Permenkeu 61/PMK.07/2019, Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi

Intervensi pencegahan stunting terintegrasi hingga ke tingkat Desa. Hal ini ditegaskan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2019 ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan diundangkan oleh Dirjen Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal 13 Mei 2019 dalam Berita Negara Tahun 2019 Nomor 530.

Pemerintah desa yang menghadapi permasalahan Stunting, mengalokasikan anggaran untuk mendanai koordinasi Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi lintas sektor dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian pencegahan stunting dilakukan Pemerintah secara terintegrasi hingga tingkat Pemerintah Desa. Desa-desa yang memiliki resiko tinggi warganya mengalami stunting sudah barang tentu wajib menganggarkan untuk menghindari resiko stunting pada warganya ditegaskan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi. Dana Desa tidak melulu untuk perbaikan sarana dan prasarana fisik namun sarpras non-fisik dan sosial kesehatan mutlak perlu dikedepankan.

Berikut tentang Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi.

Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi

Pertimbangan Peraturan Menteri Keuangan No 61/PMK.07/2019

  1. penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi merupakan manifestasi dari kesungguhan dan konsistensi komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari bahaya kondisi gagal tumbuh kembang pada anak di bawah lima tahun yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan;
  2. diperlukan payung hukum yang akomodatif dan aplikatif terhadap tuntutan perkembangan dan kebutuhan yang menjadi pedoman bagi kementrian/lembaga nonkementrian teknis, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan.
  3. perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi

Dasar Hukum

Landasan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi, adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa.
  2. Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi adalah aksi integrasi atau konvergensi program dan kegiatan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dalam rangka pencegahan terjadinya kondisi gagal tumbuh kembang pada anak di bawah lima tahun (stunting), yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan dengan mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan.
  3. Stunting atau yang disebut kerdil adalah kondisi gagal tumbuh pada anak dibawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama dalam 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), yaitu dari janin sampai anak berusia dua tahun.
  4. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang menyasar penyebab langsung Stunting yang meliputi kecukupan asupan makanan dan gizi, pemberian makan, perawatan dan pola asuh, dan pengobatan infeksi/penyakit. 5 . Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang menyasar penyebab tidak langsung Stunting yang meliputi peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, serta penyediaan air bersih dan sanitasi.

Pasal 2

  1. TKDD untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi terdiri atas:
    1. Dana Alokasi Khusus Fisik;
    2. Dana Alokasi Khusus Nonfisik; dan
    3. Dana Desa
  2. Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    1. Bidang Kesehatan;
    2. Bidang Air Minum; dan
    3. Bidang Sanitasi.
  3. Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
    1. Bantuan Operasional Kesehatan; dan
    2. Bantuan Operasional Keluarga Berencana.
  4. Dalam hal terdapat perubahan bidang Dana Alokasi Khusus Fisik dan / atau Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kementerian Keuangan membahas dan menyepakati perubahan bidang Dana Alokasi Khusus Fisik dan/atau Dana Alokasi Khusus Nonfisik dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan kementerian/ lembaga nonkementerian teknis.
  5. Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan lntervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 3

  1. TKDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada daerah kabupaten/kota prioritas dan daerah kabupaten/kota nonprioritas.
  2. Bantuan Operasional Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a diberikan kepada daerah kabupaten/kota prioritas melalui Bantuan Operasional Kesehatan Stunting yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
  3. Daerah kabupaten/kota prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan daerah fokus yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
  4. Daerah kabupaten/kota prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bidang perencanaan pembangunan nasional kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan kementerian/ lembaga nonkementerian teknis paling lambat bulan Januari tahun sebelumnya.

Pasal 4

  1. Pemerintah daerah kabupaten/kota prioritas menggunakan Bantuan Operasional Kesehatan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) untuk mendanai koordinasi Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi lintas sektor.
  2. Penggunaan Bantuan Operasional Kesehatan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
  3. Dalam hal Bantuan Operasional Kesehatan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup untuk mendanai koordinasi Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi lintas sektor, pemerintah daerah kabupaten/kota prioritas mengalokasikan anggaran untuk mendanai koordinasi Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi lintas sektor dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  4. Pengalokasian anggaran se bagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Pasal 5

  1. Pemerintah daerah kabupaten/kota nonprioritas yang menghadapi permasalahan Stunting, dapat mengalokasikan anggaran untuk mendanai koordinasi Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi lintas sektor dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  2. Pengalokasian anggaran sebagaiman,a dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh kemen terian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Pasal 6

Pemerintah desa yang menghadapi permasalahan Stunting, mengalokasikan anggaran untuk mendanai koordinasi Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi lintas sektor dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

  1. Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif.
  2. Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama oleh Kementerian Keuangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bi dang perencanaan pembangunan nasional, dan kemen terian / lem bag a nonkemen terian teknis.
  3. Rincian kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kementerian/lembaga nonkementerian teknis dalam petunjuk teknis penggunaan masing-masing jenis TKDD.
  4. Penyusunan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan integrasi antarkegiatan antarjenis TKDD.

Pasal 8

  1. Koordinasi Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 dilaksanakan secara berjenjang dan melalui kelembagaan yang berjenjang pada tingkat nasional, kabupaten/kota, dan desa.
  2. Koordinasi Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi lintas sektor tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Presiden.
  3. Koordinasi Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi lintas sektor tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
  4. Koordinasi Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi lintas sektor tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 9

  1. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama kementerian/lembaga nonkementerian teknis melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan TKDD untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi.
  2. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
    1. memantau kesesuaian antara realisasi dana dan capaian output kegiatan;
    2. memantau terjadinya integrasi antar Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi di tingkat kabupaten/kota/desa;dan
    3. memperbaiki permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi.
  3. Pemantauan dan evaluasi penggunaan TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. realisasi anggaran;
    2. pencapaian target output; dan
    3. dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2019

 

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

 

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 MEI 2019
 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

 

ttd

 

WIDODO EKATJAHJANA

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 530

 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi