Permenkes 82 tahun 2020 tentang Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Pendengaran

Penyelenggaraan penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran yang dipedomani dengan Permenkes 82 tahun 2020 tentang Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Pendengaran dilaksanakan melalui upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Upaya kesehatan masyarakat meliputi kegiatan promosi kesehatan, surveilans, deteksi dini, tata laksana kasus. Selain itu, dalam penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran, dibangun dan dikembangkan jejaring kerja dan kemitraan antara instansi pemerintah, organisasi disabilitas, dan pemangku kepentingan, baik pusat, daerah, maupun internasional.

Sasaran penyelenggaraan Permenkes 82 tahun 2020 tentang Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Pendengaran ini adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Penanggung jawab/pengelola program, lintas program dan lintas sektor terkait, tenaga kesehatan/petugas kesehatan, dan organisasi profesi dan institusi pendidikan terkait. Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran adalah upaya kesehatan yang menggunakan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan penglihatan dan pendengaran masyarakat serta menurunkan angka disabilitas. Gangguan Penglihatan adalah kondisi yang ditandai dengan penurunan tajam penglihatan dan/atau luas lapangan pandang, yang dapat mengakibatkan kebutaan. Gangguan Pendengaran adalah kondisi yang ditandai dengan penurunan ambang pendengaran, yang dapat menyebabkan gangguan komunikasi dengan derajat yang bervariasi sampai ketulian total.

Tujuan dikeluarkannya Permenkes 82 tahun 2020 tentang Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Pendengaran adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat, PemerintahDaerah, pemerintah desa, dan masyarakat dalammelakukan Penanggulangan Gangguan Penglihatan danGangguan Pendengaran, menurunkan prevalensi Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran serta disabilitas yang diakibatkannya, dan menurunkan angka kebutaan dan ketulian.

Apa Target dan Strategi Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran?

Target dan Strategi Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran dijabarkan dalam Lampiran Permenkes 82 tahun 2020 tentang Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Pendengaran. Yakni bahwa saat ini angka kebutaan di Indonesia berdasarkan Rapid Assessment Avoidable Blindness (RAAB) tahun 2014-2016 sebesar 3% (tiga persen) dan kebutaan terbanyak disebabkan akibat katarak yaitu sebesar 70-80% pada penduduk usia di atas 50 tahun. Pemerintah Pusat menetapkan target penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran pada tahun 2030 berupa penurunan prevalensi Gangguan Penglihatan sebesar 25 % dari prevalensi tahun 2017, dan penurunan angka Gangguan Pendengaran menjadi kurang dari 1,7 % (satu koma tujuh persen) dari populasi penduduk.

Untuk pencapaian target tersebut disusun peta jalan (road map) penanggulangan gangguan penglihatan dan peta jalan penanggulangan gangguan pendengaran yang berisi sasaran strategis, indikator yang harus dicapai, pelaksana kegiatan, serta target yang harus dicapai setiap tahunnya.

Strategi Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran meliputi penguatan advokasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor, penguatan peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui penguatan sumber daya dan standardisasi pelayanan, penguatan sistem Surveilans serta pemantauan dan evaluasi kegiatan Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran, dan penyediaan sumber daya yang mencukupi dalam Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran.

Strategi pemerintah untuk menurunkan angka kesakitan dan disabilitas akibat gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meliputi upaya promotif, deteksi dini, dan penanganan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Hal ini ada dalam Lampiran Permenkes 82 tahun 2020 tentang Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Pendengaran. Beerikut kami kutipkan analisa situasi tentang gangguan pendegaran dan gangguan penglihatan yang menjadi latar belakang dalam Pedoman Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran.

Berdasarkan data dari World Report of vision, saat ini di seluruh dunia terdapat sektara 2,2 miliar orang yang mengalami gangguan penglihatan. Dari seluruh orang dengan gangguan penglihatan, hampir setengahnya, atau sekitar 1 miliar orang, merupakan gangguan penglihatan yang dapat dihindari, baik dicegah maupun diobati. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 menunjukkan bahwa prevalensi kebutaan pada penduduk dengan usia ≥6 tahun di Indonesia mencapai 0,4%. Sekitar 80% dari para penyandang gangguan penglihatan dan kebutaan dapat dicegah atau diobati. Oleh karena itu, upaya promotif-preventif sangat penting untuk dilakukan.

