PP 53 tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh

PP 53 tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh

PP 53 tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh adalah pelaksanaan amanat Pasal 65 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah menetapkan bahwa penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan salah satunya dengan Transplantasi Organ dan Jaringan tubuh. Transplantasi Organ dan Jaringan tubuh dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan. Organ dan Jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.

PP 53 tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh memiliki kebijakan-kebijakan antara lain tentang Transplantasi Organ; Transplantasi Jaringan, meliputi Transplantasi Jaringan mata dan Transplantasi Jaringan tubuh lain; sistem informasi Transplantasi; dan peran serta masyarakat.

Wasiat Medik dalam PP 53 tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh Pasal 4 Ayat (4) dijelaskan bahwa Wasiat medik (advanced directive) merupakan formulir isian khusus yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit kepada pasien rawat inap yang berisi pernyataan tentang apa yang akan/boleh dikerjakan terhadap dirinya apabila mengalami kegawatdaruratan, termasuk kesediaan untuk mendonasikan Organ/Jaringan tubuhnya. Pembuatan wasiat medik (advanced directive) difasilitasi oleh fasilitas pelayanan kesehatan bagi calon Pendonor yang saat dilakukan pengerahan masih hidup namun yang bersangkutan bersedia menjadi Pendonor saat mati batang otak/mati otak.

Kematian atau Pendonor Mati dalam PP 53 tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh dipastikan dengan pemastian kematian Pendonor mati batang otak/mati otak, pemeriksaan penentuan kematian dilakukan dengan menggunakan tata cara dan kriteria kematian otak. Kondisi mati batang otak/mati otak berupa kondisi yang bersangkutan telah dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit dan dilakukan uji medis tertentu dan pemasangan alat kesehatan tertentu untuk mempertahankan fungsi Organ tetap baik.

Di negara maju sumber Organ yang utama adalah dari mayat baik dari Pendonor mati batang otak/mati otak, sedangkan di negara berkembang Organ lebih banyak berasal dari Pendonor hidup. Transplantasi Organ di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara lain. Jumlah pasien Warga Negara Indonesia yang melakukan Transplantasi, khususnya ginjal di luar negeri diperkirakan lebih banyak dibandingkan dengan di dalam negeri. Rendahnya jumlah Transplantasi di dalam negeri karena sumber Pendonor masih banyak berasal dari Pendonor hidup dan belum adanya aturan yang dapat memberikan kepastian hukum untuk Transplantasi yang berasal dari Pendonor mati batang otak/mati otak, faktor biaya dan faktor budaya, serta kesadaran masyarakat yang masih rendah tentang pentingnya upaya Transplantasi Organ.

PP 53 tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta menata konsep yang berhubungan dengan penyelenggaraan Transplantasi Organ dan Jaringan tubuh agar berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa baik dari segi agama, moral, etika, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu mengatur penyelenggaraan Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh ditetapkan pada tanggal 4 Maret 2021 di Jakarta oleh Presiden Joko Widodo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada tanggal 5 Maret 2021 di Jakarta.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 75. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6665.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh

Latar Belakang

Prtimbangan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh.

Dasar Hukum

Dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh adalah:

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Penjelasan Umum PP Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh

Transplantasi telah diakui merupakan salah satu temuan hebat di dunia kedokteran yang berhasil memperpanjang dan memperbaiki kualitas hidup ribuan pasien di seluruh dunia. Transplantasi pada prinsipnya merupakan tindakan kedokteran berupa kegiatan pemindahan sebagian atau seluruh Organ dan/atau Jaringan tertentu dari tubuh Pendonor ke tubuh Resipien. Dewasa ini, Transplantasi Organ telah memberikan harapan kehidupan dan risiko mortalitas lebih rendah dibandingkan denganterapi konservatif lainnya bagi pasien gagal terminal Organ. Sedangkan dengan Transplantasi Jaringan, bukan saja dapat menyelamatkan nyawa pasien, namun juga untuk meningkatkan kualitas hidup melalui intervensi yang konstruktif maupun intervensi kosmetik.

Tindakan Transplantasi memerlukan partisipasi masyarakat sebagai Pendonor dengan cara menyumbangkan Organ dan Jaringan dari individu yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia secara sukarela. Pemberian Organ dan Jaringan secara sukarela ini membuat praktik Transplantasi bukan hanya sebagai terapi yang dapat menyelamatkan nyawa,tetapi juga simbol dari solidaritas kemanusiaan. Namun, pencapaian ini tidak lepas dari banyaknya masalah, seperti perdagangan Organ (Organ trafficking), komersialisasi Organ, atau pembelian Organ oleh negara kaya ke negara miskin (transplant tourism). Di negara maju sumber Organ yang utama adalah dari mayat baik dari Pendonor mati batang otak/mati otak, sedangkan di negara berkembang Organ lebih banyak berasal dari Pendonor hidup.

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah menetapkan bahwa penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan salah satunya dengan Transplantasi Organ dan Jaringan tubuh. Transplantasi Organ dan Jaringan tubuh dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan. Organ dan Jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.

