Permenkes 34 tahun 2018 tentang Izin Akupunktur Terapis

Kita memiliki tenaga kesehatan tradisional banyak sekali. Salah satunya adalah nakes akupunktur. Tenaga Kesehatan Akupunktur Terapis ini memiliki payung hukum Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Tradisional dan memiliki organisasi profesi beserta pengaturan-pengaturan perizinan dan pedoman penyelenggaraan, hingga pengawasan praktik pelayanannya. Yankestrad akupunktur dipedomani dengan Permenkes 34 tahun 2018 tentang Izin Akupunktur Terapis.

Apa itu Akupunktur Terapis?

Akupunktur Terapis adalah Tenaga Kesehatan yang bergerak dalam bidang profesi Akupunktur Terapis. Secara resmi Akupunktur Terapis adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan tinggi Akupunktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Akupunktur Terapis memiliki Standar Profesi. Standar Profesi adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh Akupunktur Terapis untuk dapat melakukan praktik keprofesiannya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi Akupunktur Terapis.

Tenaga Kesehatan Akupunktur Terapsi menyelenggarakan praktik dan pelayanan. Pelayanan Akupunktur dapat digambarkan sebagai rangkaian tindakan pengobatan dan/atau perawatan yang menggunakan teknik stimulasi pada titik-titik tertentu di permukaan tubuh untuk tujuan promotif, preventif, simptomatik, rehabilitatif dan paliatif. Nakestrad Akupunktur memiliki standar kualifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kualifikasi pendidikan Akupunktur Terapis paling rendah merupakan lulusan program Diploma Tiga Akupunktur.

Bagaimana registrasi Akupunktur Terapis?

Akupunktur Terapsi memiliki surat tanda registrasi namanya STRAT. STRAT adalah singkatan dari Surat Tanda Registrasi Akupunktur Terapis. STRAT adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Akupunktur Terapis yang telah memiliki sertifikat kompetensi. STRAT yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan.

Setiap Akupunktur Terapis harus memiliki STRAT untuk dapat melakukan praktik keprofesiannya. Untuk dapat memperoleh STRAT, Akupunktur Terapis harus memiliki sertifikat kompetensi Akupunktur Terapis. STRAT berlaku selama 5 (lima) tahun. STRAT dapat diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh STRAT sebagaimana tercantum pada Formulir I dalam Lampiran Permenkes 34 tahun 2018 tentang Izin Akupunktur Terapis.

Apa Izin Praktik Akupunktur Terapis?

Setiap Nakestrad Akupunktur Terapis harus memiliki izin praktik agar dapat menyelenggarakan pelayanan. Surat izin tersebut bernama SIPAT. SIPAT adalah kependekan dari Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis. SIPAT adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keprofesian Akupunktur Terapis.

Akupunktur Terapis yang menjalankan praktik keprofesiannya wajib memiliki SIPAT. SIPAT diberikan kepada Akupunktur Terapis yang telah memiliki STRAT. SIPAT berlaku untuk 1 (satu) tempat. SIPAT berlaku sepanjang STRAT masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Akupunktur Terapis hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIPAT. Permohonan SIPAT kedua harus dilakukan dengan menunjukkan SIPAT pertama. Akupunktur Terapis dapat menjalankan praktik keprofesiannya di tempat praktik mandiri Akupunktur Terapis, Puskesmas, Klinik, dan/atau Rumah Sakit.

Akupunktur Terapis dalam menjalankan praktik keprofesiannya di Puskesmas, Klinik, dan/atau Rumah Sakit dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur dan standar pelayanan pada masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan dan sesuai dengan peraturan.

Untuk memperoleh SIPAT, Akupunktur Terapis harus mengajukan permohonan kepada Instansi Pemberi Izin dengan melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisasi, fotokopi STRAT yang masih berlaku dan dilegalisasi asli, surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik, surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Akupunktur Terapis berpraktik, pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4x6 (empat kali enam) cm sebanyak 3 (tiga) lembar, rekomendasi dari kepala dinas kesehatan Pemerintah Daerah kabupaten/kota setempat, dan rekomendasi dari Organisasi Profesi.

