Permenkes 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan

Permenkes 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan dikeluarkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kegawatdaruratan yang terpadu dan terintegrasi dalam Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT), karena diperlukan pengaturan pelayanan kegawatdaruratan.

Permenkes 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan mencabut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat di Rumah Sakit. Pengaturan Pelayanan Kegawatdaruratan bertujuan untuk memberikan acuan bagi Dokter, Dokter Gigi, tenaga kesehatan lain, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam memberikan Pelayanan Kegawatdaruratan.

Apa itu Pelayanan Kegawatdaruratan?

Pelayanan Kegawatdaruratan adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan. Gawat Darurat adalah keadaan klinis yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.

Pelayanan Kegawatdaruratan harus memenuhi kriteria kegawatdaruratan. Kriteria Kegawatdaruratan adalah:

  1. mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain/lingkungan;
  2. adanya gangguan pada jalan nafas, pernafasan, dan sirkulasi;
  3. adanya penurunan kesadaran;
  4. adanya gangguan hemodinamik; dan/atau
  5. memerlukan tindakan segera.

Pelayanan Kegawatdaruratan meliputi penanganan kegawatdaruratan yakni prafasilitas pelayanan kesehatan; intrafasilitas pelayanan kesehatan; dan antarfasilitas pelayanan kesehatan. Pelayanan Kegawatdaruratan dilakukan melalui sistem penanggulangan gawat darurat terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan.

Penanganan kegawatdaruratan prafasilitas pelayanan kesehatan meliputi tindakan pertolongan dan/atau evakuasi medik terhadap Pasien. Tindakan pertolongan terhadap Pasien dilakukan di tempat kejadian atau pada saat evakuasi medik.

Evakuasi medik merupakan upaya memindahkan Pasien dari lokasi kejadian ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai kebutuhan medis Pasien dengan menggunakan ambulans transportasi atau ambulans Gawat Darurat disertai dengan upaya menjaga resusitasi dan stabilisasi.

Apabila tidak terdapat ambulans transportasi atau ambulans Gawat Darurat, evakuasi medik dapat menggunakan alat transportasi lain di sekitar lokasi kejadian dengan tetap melakukan upaya menjaga resusitasi dan stabilisasi.

Fasyankes mana yang harus memiliki Pelayanan Kegawatdaruratan?

Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus melakukan penanganan Kegawatdaruratan intrafasilitas pelayanan kesehatan dan antarfasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut meliputi:

  1. Puskesmas;
  2. Klinik;
  3. tempat praktik mandiri Dokter;
  4. tempat praktik mandiri Dokter Gigi;
  5. tempat praktik mandiri tenaga kesehatan lain; dan
  6. Rumah Sakit.

Penanganan kegawatdaruratan intrafasilitas pelayanan kesehatan merupakan pelayanan Gawat Darurat yang diberikan kepada Pasien di dalam Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar. Penanganan kegawatdaruratan intrafasilitas pelayanan kesehatan dikategorikan berdasarkan atas kemampuan pelayanan sumber daya manusia; sarana; prasarana; obat; bahan medis habis pakai; dan alat kesehatan.

Jika penanganan kegawatdaruratan intrafasilitas pelayanan kesehatan dilakukan di Rumah Sakit, kategori kempampuan pelayanan terdiri atas Pelayanan Kegawatdaruratan level I, level II, level III, dan level IV. Pasien dapat mengakses langsung setiap level kategori penanganan kegawatdaruratan intrafasilitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

Penanganan antarfasilitas pelayanan kesehatan merupakan tindakan rujukan terhadap Pasien dari suatu Fasilitas Pelayanan Kesehatan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain yang lebih mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan Kegawatdaruratan intrafasilitas pelayanan kesehatan dilakukan di ruang pelayanan Gawat Darurat atau ruang tindakan untuk Puskesmas, Klinik, dan tempat praktik mandiri Dokter, Dokter Gigi, serta tenaga kesehatan; dan Instalasi Gawat Darurat (IGD) untuk Rumah Sakit. Selain dilakukan pada tempat tersebut, Pelayanan Kegawatdaruratan dapat dilakukan terhadap Pasien di ruangan lain.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kegawatdaruratan harus memiliki sumber daya manusia; dan sarana, prasarana, obat dan bahan medis habis pakai, dan alat kesehatan.

Sumber daya manusia disesuaikan dengan jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber daya manusia meliputi Dokter; Dokter Gigi; perawat; dan/atau tenaga kesehatan lain dan tenaga nonkesehatan.

Dokter, Dokter Gigi, perawat, dan/atau tenaga kesehatan lain harus memiliki kompetensi kegawatdaruratan. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan lain dan tenaga nonkesehatan disesuaikan dengan kategori dan kemampuan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Siapa Penanggungjawab Pelayanan Kedaruratan?

Dokter atau Dokter Gigi pada Puskesmas, Klinik, praktik mandiri Dokter atau praktik mandiri Dokter Gigi, dan Rumah Sakit merupakan penanggung jawab Pelayanan Kegawatdaruratan. Demikian di tegaskan dalam Pasal 12 Permenkes 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan.

Dokter atau Dokter Gigi penanggung jawab pelayanan memiliki kewenangan untuk menetapkan kondisi pasien memenuhi kriteria kegawatdaruratan. Dokter atau Dokter Gigi penanggung jawab pelayanan harus ditetapkan oleh pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau kepala atau direktur Rumah Sakit. Namun dikecualikan untuk praktik mandiri Dokter atau Dokter Gigi.

Apabila Pelayanan Kegawatdaruratan diselenggarakan di Puskesmas, Klinik, dan Rumah Sakit, penanggung jawab Pelayanan Kegawatdaruratan harus dokter atau dokter spesialis. Penanggungjawab Pelayanan Kegawatdaruratan di tempat praktik mandiri tenaga kesehatan lain disesuaikan dengan jenis tenaga yang melaksanakan praktik tenaga kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan ditetapkan Menkes Nila Farid Moeloek di Jakarta pada tanggal 1 November 2018.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan diundangkan Ditjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2018.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1799. Agar setiap orang mengetahuinya.

Permenkes 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan

Latar Belakang

Pertimbangan keluarnya Permenkes 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan adalah:

  1. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kegawatdaruratan yang terpadu dan terintegrasi dalam Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT), diperlukan pengaturan pelayanan kegawatdaruratan;
  2. bahwa pengaturan standar instalasi gawat darurat di Rumah Sakit sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, serta kebutuhan program di bidang pelayanan kesehatan;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan mengenai kegawatdaruratan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;

Dasar Hukum

Dasar hukum keluarnya Permenkes 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
  7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
  10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 882/Menkes/SK/X/2009 tentang Pedoman Penanganan Evakuasi Medik;

Isi Permenkes 47 tahun 2018

Dibawah ini adalah isi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELAYANAN KEGAWATDARURATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Pelayanan Kegawatdaruratan adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
  2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
  3. Gawat Darurat adalah keadaan klinis yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
  4. Pasien Gawat Darurat yang selanjutnya disebut Pasien adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.
  5. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat.
  6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
  7. Klinik adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan yang menyediakan pelayanan medik dasar dan/atau spesialistik.
  8. Dokter adalah dokter dan dokter spesialis lulusan pendidikan kedokteran baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  9. Dokter Gigi adalah dokter gigi dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan Pelayanan Kegawatdaruratan bertujuan untuk memberikan acuan bagi Dokter, Dokter Gigi, tenaga kesehatan lain, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam memberikan Pelayanan Kegawatdaruratan.

BAB II
KRITERIA

Pasal 3

  1. Pelayanan Kegawatdaruratan harus memenuhi kriteria kegawatdaruratan.
  2. Kriteria kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    1. mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain/lingkungan;
    2. adanya gangguan pada jalan nafas, pernafasan, dan sirkulasi;
    3. adanya penurunan kesadaran;
    4. adanya gangguan hemodinamik; dan/atau
    5. memerlukan tindakan segera.
  3. <
  4. Menteri dapat menetapkan kriteria gawat darurat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III
PELAYANAN

Pasal 4

  1. Pelayanan Kegawatdaruratan meliputi penanganan kegawatdaruratan:
    1. prafasilitas pelayanan kesehatan;
    2. intrafasilitas pelayanan kesehatan; dan
    3. antarfasilitas pelayanan kesehatan.
  2. Pelayanan Kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem penanggulangan gawat darurat terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

  1. Penanganan kegawatdaruratan prafasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi :
    1. tindakan pertolongan; dan/atau
    2. evakuasi medik,
    terhadap Pasien.
  2. Tindakan pertolongan terhadap Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di tempat kejadian atau pada saat evakuasi medik.
  3. Evakuasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya memindahkan Pasien dari lokasi kejadian ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai kebutuhan medis Pasien dengan menggunakan ambulans transportasi atau ambulans Gawat Darurat disertai dengan upaya menjaga resusitasi dan stabilisasi.
  4. Dalam hal tidak terdapat ambulans transportasi atau ambulans Gawat Darurat, evakuasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan alat transportasi lain di sekitar lokasi kejadian dengan tetap melakukan upaya menjaga resusitasi dan stabilisasi.