Transplantasi Organ di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara lain. Jumlah pasien Warga Negara Indonesia yang melakukan Transplantasi, khususnya ginjal di luar negeri diperkirakan lebih banyak dibandingkan dengan di dalam negeri. Rendahnya jumlah Transplantasi di dalam negeri karena sumber Pendonor masih banyak berasal dari Pendonor hidup dan belum adanya aturan yang dapat memberikan kepastian hukum untuk Transplantasi yang berasal dari Pendonor mati batang otak/mati otak, faktor biaya dan faktor budaya, serta kesadaran masyarakat yang masih rendah tentang pentingnya upaya Transplantasi Organ.

Penyelenggaraan Transplantasi Organ dan Jaringan dilakukan sesuai dengan prinsip:

  1. Autonomy; seseorang mempunyai hak penuh untuk mengizinkan/tidak mengizinkan suatu tindakan atas dirinya;

  2. Beneficence; tindakan yang dilakukan untuk kebaikan seseorang atau masyarakat;

  3. Nonmalificence; tindakan yang dilakukan tidak boleh merugikan seseorang/masyarakat;

  4. Justice; tindakan dilaksanakan secara adil dan transparan serta tidak membedakan seseorang/masyarakat berdasarkan status sosial ekonomi tetapi hanya berdasarkan status kesehatan; dan

  5. Moralitas; pengakuan atas norma agama dan budaya yang berlaku.

Penyelenggaraan Transplantasi Organ dan Jaringan yang menggunakan Pendonor hidup juga tak lepas dari adanya risiko terhadap fisik, psikologis, dan sosial Pendonor maupun pasien sebagai Resipien setelah Transplantasi, sehingga sangat diperlukan suatu kebijakan dan rekomendasi yang menjamin bahwa keputusan untuk melakukan Transplantasi terhadap Pendonor maupun Resipien tidak mengesampingkan prinsip etik dan kemanusiaan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam peningkatan ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Transplantasi Organ dan Jaringan, promosi Transplantasi Organ dan Jaringan, pembinaan dan pengawasan kepatuhan penyelenggaraan Transplantasi Organ dan Jaringan, dan menyediakan pendanaan terutama penyelenggaraan Transplantasi Organ.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta menata konsep yang berhubungan dengan penyelenggaraan Transplantasi Organ dan Jaringan tubuh agar berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat Indonesia yang berketuhanan Yang MahaEsa baik dari segi agama, moral, etika, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu mengatur penyelenggaraan Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah ini mengatur:

  1. Transplantasi Organ;

  2. Transplantasi Jaringan, meliputi Transplantasi Jaringan mata dan Transplantasi Jaringan tubuh lain;

  3. sistem informasi Transplantasi; dan

  4. peran serta masyarakat.

Isi PP tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh

Berikut adalah isi Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh, bukan format asli:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TRANSPLANTASI ORGAN DAN JARINGAN TUBUH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Transplantasi adalah pemindahan organ dan jaringan dari pendonor ke resipien guna penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan resipien.

  2. Organ adalah kelompok beberapa jaringan yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu dalam tubuh.

  3. Jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan faal/fungsi yang sama dan tertentu, yang berdasarkan kemampuan regeneratifnya terdiri atas jaringan yang dapat pulih kembali dan jaringan yang tidak dapat pulih kembali.

  4. Pendonor adalah orang yang menyumbangkan Organ dan/atau Jaringan tubuhnya kepada resipien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan resipien.

  5. Resipien adalah orang yang menerima Organ dan/atau Jaringan tubuh Pendonor untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

  6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang kesehatan.

  8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Pengaturan Transplantasi Organ dan Jaringan tubuh bertujuan untuk:

  1. menjamin keamanan, keselamatan, kesukarelaan, kemanfaatan, dan keadilan dalam pelayanan Transplantasi Organ dan Jaringan tubuh bagi Pendonor maupun Resipien;

  2. meningkatkan donasi dan ketersediaan Organ dan Jaringan tubuh sebagai upaya penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan, dan peningkatan kualitas hidup;

  3. memberikan perlindungan atas martabat, privasi, dan kesehatan manusia; dan

  4. melindungi martabat dan kehormatan Pendonor dan Resipien.

Pasal 3

  1. Transplantasi Organ dan/atau Jaringan tubuh dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan.

  2. Organ dan/atau Jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Pendonor dengan sukarela.

  3. Organ dan/atau Jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.

Pasal 4

  1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Transplantasi Organ dan Jaringan tubuh.

  2. Tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan sebagai upaya untuk meningkatkan donasi dan ketersediaan Organ dan Jaringan.

  3. Fasilitas pelayanan kesehatan harus mendukung upaya meningkatkan donasi dan ketersediaan Organ dan Jaringan melalui kegiatan pengerahan Pendonor.

  4. Pengerahan Pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa fasilitasi pembuatan wasiat medik dan kegiatan pengerahan Pendonor lain.