Jika Instansi Pemberi Izin merupakan dinas kesehatan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, persyaratan rekomendasi dari kepala dinas kesehatan Pemerintah Daerah kabupaten/kota setempa tidak diperlukan. Contoh surat permohonan memperoleh SIPAT tercantum pada Formulir II dalam Lampiran dan Contoh SIPAT tercantum pada Formulir III dalam Lampiran Permenkes 34 tahun 2018 tentang Izin Akupunktur Terapis.

SIPAT diterbitkan oleh Instansi Pemberi Izin yang ditunjuk pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Penerbitan SIPAT ditembuskan kepada dinas kesehatan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Dalam hal Instansi Pemberi Izin merupakan dinas kesehatan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, penerbitan SIPAT tidak perlu ditembuskan.

SIPAT dinyatakan tidak berlaku jika tempat praktik tidak sesuai lagi dengan SIPAT, masa berlaku STRAT telah habis dan tidak diperpanjang, dicabut oleh pejabat yang berwenang memberikan izin, atau Akupunktur Terapis yang bersangkutan meninggal dunia.

Akupunktur Terapis yang menjalankan praktik keprofesiannya di tempat praktik mandiri Akupunktur Terapis harus memasang papan nama praktik. Papan nama praktik paling sedikit memuat nama Akupunktur Terapis, nomor STRAT, dan nomor SIPAT.

Akupunktur Terapis WNI lulusan luar negeri yang akan melakukan Pelayanan Akupunktur di Indonesia harus memiliki STRAT dan SIPAT. STRAT diperoleh setelah melakukan proses evaluasi kompetensi. Untuk memperoleh SIPAT, Akupunktur Terapis warga negara Indonesia lulusan luar negeri harus mengajukan permohonan kepada Instansi Pemberi Izin dan memenuhi persyaratan.

Akupunktur Terapis WNA yang akan melakukan Pelayanan Akupunktur di Indonesia harus memiliki sertifikat kompetensi, STR sementara, dan SIPAT. Sertifikat kompetensi diperoleh Akupunktur Terapis WNA setelah lulus evaluasi kompetensi. Sertifikat kompetensi digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh STR sementara. Untuk memperoleh SIPAT, Akupunktur Terapis WNA harus melakukan permohonan kepada Instansi Pemberi Izin dan memenuhi persyaratan. Selain itu, Akupunktur Terapis warga negara asing harus memiliki kemampuan berbahasa Indonesia dan memahami serta menghormati tata nilai budaya Indonesia, dan memenuhi persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2018 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupunktur Terapis ditetapkan Menkes Nila Farid Moeloek di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2018. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2018 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupunktur Terapis diundangkan Ditjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana di Jakarta pada 2 Agustus 2018.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2018 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupunktur Terapis ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1034. Agar setiap orang mengetahuinya.

Permenkes 34 tahun 2018 tentang Izin Akupunktur Terapis

Latar Belakang

Pertimbangan dalam Permenkes 34 tahun 2018 tentang Izin Akupunktur Terapis adalah :

  1. bahwa Akupunktur Terapis merupakan tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan akupunktur sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki;
  2. bahwa untuk melindungi masyarakat penerima pelayanan kesehatan, setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik keprofesiannya harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupunktur Terapis;

Dasar Hukum

Konsideran Permenkes 34 tahun 2018 tentang Izin Akupunktur Teraois adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 977);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1320);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

Isi Permenkes 34 tahun 2018

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2018 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupunktur Terapis, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK AKUPUNKTUR TERAPIS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Tenaga Kesehatan Akupunktur Terapis yang selanjutnya disebut Akupunktur Terapis adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan tinggi Akupunktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pelayanan Akupunktur adalah rangkaian tindakan pengobatan dan/atau perawatan yang menggunakan teknik stimulasi pada titik-titik tertentu di permukaan tubuh untuk tujuan promotif, preventif, simptomatik, rehabilitatif dan paliatif.

  3. Surat Tanda Registrasi Akupunktur Terapis yang selanjutnya disingkat STRAT adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Akupunktur Terapis yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  4. Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis yang selanjutnya disingkat SIPAT adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keprofesian Akupunktur Terapis.

  5. Standar Profesi adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh Akupunktur Terapis untuk dapat melakukan praktik keprofesiannya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi Akupunktur Terapis.

  6. Instansi Pemberi Izin adalah instansi atau satuan kerja yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk menerbitkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

  8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

  11. Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpunnya tenaga Akupunktur Terapis.

