Lompat ke isi utama

UU 4 tahun 2023 Pasal 10 dan 11

UU 4 tahun 2023 Pasal 9 dan 10

UU 4 tahun 2023 Pasal 10 merupakan Bagian dari BAB ke 3 Kelembagaan yang membahas tentang Rupiah Digital dan Bab Ketujuh Pasal 11 membahas tentang Penguatan Sektor Keuangan. Bab Keenam tentang Rupiah digital ini melakukan 4 perubahan ketentuan dalam UU Mata Uang yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20l1 tentang Mata Uang.

Apa itu Mata Uang Rupiah?

Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas, Rupiah logam, dan Rupiah digital. Rupiah disimbolkan dengan Rp.

Bagaiamana Pengelolaan Rupiah Kertas dan Logam?

Pengelolaan Rupiah kertas dan logam meliputi tahapan Perencanaan; Pencetakan; Pengeluaran; Pengedaran; Pencabutan dan Penarikan; dan Pemusnahan. Perencanaan, Pencetakan, dan Pemusnahan dilakukan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan Pemerintah. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran, Pengedaran, dan/atau Pencabutan dan Penarikan Rupiah. Dalam melaksanakan Pengedaran Rupiah, Bank Indonesia menentukan nomor seri uang kertas.

Bagaimana Pengelolaan Rupiah Digital?

Pengelolaan Rupiah digital meliputi pada Perencanaan, penerbitan, Pengedaran, dan penatausahaan. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan Rupiah digital.

Pengelolaan Rupiah digital harus memperhatikan aspek penyediaan Rupiah digital sebagai alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia; efektivitas pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter, sistem pembayaran, dan Sistem Keuangan; dukungan terhadap inovasi teknologi dan inklusi ekonomi dan keuangan digital; pengembangan ekonomi dan keuangan digital yang terintegrasi secara nasional; dan pemanfaatan teknologi digital yang dapat menjamin keamanan sistem data dan informasi serta pelindungan data pribadi.

Dalam melakukan Perencanaan Rupiah digital, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan Rupiah digital diatur dalam Peraturan Bank lndonesia. Bank Indonesia wajib melaporkan Pengelolaan Rupiah Kertas, Rupiah Logam dan Rupiah Digital secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada DPR.

BAB III
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Dalam rangka pengembangan dan penguatan sektor keuangan melalui penataan kelembagaan otoritas sektor keuangan, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

  1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201l Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); dan
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20l1 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223).

UU 4 tahun 2023 Pasal 9 dan 10

Berikut adalah salinan isi UU 4 tahun 2023 Pasal 9 dan 10. Bukan format asli:

Bagian Keenam
Rupiah Digital

Pasal 10

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

  1. Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah.
  2. Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas, Rupiah logam, dan Rupiah digital.
  3. Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimbolkan dengan Rp.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

  1. Pengelolaan Rupiah kertas dan logam meliputi tahapan:
    1. Perencanaan;
    2. Pencetakan;
    3. Pengeluaran;
    4. Pengedaran;
    5. Pencabutan dan Penarikan; dan
    6. Pemusnahan.
  2. Perencanaan, Pencetakan, dan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan Pemerintah.
  3. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran, Pengedaran, dan/atau Pencabutan dan Penarikan Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  4. Dalam melaksanakan Pengedaran Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia menentukan nomor seri uang kertas.

3. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan I (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

  1. Pengelolaan Rupiah digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi pada Perencanaan, penerbitan, Pengedaran, dan penatausahaan.
  2. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan Rupiah digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  3. Pengelolaan Rupiah digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek:
    1. penyediaan Rupiah digital sebagai alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    2. efektivitas pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter, sistem pembayaran, dan Sistem Keuangan;
    3. dukungan terhadap inovasi teknologi dan inklusi ekonomi dan keuangan digital;
    4. pengembangan ekonomi dan keuangan digital yang terintegrasi secara nasional; dan
    5. pemanfaatan teknologi digital yang dapat menjamin keamanan sistem data dan informasi serta pelindungan data pribadi.
  4. Dalam melakukan Perencanaan Rupiah digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan Rupiah digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank lndonesia.

4. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Bank Indonesia wajib melaporkan Pengelolaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 14A secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada DPR.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Sektor Keuangan

Pasal 11

  1. Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan melaksanakan pengembangan sektor keuangan.
  2. Dalam melaksanakan pengembangan sektor keuangan, lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dan dapat melibatkan kementerian/lembaga yang lain.

Demikianlah salinan bunyi UU 4 tahun 2023 Pasal 10 dan 11. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.