Pasal 6

  1. Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus melakukan penanganan Kegawatdaruratan intrafasilitas pelayanan kesehatan dan antarfasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c.
  2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. Puskesmas;
    2. Klinik;
    3. tempat praktik mandiri Dokter;
    4. tempat praktik mandiri Dokter Gigi;
    5. tempat praktik mandiri tenaga kesehatan lain; dan
    6. Rumah Sakit.

Pasal 7

  1. Penanganan kegawatdaruratan intrafasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan Gawat Darurat yang diberikan kepada Pasien di dalam Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar.
  2. Penanganan kegawatdaruratan intrafasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan berdasarkan atas kemampuan pelayanan:
    1. sumber daya manusia;
    2. sarana;
    3. prasarana;
    4. obat;
    5. bahan medis habis pakai; dan
    6. alat kesehatan.
  3. Dalam hal penanganan kegawatdaruratan intrafasilitas pelayanan kesehatan dilakukan di Rumah Sakit, kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Pelayanan Kegawatdaruratan level I, level II, level III, dan level IV.
  4. Pasien dapat mengakses langsung setiap level kategori penanganan kegawatdaruratan intrafasilitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 8

Penanganan antarfasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan tindakan rujukan terhadap Pasien dari suatu Fasilitas Pelayanan Kesehatan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain yang lebih mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

  1. Pelayanan Kegawatdaruratan intrafasilitas pelayanan kesehatan dilakukan di:
    1. ruang pelayanan Gawat Darurat atau ruang tindakan untuk Puskesmas, Klinik, dan tempat praktik mandiri Dokter, Dokter Gigi, serta tenaga kesehatan; dan
    2. Instalasi Gawat Darurat (IGD) untuk Rumah Sakit.
  2. Selain dilakukan pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelayanan Kegawatdaruratan dapat dilakukan terhadap Pasien di ruangan lain.

Pasal 10

Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kegawatdaruratan harus memiliki:

  1. sumber daya manusia; dan
  2. sarana, prasarana, obat dan bahan medis habis pakai, dan alat kesehatan.

Pasal 11

  1. Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a disesuaikan dengan jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. Dokter;
    2. Dokter Gigi;
    3. perawat; dan/atau
    4. tenaga kesehatan lain dan tenaga nonkesehatan.
  3. Dokter, Dokter Gigi, perawat, dan/atau tenaga kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kompetensi kegawatdaruratan.
  4. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan lain dan tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disesuaikan dengan kategori dan kemampuan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 12

  1. Dokter atau Dokter Gigi pada Puskesmas, Klinik, praktik mandiri Dokter atau praktik mandiri Dokter Gigi, dan Rumah Sakit merupakan penanggung jawab Pelayanan Kegawatdaruratan.
  2. Dokter atau Dokter Gigi penanggung jawab pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menetapkan kondisi pasien memenuhi kriteria kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
  3. Dalam hal Pelayanan Kegawatdaruratan diselenggarakan di Puskesmas, Klinik, dan Rumah Sakit, penanggung jawab Pelayanan Kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dokter atau dokter spesialis.
  4. Dokter atau Dokter Gigi penanggung jawab pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan oleh pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau kepala atau direktur Rumah Sakit.
  5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk praktik mandiri Dokter atau Dokter Gigi.
  6. Penanggungjawab Pelayanan Kegawatdaruratan di tempat praktik mandiri tenaga kesehatan lain disesuaikan dengan jenis tenaga yang melaksanakan praktik tenaga kesehatan.

Pasal 13

Sarana, prasarana, obat dan bahan medis habis pakai, dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dipenuhi berdasarkan standar masing-masing jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

  1. Menteri, gubernur, dan bupati atau wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pelayanan Kegawatdaruratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, dan bupati atau wali kota dapat melibatkan organisasi profesi.
  3. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi.
  4. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk mewujudkan sinergi, kesinambungan, dan efektifitas dalam Pelayanan Kegawatdaruratan.
  5. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap Pelayanan Kegawatdaruratan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat di Rumah Sakit, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian bunyi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan.

Lampiran Ukuran
Permenkes 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan (259.28 KB) 259.28 KB