Permenkes 45 tahun 2017 tentang Izin dan Praktik Psikolog Klinis

Permenkes 45 tahun 2017 tentang Izin dan Praktik Psikolog Klinis sudah terbit lama sebelum lahirnya UU 23 tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi. Profesi Psikolog memang sudah lama diakui dan digunakan oleh masyarakat namun belum memiliki Undang-Undang tersendiri yang melindungi profesi Psikolog secara khusus.

Apa itu Psikolog Klinis?

Psikologi Klinis adalah salah satu kemampuan atau spesialisasi dalam Pendidikan Psikologi. Setelah mendapatkan keahlian yang diukur dalam kompetensi khusus Psikologi Klinis, maka ahli Psikologi Klinis dapat berkiprah dan berpraktik dalam masyarakat.

Standar Profesi adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh Psikolog Klinis untuk dapat melakukan praktik keprofesiannya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi Psikolog Klinis. Psikolog Klinis merupakan salah satu jenis tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan psikologi klinis sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.

Psikolog Klinis adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan psikologi klinis. Pelayanan Psikologi Klinis adalah segala aktivitas pemberian jasa dan praktik psikologi klinis untuk menolong individu dan/atau kelompok yang dimaksudkan untuk pemeriksaan dan intervensi psikologis untuk upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif maupun paliatif pada masalah psikologi klinis.

Mengapa Praktik Psikologi Klinis harus berizin?

Kualifikasi pendidikan Psikolog Klinis paling rendah merupakan lulusan program profesi psikologi klinis.

Ahli Psikologi Klinis disebut Psikolog Klinis. Psikologi merupakan ilmu kejiwaan yang tidak main-main, sangat berbahaya jika disalahgunakan. Oleh karena itu untuk melindungi masyarakat penerima pelayanan kesehatan, setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik keprofesiannya harus memiliki izin.

Psikolog yang menyelenggarakan Praktik dan Layanan Psikologi Klinis harus memiliki Surat Tanda Registrasi Psikolog Klinis yang disingkat STRPK. STRPK adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Psikolog Klinis yang telah memiliki sertifikat kompetensi. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis SIPPK. SIPPK adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keprofesian Psikolog Klinis.

Setiap Psikolog Klinis harus memiliki STRPK untuk dapat melakukan praktik keprofesiannya. Untuk dapat memperoleh STRPK, Psikolog Klinis harus memiliki sertifikat profesi Psikolog Klinis. STRPK berlaku selama 5 (lima) tahun. STRPK dapat diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

STRPK yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Psikolog Klinis yang menjalankan praktik keprofesiannya wajib memiliki SIPPK. SIPPK diberikan kepada Psikolog Klinis yang telah memiliki STRPK. SIPPK berlaku untuk 1 (satu) tempat. SIPPK berlaku sepanjang STRPK masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Psikolog Klinis hanya dapat memiliki paling banyak 3 (tiga) SIPPK. Permohonan SIPPK kedua harus dilakukan dengan menunjukkan SIPPK pertama. Permohonan SIPPK ketiga harus dilakukan dengan menunjukkan SIPPK pertama dan SIPPK kedua. Untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Psikologi Klinis tertentu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atas nama Menteri dapat memberikan surat tugas kepada Psikolog Klinis yang telah memiliki SIPPK untuk bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau rumah sakit tertentu tanpa memerlukan SIPPK di tempat tersebut. Surat tugas hanya dapat diberikan di daerah yang tidak ada Psikolog Klinis untuk memberikan Pelayanan Psikologi Klinis atau dalam kondisi kedaruratan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis ditetapkan Menkes Nila Farid Moeloek di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2017. Diundangkan pada 29 Oktober oleh Ditjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1493. Agar setiap orang mengetahuinya.

