PBI 23/10/PBI/2021 tentang Pasar Uang

PBI 23/10/PBI/2021 tentang Pasar Uang memiliki latar belakang pemikiran bahwa Pasar Uang yang likuid, efisien, transparan, dan berintegritas merupakan salah satu sarana bagi tercapainya efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan efisiensi sistem pembayaran. Pasar Uang yang likuid, efisien, transparan, dan berintegritas tersebut juga mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan secara keseluruhan yang sekaligus dapat mendukung tersedianya alternatif sumber pembiayaan ekonomi nasional.

PBI 23/10/PBI/2021 tentang Pasar Uang menegaskan bahwa untuk mewujudkan Pasar Uang yang likuid, efisien, transparan, dan berintegritas tersebut, diperlukan peran Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang, berupa pengaturan, perizinan, pengawasan, dan pengenaan sanksi di Pasar Uang Rupiah, Pasar Uang Valuta Asing, dan Pasar Valuta Asing.

Bank Indonesia telah menerbitkan Blueprint Pengembangan Pasar Uang 2025 (BPPU 2025) dengan tujuan untuk menciptakan Pasar Uang yang likuid, efisien, transparan, dan berintegritas, didukung Infrastruktur Pasar Keuangan yang sesuai dengan standar internasional dan mendukung tersedianya sumber pembiayaan ekonomi nasional.

PBI 23/10/PBI/2021 tentang Pasar Uang melakukan pengaturan terhadap pengembangan Pasar Uang perlu dilakukan secara adaptif (agile), memperhatikan kebutuhan industri (industry-friendly), inovatif, dan memenuhi kaidah internasional. PBI Pasar Uang ini mengatur Pasar Uang secara menyeluruh (end-to-end), meliputi pengembangan produk, pelaku pasar (participants), harga (pricing) dan Infrastruktur Pasar Keuangan yang variatif, sehingga diharapkan Pasar Uang menjadi tertata dan berfungsi secara baik (well-functioning money market)

Apa tujuan BI mengembangkan Pasar Uang?

Tujuan Bank Indonesia melakukan pengembangan Pasar Uang adalah untuk menciptakan Pasar Uang yang likuid, efisien, transparan, dan berintegritas, didukung Infrastruktur Pasar Keuangan yang sesuai dengan standar internasional; dan mendukung tersedianya sumber pembiayaan ekonomi nasional.

Apa Visi BI mengembangkan Pasar Uang?

Ditegaskan dalam Pasal 3 PBI 23/10/PBI/2021 tentang Pasar Uang bahwa visi pengembangan Pasar Uang meliputi:

  1. membangun Pasar Uang modern dan maju untuk mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan pembiayaan ekonomi nasional;
  2. mengembangkan produk, pelaku pasar (participants), dan harga (pricing), yang variatif, likuid, efisien, transparan, dan berintegritas;
  3. memperkuat Infrastruktur Pasar Keuangan yang andal, efisien, aman, dan terintegrasi;
  4. mengembangkan data dan digitalisasi yang granular, seketika (real-time), dan aman; dan
  5. mewujudkan kerangka pengaturan (regulatory framework) yang adaptif (agile), memperhatikan kebutuhan industri (industry-friendly), inovatif, dan memenuhi kaidah internasional.

Tujuan pengembangan Pasar Uang dan visi pengembangan Pasar Uang dicapai melalui 3 (tiga) inisiatif utama meliputi penguatan efektivitas transmisi kebijakan moneter; digitalisasi dan penguatan Infrastruktur Pasar Keuangan; dan pengembangan sumber pembiayaan ekonomi dan pengelolaan risiko.

Ruang lingkup pengembangan pasar uang yang dilakukan Bank Indonesia yaitu pengaturan, perizinan, pengawasan dan pengenaan sanksi terhadap produk, pelaku pasar (participants), harga (pricing) dan/atau Infrastruktur Pasar Keuangan di Pasar Uang.

Apa itu Pasar Uang?

Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan dan perdagangan Instrumen Keuangan yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun, pinjam-meminjam atau pendanaan, pertukaran mata uang, transaksi derivatif nilai tukar dan suku bunga, serta transaksi lainnya, dalam mata uang rupiah atau valuta asing.

Instrumen Keuangan adalah tanda bukti atau kontrak keuangan yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu baik berdasarkan perjanjian atau kesepakatan serta dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar keuangan baik secara konvensional maupun syariah, termasuk efek dan sertifikat deposito.

Apa saja bagian di dalam Pasar Uang?

Bagian di dalam Pasar Uang adalah Pasar Uang Rupiah, Pasar Uang Valuta Asing, dan Pasar valuta Asing.