Penyebab utama gangguan penglihatan yang dapat dicegah adalah gangguan refraksi yang tidak terkoreksi (42%) dan katarak (33%), sedangkan penyebab utama kebutaan yang dapat dicegah adalah katarak (51%) dan glaukoma (8%). Dampak yang ditimbulkan oleh kebutaan cukup besar dan dapat mengakibatkan hilangnya produktifitas serta lebih jauh dapat mengakibatkan kerugian Negara yang cukup besar. Berdasarkan hasil Rapid Assessment of Avoidable Blindness (RAAB), diperkirakan jumlah orang buta di Indonesia adalah 1,6 juta jiwa.

Dampak kerugian ekonomi, akibat penurunan kualitas hidup yang di representasikan dengan Quality Adjusted Life Years (QALY) Lost adalah sebesar 84,7 triliun rupiah. Angka ini terus meningkat setiap tahunnya bila tidak ada intervensi untuk penurunan prevalensi kebutaan melalui operasi katarak, sehingga dalam 5 tahun akan menjadi 611,2 Triliun rupiah. Dari beberapa referensi menunjukkan katarak yang di operasi pada satu mata akan meningkatkan produktifitas dua kali, operasi kedua mata akan meningkatkan produktifitas hampir 5 kali.

Berdasarkan hasil RAAB tahun 2014-2016 di 15 Propinsi di Indonesia, jumlah orang dengan gangguan penglihatan mencapai 8 juta Jiwa. Dari jumlah tersebut, 1,6 juta jiwa menderita kebutaan. Katarak merupakan penyebab terbesar kebutaan di Indonesia mencapai sekitar 1.3 juta orang.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh International Diabetic Federation (IDF), pada saat ini terdapat sekitar 10 juta orang di Indonesia yang menderita diabetes. Sekitar 35% atau sekitar 3,5 juta, dari orang dengan diabetes menderita Retinopati diabetikum berbagai derajat, dan 10% dari penderita diabetes, sekitar 1 juta orang, terancam kehilangan penglihatan secara permanen (Vision Threatening Diabetic Retinopathy/VTDR). Prevalensi diabetes di seluruh dunia diperkirakan akan terus meningkat sesuai dengan pertumbuhan jumlah penduduk, pola diet dan gaya hidup masyarakat.

Kelainan pada mata anak yang menyebabkan gangguan fungsi penglihatan sampai kebutaan antara lain seperti : katarak kongenital, glaukoma kongenital dan Retinopathy of Prematurity (ROP). Dengan perkiraan Under five mortality rate di Indonesia adalah 25 per 1000 kelahiran hidup, maka diperkirakan terdapat sekitar 4 per 10.000 anak yang mengalami kebutaan berbagai sebab.

Retinopati of Prematuritas (ROP) merupakan salah satu penyebab kebutaan bayi dan anak di dunia, termasuk di Indonesia. Kemajuan teknologi di bidang perinatologi memungkinkan bayi prematur dengan berat lahir rendah dan usia gestasi yang sangat muda dapat hidup, namun seiring dengan meningkatnya angka kehidupan tersebut menyebabkan kejadian ROP meningkat. Prevalensi kejadian ROP di negara berkembang, termasuk di Indonesia rata-rata berkisar di angka 30% dari seluruh bayi prematur.

Berdasarkan penelitian pada populasi anak buta di Indonesia, terdapat sekitar 50% kebutaan pada anak dapat dicegah, di antaranya adalah kebutaan karena retinopati prematuritas (ROP) dan katarak anak. Low vision juga menjadi penyakit yang penting untuk diperhatikan baik pada anak maupun dewasa. Data National Eye Institute (NEI) bahwa prevalensi low vision sebesar 2.359 pada tahun 2000 dan meningkat menjadi 2.908 pada tahun 2010 dengan presentasi 66% pada laki-laki dan 34% pada perempuan. Data tersebut menjadi dasar untuk memfokuskan program penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan di Indonesia yaitu katarak, kelainan refraksi, glaucoma, retinopati diabetikum, kebutaan pada anak (childhood blindness), dan low vision.