BAB II
TRANSPLANTASI ORGAN

Bagian Kesatu
RumahSakit Penyelenggara Transplantasi Organ

Pasal 5

  1. Transplantasi Organ hanya dapat diselenggarakan di rumah sakit yang ditetapkan oleh Menteri.

  2. Untuk dapat ditetapkan sebagai rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rumah sakit harus memenuhi persyaratan paling sedikit terdiri atas:

    1. terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

    2. memiliki tim Transplantasi, yang beranggotakan dokter, dokter spesialis, dan tenaga kesehatan lain yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang Transplantasi Organ; dan

    3. memiliki sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Transplantasi Organ.

  3. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan berdasarkan jenis masing-masing Transplantasi Organ.

  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Pendonordan Resipien

Pasal 6

  1. Pendonor pada Transplantasi Organ terdiri atas:

    1. Pendonor hidup; dan

    2. Pendonor mati batang otak/mati otak.

  2. Pendonor hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pendonor yang Organ tubuhnya diambil pada saat yang bersangkutan masih hidup.

  3. Pendonor mati batang otak/mati otak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pendonor yang Organ tubuhnya diambil pada saat yang bersangkutan telah dinyatakan mati batang otak/mati otak di rumah sakit, yang proses penentuannya harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

  1. Pendonor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berasal dari:

    1. Pendonor yang memiliki hubungan darah atau suami/istri; atau

    2. Pendonoryang tidak memiliki hubungan darah,

    dengan Resipien.

  2. Pendonor yang memiliki hubungan darah atau suami/istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendonorkan Organ tubuhnya untuk Resipien yang memiliki hubungan darah atau suami/istri dengan Pendonor.

  3. Hubungan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa ayah kandung, ibu kandung, anak kandung, dan saudara kandung Pendonor.

  4. Pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendonorkan Organ tubuhnyakepada Resipien hasil seleksi sesuai urutan daftar tunggu, kecuali bagi Pendonor yang memiliki hubungan darah atau suami/istri dengan Resipien.

  5. Urutan daftar tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dengan memperhatikan kebutuhan medis Resipien.

Pasal 8

  1. Setiap pasien yang membutuhkan Transplantasi Organ dapat menjadi calon Resipien.

  2. Calon Resipien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pasien dengan:

    1. indikasi medis; dan

    2. tidak memiliki kontraindikasi medis,

    untuk dilakukan Transplantasi Organ.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pelaksanaan

Pasal 9

Transplantasi Organ dilaksanakan melalui tahapan kegiatan:

  1. pendaftaran;

  2. pemeriksaan kecocokan antara Resipien dan Pendonor; dan

  3. operasi Transplantasi Organ dan penatalaksanaan pascaoperasi Transplantasi Organ.

Pasal 10

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan terhadap setiap calon Pendonor setelah memenuhi persyaratan:

  1. administratif; dan

  2. medis.

Pasal 11

Persyaratan administratif calon Pendonor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

  1. berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan sehat;

  2. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;

  3. membuat pernyataan tertulis tentang kesediaan menyumbangkan Organ tubuhnya secara sukarela tanpa meminta imbalan;

  4. mendapatpersetujuan keluarga terdekat;

  5. memahami indikasi, kontraindikasi, risiko, prosedur Transplantasi Organ, panduan hidup pascaoperasi Transplantasi Organ, dan pernyataan persetujuannya; dan

  6. membuat pernyataan tidak melakukan penjualan Organ maupun melakukan perjanjian dengan Resipien yang bermakna jual beli atau pemberian imbalan.

Pasal 12

  1. Keluarga terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi suami/istri, anak yang sudah dewasa, orang tua kandung, dan/atau saudara kandung Pendonor.

  2. Dalam hal suami/istri, anak yang sudah dewasa, orang tua kandung, atau saudara kandung Pendonor tidak dapat memberikan persetujuan karena tidak diketahui keberadaannya, tidak cakap secara hukum, meninggal dunia, atau tidak ada, persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d tidak diperlukan.

Pasal 13

Dalam hal Pendonor hanya akan mendonorkan Organ tubuhnya kepada Resipien hubungan darah atau suami/istri dengan Pendonor, persyaratan administratif calon Pendonor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus disertai dengan keterangan hubungan darah atau suami/istri dengan Resipien dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil.

Pasal 14

Persyaratan medis calon Pendonor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b berupa pemeriksaan medis awal dan skrining di rumah sakit yang ditetapkan sebagai penyelenggara Transplantasi Organ dalam rangka memastikan kelayakan sebagai Pendonor dilihat dari segi kesehatan Pendonor.

Pasal 15

  1. Persyaratan untuk terdaftar sebagai calon Resipien paling sedikit terdiri atas:

    1. memiliki keterangan dari dokter penanggung jawab pelayanan di rumah sakit tentang adanya indikasi medis untuk dilakukan Transplantasi Organ;

    2. bersedia membayar paket biaya Transplantasi Organ baik secara mandiri atau melalui asuransi penjaminnya;

    3. memahami indikasi, kontraindikasi, risiko, dan prosedur Transplantasi Organ, serta memberikan persetujuan dilakukannya Transplantasi Organ; dan

    4. bersedia tidak melakukan pembelian Organ maupun melakukan perjanjian dengan calon Pendonor yang bermakna jual beli atau pemberian imbalan.