BAB II
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Kualifikasi Akupunktur Terapis

Pasal 2

Kualifikasi pendidikan Akupunktur Terapis paling rendah merupakan lulusan program Diploma Tiga Akupunktur.

Bagian Kedua
STRAT

Pasal 3

  1. Setiap Akupunktur Terapis harus memiliki STRAT untuk dapat melakukan praktik keprofesiannya.

  2. Untuk dapat memperoleh STRAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Akupunktur Terapis harus memiliki sertifikat kompetensi Akupunktur Terapis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. STRAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.

  4. STRAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  5. Contoh STRAT sebagaimana tercantum pada Formulir I dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

STRAT yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
SIPAT

Pasal 5

  1. Akupunktur Terapis yang menjalankan praktik keprofesiannya wajib memiliki SIPAT.

  2. SIPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Akupunktur Terapis yang telah memiliki STRAT.

  3. SIPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tempat.

  4. SIPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang STRAT masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Pasal 6

  1. Akupunktur Terapis hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIPAT.

  2. Permohonan SIPAT kedua harus dilakukan dengan menunjukkan SIPAT pertama.

Pasal 7

  1. SIPAT diterbitkan oleh Instansi Pemberi Izin yang ditunjuk pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

  2. Penerbitan SIPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditembuskan kepada dinas kesehatan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

  3. Dalam hal Instansi Pemberi Izin merupakan dinas kesehatan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, penerbitan SIPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditembuskan.

Pasal 8

  1. Untuk memperoleh SIPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Akupunktur Terapis harus mengajukan permohonan kepada Instansi Pemberi Izin dengan melampirkan:

    1. fotokopi ijazah yang dilegalisasi;

    2. fotokopi STRAT yang masih berlaku dan dilegalisasi asli;

    3. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;

    4. surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Akupunktur Terapis berpraktik;

    5. pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4x6 (empat kali enam) cm sebanyak 3 (tiga) lembar;

    6. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan Pemerintah Daerah kabupaten/kota setempat; dan

    7. rekomendasi dari Organisasi Profesi.

  2. Dalam hal Instansi Pemberi Izin merupakan dinas kesehatan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, persyaratan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak diperlukan.

  3. Contoh surat permohonan memperoleh SIPAT tercantum pada Formulir II dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  4. Contoh SIPAT tercantum pada Formulir III dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

SIPAT dinyatakan tidak berlaku apabila:

  1. tempat praktik tidak sesuai lagi dengan SIPAT;

  2. masa berlaku STRAT telah habis dan tidak diperpanjang;

  3. dicabut oleh pejabat yang berwenang memberikan izin; atau

  4. Akupunktur Terapis yang bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 10

  1. Akupunktur Terapis warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang akan melakukan Pelayanan Akupunktur di Indonesia harus memiliki STRAT dan SIPAT.

  2. STRAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah melakukan proses evaluasi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Untuk memperoleh SIPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Akupunktur Terapis warga negara Indonesia lulusan luar negeri harus mengajukan permohonan kepada Instansi Pemberi Izin dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 11

  1. Akupunktur Terapis warga negara asing yang akan melakukan Pelayanan Akupunktur di Indonesia harus memiliki sertifikat kompetensi, STR sementara, dan SIPAT.

  2. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Akupunktur Terapis warga negara asing setelah lulus evaluasi kompetensi.

  3. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh STR sementara.

  4. Untuk memperoleh SIPAT, Akupunktur Terapis warga negara asing harus melakukan permohonan kepada Instansi Pemberi Izin dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).

  5. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Akupunktur Terapis warga negara asing harus:

    1. memiliki kemampuan berbahasa Indonesia dan memahami serta menghormati tata nilai budaya Indonesia; dan

    2. memenuhi persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

STR sementara dan SIPAT bagi Akupunktur Terapis warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

Pasal 13

Akupunktur Terapis, Akupunktur Terapis warga negara Indonesia lulusan luar negeri, dan Akupunktur Terapis warga negara asing yang akan memperpanjang SIPAT harus melakukan permohonan kepada Instansi Pemberi Izin dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 14

  1. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mempekerjakan Akupunktur Terapis yang tidak memiliki SIPAT.