Strategi global saat ini mengacu kepada World Report on Vision (WRV) yang dikeluarkan pada bulan Oktober 2019. WRV merekomendasikan negara-negara di dunia untuk menjalankan Integrated People-Centered Eye Care (IPCEC) sebagai strategi penanggulangan gangguan penglihatan. IPCEC mengadopsi perspektif sistem kesehatan dengan empat strategi: (i) pemberdayaan dan perkuatan peran serta masyarakat; (ii) reorientasi model pelayanan Kesehatan mata di layanan kesehatan tingkat pertama/primer; (iii) koordinasi lintas sektor; dan (iv) penyertaan penanggulangan gangguan penglihatan dalam rencana strategis kesehatan nasional, integrasi data ke dalam sistem informasi Kesehatan nasional, dan perencanaan sumber daya manusia kesehatan mata sesuai dengan kebutuhan penduduk.

Pada Executive Board Meeting WHO, pada bulan Februari 2020, Indonesia bersama dengan Australia mengusulkan “Eye Health Resolution: Integrated people-centred eye care, including preventable vision impairment and blindness”. Resolusi ini didukung oleh hampir seluruh negara-negara anggota WHO. Isi dari Eye Health resolution yang diusulkan oleh Indonesia adalah mendorong negara-negara anggota WHO untuk mengimplementasikan World Report on Vision (WRV) menjadi bagian yang terintegrasi dengan Universal Health Coverage dalam sistem Kesehatan negara-negara anggota WHO dengan konsep Integrated People-Centered Eye Care (IPCEC).

Berkaitan dengan gangguan pendengaran, sejak tahun 1951, WHO melalui Resolusi World Health Assembly (Majelis Kesehatan Dunia), menyadari bahwa gangguan pendengaran merupakan hambatan serius bagi tumbuh kembang anak, sehingga mendesak negara-negara anggota untuk mengembangkan rencana nasional. Inisiatif Global WHO untuk mencegah dan mengurangi gangguan melalui Sound Hearing, telah dimulai di Asia Tenggara. Tujuan utamanya yaitu mengembangkan program pendengaran dan perawatan telinga secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan di tingkat nasional dan daerah untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang dengan gangguan pendengaran.

Berdasarkan data WHO tahun 2018, 466 juta penduduk dunia mengalami gangguan pendengaran dan 34 juta diantaranya adalah anak-anak. Di sisi lain diperkirakan 1,1 miliar anak muda (berusia 12-35 tahun) berisiko mengalami gangguan pendengaran akibat paparan kebisingan.Dampak yang ditimbulkan oleh gangguan pendengaran dan ketulian sangat luas dan berat, yaitu mengganggu perkembangan kognitif, psikologi dan sosial serta menyebabkan beban ekonomi yang tinggi di seluruh dunia. Perkiraan WHO mengenai dampak ekonomi akibat ketulian pada tahun 2016 mencapai USD $ 750 Milyar per tahun.

Hasil Riskesdas tahun 2013 menunjukan bahwa penduduk Indonesia usia 5 tahun keatas mengalami gangguan pendengaran 2,6%, ketulian 0,09%, sumbatan serumen 18,8%, dan sekret di liang telinga 2,4%. Data tersebut menunjukkan bahwa gangguan pendengaran masih menjadi permasalahan kesehatan. Prioritas program pencegahan gangguan pendengaran di Indonesia difokuskan pada penyakit yang dapat dicegah, yaitu Otitis Media Supuratif Kronik (OMSK), tuli kongenital, gangguan pendengaran akibat bising (GPAB), presbikusis, sumbatan serumen dan ototoksik. Selain itu, Indonesia merupakan negara ketiga tertinggi di dunia untuk prevalensi kasus TBC, dan salah satu risiko efek samping pengobatan TB adalah ketulian akibat ototoksik sehingga perlu menjadi perhatian dalam upaya penanganan gangguan pendengaran dan ketulian.

Pendekatan penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran melalui siklus kehidupan lebih tepat karena terjadinya gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran sering dianggap sebagai hal yang biasa dan tidak perlu diperhatikan oleh keluarga maupun kelompok masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada periode kritis pada masa pertumbuhan dan perkembangan, tidak hanya di kandungan dan masa periode emas pertumbuhan akan tetapi juga selama masa kanak-kanak, remaja, dan lanjut usia, ketika paparan lingkungan lebih banyak berdampak negatif pada kesehatan dan potensi gangguan kesehatan di kemudian hari.