  2. Paket biaya Transplantasi Organ sebagaimana dimaksud padaayat (1) hurufb terdiri atas:

    1. biaya pemeriksaan kelayakan dan kecocokan antara Resipien dan Pendonor;

    2. biaya operasi Transplantasi Organ bagi Pendonor dan Resipien;

    3. biaya perawatan pascaoperasi Transplantasi Organ bagi Pendonor dan Resipien; dan

    4. iuran atau dana jaminan kesehatan dan jaminan kematian bagi Pendonor.

  3. Dalam hal Resipien tidak mampu maka paket biaya Transplantasi Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan bantuan sesuai dengan mekanisme jaminan kesehatan nasional penerima bantuan iuran.

Pasal 16

  1. Orang yang belum pernah mendaftar sebagai Pendonor, dapat menjadi Pendonor mati batang otak/mati otak saat yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia dan jika keluarga terdekat memberikan persetujuan.

  2. Ketentuan mengenai keluarga terdekat dan mekanisme persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap keluarga terdekat memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

  1. Pendaftaran terhadap setiap calon Pendonor dan calon Resipien yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 16 dilakukan melalui sistem yang dibentuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

  2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan harus melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon Pendonor dan calon Resipien yang telah terdaftar.

  3. Calon Pendonor yang telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dinyatakan memenuhi persyaratan berhak mendapatkan identitas sebagai calon Pendonor.

Pasal 18

  1. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan pengelolaan data calon Resipien dan calon Pendonor.

  2. Pengelolaan data calon Resipien dan calon Pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa urutan daftar tunggu calon Resipien untuk dipasangkan dengan calon Pendonor.

Pasal 19

  1. Pemeriksaan kecocokan antara_ Resipien dan Pendonor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan terhadap pasangan calon Resipien dan calon Pendonor yang telah disusun berdasarkan urutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

  2. Pemeriksaan kecocokan antara Resipien dan Pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim Transplantasi pada rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ.

  3. Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan kecocokan antara Resipien dan Pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan verifikasi lapangan.

  4. Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk memastikan hubungan calon Resipien dan calon Pendonor, latar belakang penyumbangan Organ, dan tidak adanya unsur jual beli Organ.

  5. Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau instansi lain yang dibutuhkan untuk memastikan tidak adanya unsur jual beli Organ.

Pasal 20

Berdasarkan tahapan kegiatan pendaftaran dan pemeriksaan kecocokan antara Resipien dan Pendonor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 19, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menerbitkan surat keterangan mengenai:

  1. kelayakan pasangan antara Resipien dan Pendonor; dan

  2. tidak ditemukan indikasi jual beli atau komersialisasi.

Pasal 21

  1. Operasi Transplantasi Organ dan penatalaksanaan pascaoperasi Transplantasi Organ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan oleh tim Transplantasi rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ.

  2. Dalam hal Organ berasal dari calon Pendonor mati batang otak/mati otak, operasi Transplantasi Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan penandatanganan surat persetujuan oleh keluarga terdekat.

  3. Ketentuan mengenai keluarga terdekat dan mekanisme persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persetujuan oleh keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

  4. Penatalaksanaan pascaoperasi Transplantasi Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan terhadap Pendonor dan Resipien dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

Pasal 22

  1. Transplantasi Organ dapat dilakukan pada calon Resipien warga negara asing.

  2. Calon Resipien warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki calon Pendonor yang berasal dari negara yang sama dan memiliki hubungan darah.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Transplantasi Organ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 22 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pendonordan Resipien

Pasal 24

  1. Setiap Pendonor pada Transplantasi Organ berhak:

    1. mengetahui identitas Resipien atas persetujuan Resipien;

    2. dibebaskan dari seluruh biaya pelayanan kesehatan selama perawatan Transplantasi Organ;

    3. memperoleh prioritas sebagai Resipien apabila memerlukan Transplantasi Organ; dan

    4. mencabut pendaftaran dirinya dalam data calon Pendonor sampai sebelum tindakan persiapan operasi Transplantasi Organ dimulai.

  2. Setiap Pendonor pada Transplantasi Organ berkewajiban:

    1. menjaga kerahasiaan Resipien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

    2. tidak melakukan perjanjian khusus dengan Resipien terkait dengan Transplantasi Organ; dan

    3. mematuhi petunjuk pemeliharaan kesehatan bagi Pendonor.

Pasal 25

  1. Setiap Resipien pada Transplantasi Organ berhak:

    1. mengetahui identitas Pendonor dan informasi medis yang terkait dengan Transplantasi Organ atas persetujuan Pendonor; dan

    2. mengetahui urutan daftar tunggu calon Resipien untuk memperoleh Pendonor.

  2. Setiap Resipien pada Transplantasi Organ berkewajiban:

    1. menjaga kerahasiaan informasi medis Pendonor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

    2. membayar paket biaya Transplantasi Organ, baik secara mandiri atau melalui asuransi penjaminnya;

    3. mematuhi petunjuk pemeliharaan kesehatan bagi Resipien;

    4. melakukan uji kesehatan sesuai petunjuk dokter; dan

    5. tidak melakukan perjanjian khusus dengan Pendonor terkait dengan Transplantasi Organ.