Pasar Uang Rupiah adalah bagian dari Pasar Uang yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan dan perdagangan Instrumen Keuangan yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun, pinjam-meminjam atau pendanaan, serta transaksi lainnya, dalam rupiah. Pasar Uang Valuta Asing adalah bagian dari Pasar Uang yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan dan perdagangan Instrumen Keuangan yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun, pinjam-meminjam atau pendanaan, serta transaksi lainnya, dalam valuta asing. Pasar Valuta Asing adalah bagian dari Pasar Uang yang berkaitan dengan kegiatan transaksi yang melibatkan pertukaran mata uang dari 2 (dua) negara yang berbeda, namun tidak termasuk penukaran bank notes yang diselenggarakan oleh kegiatan usaha penukaran valuta asing.

Apa yang dimaksud dengan produk Pasar Uang?

Produk Pasar Uang merupakan Instrumen Keuangan yang memenuhi kriteria dan/atau persyaratan untuk ditransaksikan di Pasar Uang. Kriteria dan persyaratan dimaksud ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Kegiatan dalam produk Pasar Uang terdiri atas penerbitan instrumen Pasar Uang Rupiah dan/atau Pasar Uang Valuta Asing; dan/atau transaksi di Pasar Uang.

Kegiatan dalam produk Pasar Uang dapat dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Pemenuhan terhadap prinsip syariah dinyatakan dalam bentuk pemberian fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah oleh otoritas yang berwenang mengeluarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah.

Bank Indonesia menetapkan kriteria penerbitan instrumen Pasar Uang Rupiah dan Pasar Uang Valuta Asing. Penerbitan instrumen Pasar Uang Rupiah dan Pasar Uang Valuta Asing mencakup kriteria paling sedikit scripless dan terdapat keterbukaan informasi rating.

Apa saja Transaksi di Pasar Uang Rupiah dan Pasar Uang Valuta Asing?

Transaksi di Pasar Uang Rupiah dan Pasar Uang Valuta Asing mencakup:

  1. transaksi jual beli Instrumen Keuangan di Pasar Uang Rupiah dan Pasar Uang Valuta Asing;
  2. transaksi pinjam meminjam atau pendanaan dalam rupiah dan/atau valuta asing selain kredit atau pembiayaan syariah;
  3. transaksi pinjam-meminjam Instrumen Keuangan (securities lending) dalam rupiah dan/atau valuta asing;
  4. transaksi Derivatif suku bunga rupiah atau valuta asing; dan
  5. transaksi di Pasar Uang Rupiah dan Pasar Uang Valuta Asing lainnya.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/10/PBI/2021 tentang Pasar Uang ditetapkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2021.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/10/PBI/2021 tentang Pasar Uang diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2021.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/10/PBI/2021 tentang Pasar Uang ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 167. Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/10/PBI/2021 tentang Pasar Uang ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6703. Agar setiap orang mengetahuinya.

PBI 23/10/PBI/2021 tentang Pasar Uang

Latar Belakang

Pertimbangan keluarnya PBI 23/10/PBI/2021 tentang Pasar Uang adalah:

  1. bahwa untuk mendukung kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan efisiensi sistem pembayaran, diperlukan pasar uang yang likuid, efisien, transparan, dan berintegritas;
  2. bahwa pasar uang yang likuid, efisien, transparan, dan berintegritas mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan yang sekaligus dapat mendukung tersedianya alternatif sumber pembiayaan ekonomi nasional;
  3. bahwa untuk mewujudkan pasar uang yang likuid, efisien, transparan, dan berintegritas, diperlukan pengaturan pasar uang yang adaptif, memperhatikan kebutuhan industri, inovatif, dan memenuhi kaidah internasional;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pasar Uang;

Dasar Hukum

Dasar hukum terbitnya PBI 23/10/PBI/2021 tentang Pasar Uang adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

Penjelasan Umum

Pasar Uang yang likuid, efisien, transparan, dan berintegritas merupakan salah satu sarana bagi tercapainya efektivitas kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan, serta efisiensi sistem pembayaran. Pasar Uang yang likuid, efisien, transparan, dan berintegritas tersebut juga mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan secara keseluruhan yang sekaligus dapat mendukung tersedianya alternatif sumber pembiayaan ekonomi nasional.