Dalam rangka mengatasi permasalahan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran di Indonesia, Pemerintah mengutamakan upaya promotif-preventif melalui pendekatan (1) pengendalian faktor risiko, (2) kegiatan skrining atau deteksi dini gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran pada kelompok berisiko, serta (3) penguatan akses masyarakat pada layanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu. Hal ini juga tidak lepas dari upaya kuratif rehabilitatif yang menunjang keberhasilan program. Agar program penanggulangan yang mencakup promotif, preventif, tatalaksana dini, habilitasi dan rehabilitasi ini dapat dijalankan dengan baik, diperlukan pengaturan mengenai penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran untuk dijadikan acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, penanggung jawab/pengelola program, tenaga kesehatan/petugas kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 tahun 2020 tentang Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran ditetapka Menkes Terawan Agus Putranto pda tanggal 1 Desember 2020 di Jakarta. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 tahun 2020 tentang Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran diundangkan Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2020.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 tahun 2020 tentang Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1446. Agar setiap orang mengetahuinya.

Permenkes 82 tahun 2020 tentang Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Pendengaran

Latar Belakang

Latar belakang terbitnya Permenkes 82 tahun 2020 tentang Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Pendengaran adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran.

Dasar Hukum

Dasar hukum terbitnya Permenkes 82 tahun 2020 tentang Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Pendengaran adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

Isi Permenkes 82 tahun 2020

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 tahun 2020 tentang Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran, bukan format seperti asli:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENANGGULANGAN GANGGUAN PENGLIHATAN DAN GANGGUAN PENDENGARAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran adalah upaya kesehatan yang menggunakan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan penglihatan dan pendengaran masyarakat serta menurunkan angka disabilitas.
  2. Gangguan Penglihatan adalah kondisi yang ditandai dengan penurunan tajam penglihatan dan/atau luas lapangan pandang, yang dapat mengakibatkan kebutaan.
  3. Gangguan Pendengaran adalah kondisi yang ditandai dengan penurunan ambang pendengaran, yang dapat menyebabkan gangguan komunikasi dengan derajat yang bervariasi sampai ketulian total.
  4. Surveilans Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran yang selanjutnya disebut Surveilans adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang faktor risiko dan kasus serta kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien.
  5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
  6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, denganlebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
  7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukankewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
  8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
  10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Pengaturan Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran ditujukan untuk:

  1. memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pemerintah desa, dan masyarakat dalam melakukan Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran;
  2. menurunkan prevalensi Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran serta disabilitas yang diakibatkannya; dan
  3. menurunkan angka kebutaan dan ketulian.

BAB II
TARGET DAN STRATEGI

Pasal 3

Dengan peraturan Menteri ini ditetapkan target Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran pada tahun 2030 berupa:

  1. penurunan prevalensi Gangguan Penglihatan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari prevalensi tahun 2017; dan
  2. penurunan angka Gangguan Pendengaran menjadi kurang dari 1,7 % (satu koma tujuh persen) dari populasi penduduk.

Pasal 4

  1. Strategi Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran meliputi:

    1. penguatan advokasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor;

    2. penguatan peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan;

    3. peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui penguatan sumber daya dan standardisasi pelayanan;

    4. penguatan sistem Surveilans serta pemantauan dan evaluasi kegiatan Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran; dan

    5. penyediaan sumber daya yang mencukupi dalam Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran

  2. Strategi Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam bentuk peta jalan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

Target dan strategi Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
PRIORITAS GANGGUAN PENGLIHATAN DAN GANGGUAN PENDENGARAN

Pasal 6

Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran diprioritaskan pada penyakit dengan kriteria sebagai berikut:

  1. tingginya angka kesakitan dan/atau disabilitas;
  2. tingginya beban biaya pengobatan; dan/atau
  3. dapat dilakukan pencegahan dan pengobatan.