  3. Paket biaya Transplantasi Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan paket biaya Transplantasi Organ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

Pasal 26

  1. Setiap Pendonor pada Transplantasi Organ dapat memperoleh penghargaan karena tidak dapat melakukan kegiatan atau pekerjaan secara optimal selama proses. Transplantasi dan pemulihan kesehatan.

  2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan imbalan, bukan jual beli, dan hanya untuk tujuan kemanusiaan,serta tidak dikomersialkan.

  3. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Resipien.

  4. Dalam hal Resipien tidak mampu, penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

  5. Resipien tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Resipien yang memenuhi kriteria sebagai peserta jaminan kesehatan nasional penerima bantuan iuran.

  6. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), bentuk dan/atau nilainya ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Bagian Kelima
Pendanaan

Pasal 27

  1. Pendanaan penyelenggaraan Transplantasi Organ berasal dari sumber:

    1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

    2. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau

    3. sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan untuk kegiatan:

    1. sosialisasi dan peningkatan peran serta masyarakat;

    2. pembinaan rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ; dan

    3. pemeriksaan awal dan skrining calon Pendonor.

  3. Pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk kegiatan:

    1. sosialisasi dan peningkatan peran serta masyarakat;

    2. pembinaan rumah sakit milik Pemerintah Daerah dalam menunjang penyelenggaraan Transplantasi Organ; dan

    3. pemeriksaan awal dan skrining calon Pendonor yang tidak didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

  4. Selain dipergunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat digunakan untuk penghargaan bagi Pendonor dalam hal Resipien tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

  5. Penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan jika penghargaan bagi Pendonor dalam hal Resipien tidak mampu tidak didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

  6. Pemberian penghargaan bagi Pendonor dalam hal Resipien tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau keuangan daerah.

BAB III
TRANSPLANTASI JARINGAN

Bagian Kesatu
Sumber Jaringan

Paragraf 1
Umum

Pasal 28

  1. Transplantasi Jaringan meliputi Transplantasi Jaringan mata dan Transplantasi Jaringan tubuh lain.

  2. Jaringan pada Transplantasi Jaringan mata dan Transplantasi Jaringan tubuh lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari berbagai jenis Jaringan sesuai dengan wasiat dan/atau persetujuan Pendonor, sisa Jaringan hasil operasi, dan Jaringan lain yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh Pendonor.

  3. Transplantasi Jaringan mata dan Transplantasi Jaringan tubuh lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Jaringan yang bersumber dari bank mata dan bank Jaringan.

Pasal 29

  1. Dalam hal Pendonor tidak berwasiat, Jaringan pada Transplantasi Jaringan mata dan Transplantasi Jaringan tubuh lain diperoleh setelah mendapat persetujuan dari keluarga terdekat Pendonor.

  2. Ketentuan mengenai keluarga terdekat dan mekanisme persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persetujuan dari keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2
Bank Mata dan Bank Jaringan

Pasal 30

  1. Bank mata dan bank Jaringan merupakan badan atau lembaga yang bertujuan untuk merekrut Pendonor, menyaring, mengambil, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan Jaringan untuk keperluan pelayanan kesehatan yang bersifat nirlaba.

  2. Bank mata dan bank Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat sesuai kebutuhan dan/atau kemampuan daerah.

  3. Bank mata dan bank Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Menteri.

Pasal 31

  1. Bank mata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 bertugas menyediakan Jaringan mata berupa kornea, sklera, dan Jaringan lain dari mata yang bermutu untuk pelayanan Transplantasi Jaringan.

  2. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bank mata paling sedikit menyelenggarakan fungsi:

    1. pengerahan Pendonor;

    2. pendaftaran calon Pendonor dan calon Resipien;

    3. seleksi Pendonor melalui pemeriksaan kesehatan yang meliputi pemeriksaan fisik dan laboratorium;

    4. pengambilan Jaringan kornea dan/atau sklera dan penyimpanan sementara serta pemulihan estetik Pendonor;

    5. pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pelabelan, dan sterilisasi Jaringan, serta pemeliharaan;

    6. pengendalian mutu Jaringan dari Organ mata;

    7. pendistribusian Jaringan;

    8. pencatatan dan pendokumentasian;

    9. pendidikan dan pelatihan; dan

    10. penelitian dan pengembangan.

  3. Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, bank mata dapat membentuk jejaring pelayanan bank mata.

Pasal 32

  1. Untuk memenuhi penyediaan Jaringan mata berupa kornea, sklera, dan Jaringan mata lain secara nasional, Menteri membentuk bank mata pusat sebagai bank mata rujukan nasional.

  2. Selain memiliki tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), bank mata pusat bertugas:

    1. mendatangkan dan mengirimkan Jaringan mata dari dan ke luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

    2. melakukan koordinasi pengumpulan Jaringan mata tingkat nasional; dan

    3. menyediakan Jaringan mata Pendonor secara nasional.

  3. Tugas mendatangkan Jaringan mata dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf adilakukan melalui jejaring bank mata internasional.