Namun demikian, pengembangan Pasar Uang masih dihadapkan pada beberapa tantangan, baik dari sisi domestik maupun global. Dari sisi domestik, Pasar Uang relatif belum dalam dan berkembang yang ditunjukkan dari masih terbatasnya volume transaksi, jumlah instrumen dan pelaku Pasar Uang, sedangkan dari sisi global, terdapat tantangan untuk melakukan penguatan Infrastruktur Pasar Keuangan yang sejalan dengan reformasi sistem keuangan global yang dipicu oleh krisis keuangan global.

Dalam mewujudkan Pasar Uang yang likuid, efisien, transparan, dan berintegritas tersebut, diperlukan peran Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang, dimulai dari pengaturan, perizinan, pengawasan, dan pengenaan sanksi di Pasar Uang Rupiah, Pasar Uang Valuta Asing, dan Pasar Valuta Asing.Pengaturan oleh Bank Indonesia terhadap pengembangan Pasar Uang perlu dilakukan secara adaptif (agile), memperhatikan kebutuhan industri (industry-friendly), inovatif, dan memenuhi kaidah internasional.

Selain itu, pengembangan Pasar Uang perlu dilakukan secara menyeluruh (end-to-end), meliputi pengembangan produk, pelaku pasar (participants), harga (pricing) dan Infrastruktur Pasar Keuangan yang variatif, sehingga Pasar Uang menjadi tertata dan berfungsi secara baik (well-functioning money market).

Selanjutnya, guna meningkatkan peran dan kontribusi Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pasar Uang.

Isi PBI 23/10/PBI/2021

Berikut adalah salinan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/10/PBI/2021 tentang Pasar Uang, bukan format asli:

PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PASAR UANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

  1. Instrumen Keuangan adalah tanda bukti atau kontrak keuangan yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu baik berdasarkan perjanjian atau kesepakatan serta dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar keuangan baik secara konvensional maupun syariah, termasuk efek dan sertifikat deposito.
  2. Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan dan perdagangan Instrumen Keuangan yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun, pinjam-meminjam atau pendanaan, pertukaran mata uang, transaksi derivatif nilai tukar dan suku bunga, serta transaksi lainnya, dalam mata uang rupiah atau valuta asing.
  3. Pasar Uang Rupiah adalah bagian dari Pasar Uang yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan dan perdagangan Instrumen Keuangan yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun, pinjam-meminjam atau pendanaan, serta transaksi lainnya, dalam rupiah.
  4. Pasar Uang Valuta Asing adalah bagian dari Pasar Uang yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan dan perdagangan Instrumen Keuangan yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun, pinjam-meminjam atau pendanaan, serta transaksi lainnya, dalam valuta asing.
  5. Pasar Valuta Asing adalah bagian dari Pasar Uang yang berkaitan dengan kegiatan transaksi yang melibatkan pertukaran mata uang dari 2 (dua) negara yang berbeda, namun tidak termasuk penukaran bank notes yang diselenggarakan oleh kegiatan usaha penukaran valuta asing.
  6. Derivatif adalah suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari aset yang mendasarinya, yang dilakukan baik di dalam bursa maupun di luar bursa.
  7. Infrastruktur Pasar Keuangan adalah sistem yang menyediakan jasa untuk melakukan perdagangan, kliring, penyelesaian akhir, pelaporan, dan/atau pencatatan, sehubungan dengan transaksi pembayaran, transaksi surat berharga, transaksi Derivatif, dan/atau transaksi keuangan lainnya.
  8. Lembaga Pendukung Pasar Uang adalah pihak yang dapat memberikan jasa terkait penerbitan instrumen Pasar Uang, perantara pelaksanaan transaksi, penyelesaian transaksi, penatausahaan instrumen dan transaksi di Pasar Uang, dan pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  9. Sertifikasi Tresuri adalah proses pemberian sertifikat kompetensi di bidang tresuri yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja nasional Indonesia.
  10. Kode Etik Pasar adalah norma moral profesional tentang perbuatan yang harus dilakukan dan yang harus dihindari yang menjadi pedoman berperilaku di Pasar Uang.

BAB II
PENGEMBANGAN PASAR UANG

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

  1. Bank Indonesia melakukan pengembangan Pasar Uang.
  2. Pengembangan Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
    1. menciptakan Pasar Uang yang likuid, efisien, transparan, dan berintegritas, didukung Infrastruktur Pasar Keuangan yang sesuai dengan standar internasional; dan
    2. mendukung tersedianya sumber pembiayaan ekonomi nasional.