Pasal 7

  1. Gangguan Penglihatan yang menjadi prioritas sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

    1. katarak;

    2. kelainan refraksi;

    3. glaukoma;

    4. retinopati diabetik;

    5. kebutaan pada anak (childhood blindness); dan

    6. low vision

  2. Gangguan Pendengaran yang menjadi prioritas sesuaidengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

    1. tuli kongenital;

    2. otitis media supuratif kronik;

    3. gangguan pendengaran akibat bising;

    4. gangguan pendengaran akibat pemberian obat ototoksik;

    5. presbikusis; dan

    6. sumbatan serumen.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN GANGGUAN PENGLIHATAN DAN GANGGUAN PENDENGARAN

Pasal 8

  1. Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran diselenggarakan secara terpadu, komprehensif, efektif, efisien, dan berkelanjutan.

  2. Penyelenggaraan Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.

  3. Upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:

    1. promosi kesehatan;

    2. Surveilans;

    3. deteksi dini; dan

    4. tata laksana kasus.

Pasal 9

  1. Kegiatan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a ditujukan untuk:

    1. memberdayakan masyarakat agar mampu berperan aktif dalam mendukung perubahan sikap dan perilaku serta menjaga dan meningkatkan kesehatan untuk mencegah terjadinya Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran; dan

    2. meningkatkan komitmen dan dukungan pemangku kepentingan terkait dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran.

  2. Kegiatan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:

    1. memberikan informasi kepada masyarakat tentang faktor risiko serta tanda dan gejala dini Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran;

    2. membantu individu, keluarga, dan masyarakat untuk berperan aktif dalam deteksi dini Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran; dan

    3. mempengaruhi pemangku kepentingan terkait untuk memperoleh dukungan kebijakan Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran.

  3. Kegiatan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh semua tenaga kesehatan yang dikoordinasikan oleh tenaga promosi kesehatan atau pimpinan unit kerja Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ada, dan/atau pengelola program pada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dinas kesehatan daerah provinsi, dan Kementerian Kesehatan.

  4. Pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 10

  1. Kegiatan Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b ditujukan untuk mengetahui informasi tentang:

    1. faktor risiko penyakit;

    2. prevalensi penyakit;

    3. angka disabilitas akibat Gangguan Penglihatan dan/atau Gangguan Pendengaran; dan/atau

    4. kinerja program Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran.

  2. Kegiatan Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terintegrasi dengan sistem informasi manajemen penyakit tidak menular.

  3. Kegiatan Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola program atau unit pengelola sistem informasi kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dinas kesehatan daerah provinsi, dan Kementerian Kesehatan.

Pasal 11

  1. Deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c ditujukan untuk:

    1. menemukan faktor risiko dan kasus Gangguan Penglihatan dan/atau Gangguan Pendengaran; dan

    2. mencegah terjadinya kebutaan dan/atau ketulian.

  2. Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit dalam bentuk:

    1. stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang anak pada kelompok usia 0 (nol) sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) bulan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan rujukan tingkat lanjut;

    2. penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala pada kelompok anak usia sekolah dan remaja; dan

    3. pemeriksaan tajam penglihatan dan pendengaran yang terintegrasi dengan program deteksi dini gangguan penyakit lain.

  3. Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c ditindaklanjuti dengan konseling dan rujukan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

  4. Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan atau petugas terlatih/kader pada kelompok berisiko.

Pasal 12

  1. Tata laksana kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d ditujukan untuk intervensi dini dan mencegah atau mengurangi tingkat keparahan akibat Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran.

  2. Tata laksana kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:

    1. pengobatan atau terapi; dan

    2. habilitasi atau rehabilitasi.

  3. Tata laksana kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai standar yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

  1. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran, dibangun dan dikembangkan jejaring kerja dan kemitraan antara instansi pemerintah, organisasi disabilitas, dan pemangku kepentingan, baik pusat, daerah, maupun internasional.

  2. Jejaring kerja dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:

    1. memperluas cakupan dan jangkauan pelayanan, terutama melalui mobilisasi sumber daya;

    2. meningkatkan komitmen dan integrasi program Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran;

    3. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia; dan

    4. menyelaraskan konsep dan pemahaman dari para pemangku kepentingan.