  4. Tugas mengirimkan Jaringan mata ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal kebutuhan Jaringan matadalam negeri telah terpenuhi.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai bank mata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 32 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 34

  1. Bank Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat terintegrasi dengan rumah sakit penyelenggara Transplantasi Jaringan atau mandiri di luar rumah sakit penyelenggara Transplantasi Jaringan.

  2. Bank Jaringan mandiri di luar rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki perjanjian kerja sama dengan rumah sakit penyelenggara Transplantasi Jaringan.

  3. Bank Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyediakan Jaringan yang bermutu untuk pelayanan Transplantasi Jaringan.

  4. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bank Jaringan menyelenggarakan fungsi:

    1. pengerahan Pendonor;

    2. pendaftaran calon Pendonor dan calon Resipien;

    3. seleksi Pendonor melalui pemeriksaan kesehatan yang meliputi pemeriksaan fisik dan laboratorium;

    4. pengambilan Jaringan dan penyimpanan sementara serta pemulihan kondisi fisik Pendonor;

    5. pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pelabelan, dan sterilisasi Jaringan, serta pemeliharaan;

    6. pengendalian mutu Jaringan;

    7. pendistribusian Jaringan;

    8. pencatatan dan pendokumentasian;

    9. pendidikan dan pelatihan; dan

    10. penelitian dan pengembangan.

  5. Selain bertugas menyediakan Jaringan yang bermutu untuk Transplantasi Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bank Jaringan dapat menyediakan sel.

  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai bank Jaringan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Penyelenggara Transplantasi Jaringan

Pasal 35

  1. Transplantasi Jaringan hanya diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan berupa:

    1. rumah sakit atau klinik utama untuk Transplantasi Jaringan mata; dan

    2. rumah sakit untuk Transplantasi Jaringan tubuh lain.

  2. Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan standar.

  3. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa memiliki tenaga kesehatan dengan kompetensi dan kewenangandi bidang Transplantasi Jaringan.

  4. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan penyelenggaraan masing-masing Transplantasi Jaringan.

  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan standar sebagaimana dimaksud padaayat (2) sampai dengan ayat(4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Transplantasi Jaringan Mata

Paragraf 1
Umum

Pasal 36

Transplantasi Jaringan mata meliputi Transplantasi kornea dan Jaringan mata lainnya.

Paragraf 2
Pendonor dan Resipien

Pasal 37

  1. Pendonor pada Transplantasi Jaringan mata berupa Pendonor mati klinis/konvensional.

  2. Pendonor mati klinis/konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendonor yang Jaringan tubuhnya diambil pada saat yang bersangkutan telah dinyatakan meninggal dunia.

  3. Pernyataan meninggal dunia pada Pendonor mati klinis/konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kondisi telah berhentinya fungsi sistem jantung-sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti secara permanen, yang proses penentuannya harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Ketentuan mengenai calon Resipien Transplantasi Organ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku mutatis mutandis terhadap calon Resipien Transplantasi Jaringan mata.

Paragraf 3
Tata Cara Pelaksanaan

Pasal 39

Transplantasi Jaringan mata dilaksanakan melalui tahapan kegiatan:

  1. pendaftaran;

  2. penyiapan Jaringan mata dari Pendonor; dan

  3. operasi Transplantasi Jaringan mata dan penatalaksanaan pascaoperasi Transplantasi Jaringan mata.

Pasal 40

  1. Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a harus dilakukan oleh calon Pendonor dan calon Resipien di bank mata setelah memenuhi persyaratan.

  2. Bank mata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjaga kerahasiaan Pendonor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Persyaratan untuk terdaftar sebagai calon Pendonor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) meliputi:

  1. persyaratan administratif; dan

  2. persyaratan medis.

Pasal 42

  1. Persyaratan administratif calon Pendonor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a paling sedikit terdiri atas:

    1. membuat pernyataan tertulis tentang kesediaan Pendonor menyumbangkan Jaringan matanya secara sukarela tanpa meminta imbalan;

    2. mendapat persetujuan keluarga terdekat;

    3. memahami indikasi, kontraindikasi, risiko, prosedur Transplantasi Jaringan mata, panduan hidup pasca-Transplantasi Jaringan mata, dan bersedia membuat surat persetujuannya; dan

    4. bersedia tidak melakukan penjualan Jaringan mata ataupun perjanjian dengan Resipien yang bermakna jual beli atau pemberian imbalan.

  2. Ketentuan mengenai keluarga terdekat dan mekanisme persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persetujuan keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 43

Persyaratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b merupakan pemeriksaan medis yang ditujukan untuk memastikan kelayakan sebagai Pendonor dilihat dari segi kesehatan Pendonor.