Bagian Kedua
Visi

Pasal 3

Visi pengembangan Pasar Uang meliputi:

  1. membangun Pasar Uang modern dan maju untuk mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan pembiayaan ekonomi nasional;
  2. mengembangkan produk, pelaku pasar (participants), dan harga (pricing), yang variatif, likuid, efisien, transparan, dan berintegritas;
  3. memperkuat Infrastruktur Pasar Keuangan yang andal, efisien, aman, dan terintegrasi;
  4. mengembangkan data dan digitalisasi yang granular, seketika (real-time), dan aman; dan
  5. mewujudkan kerangka pengaturan (regulatory framework) yang adaptif (agile), memperhatikan kebutuhan industri (industry-friendly), inovatif, dan memenuhi kaidah internasional.

Bagian Ketiga
Inisiatif Utama

Pasal 4

Tujuan pengembangan Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan visi pengembangan Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dicapai melalui 3 (tiga) inisiatif utama meliputi:

  1. penguatan efektivitas transmisi kebijakan moneter;
  2. digitalisasi dan penguatan Infrastruktur Pasar Keuangan; dan
  3. pengembangan sumber pembiayaan ekonomi dan pengelolaan risiko.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 5

  1. Bank Indonesia melakukan pengembangan Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) melalui:
    1. pengaturan;
    2. perizinan; dan
    3. pengawasan dan pengenaan sanksi,
    di Pasar Uang.
  2. Cakupan pengaturan, perizinan, pengawasan dan pengenaan sanksi di Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. produk;
    2. pelaku pasar (participants);
    3. harga (pricing); dan/atau
    4. Infrastruktur Pasar Keuangan.

BAB III
PRODUK PASAR UANG

Bagian Kesatu
Cakupan dan Kegiatan Produk Pasar Uang

Pasal 6

  1. Produk Pasar Uang merupakan Instrumen Keuangan yang memenuhi kriteria dan/atau persyaratan untuk ditransaksikan di Pasar Uang.
  2. Kegiatan dalam produk Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. penerbitan instrumen Pasar Uang Rupiah dan/atau Pasar Uang Valuta Asing; dan/atau
    2. transaksi di Pasar Uang.

Pasal 7

  1. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
  2. Pemenuhan terhadap prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk pemberian fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah oleh otoritas yang berwenang mengeluarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan instrumen dan/atau transaksi di Pasar Uang berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Penerbitan Instrumen Pasar Uang Rupiah dan/atau Pasar Uang Valuta Asing

Pasal 9

  1. Bank Indonesia menetapkan kriteria penerbitan instrumen Pasar Uang Rupiah dan Pasar Uang Valuta Asing.
  2. Penerbitan instrumen Pasar Uang Rupiah dan Pasar Uang Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kriteria paling sedikit:
    1. scripless; dan
    2. terdapat keterbukaan informasi rating.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan instrumen Pasar Uang Rupiah dan Pasar Uang Valuta Asing diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Transaksi di Pasar Uang

Paragraf 1
Transaksi di Pasar Uang Rupiah dan Pasar Uang Valuta Asing

Pasal 11

Transaksi di Pasar Uang Rupiah dan Pasar Uang Valuta Asing mencakup:

  1. transaksi jual beli Instrumen Keuangan di Pasar Uang Rupiah dan Pasar Uang Valuta Asing;
  2. transaksi pinjam meminjam atau pendanaan dalam rupiah dan/atau valuta asing selain kredit atau pembiayaan syariah;
  3. transaksi pinjam-meminjam Instrumen Keuangan (securities lending) dalam rupiah dan/atau valuta asing;
  4. transaksi Derivatif suku bunga rupiah atau valuta asing; dan
  5. transaksi di Pasar Uang Rupiah dan Pasar Uang Valuta Asing lainnya.

Pasal 12

  1. Transaksi jual beli Instrumen Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:
    1. transaksi atas instrumen Pasar Uang Rupiah dan Pasar Uang Valuta Asing yang kriteria penerbitannya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
    2. transaksi atas instrumen Pasar Uang Rupiah dan Pasar Uang Valuta Asing yang penerbitannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang; dan
    3. transaksi atas Instrumen Keuangan yang dapat ditransaksikan di Pasar Uang Rupiah dan Pasar Uang Valuta Asing.
  2. Bank Indonesia menetapkan kriteria transaksi meliputi transaksi:
    1. instrumen Pasar Uang Rupiah dan Pasar Uang Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
    2. Instrumen Keuangan yang dapat ditransaksikan di Pasar Uang Rupiah dan Pasar Uang Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
    3. instrumen lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi di Pasar Uang Rupiah dan Pasar Uang Valuta Asing diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Paragraf 2
Transaksi di Pasar Valuta Asing