  3. Dalam penyelenggaraan Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan negara lain dan/atau lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13 mengacu pada Pedoman Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PERAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 15

Dalam rangka Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran, Pemerintah Pusat berperan:

  1. membuat kebijakan yang mendukung Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran;

  2. menjamin ketersediaan sumber daya yang diperlukan;

  3. melakukan kerja sama dan membentuk jejaring kerja dengan pemangku kepentingan terkait;

  4. melakukan advokasi dan kerja sama antar lintas program dan lintas sektor, serta dengan masyarakat;

  5. menyusun materi dalam media komunikasi, informasi, dan edukasi Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran, dan mendistribusikan ke daerah;

  6. meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia;

  7. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran kepada Pemerintah Daerah provinsi; dan

  8. melakukan penelitian dan pengembangan.

Pasal 16

Dalam rangka Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran, Pemerintah Daerah provinsi berperan:

  1. membuat dan melaksanakan kebijakan Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran dalam lingkup provinsi sesuai dengan kebijakan nasional;

  2. menyediakan sumber daya yang diperlukan;

  3. melakukan kerja sama dan membentuk jejaring kerja dengan pemangku kepentingan terkait;

  4. melakukan advokasi dan sosialisasi Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran kepada dinas kesehatan kabupaten/kota, pemangku kepentingan dan lintas sektor terkait di provinsi;

  5. meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor di tingkat daerah provinsi;

  6. menyediakan dan mengembangkan media komunikasi, informasi, dan edukasi Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran;

  7. melakukan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi; dan

  8. melakukan penelitian dan pengembangan.

Pasal 17

Dalam rangka Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran, Pemerintah Daerah kabupaten/kota berperan:

  1. membuat dan melaksanakan kebijakan Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran sesuai dengan kebijakan nasional dan kebijakan daerah provinsi;

  2. menyediakan sumber daya yang diperlukan;

  3. meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor di tingkat daerah kabupaten/kota;

  4. melakukan advokasi dan sosialiasi Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran kepada para pemangku kepentingan, lintas sektor terkait dan masyarakat di daerah kabupaten/kota;

  5. menyediakan dan mengembangkan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran; dan

  6. melakukan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat.

BAB VI
SUMBER DAYA

Pasal 18

Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran diperlukan dukungan:

  1. sumber daya manusia;
  2. fasilitas kesehatan;
  3. obat dan alat kesehatan; dan
  4. pendanaan.

Pasal 19

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tenaga nonkesehatan, dan masyarakat terlatih.

Pasal 20

Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau fasilitas lain sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Obat dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c sesuai dengan standar pelayanan.

Pasal 22

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

  1. Untuk terselenggaranya upaya Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran secara optimal dibutuhkan peran serta masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk:

    1. kegiatan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;

    2. keikutsertaan sebagai kader kesehatan;

    3. kegiatan sosial dan pendekatan keagamaan untuk Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran;

    4. fasilitasi dan/atau keikutsertaan dalam kegiatan promosi kesehatan dan deteksi dini Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran;

    5. mendorong pihak swasta dalam bentuk kegiatan kemitraan dan tanggung jawab sosial badan usaha (Corporate Social Responsibility) dalam penyelenggaraan Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Pendengaran; dan

    6. partisipasi dan dukungan lainnya dalam penyelenggaraan Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran.

  2. n serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 24

  1. Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan penyelenggara upaya kesehatan berbasis masyarakat yang menyelenggarakan Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran wajib melakukan pencatatan dan pelaporan.

  2. Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan:

    1. promosi kesehatan;

    2. Surveilans;

    3. deteksi dini; dan

    4. tata laksana kasus.

  3. Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikompilasi dan diolah untuk dilakukan pelaporan secara berjenjang dan terintegrasi melalui sistem informasi kesehatan daerah.

  4. Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengacu pada Pedoman Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

  1. Menteri, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran sesuai dengan kewenangan masing-masing.

  2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembinaan dan pengawasan secara teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:

    1. meningkatkan upaya pencegahan disabilitas; dan

    2. meningkatkan efektivitas kegiatan Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran.

  4. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

    1. bimbingan teknis; dan/atau

    2. pemantauan dan evaluasi.

  5. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan organisasi profesi, instansi terkait, dan masyarakat.

Pasal 26

  1. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf b dilakukan untuk mengukur pencapaian indikator program Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran.

  2. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Pedoman Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 428/Menkes/SK/VI/2006 tentang Pedoman Manajemen Kesehatan Indera Penglihatan dan Pendengaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah bunyinya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 tahun 2020 tentang Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran.