggal perorangan.

6. Bangunan praktik mandiri Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta perlindungan keselamatan dan kesehatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak-anak, dan orang usia lanjut.

Pasal 41

Persyaratan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) meliputi ruang dalam bangunan yang paling sedikit terdiri atas:

1. ruang pelayanan administrasi;

2. ruang tunggu;

3. ruang periksa/ruang konsultasi/ruang Asuhan Keperawatan;

4. ruang penyimpanan alat dan perbekalan kesehatan;

5. toilet/kamar mandi; dan

6. ruang lain sesuai kebutuhan.

Pasal 42

1. Persyaratan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) paling sedikit memiliki:

   1. sistem air bersih;

   2. sistem kelistrikan atau pencahayaan yang cukup;

   3. ventilasi atau sirkulasi udara yang baik; dan

   4. prasarana lain sesuai dengan kebutuhan.

2. Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik.

Pasal 43

1. Peralatan yang harus dimiliki pada tempat praktik mandiri Perawat meliputi peralatan Asuhan Keperawatan yang diperlukan sesuai dengan pelayanan yang diberikan.

2. Peralatan Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik.

3. Ketersediaan peralatan Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyesuaikan dengan jenis spesialisasi yang diberikan dan mengacu standar pelayanan dan Standar Profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Obat bebas, obat bebas terbatas, dan bahan habis pakai yang dapat disimpan oleh Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan secara mandiri di tempat praktik mandiri Perawat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Ketentuan mengenai pemberian obat dan daftar jenis obat dalam keadaan darurat yang dapat disimpan oleh Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan secara mandiri di tempat praktik mandiri Perawat diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 46

1. Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan secara mandiri di tempat praktik mandiri Perawat harus melaksanakan pengelolaan limbah medis.

2. Pengelolaan limbah medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan institusi yang memiliki instalasi pengelolaan limbah.

Pasal 47

1. Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan tempat praktik mandiri Perawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 43 dengan menggunakan instrumen penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan bangunan, prasarana, dan peralatan.

3. Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam pembuatan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f.

Pasal 48

1. Tempat praktik mandiri Perawat tidak memerlukan izin penyelenggaraan sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

2. Izin penyelenggaraan tempat praktik mandiri Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada SIPP yang bersangkutan.

Pasal 49

1. Perawat dalam menjalankan Praktik Keperawatan secara mandiri di tempat praktik mandiri Perawat dapat dibantu oleh tenaga kesehatan lain atau tenaga nonkesehatan.

2. Tenaga kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

1. Perawat yang berhalangan sementara dalam melaksanakan Praktik Keperawatan dapat menunjuk Perawat pengganti yang memiliki kompetensi sama dan melaporkannya kepada kepala pusat kesehatan masyarakat setempat.

2. Perawat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki SIPP dan tidak harus SIPP di tempat tersebut.

Pasal 51

1. Perawat yang menyelenggarakan Praktik Keperawatan secara mandiri di tempat praktik mandiri Perawat wajib melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan pelayanan yang diberikan.

2. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan ke pusat kesehatan masyarakat di wilayah tempat praktik.

BAB VI
KEBUTUHAN PELAYANAN KESEHATAN/KEPERAWATAN
DALAM SUATU WILAYAH

Pasal 52

1. Kebutuhan pelayanan kesehatan dan/atau Keperawatan dalam suatu wilayah merupakan kebutuhan pelayanan kesehatan dan/atau Keperawatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di kabupaten/kota.

2. Kebutuhan pelayanan kesehatan dan/atau Keperawatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

3. Kebutuhan pelayanan kesehatan dan/atau Keperawatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan atau kemampuan lain yang dapat dilakukan Perawat sesuai dengan kewenangan Perawat.

4. Kebutuhan pelayanan kesehatan dan/atau Keperawatan di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan konsil keperawatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Praktik Keperawatan sesuai dengan tugas masing-masing.

2. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan konsil keperawatan dapat melibatkan Organisasi Profesi.

3. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan Perawat, keselamatan Klien, dan melindungi masyarakat dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan.

4. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui supervisi, konsultasi, bimbingan teknis dan/atau monitoring dan evaluasi.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Perawat Vokasi yang telah menjalankan Praktik Keperawatan secara mandiri di tempat praktik mandiri Perawat sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini tetap dapat melakukan kewenangannya di bidang Keperawatan di tempat praktik mandiri Perawat paling lama 7 (tujuh) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 55

1. Surat izin kerja Perawat dan/atau surat izin praktik Perawat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 473) dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

2. Surat izin kerja Perawat dan/atau surat izin praktik Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperbaharui sebelum masa berlaku surat tanda registrasi habis.

Pasal 56

Surat izin kerja Perawat yang diperoleh berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 473) harus dibaca sebagai SIPP.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat; dan

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 473),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah Permenkes 26 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 38 tahun 2018 tentang Keperawatan. Semoga selalu sehat.

[ Foto Patients in the open air with nurses of the Children's Department of the Central Civil Hospital and Medical College at Batavia oleh Tropenmuseum, part of the National Museum of World Cultures, CC BY-SA 3.0, Pranala ]

Permenkes 26 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2018 tentang Keperawatan