Pasal 14

  1. Jenis transaksi di Pasar Valuta Asing mencakup:
    1. transaksi yang bersifat tunai;
    2. transaksi Derivatif nilai tukar; dan
    3. transaksi valuta asing lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  2. Transaksi di Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. transaksi valuta asing terhadap rupiah; dan
    2. transaksi valuta asing terhadap valuta asing.
  3. Transaksi valuta asing terhadap valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan transaksi yang dilaksanakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi di Pasar Valuta Asing diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Paragraf 3
Transaksi Derivatif

Pasal 16

  1. Transaksi Derivatif suku bunga rupiah atau valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dan transaksi Derivatif nilai tukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b mencakup:
    1. transaksi Derivatif yang standar (plain vanilla); dan
    2. transaksi structured product.
  2. Transaksi Derivatif suku bunga rupiah atau valuta asing dan transaksi Derivatif nilai tukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk semua jangka waktu.
  3. Transaksi Derivatif suku bunga rupiah atau valuta asing dan transaksi Derivatif nilai tukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk lindung nilai.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi Derivatif diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Transaksi, Kliring, dan Pelaporan

Pasal 18

Bank Indonesia menetapkan:

  1. Instrumen Keuangan dan/atau jenis transaksi di Pasar Uang untuk:
    1. ditransaksikan melalui sarana pelaksanaan transaksi;
    2. dikliringkan melalui sarana pelaksanaan kliring; dan/atau
    3. dilaporkan melalui sarana pencatatan dan pelaporan transaksi;
    dan
  2. kriteria standardisasi Instrumen Keuangan dan/atau jenis transaksi di Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai Instrumen Keuangan dan/atau jenis transaksi di Pasar Uang serta kriteria standardisasi Instrumen Keuangan dan/atau jenis transaksi di Pasar Uang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Kelima
Waktu Transaksi

Pasal 20

Bank Indonesia menetapkan waktu transaksi di Pasar Uang.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu transaksi di Pasar Uang diatur dalam peraturan Bank Indonesia.

Bagian Keenam
Penyelesaian Transaksi

Pasal 22

  1. Bank Indonesia menetapkan cara penyelesaian transaksi di Pasar Uang.
  2. Penyelesaian transaksi di Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
    1. pemindahan dana pokok secara penuh (gross);
    2. pemindahan dana dengan memperhitungkan selisih kewajiban atas transaksi (netting); atau
    3. penyelesaian transaksi lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 23

  1. Transaksi di Pasar Uang yang terjadi sebelum adanya putusan pernyataan pailit oleh pengadilan harus diselesaikan.
  2. Dalam hal terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak yang bertransaksi, penyelesaian transaksi di Pasar Uang dapat dilakukan secara close-out netting sepanjang dipersyaratkan atau diperjanjikan dalam kontrak dan/atau perjanjian induk dan harus dilakukan sebelum adanya putusan pernyataan pailit oleh pengadilan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian transaksi di Pasar Uang diatur dalam peraturan Bank Indonesia.

Pasal 25

  1. Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dalam penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal dengan otoritas negara mitra.
  2. Dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat menunjuk pihak yang memfasilitasi penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal dengan otoritas negara mitra.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

BAB IV
PELAKU PASAR UANG DAN LEMBAGA PENDUKUNG PASAR UANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

Pihak yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:

  1. pelaku Pasar Uang; dan
  2. Lembaga Pendukung Pasar Uang.

Pasal 27

  1. Pelaku Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a terdiri atas:
    1. penerbit instrumen Pasar Uang Rupiah dan/atau Pasar Uang Valuta Asing;
    2. penerbit Instrumen Keuangan selain instrumen Pasar Uang Rupiah dan/atau Pasar Uang Valuta Asing yang memenuhi persyaratan untuk ditransaksikan di Pasar Uang; dan/atau
    3. pelaku transaksi di Pasar Uang.
  2. Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b mencakup:
    1. lembaga jasa keuangan;
    2. perusahaan efek;
    3. korporasi; dan
    4. penerbit lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
  3. Pelaku transaksi di Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup:
    1. lembaga jasa keuangan;
    2. korporasi;
    3. orang perseorangan;
    4. bukan penduduk; dan
    5. pelaku transaksi lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
  4. Dalam hal transaksi di Pasar Uang dilakukan oleh orang perseorangan dan/atau bukan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan/atau huruf d, transaksi dimaksud harus dilakukan melalui Lembaga Pendukung Pasar Uang.

Pasal 28

  1. Lembaga Pendukung Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b mencakup Lembaga Pendukung Pasar Uang di:
    1. Pasar Uang Rupiah;
    2. Pasar Uang Valuta Asing; dan
    3. Pasar Valuta Asing.
  2. Lembaga Pendukung Pasar Uang di Pasar Uang Rupiah dan Pasar Uang Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b mencakup:
    1. bank;
    2. perusahaan efek;
    3. perusahaan pialang;
    4. penyedia electronic trading platform (ETP);
    5. profesi penunjang Pasar Uang Rupiah dan Pasar Uang Valuta Asing; dan
    6. pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
  3. Profesi penunjang Pasar Uang Rupiah dan Pasar Uang Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e mencakup:
    1. konsultan hukum;
    2. akuntan publik;
    3. notaris; dan
    4. profesi penunjang lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
  4. Lembaga Pendukung Pasar Uang di Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup:
    1. bank;
    2. perusahaan pialang;
    3. penyedia electronic trading platform (ETP); dan
    4. pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaku Pasar Uang dan Lembaga Pendukung Pasar Uang diatur dalam peraturan Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Perizinan bagi Pelaku Pasar Uang, Lembaga Pendukung Pasar Uang, dan Pihak yang Memfasilitasi Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal

Pasal 30

  1. Bank Indonesia memberikan izin bagi pihak yang:
    1. melakukan penerbitan instrumen Pasar Uang Rupiah dan/atau Pasar Uang Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a;
    2. melakukan penerbitan Instrumen Keuangan selain instrumen Pasar Uang Rupiah dan/atau Pasar Uang Valuta Asing yang memenuhi persyaratan untuk ditransaksikan di Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b;
    3. menjadi Lembaga Pendukung Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1); dan
    4. memfasilitasi penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal dengan otoritas negara mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
  2. Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
    1. izin usaha;
    2. izin operasional;
    3. pendaftaran; atau
    4. penunjukan.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar

Paragraf 1
Umum

Pasal 31

  1. Bank Indonesia mengatur Sertifikasi Tresuri dan penerapan Kode Etik Pasar untuk meningkatkan:
    1. standar kompetensi pelaku transaksi di Pasar Uang;
    2. standar pelaksanaan Sertifikasi Tresuri oleh lembaga sertifikasi profesi;
    3. integritas pelaku transaksi di Pasar Uang mencakup direksi dan pegawai; dan
    4. penerapan prinsip kehati-hatian.
  2. Pengaturan Sertifikasi Tresuri dan penerapan Kode Etik Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pelaku transaksi di Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, yang berbentuk:
    1. bank;
    2. perusahaan pialang;
    3. perusahaan efek; dan/atau
    4. pelaku transaksi lain di Pasar Uang yang ditetapkan Bank Indonesia.
  3. Pelaku transaksi di Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b harus memastikan direksi dan pegawai menjadi anggota asosiasi profesi tresuri.

Paragraf 2
Sertifikasi Tresuri

Pasal 32

  1. Sertifikasi Tresuri dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang diakui oleh Bank Indonesia.
  2. Bank Indonesia menetapkan kriteria dan/atau persyaratan bagi lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

  1. Bank Indonesia menetapkan standardisasi Sertifikasi Tresuri berupa skema Sertifikasi Tresuri.
  2. Skema Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) untuk pelaksanaan sertifikasi.

Pasal 34

  1. Sertifikat tresuri diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).
  2. Sertifikat tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas beberapa tingkatan dan/atau klasifikasi.
  3. Sertifikat tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang.

Pasal 35

  1. Bank Indonesia dapat meminta lembaga sertifikasi profesi untuk menunda penerbitan, menolak perpanjangan, melakukan pembekuan, atau pencabutan sertifikat tresuri.
  2. Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau otoritas terkait lainnya.

Paragraf 3
Penerapan Kode Etik Pasar

Pasal 36

Direksi dan pegawai pelaku transaksi di Pasar Uang harus memahami dan menerapkan Kode Etik Pasar dalam melaksanakan aktivitas tresuri.

Paragraf 4
Kewajiban dalam Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar

Pasal 37

  1. Pelaku transaksi di Pasar Uang wajib memastikan direksi dan pegawai memiliki sertifikat tresuri sesuai dengan tingkatan dan/atau klasifikasi sertifikat tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan Bank Indonesia.
  2. Pelaku transaksi di Pasar Uang wajib memiliki prosedur internal dalam memastikan direksi dan pegawai memahami dan menerapkan Kode Etik Pasar.
  3. Pelaku transaksi di Pasar Uang wajib menyampaikan laporan mengenai kepemilikan dan pemenuhan sertifikat tresuri dan laporan mengenai penerapan Kode Etik Pasar.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 38

Dalam melaksanakan Sertifikasi Tresuri, lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib:

  1. menatausahakan data terkait pelaksanaan dan kompetensi Sertifikasi Tresuri; dan
  2. menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan dan kompetensi Sertifikasi Tresuri.

