Permentan 1 tahun 2021 tentang Dokumen Karantina Hewan dan Dokumen Karantina Tumbuhan

Permentan 1 tahun 2021 tentang Dokumen Karantina Hewan dan Dokumen Karantina Tumbuhan

Permentan 1 tahun 2021 tentang Dokumen Karantina Hewan dan Dokumen Karantina Tumbuhan mencabut :

  1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/ KR.050/4/2016 tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/ KR.050/4/2016 tentang Bentuk dan Jenis DokumenTindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 805); dan

  2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/PERMENTAN/KR.120/5/2017 tentang Dokumen Karantina Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 755) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/PERMENTAN/KR.120/5/2017 tentang Dokumen Karantina Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 832).

Permentan 1 tahun 2021 tentang Dokumen Karantina Hewan dan Dokumen Karantina Tumbuhan terbit karena dokumen karantina hewan telah diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/PERMENTAN/KR.120/5/2017 tentang Dokumen Karantina Hewan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 /PERMENTAN/ KR.120/5/2017 tentang Dokumen Karantina Hewan, dan dokumen karantina tumbuhan telah diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/KR.050/4/2016 tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/KR.050/4/2016 tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan. Dan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, pengaturan penerbitan dokumen karantina sudah tidak sesuai dan perlu ditinjau kembali.

Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif,tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tindakan Karantina Hewan dalam Permentan 1 tahun 2021 tentang Dokumen Karantina Hewan dan Dokumen Karantina Tumbuhan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah hama penyakit hewan karantina masuk ke, tersebar di, dan/atau keluar dari wilayah negara Republik Indonesia. Tindakan Karantina Tumbuhan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah organisme pengganggu tumbuhan karantina masuk ke, tersebar di, dan/atau keluar dari wilayah negara Republik Indonesia.

Dokumen Karantina dalam Permentan 1 tahun 2021 tentang Dokumen Karantina Hewan dan Dokumen Karantina Tumbuhan adalah:

  1. Dokumen Karantina hewan; dan

  2. Dokumen Karantina tumbuhan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 tahun 2021 tentang Dokumen Karantina Hewan dan Dokumen Karantina Tumbuhan ditetapkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2021. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 tahun 2021 tentang Dokumen Karantina Hewan dan Dokumen Karantina diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2021 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 tahun 2021 tentang Dokumen Karantina Hewan dan Dokumen Karantina ditempatkan alam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 tahun 2021 tentang Dokumen Karantina Hewan dan Dokumen Karantina

Mencabut

Permentan 1 tahun 2021 tentang Dokumen Karantina Hewan dan Dokumen Karantina Tumbuhan mencabut:

  1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/ KR.050/4/2016 tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/ KR.050/4/2016 tentang Bentuk dan Jenis DokumenTindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 805); dan

  2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/PERMENTAN/KR.120/5/2017 tentang Dokumen Karantina Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 755) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/PERMENTAN/KR.120/5/2017 tentang Dokumen Karantina Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 832).

Latar Belakang

Pertimbangan Permentan 1 tahun 2021 tentang Dokumen Karantina Hewan dan Dokumen Karantina Tumbuhan adalah:

  1. bahwa dokumen karantina hewan telah diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/PERMENTAN/KR.120/5/2017 tentang Dokumen Karantina Hewan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/PERMENTAN/KR.120/5/2017 tentang Dokumen Karantina Hewan, dan dokumen karantina tumbuhan telah diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/KR.050/4/2016 tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/KR.050/4/2016 tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;

  2. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, pengaturan penerbitan dokumen karantina sudah tidak sesuai dan perlu ditinjau kembali;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Dokumen Karantina Hewan dan Dokumen Karantina Tumbuhan;

Dasar Hukum

Dasar Hukum Permentan 1 tahun 2021 tentang Dokumen Karantina Hewan dan Dokumen Karantina Tumbuhan, adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);

  4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

  5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

Isi Permentan tentang Dokumen Karantina Hewan dan Dokumen Karantina Tumbuhan

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 tahun 2021 tentang Dokumen Karantina Hewan dan Dokumen Karantina, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG DOKUMEN KARANTINA HEWAN DAN DOKUMEN KARANTINA TUMBUHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif,tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  2. Tindakan Karantina Hewan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah hama penyakit hewan karantina masuk ke, tersebar di, dan/atau keluar dari wilayah negara Republik Indonesia.