Permenkes 45 tahun 2017 tentang Izin dan Praktik Psikolog Klinis

Latar Belakang

Pertimbangan keluarnya Permenkes 45 tahun 2017 tentang Izin dan Praktik Psikolog Klinis adalah :

  1. bahwa Psikolog Klinis merupakan salah satu jenis tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan psikologi klinis sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki;

  2. bahwa untuk melindungi masyarakat penerima pelayanan kesehatan, setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik keprofesiannya harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis;

Dasar Hukum

Dasar Hukum Permenkes 45 tahun 2017 tentang Izin dan Praktik Psikolog Klinis adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);

  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 977);

  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1320);

  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

Isi Permenkes 45 tahun 2017

Berikut ini adalah isinya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Psikolog Klinis adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan psikologi klinis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Pelayanan Psikologi Klinis adalah segala aktivitas pemberian jasa dan praktik psikologi klinis untuk menolong individu dan/atau kelompok yang dimaksudkan untuk pemeriksaan dan intervensi psikologis untuk upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif maupun paliatif pada masalah psikologi klinis.

  3. Surat Tanda Registrasi Psikolog Klinis yang selanjutnya disingkat STRPK adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Psikolog Klinis yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  4. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis yang selanjutnya disingkat SIPPK adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keprofesian Psikolog Klinis.

  5. Standar Profesi adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh Psikolog Klinis untuk dapat melakukan praktik keprofesiannya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi Psikolog Klinis.

  6. Instansi Pemberi Izin adalah instansi atau satuan kerja yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk menerbitkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

  8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

  11. Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpunnya tenaga Psikolog Klinis.

BAB II
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Kualifikasi Psikolog Klinis

Pasal 2

Kualifikasi pendidikan Psikolog Klinis paling rendah merupakan lulusan program profesi psikologi klinis.

Bagian Kedua
STRPK

Pasal 3

  1. Setiap Psikolog Klinis harus memiliki STRPK untuk dapat melakukan praktik keprofesiannya.

  2. Untuk dapat memperoleh STRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Psikolog Klinis harus memiliki sertifikat profesi Psikolog Klinis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. STRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.

  4. STRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  5. Contoh surat STRPK di Formulir I tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

STRPK yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
SIPPK

Pasal 5

  1. Psikolog Klinis yang menjalankan praktik keprofesiannya wajib memiliki SIPPK.

  2. SIPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Psikolog Klinis yang telah memiliki STRPK.

  3. SIPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tempat.

  4. SIPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang STRPK masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Pasal 6

  1. Psikolog Klinis hanya dapat memiliki paling banyak 3 (tiga) SIPPK.

  2. Permohonan SIPPK kedua harus dilakukan dengan menunjukkan SIPPK pertama.

  3. Permohonan SIPPK ketiga harus dilakukan dengan menunjukkan SIPPK pertama dan SIPPK kedua.

  4. Untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Psikologi Klinis tertentu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atas nama Menteri dapat memberikan surat tugas kepada Psikolog Klinis yang telah memiliki SIPPK untuk bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau rumah sakit tertentu tanpa memerlukan SIPPK di tempat tersebut.

  5. Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diberikan di daerah yang tidak ada Psikolog Klinis untuk memberikan Pelayanan Psikologi Klinis atau dalam kondisi kedaruratan.

Pasal 7

  1. SIPPK diterbitkan oleh Instansi Pemberi Izin yang ditunjuk pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

  2. Penerbitan SIPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditembuskan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota.

  3. Dalam hal Instansi Pemberi Izin merupakan dinas kesehatan kabupaten/kota, penerbitan SIPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditembuskan

Pasal 8

  1. Untuk memperoleh SIPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Psikolog Klinis harus mengajukan permohonan kepada Instansi Pemberi Izin dengan melampirkan:

    1. fotokopi ijazah yang dilegalisasi;

    2. fotokopi STRPK yang masih berlaku dan dilegalisasi asli;

    3. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;

    4. surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Psikolog Klinis berpraktik;

    5. pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4x6 (empat kali enam) cm sebanyak 3 (tiga) lembar;

    6. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat; dan

    7. rekomendasi dari Organisasi Profesi.

  2. Dalam hal Instansi Pemberi Izin merupakan dinas kesehatan kabupaten/kota, persyaratan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak diperlukan.

  3. Contoh surat permohonan memperoleh SIPPK di Formulir II tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  4. Contoh SIPPK di Formulir III tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

  1. Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diterima dan dinyatakan lengkap, Instansi Pemberi Izin harus mengeluarkan SIPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Pernyataan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat tanda penerimaan kelengkapan berkas.