Pasal 39

  1. Pelaku transaksi di Pasar Uang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dengan tembusan kepada otoritas terkait.
  2. Pelaku transaksi di Pasar Uang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis laporan.
  3. Lembaga sertifikasi profesi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau dikeluarkan dari daftar lembaga sertifikasi profesi yang diakui oleh Bank Indonesia.
  4. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menghilangkan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dan Pasal 38 huruf b.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sertifikasi Tresuri, Kode Etik Pasar dan lembaga sertifikasi profesi diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB V
HARGA ACUAN

Pasal 41

  1. Bank Indonesia menetapkan harga acuan di Pasar Uang.
  2. Penetapan harga acuan di Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
    1. suku bunga; dan/atau
    2. nilai tukar.
  3. Dalam menetapkan harga acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia dapat menetapkan:
    1. bank kontributor;
    2. data input; dan/atau
    3. metode penetapan dan/atau penghitungan harga acuan.
  4. Harga acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan pada laman Bank Indonesia atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
  5. Penetapan harga acuan di Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
  6. Pemenuhan terhadap prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam bentuk pemberian fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah oleh otoritas yang berwenang mengeluarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai harga acuan diatur dalam peraturan Bank Indonesia.

BAB VI
INFRASTRUKTUR PASAR KEUANGAN

Pasal 43

  1. Bank Indonesia menetapkan Infrastruktur Pasar Keuangan yang digunakan dalam bertransaksi di Pasar Uang.
  2. Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
    1. sarana pelaksanaan transaksi;
    2. sarana pelaksanaan kliring;
    3. sarana penatausahaan dan penyelesaian transaksi;
    4. sarana penyelesaian dana;
    5. sarana pelaporan dan pengelolaan data dan/atau informasi; dan
    6. infrastruktur lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  3. Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terkoneksi dengan sistem Bank Indonesia dan/atau infrastrukur dan/atau sistem lain yang ditetapkan.
  4. Bank Indonesia dapat menyelenggarakan atau menunjuk pihak lain untuk menyelenggarakan Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  5. Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui mekanisme pemberian izin atau penetapan.

Pasal 44

  1. Bank Indonesia menetapkan Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) yang bersifat kritikal dan/atau sistemik.
  2. Infrastruktur Pasar Keuangan yang bersifat kritikal dan/atau sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar internasional yang berlaku.
  3. Bank Indonesia dapat melakukan penyertaan modal terhadap penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang bersifat kritikal dan/atau sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 45

  1. Bank Indonesia memberikan izin bagi pihak yang menyelenggarakan Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).
  2. Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. izin usaha; dan
    2. izin operasional.

Pasal 46

  1. Pihak yang telah memperoleh izin atau penetapan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5) sebagai penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan diumumkan pada laman Bank Indonesia atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
  2. Pelaku Pasar Uang wajib menggunakan jasa Infrastruktur Pasar Keuangan yang sudah memiliki izin atau penetapan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 47

Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif kepada penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 46 ayat (2) berupa:

  1. teguran tertulis;
  2. penghentian sementara kegiatan sebagai penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan; dan/atau
  3. pencabutan izin.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai Infrastruktur Pasar Keuangan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

BAB VII
DATA DAN/ATAU INFORMASI

Bagian Kesatu
Pengelolaan Data dan/atau Informasi

Pasal 49

  1. Pelaku Pasar Uang dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan wajib:
    1. menyediakan data transaksi sebelum pelaksanaan transaksi (pre-trade), saat pelaksanaan transaksi (trade), dan/atau setelah pelaksanaan transaksi (post-trade);
    2. menyediakan, menyampaiakan, dan/atau memastikan tersedianya akses, serta memberikan data transaksi untuk kepentingan perizinan, pengawasan, evaluasi dan/atau kepentingan lainnya;
    3. memastikan standarisasi data, standarisasi teknis, standarisasi keamanan, dan standarisasi tata kelola terhadap data dan/atau informasi pasar keuangan yang disediakan dan/atau disampaikan;
    4. memelihara dan mendokumentasikan basis data transaksi dan/atau rekaman percakapan yang dapat didengar dan/atau dibaca ulang oleh Bank Indonesia dengan jangka waktu retensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    5. mengelola, memproses, dan menyimpan data transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
    6. menjaga kerahasiaan data nasabah/pengguna jasa.
  2. Ketentuan kewajiban Pelaku Pasar Uang dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan untuk mengelola, memproses, dan menyimpan data transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikecualikan dalam hal mendapat persetujuan dan/atau memenuhi persyaratan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Capturing Data dan/atau Informasi

Pasal 50

  1. Pelaku Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 wajib melaporkan data dan/atau informasi penerbitan dan/atau transaksi di Pasar Uang kepada Bank Indonesia melalui sistem pelaporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  2. Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan wajib melaporkan data dan/atau informasi transaksi melalui sistem pelaporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  3. Dalam rangka monitoring transaksi di Pasar Uang, Bank Indonesia dapat melakukan capturing data dan/atau informasi dari pelaku Pasar Uang.