Pasal 44

Persyaratan untuk terdaftar sebagai calon Resipien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

  1. memiliki keterangan dari dokter penanggung jawab pelayanan di rumah sakit tentang adanya indikasi medis untuk dilakukan Transplantasi Jaringan mata;

  2. bersedia membayar biaya penggantian pengambilan dan pemrosesan Jaringan mata atau memberikan surat penjaminan biaya penggantian pengambilan dan pemrosesan Jaringan mata, untuk calon Resipien yang dijamin asuransi atau lembaga penjamin lain;

  3. memahami indikasi, kontraindikasi, risiko, dan tata cara Transplantasi Jaringan mata, serta memberikan persetujuan dilakukannya Transplantasi Jaringan mata; dan

  4. bersedia tidak melakukan pembelian Jaringan mata maupun melakukan perjanjian dengan calon Pendonor yang bermakna jual beli atau pemberian imbalan.

Pasal 45

  1. Bank mata setelah menerima pendaftaran dari calon Pendonor dan calon Resipien harus membuat daftar tunggu dan melaporkannya ke bank mata pusat secara berkala setiap bulan.

  2. Daftar tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan urutan Resipien untuk memperoleh Jaringan mata.

Pasal 46

  1. Penyiapan Jaringan mata dari Pendonor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dilaksanakan oleh bank mata sesuai standar.

  2. Pengambilan Jaringan mata dalam rangka penyiapan Jaringan mata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh rumah sakit atau klinik utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a yang bekerja sama dengan bank mata.

Pasal 47

Operasi Transplantasi Jaringan mata dan penatalaksanaan pascaoperasi Transplantasi Jaringan mata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c dilakukan oleh dokter penanggung jawab pelayanan di rumah sakit atau klinik utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a yang bekerja sama dengan bank mata.

Bagian Keempat
Transplantasi Jaringan Tubuh Lain

Paragraf 1
Pendonor dan Resipien

Pasal 48

  1. Pendonor pada Transplantasi Jaringan tubuh lain terdiri atas:

    1. Pendonor hidup; dan

    2. Pendonor mati klinis/konvensional.

  2. Pendonor hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pendonor yang Jaringan tubuhnya diambil pada saat yang bersangkutan masih hidup.

  3. Ketentuan mengenai Pendonor mati klinis/konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pendonor mati klinis/konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 49

Ketentuan mengenai calon Resipien Transplantasi Organ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku mutatis mutandis terhadap calon Resipien Transplantasi Jaringan tubuh lain.

Paragraf 2
Tata Cara Pelaksanaan

Pasal 50

  1. Transplantasi Jaringan tubuh lain dilaksanakan melalui tahapan:

    1. pendaftaran;

    2. penyiapan Jaringan tubuh lain dari Pendonor; dan

    3. operasi Transplantasi Jaringan tubuh lain dan penatalaksanaan pascaoperasi Transplantasi Jaringan tubuh lain.

  2. Kegiatan pendaftaran dan penyiapan Jaringan tubuh lain dari Pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh bank Jaringan.

Pasal 51

  1. Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a dilakukan oleh calon Pendonor dan calon Resipien di bank Jaringan, setelah memenuhi persyaratan.

  2. Dalam hal calon Pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan calon Pendonor hidup, pendaftaran dilaksanakan di bank Jaringan melalui rumahsakit penyelenggara.

  3. Hasil pendaftaran calon Pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Menteri setelah dilakukan pengambilan Jaringan.

Pasal 52

  1. Persyaratan untuk terdaftar sebagai calon Pendonor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) meliputi:

    1. persyaratan administratif; dan

    2. persyaratan medis.

  2. Persyaratan administratif calon Pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a paling sedikit terdiri atas:

    1. membuat pernyataan tertulis tentang kesediaan Pendonor menyumbangkan Jaringan tubuh lain secara sukarela tanpa meminta imbalan;

    2. bersedia tidak melakukan penjualan Jaringan tubuh lain ataupun perjanjian dengan Resipien yang bermakna jual beli atau pemberian imbalan;

    3. mendapat persetujuan keluarga terdekat, untuk Pendonor mati; dan

    4. memahami indikasi, kontraindikasi, risiko, prosedur Transplantasi Jaringan tubuh lain, panduan hidup pasca-Transplantasi Jaringan tubuh lain, dan bersedia membuat surat persetujuannya.

Pasal 53

Persyaratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, berupa pemeriksaan medis untuk memastikan kelayakan sebagai Pendonor dilihat dari segi kesehatan Pendonor.

Pasal 54

Persyaratan untuk terdaftar sebagai calon Resipien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) paling sedikit meliputi:

  1. memiliki keterangan dari dokter penanggung jawab pelayanan di rumah sakit tentang adanya indikasi medis untuk dilakukan transplantasi Jaringan tubuh lain;

  2. bersedia membayar biaya penggantian pengambilan dan pemrosesan Jaringan tubuh lain atau memberikan surat penjaminan biaya penggantian pengambilan dan pemrosesan Jaringan tubuh lain, untuk calon Resipien yang dijamin asuransi atau lembaga penjamin lain;

  3. memahami indikasi, kontraindikasi, risiko, dan prosedur Transplantasi Jaringan tubuh lain, serta pernyataan persetujuannya; dan

  4. bersedia tidak melakukan pembelian Jaringan tubuh lain atau melakukan perjanjian dengan calon Pendonor yang bermakna jual beli atau pemberian imbalan.

