SE HK.02.02/III/10459/2021 tentang Mitigasi Dampak Pemberitaan KIPI COVID-19

SE HK.02.02/III/10459/2021 tentang Mitigasi Dampak Pemberitaan KIPI COVID-19

Kementerian Kesehatan mengeluarkan Surat Edaran tentang Mitigasi Dampak Pemberitaan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19 dalam SE HK.02.02/III/10459/2021 tentang Mitigasi Dampak Pemberitaan KIPI COVID-19.

SE HK.02.02/III/10459/2021 tentang Mitigasi Dampak Pemberitaan KIPI COVID-19 dikeluarkan di Jakarta oleh Sekjen Kemenkes Oscar Primadi pada tanggal 19 April 2021. Surat Edaran tentang Mitigasi Dampak Pemberitaan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19 ini ditujukan kepada Para Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi, dan Para Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

COVID-19 memang penyakit baru yang penangannya masih membutuhkan penelitian dan banyak diskusi. Sementara virus COVID-19 sudah merajalela, penelitian asal usul mengapa ada COVID-19 pun dilakukan dan cilakanya macet. Berbagai tanda tanya muncul di masyarakat yang pada dasarnya juga sudah terbiasa dengan kehidupan gaya lama, dan virus COVID-19 memerlukan berbagai tindakan dan peraturan dari pemerintah dan otoritas kesehatan yang memaksa masyarakat. Masyarakat yang bingung menjadi terbelah dalam berbagai kondisi karena pengetahuan dan informasi yang berbeda-beda. Belum lagi pihak-pihak yang memanfaatkan kesempatan untuk kepentingannya, dengan menyebarkan berbagai berita dan informasi yang membuat bingung.

Adapun isi SE HK.02.02/III/10459/2021 tentang Mitigasi Dampak Pemberitaan KIPI COVID-19 adalah seperti di bawah ini:

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.02/III/10459/2021
TENTANG
MITIGASI DAMPAK PEMBERITAAN KEJADIAN IKUTAN PASCA VAKSINASI COVID-19

Program vaksinasi COVID-19 telah mulai dilaksanakan pada 13 Januari 2021, dan telah dirasakan manfaatnya oleh jutaan masyarakat Indonesia. Hingga akhir Maret 2021 , Pemerintah telah berhasil melaksanakan vaksinasi COVID-19 dengan cakupan 10 (sepuluh) juta jiwa yang terdiri atas tenaga kesehatan, petugas pelayanan publik, dan kelompok lanjut usia (lansia).

Seiring dengan bertambahnya jumlah vaksin yang diberikan kepada masyarakat, pemberitaan kasus dugaan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19 mulai bermunculan di berbagai media dan dikhawatirkan akan berdampak pada minat masyarakat untuk mengikuti vaksinasi. Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program vaksinasi sebelumnya seperti imunisasi campak rubela (MR) yang dilaksanakan pada tahun 2017-2018, pemberitaan kasus dugaan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19 di media massa seperti TV, radio, media cetak dan media daring (onlrne), serta beredarnya hoaks di media sosial (Facebook, Twitter, lnstagram, Youtube) dan aplikasi komunikasi WhatsApp (WA) terbukti menimbulkan dampak terhadap pencapaian target vaksinasi di sejumlah daerah.

Dalam rangka meminimalisir dampak tersebut, Pemerintah telah melakukan berbagai media briefing dan media training untuk mencegah pemberitaan kasus dugaan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19 secara gegabah, tidak akurat, tidak berimbang, memuat kesimpulan yang tidak berdasarkan data yang valid, menggunakan judul berita bombastis yang menggiring opini publik mengenai adanya Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19 yang serius, persepsi yang tidak tepat, misleading, dan mispersepsi terhadap program vaksinasi. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari jajaran Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota. Bersama dengan Komite Daerah KIPI (Komda KIPI) dan Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 setempat, Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas, tepat, akurat, dan cepat tanggap kepada publik.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan Pemerintah Daerah dalam melakukan mitigasi dampak pemberitaan negatif terkait kasus dugaan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19.

Mengingat ketentuan:

  1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

  4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);

  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Corona Virus Dlsease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172).

Sehubungan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada para Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

  1. Persiapan dan Koordinasi Internal:

    1. memastikan Komda KIPI di tingkat provinsi dan kabupaten/kota mendapatkan informasi mengenai pemberitaan kasus dugaan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19 sesegera mungkin;

    2. memastikan semua jajaran kesehatan yang terlibat memiliki pemahaman yang sama tentang situasi yang dihadapi;

    3. menggunakan jalur resmi dan aman dalam penyampaian data dan dokumentasi;

    4. menyiapkan juru bicara atau pejabat yang siap memberikan penjelasan kepada wartawan/jurnalis dan siap dihubungi oleh media setiap saat (on call);

    5. memastikan hanya juru bicara yang memiliki kewenangan berbicara kepada khalayak, membuat pernyataan publik dan keterangannya dikutip dalam siaran pers; dan

    6. tidak membuat spekulasi tentang penyebab kasus dugaan KIPI dan tidak membuat perbandingan risiko.

  1. Bekerja Sama dengan Media Massa:

    1. merangkul media massa nasional dan lokal di daerah yang telah mendapatkan pelatihan atau terlibat dalam sosialisasi program vaksinasi/imunisasi;

    2. tidak membuat pernyataan "no comment", karena selain menunjukkan sikap tidak peduli dan tidak bertanggung jawab, pernyataan seperti itu akan menimbulkan spekulasi negatif;

    3. tetap berpegang pada fakta, data, dan menghindari spekulasi atau memberikan pendapat pribadi;

    4. membuat holding statement yang dapat segera disampaikan saat terjadi krisis atau pemberitaan kasus dugaan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19, sebagai berikut:

      1. vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk melindungi diri, keluarga, dan orang-orang di sekitarnya dari risiko kesakitan dan kematian akibat virus SARS-COV2;

      2. vaksin yang saat ini digunakan aman, berkualitas, dan bermanfaat. Badan POM telah mengeluarkan izin penggunaan darurat (Emergency Use Authoization/EUA) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan vaksin yang digunakan halal dan boleh digunakan;

      3. Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19 merupakan kejadian medik yang diduga berhubungan dengan Vaksinasi COVID-19. Pemerintah telah membentuk Komite Nasional KIPI (Komnas KIPI) dan di daerah telah dibentuk juga Komda KIPI yang ditetapkan oleh Gubernur;

      4. Komnas KIPI/Komda KIPI bertugas untuk memantau, mengkaji, dan menanggulangi kasus-kasus yang diduga berkaitan dengan imunisasi/vaksinasi, termasuk Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19. Selama ini, Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-I9 yang serius sangat jarang terjadi. Kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir ini tergolong ringan, berupa reaksi lokal (ruam, bengkak, nyeri otot) atau sistemik (demam, mual); dan

      5. pelaksanaan vaksinasi COVID-19 menggunakan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang jelas, petugas/vaksinator sudah dilatih, termasuk untuk mengatasi kasus Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19,

    5. menenangkan masyarakat dan memastikan minat terhadap vaksinasi COVID-19 tetap baik, dengan cara memberikan keterangan pers dalam bentuk konferensi pers press conference) atau siaran pers (press release) yang meliputi sejumlah pesan kunci penting (key message), sebagai berikut:

      1. pernyataan tentang korban:

        1. menyampaikan empati kepada korlcan dan keluarganya;

        2. menyampaikan kondisi terkini pasien/korban, apakah sudah dalam kondisi sehat atau sedang ditangani di fasilitas kesehatan;

        3. meminta semua pihak untuk menghargai pivacy yang bersangkutan dan keluarganya,

      2. pernyataan tentang Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19:

        1. menyampaikan bahwa Komda KIPI sedang melakukan proses investigasi. Menjelaskan bahwa proses investigasi membutuhkan waktu dan Dinas Kesehatan bersama Komda KIPI akan segera menyampaikan hasil investigasi segera setelah proses selesai;

        2. menyampaikan bahwa Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID- 19 yang serius sangat jarang terjadi (dapat diberikan datanya). Menjelaskan bahwa pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara nasional telah diberikan kepada jutaan orang dan tidak ada satupun kasus Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19 yang serius. Vaksin yang diberikan pemerintah dijamin aman, berkualitas, dan bermanfaat;

        3. menyampaikan kemungkinan mengenai masih adanya kemungkinan tertular atau menularkan virus COVID-19 bagi masyarakat yang telah divaksinasi dan mengimbau masyarakat agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak),

      3. Ajakan Aksi (Call to Action):

        1. mengimbau masyarakat, khususnya kelompok lansia dan kelompok sasaran lainnya pada tahap ini, untuk segera divaksinasi di sentra vaksinasi atau fasilitas kesehatan pemerintah terdekat;

        2. meyakinkan masyarakat agar tidak perlu ragu dengan vaksin yang ada, tidak perlu memilih jenis/merk vaksin tertentu, dan segera menerima vaksin yang ada terlebih dahulu;

        3. menyampaikan bahwa vaksinasi COVID-19 berperan sangat penting dalam menurunkan kesakitan dan kematian, serta bersama dengan upaya 3T (tracing, testing, treatment) oleh pemerintah dan penerapan protokol kesehatan 3M oleh masyarakat, akan sangat menentukan keberhasilan dalam mengakhiri pandemi COVID-19, dengan cara membentuk kekebalan kelompok (herd immunity),

    6. segera membuat pernyataan media atau siaran pers ketika hasil investigasi Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19 sudah keluar. Menyebarkan informasi kepada masyarakat melalui perantara media massa dan media sosial agar masyarakat mendapatkan berita yang benar:

      1. jika terbukti bukan kasus Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19, menyampaikan hal tersebut kepada masyarakat bersama Komda KIPI dan Satgas COVID-19 di daerah, dan menekankan mengenai keampuhan dan keamanan vaksin COVID-19. Mengimbau masyarakat untuk segera divaksin, dan bagi masyarakat lainnya yang belum mendapat giliran, agar bersedia divaksin pada saat giliran vaksinasinya tiba;

      2. jika kasus Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19, menyampaikan kembali empati kepada korban, menjelaskan penyebabnya, tanggung jawab pemerintah, dan bagaimana prosedur penanganannya baik dari aspek medis maupun pembiayaan. Menyampaikan bahwa kasus Kejadian Ikutanan pasca Vaksinasi COVID-19yang serius seperti yang terjadi saat itu sangat jarang terjadi, dan Pemerintah menanggung sepenuhnya biaya penanganan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19.

  1. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Proyinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota dalam membuat siaran pers mengacu pada contoh format siaran pers sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikianlah isi Surat Edaran tentang Mitigasi Dampak Pemberitaan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19 dalam SE HK.02.02/III/10459/2021 tentang Mitigasi Dampak Pemberitaan KIPI COVID-19.