Pasal 51

Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif kepada pelaku Pasar Uang dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) berupa:

  1. teguran tertulis;
  2. kewajiban membayar;
  3. penghentian sementara kegiatan di Pasar Uang; dan/atau
  4. pencabutan izin.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan/atau informasi, pelaporan, dan capturing data dan/atau informasi diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN MANAJEMEN RISIKO DI PASAR UANG

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 53

  1. Bank Indonesia melakukan pengawasan di Pasar Uang.
  2. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan otoritas lain yang berwenang.
  3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. pengawasan tidak langsung; dan/atau
    2. pemeriksaan.

Pasal 54

  1. Bank Indonesia dalam melakukan pemeriksaaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b dapat menugaskan pihak lain.
  2. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan.

Pasal 55

Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan terhadap pihak ketiga yang melakukan kerja sama dengan pelaku Pasar Uang dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan di Pasar Uang.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan di Pasar Uang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Manajemen Risiko di Pasar Uang

Pasal 57

  1. Pelaku Pasar Uang dan Lembaga Pendukung Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif termasuk prinsip kehati-hatian.
  2. Aspek manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
    1. risiko hukum;
    2. risiko operasional; dan
    3. risiko likuiditas.
  3. Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap risiko yang dihadapi.
  4. Pelaku Pasar Uang yang menerbitkan instrumen Pasar Uang harus mempertimbangkan risiko sistemik pelaku Pasar Uang dalam menerbitkan instrumen Pasar Uang terhadap industri pelaku pasar.
  5. Pertimbangan risiko sistemik pelaku Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

  1. Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, pelaku Pasar Uang dan Lembaga Pendukung Pasar Uang yang berada di bawah pengawasan otoritas lain harus menerapkan prinsip manajemen risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) wajib menerapkan manajemen risiko dengan menjaga keamanan dan ketahanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif kepada pihak yang ditugaskan melakukan pemeriksaan, pelaku Pasar Uang, Lembaga Pendukung Pasar Uang dan/atau Infrastruktur Pasar Keuangan atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), Pasal 57 ayat (1), dan Pasal 58 ayat (2) berupa:

  1. teguran tertulis;
  2. kewajiban membayar;
  3. penghentian sementara kegiatan di Pasar Uang; dan/atau
  4. pencabutan izin.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen risiko di Pasar Uang diatur dalam peraturan Bank Indonesia.

BAB IX
PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pasal 61

  1. Pelaku Pasar Uang dan Lembaga Pendukung Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berkewajiban memenuhi prinsip perlindungan konsumen.
  2. Prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai perlindungan konsumen Bank Indonesia.

BAB X
KOORDINASI

Pasal 62

  1. Bank Indonesia dapat melakukan koordinasi dengan otoritas, instansi, lembaga dan/atau pihak terkait dalam mengembangkan Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
  2. Pengembangan Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    1. pengembangan alternatif sumber pembiayaan ekonomi nasional; dan/atau
    2. pengembangan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 63

Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dikecualikan untuk operasi moneter Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai operasi moneter.

Pasal 64

Kriteria penerbitan instrumen Pasar Uang Rupiah dan Pasar Uang Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikecualikan untuk penerbitan instrumen Pasar Uang Rupiah dan Pasar Uang Valuta Asing sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Pihak yang telah mengajukan atau sedang dalam proses mendapatkan pengakuan sebagai lembaga sertifikasi profesi di bidang tresuri dari Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, tetap diproses sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/5/PBI/2017 tentang Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6046).

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

  1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 85);
  2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/11/PBI/2016 tentang Pasar Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5909); dan
  3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/5/PBI/2017 tentang Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6046),

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 67

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:

  1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 85);
  2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/11/PBI/2016 tentang Pasar Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5909); dan
  3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/5/PBI/2017 tentang Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6046),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Demikian bunyi Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/10/PBI/2021 tentang Pasar Uang.

Lampiran Ukuran
PBI 23/10/PBI/2021 tentang Pasar Uang (412.24 KB) 412.24 KB