  3. Tindakan Karantina Tumbuhan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah organisme pengganggu tumbuhan karantina masuk ke, tersebar di, dan/atau keluar dari wilayah negara Republik Indonesia.

  4. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebut HPHK adalah hama, hama dan penyakit, dan penyakit hewan berupa organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian sosial, ekonomi yang bersifat nasional dan perdagangan internasional.

  1. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disingkat OPTK adalah organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan, menimbulkan kerugian sosioekonomi serta belum terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sudah terdapat di sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  2. Dokumen Karantina adalah dokumen yang diterbitkan dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Tindakan Karantina.

  3. Pemilik Media Pembawa yang selanjutnya disebut Pemilik adalah Setiap Orang yang memiliki Media Pembawa dan/atau yang bertanggung jawab atas pemasukan, pengeluaran, atau transit Media Pembawa.

  4. Penanggung Jawab Alat Angkut adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas kedatangan, keberangkatan, atau transit alat angkut.

  5. Pejabat Karantina adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melakukan tindakan Karantina berdasarkan Undang-Undang.

  6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT di lingkungan Badan Karantina Pertanian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Pertanian.

  7. Menteri adalah Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Karantina.

Pasal 2

Dokumen Karantina terdiri atas:

  1. Dokumen Karantina hewan; dan

  2. Dokumen Karantina tumbuhan.

BAB II
DOKUMEN KARANTINA HEWAN

Bagian Pertama
Jenis dan Bentuk Dokumen Karantina Hewan

Pasal 3

Jenis dan bentuk Dokumen Karantina hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

  1. berita acara serah terima media pembawa hama penyakit hewan karantina, dan dokumen karantina kepada pejabat karantina di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran;

  2. laporan pelaksanaan tindakan karantina hewan;

  3. penolakan bongkar;

  4. persetujuan bongkar;

  5. persetujuan muat;

  6. perintah masuk instalasi karantina hewan;

  7. surat perintah penahanan;

  8. berita acara penahanan;

  9. surat perintah penolakan;

  10. berita acara penolakan;

  11. surat perintah pemusnahan;

  12. berita acara pemusnahan;

  13. sertifikat kesehatan hewan;

  14. pernyataan sertifikat kesehatan hewan;

  15. sertifikat sanitasi produk hewan;

  16. pernyataan sertifikat sanitasi produk hewan;

  17. surat keterangan untuk media pembawa lain;

  18. pernyataan surat keterangan untuk media pembawa lain;

  19. sertifikat pelepasan karantina hewan;

  20. pernyataan sertifikat pelepasan karantina hewan;

  21. surat keterangan transit;

  22. berita acara serah terima media pembawa hama penyakit hewan karantina dan pelaksanaan tindakan karantina antar dokter hewan karantina;

  23. surat keterangan untuk barang bukan media pembawa hama penyakit hewan karantina;

  24. notification of non-compliance;

  25. surat penugasan melakukan tindakan karantina hewan;

  26. laporan rencana pemasukan atau pengeluaran media pembawa hama penyakit hewan karantina; dan

  27. keterangan daftar dan isi muatan sebagai media pembawa.

Pasal 4

  1. Dokumen Karantina hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf x diterbitkan oleh Pejabat Karantina.

  2. Dokumen Karantina hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf y diterbitkan oleh Pejabat Karantina Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk.

  3. Laporan rencana pemasukan atau pengeluaran media pembawa hama penyakit hewan karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf z diisi oleh Pemilik atau kuasanya.

  4. Keterangan daftar dan isi muatan sebagai media pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf aa diisi oleh Penanggung Jawab Alat Angkut atau kuasanya.

Pasal 5

  1. Jika Kepala UPT bukan merupakan otoritas veteriner Karantina hewan, Dokumen Karantina hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk.

  2. Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat yang membidangi otoritas veteriner Karantina hewan di unit pelaksana teknis setempat.

  3. Pejabat yang membidangi otoritas veteriner karantina hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh Kepala UPT.

Pasal 6

Laporan rencana pemasukan atau pengeluaran media pembawa hama penyakit hewan karantina dan keterangan daftar dan isi muatan sebagai media pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf z dan aa disampaikan kepada Pejabat Karantina di tempat pemasukan atau tempatPengeluaran oleh Pemilik atau kuasanya.

Pasal 7

  1. Jenis dan bentuk Dokumen Karantina hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  2. Jenis dan bentuk Dokumen Karantina hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk dokumen cetak atau elektronik.

  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian.

Bagian Kedua
Tata Cara Penerbitan Dokumen Karantina Hewan

Pasal 8

  1. Dokumen Karantina hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diisi sesuai dengan pedoman tata cara pengisian dan penggunaan Dokumen Karantina hewan.

  2. Tata Cara Pengisian dan Penggunaan Dokumen Karantina hewan sebagaimana dimakusd pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
DOKUMEN KARANTINA TUMBUHAN

Bagian Pertama
Jenis dan Bentuk Dokumen Karantina Tumbuhan

Pasal 9

Jenis dan bentuk Dokumen Karantina tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

  1. surat keterangan transit;

  2. surat persetujuan pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan;

  3. persetujuan bongkar muatan alat angkut;

  4. fumigation certificate;

  5. sertifikat fumigasi;

  6. certificate of disinfestation/disinfection;

  7. sertifikat perlakuan;

  8. surat penahanan;

  9. sertifikat pelepasan karantina tumbuhan;

  10. phytosanitary certificate;

  11. phytosanitary certificate for re-export;

  12. sertifikat kesehatan tumbuhan antar area;

  13. surat penolakan;

  14. berita acara pemusnahan;

  15. laporan pemasukan/pengeluaran/transit media pembawa;

  16. laporan kedatangan alat angkut;

  17. surat pemberitahuan untuk melengkapi dokumen persyaratan karantina tumbuhan;

  18. surat pemberitahuan tindakan perlakuan;

  19. surat pemberitahuan tidak diperlukan tindakan karantina tumbuhan;

  20. notification for no phytosanitary measures required;

  21. surat tugas;

  22. laporan hasil pemeriksaan administratif;

  23. laporan pengambilan contoh media pembawa;

  24. berita acara serah terima media pembawa;

  25. laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan kesehatan/pemeriksaan identitas media pembawa;

  26. laporan pelaksanaan pengasingan dan pengamatan media pembawa;

  27. laporan pelaksanaan/pengawasan perlakuan media pembawa;

  28. laporan pelaksanaan penahanan media pembawa;

  29. berita acara penolakan;

  30. surat perintah pemusnahan;

  31. laporan hasil pemeriksaan alat angkut;

  32. laporan hasil pengawasan bongkar muatan alat angkut;

  33. laporan pelaksanaan/pengawasan pelaksanaan perlakuan terhadap alat angkut;

  34. stiker periksa karantina tumbuhan;

  35. segel karantina tumbuhan;

  36. notification of non-compliance; dan

  37. laporan hasil pengawasan lalu lintas media pembawa.

Pasal 10

  1. Dokumen Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf q sampai dengan huruf u, dan huruf dd diterbitkan oleh Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk.

  2. Dokumen Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d sampai dengan huruf n, huruf v sampai dengan huruf cc, dan huruf ee sampai dengan huruf kk diterbitkan oleh Pejabat Karantina.

  3. Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf o diisi oleh Pemilik atau kuasanya.

  4. Laporan Kedatangan Alat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf p diisi oleh Pemilik atau agen yang diberi kuasa oleh Pemilik Alat Angkut.

Pasal 11

  1. Jenis dan bentuk Dokumen Karantina tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  2. Jenis dan bentuk Dokumen Karantina tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk dokumen cetak atau elektronik.

  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian.

Bagian Kedua
Tata Cara Penerbitan Dokumen Karantina Tumbuhan

Pasal 12

  1. Dokumen Karantina tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diisi sesuai dengan pedoman tata cara pengisian dan penggunaan Dokumen Karantina tumbuhan.

  2. Tata Cara Pengisian dan Penggunaan Dokumen Karantina tumbuhan sebagaimana dimakusd pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

  1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/ KR.050/4/2016 tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/ KR.050/4/2016 tentang Bentuk dan Jenis DokumenTindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 805); dan

  2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/PERMENTAN/KR.120/5/2017 tentang Dokumen Karantina Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 755) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/PERMENTAN/KR.120/5/2017 tentang Dokumen Karantina Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 832).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 tahun 2021 tentang Dokumen Karantina Hewan dan Dokumen Karantina Tumbuhan yang ditetapkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2021. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 tahun 2021 tentang Dokumen Karantina Hewan dan Dokumen Karantina diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2021 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 tahun 2021 tentang Dokumen Karantina Hewan dan Dokumen Karantina ditempatkan alam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11. Agar setiap orang mengetahuinya.