Pasal 55

  1. Bank Jaringan membuatdaftar tunggu Resipien dan melaporkan kepada Menteri secara berkala setiap bulan.

  2. Daftar tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan urutan Resipien untuk memperoleh Jaringan.

Pasal 56

  1. Penyiapan Jaringan tubuh lain dari Pendonor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b dilakukan oleh bank Jaringan sesuai standar.

  2. Pengambilan Jaringan tubuh lain dari Pendonor hidup hanya dapat dilakukan oleh rumah sakit yang memiliki bank Jaringan atau rumah sakit yang bekerjasama dengan bank Jaringan.

Pasal 57

  1. Operasi Transplantasi Jaringan tubuh lain dan penatalaksanaan pascaoperasi Transplantasi Jaringan tubuh lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c dilakukan oleh dokter penanggung jawab pasien di rumah sakit penyelenggara sesuai standar.

  2. Penatalaksanaan pascaoperasi Transplantasi Jaringan tubuh lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan terhadap Resipien melalui monitoring dan evaluasi.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Pendonordan Resipien

Pasal 58

  1. Setiap Pendonor pada Transplantasi Jaringan berhak dijaga kerahasiaan identitas dan hasil pemeriksaan kesehatannya.

  2. Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan kelainan atau penyakit tertentu, Pendonor dapat meminta pemberitahuan hasil pemeriksaan kesehatan dengan tetap terjaga kerahasiaannya.

  3. Setiap Pendonor pada Transplantasi Jaringan berkewajiban memberikan informasi yang jujur, lengkap, dan akurat sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya.

Pasal 59

  1. Setiap Resipien pada Transplantasi Jaringan berhak mengetahui urutan daftar tunggu calon Resipien untuk memperoleh Jaringan.

  2. Setiap Resipien pada Transplantasi Jaringan berkewajiban:

    1. mengikuti prosedur pelaksanaan Transplantasi Jaringan;

    2. membayar seluruh biaya penyelenggaraan Transplantasi Jaringan, baik secara mandiri atau melalui asuransi penjaminnya; dan

    3. mengganti biaya pemrosesan dan biaya pengembangan Jaringan.

Bagian Keenam
Pendanaan

Pasal 60

  1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan pengembangan bank mata dan bank Jaringan.

  2. Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari sumber:

    1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

    2. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau

    3. sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipergunakan untuk bank mata, bank Jaringan, dan fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara milik Pemerintah Pusat.

  4. Pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipergunakan untuk bank mata, bank Jaringan, dan fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara milik Pemerintah Daerah.

Pasal 61

  1. Bank mata dan bank Jaringan dapat menetapkan biaya pemrosesan dan biaya pengembangan Jaringan dari Resipien sesuai dengan nilai keekonomian, dengan mengacu pola biaya pemrosesan.

  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pola biaya pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan biaya pengembangan Jaringan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV
SISTEM INFORMASI TRANSPLANTASI

Pasal 62

  1. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Transplantasi Organ dan Jaringan tubuh, dibentuk sistem informasi Transplantasi.

  2. Sistem informasi Transplantasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan.

  3. Sistem informasi Transplantasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan data dan informasi terkait penyelenggaraan Transplantasi Organ dan Jaringan tubuh, wadah dan sarana komunikasi bagi masyarakat, bank mata, bank Jaringan, dan fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara Transplantasi Organ dan Jaringan tubuh.

Pasal 63

Setiap fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara Transplantasi Organ dan Jaringan tubuh harus melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan Transplantasi Organ dan Jaringan tubuh melalui sistem informasi Transplantasi.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 64

  1. Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Transplantasi Organ dan Jaringan tubuh melalui kegiatan:

    1. promosi dan sosialisasi Transplantasi Organ dan Jaringan tubuh;

    2. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Transplantasi Organ dan Jaringan tubuh; dan

    3. mencegah terjadinya jual beli Organ dan Jaringan tubuh.

  2. Kegiatan promosi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud padaayat(1) huruf a, dilakukan bersama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pendidik, pekerja sosial, penggiat pembela konsumen, dan penggiat promosi kesehatan.

  3. Mencegah terjadinya jual beli Organ dan Jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui pengaduan dan pelaporan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

  1. Orang yang dinyatakan meninggal dunia dan tidak diketahui identitasnya, dapat menjadi Pendonor mati batang otak/mati otak sehingga pemerintah dapat melakukan tindakan tertentu untuk memanfaatkan Organ tubuhnya untuk kepentingan Transplantasi.

  2. Pemanfaatan Organ tubuh orang yang dinyatakan meninggal dunia dan tidak diketahui identitasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan upaya identifikasi terlebih dahulu.

  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Organ orang yang dinyatakan meninggal dunia dan tidak diketahui identitasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

  1. Rumah sakit yang telah menyelenggarakan Transplantasi Organ sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

  2. Bank mata, bank Jaringan, dan fasilitas pelayanan kesehatan yang telah menyelenggarakan Transplantasi Jaringan sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3195), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 69

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PPeraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh yang ditetapkan pada tanggal 4 Maret 2021 di Jakarta oleh Presiden Joko Widodo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada tanggal 5 Maret 2021 di Jakarta.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 75. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6665.