Pasal 10

SIPPK dinyatakan tidak berlaku dalam hal:

  1. tempat praktik tidak sesuai lagi dengan SIPPK;

  2. masa berlaku STRPK telah habis dan tidak diperpanjang;

  3. dicabut oleh pejabat yang berwenang memberikan izin; atau

  4. Psikolog Klinis meninggal dunia.

Pasal 11

  1. Psikolog Klinis warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang akan melakukan Pelayanan Psikologi Klinis di Indonesia harus memiliki STRPK dan SIPPK.

  2. STRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah melakukan proses evaluasi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Untuk memperoleh SIPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Psikolog Klinis warga negara Indonesia lulusan luar negeri harus melakukan permohonan kepada Instansi Pemberi Izin dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 12

  1. Psikolog Klinis warga negara asing yang akan melakukan Pelayanan Psikologi Klinis di Indonesia harus memiliki sertifikat profesi, STR sementara, dan SIPPK.

  2. Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Psikolog Klinis warga negara asing setelah lulus evaluasi kompetensi.

  3. Evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh STR sementara.

  4. Untuk memperoleh SIPPK, Psikolog Klinis warga negara asing harus melakukan permohonan kepada Instansi Pemberi Izin dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

  5. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Psikolog Klinis warga negara asing harus:

    1. memiliki kemampuan berbahasa Indonesia dan memahami serta menghormati tata nilai budaya Indonesia; dan

    2. memenuhi persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

STR sementara dan SIPPK bagi Psikolog Klinis warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

Pasal 14

Psikolog Klinis, Psikolog Klinis warga negara Indonesia lulusan luar negeri, dan Psikolog Klinis warga negara asing yang akan memperpanjang SIPPK harus melakukan permohonan kepada Instansi Pemberi Izin dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 15

  1. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mempekerjakan Psikolog Klinis yang tidak memiliki SIPPK.

  2. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melaporkan Psikolog Klinis yang bekerja dan berhenti bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatannya pada tiap triwulan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepada Organisasi Profesi.

BAB III
PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEPROFESIAN PSIKOLOG KLINIS

Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 16

  1. Psikolog Klinis dapat menjalankan praktik keprofesiannya secara mandiri dan/atau bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

  2. Psikolog Klinis yang menjalankan praktik keprofesiannya secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memasang papan nama praktik.

  3. Papan nama praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat nama Psikolog Klinis, nomor STRPK, dan nomor SIPPK.

  4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

    1. praktik perseorangan Psikolog Klinis;

    2. klinik;

    3. puskesmas; dan/atau

    4. rumah sakit.

  5. Selain Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Psikolog Klinis dapat menjalankan praktik keprofesiannya di instansi pemerintah maupun lembaga swasta yang bergerak di bidang sosial.

Pasal 17

  1. Dalam menjalankan praktik keprofesiannya, Psikolog Klinis memiliki wewenang untuk melakukan Pelayanan Psikologi Klinis meliputi:

    1. pelaksanaan asesmen psikologi klinis;

    2. penegakan diagnosis dan prognosis psikologi klinis;

    3. penentuan dan pelaksanaan intervensi psikologi klinis;

    4. melakukan rujukan; dan

    5. pelaksanaan evaluasi proses asesmen dan intervensi psikologi klinis.

  2. Pelaksanaan asesmen psikologi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup pemeriksaan yang berkenaan dengan:

    1. kondisi psikologis;

    2. permasalahan atau gangguan psikologis/kejiwaan yang terjadi;

    3. dinamika psikologis, intrapsikis, dan sosial sebagai penyebab masalah atau gangguan psikologis;

    4. kepribadian dan gangguan kepribadian;

    5. potensi kemampuan psikologis dan manifestasinya; dan

    6. kepentingan hukum.

  3. Pelaksanaan asesmen psikologi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara klinis, observasi klinis, psikotes formal dan informal.

  4. Pelaksanaan penegakan diagnosis dan prognosis psikologi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

    1. evaluasi terhadap dinamika psikologis yang terjadi;

    2. menentukan diagnosis berdasarkan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) atau Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) yang berlaku; dan

    3. menyusun manifestasi fungsi psikologis dan perilaku.