  2. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melaporkan Akupunktur Terapis yang bekerja dan berhenti bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatannya pada tiap triwulan kepada kepala dinas kesehatan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan tembusan kepada Organisasi Profesi.

BAB III
PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEPROFESIAN AKUPUNKTUR TERAPIS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

  1. Akupunktur Terapis dapat menjalankan praktik keprofesiannya di:

    1. tempat praktik mandiri Akupunktur Terapis;

    2. Puskesmas;

    3. Klinik; dan/atau

    4. Rumah Sakit.

  2. Akupunktur Terapis yang menjalankan praktik keprofesiannya di tempat praktik mandiri Akupunktur Terapis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memasang papan nama praktik.

  3. Papan nama praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat nama Akupunktur Terapis, nomor STRAT, dan nomor SIPAT.

  4. Akupunktur Terapis dalam menjalankan praktik keprofesiannya di Puskesmas, Klinik, dan/atau Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur dan standar pelayanan pada masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewenangan

Pasal 16

Dalam menjalankan praktik keprofesiannya, Akupunktur Terapis memiliki wewenang untuk melakukan Pelayanan Akupunktur meliputi:

  1. melakukan pengkajian akupunktur kepada pasien/klien yang meliputi pemeriksaan dengan cara inspeksi/observasi, mendengar (auskultasi) dan membaui (olfaksi), anamnesa, dan palpasi;

  2. menyimpulkan hasil pengkajian akupunktur;

  3. melakukan perencanaan tindakan akupunktur;

  4. melakukan tindakan terapi akupunktur sesuai dengan kompetensinya; dan

  5. melakukan evaluasi dan dokumentasi tindakan akupunktur.

Pasal 17

  1. Dalam keadaan tertentu, Akupunktur Terapis yang menjalankan praktik keprofesiannya di tempat praktik mandiri Akupunkur Terapis dapat memberikan pertolongan pertama sesuai dengan kompetensinya.

  2. Pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengurangi rasa sakit atau penderitaan pasien/klien.

  3. Akupunktur Terapis wajib merujuk pasien/klien sesuai dengan indikasi kepada tenaga kesehatan lainnya setelah pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selesai dilakukan.

Bagian Ketiga
Pencatatan dan Pelaporan

Pasal 18

  1. Dalam melakukan praktik keprofesiannya, Akupunktur Terapis wajib melakukan pencatatan dan pelaporan.

  2. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dan disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekapitulasi hasil pelayanan yang dilaporkan secara berkala kepada dinas kesehatan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban

Pasal 19

Dalam melaksanakan praktik keprofesiannya, Akupunktur Terapis mempunyai hak sebagai berikut:

  1. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Standar Profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional;

  2. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien/klien dan/atau keluarga pasien/klien;

  3. melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan kewenangan;

  4. menerima imbalan jasa profesi; dan

  5. memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

  1. Dalam melaksanakan praktik keprofesiannya, Akupunktur Terapis mempunyai kewajiban sebagai berikut:

    1. menghormati hak pasien/klien;

    2. menyimpan rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

    3. memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien/klien dan pelayanan yang dibutuhkan;

    4. memperoleh persetujuan tindakan yang akan dilaksanakan kepada pasien/klien;

    5. melakukan rujukan untuk kasus di luar kompetensi dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

    6. mematuhi Standar Profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan kode etik profesi.

  2. Akupunktur Terapis dalam menjalankan praktik keprofesiannya harus senantiasa meningkatkan mutu pelayanan dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya, yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau Organisasi Profesi.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

  1. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan praktik keprofesian Akupunktur Terapis.

  2. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat melibatkan Organisasi Profesi.

  3. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu Pelayanan Akupunktur, keselamatan pasien/klien, dan melindungi masyarakat dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan.

Pasal 22

  1. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat memberikan tindakan administratif kepada Akupunktur Terapis yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan praktik keprofesian Akupunktur Terapis dalam Peraturan Menteri ini.

  2. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

    1. teguran lisan;

    2. teguran tertulis; dan/atau

    3. pencabutan SIPAT.

  3. Tindakan administrastif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian bunyi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2018 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupunktur Terapis.

Lampiran Ukuran
Permenkes 34 tahun 2018 tentang Izin Akupunktur Terapis (262.71 KB) 262.71 KB