  5. Penentuan dan pelaksanaan intervensi psikologi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan kepada individu, kelompok, komunitas maupun untuk kepentingan hukum sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan psikologis yang terjadi, dalam bentuk:

    1. psikoedukasi;

    2. konseling;

    3. psikoterapi; dan

    4. rekomendasi intervensi.

  6. Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan secara lisan maupun tertulis dari dan kepada psikolog lain atau profesi lain yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan.

  7. Pelaksanaan evaluasi proses asesmen dan intervensi psikologi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara memantau efektivitas proses intervensi psikologis, memahami keterbatasan proses intervensi, menentukan terminasi layanan psikologis, dan memberikan rekomendasi langkah tindak lanjut.

  8. Psikoterapi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan dengan pendekatan psikologi klinis.

Pasal 18

Dalam hal melakukan pemeriksaan yang berkenaan dengan kepentingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f dan penentuan dan pelaksanaan intervensi psikologi klinis yang dilaksanakan untuk kepentingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), Psikolog Klinis harus memperoleh pengetahuan khusus paling sedikit meliputi:

  1. pemahaman hukum pidana dan perdata; dan

  2. pemahaman keterkaitan antara praktik psikologi klinis untuk kepentingan hukum pidana dan perdata.

Pasal 19

  1. Dalam keadaan tertentu, Psikolog Klinis dapat memberikan pertolongan pertama sesuai dengan kompetensinya.

  2. Pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengurangi rasa sakit atau penderitaan dan menstabilkan kondisi psikologis pasien dengan cara memberikan intervensi psikologis berdasarkan kondisi pasien.

  3. Psikolog Klinis wajib merujuk pasien sesuai dengan indikasi kepada tenaga kesehatan lainnya setelah pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selesai dilakukan.

Pasal 20

  1. Dalam menjalankan praktik dan kewenangan klinisnya, Psikolog Klinis dapat dibantu oleh tenaga sarjana psikologi.

  2. Pekerjaan tenaga sarjana psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di bawah supervisi dan tanggung jawab Psikolog Klinis.

Bagian Kedua
Pencatatan

Pasal 21

  1. Dalam melakukan praktik keprofesiannya Psikolog Klinis wajib melakukan pencatatan.

  2. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dan disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban

Pasal 22

Dalam melaksanakan praktik keprofesiannya, Psikolog Klinis mempunyai hak sebagai berikut:

  1. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Standar Profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional;

  2. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien dan/atau keluarga pasien;

  3. melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan kewenangan;

  4. menerima imbalan jasa profesi; dan

  5. memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

  1. Dalam melaksanakan praktik keprofesiannya, Psikolog Klinis mempunyai kewajiban sebagai berikut:

    1. menghormati hak pasien;

    2. menyimpan rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

    3. memberikan informasi tentang masalah kesehatan dan pelayanan yang dibutuhkan;

    4. memperoleh persetujuan tindakan yang akan dilaksanakan kepada pasien;

    5. melakukan rujukan untuk kasus di luar kompetensi dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

    6. mematuhi Standar Profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan kode etik profesi.

  2. Psikolog Klinis dalam menjalankan praktik keprofesiannya harus senantiasa meningkatkan mutu pelayanan dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya, yang diselenggarakan oleh Organisasi Profesi atau pemerintah.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

  1. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan praktik keprofesian Psikolog Klinis.

  2. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat melibatkan Organisasi Profesi.

  3. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu Pelayanan Psikologi Klinis, keselamatan pasien, dan melindungi masyarakat dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan.

Pasal 25

  1. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat memberikan tindakan administratif kepada Psikolog Klinis yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan praktik keprofesian Psikolog Klinis dalam Peraturan Menteri ini.

  2. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

    1. teguran lisan;

    2. teguran tertulis; dan/atau

    3. pencabutan SIPPK.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

  1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai diundangkan, Sarjana Psikologi yang telah dikukuhkan oleh Organisasi Profesi sebagai Psikolog Klinis diakui sebagai Psikolog Klinis.

  2. Psikolog Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dapat menjalankan praktik sebagai Psikolog Klinis.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah bunyi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis.